VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)Doni Monardo bersama dengan 10 Kepala Daerah di tingkat provinsi dan daerah istimewa berkomitmen untuk penguatan budaya masyarakat tangguh bencana. Melalui penguatan budaya ini, pengetahuan budaya atau kearifan lokal mampu terus hidup di dalam masyarakat sehingga sejak dini anak-anak mendapatkan pemahaman terkait potensi ancaman di sekitar. Komitmen bersama tersebut disepakati pada Rabu (27/3) dalam Rapat Kerja ke-19 Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama 2019 yang digelar di Kota Bandung, provinsi Jawa Barat. Kesepuluh pemerintah daerah yang berkomitmen dalam penguatan budaya masyarakat tangguh bencana adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lampung, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka tergabung dalam Mitra Praja Utama yang teridentifikasi sebagai wilayah rawan bencana. Sepuluh Gubernur yang hadir dalam rapat kerja itu berkomitmen mencari pola kerja yang lebih taktis terkait kebencanaan. Salah satunya akan menghasilkan cetak biru kesiapan kebencanaan.

Rapat Kerja Gubernur yang digelar Selasa dan Rabu lalu dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo. Dalam sambutannya, Tjahyo  Kumolo menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta kepala daerah agar dalam perencanaan pembangunan di daerahnya mempertimbangkan aspek-aspek pengurangan risiko bencana. Presiden juga mengingatkan pemerintah daerah harus harus menganggarkan sekecil apapun kemampuan daerah. Minimal dana tersebut bisa digunakan untuk keperluan beras atau pengobatan.

Sementara itu Kepala BNPB Doni Monardo dalam arahannya mengatakan kepala daerah harus mampu menyusun rencana jangka panjang karena peristiwa alam akan berulang. Kondisi ini mendorong masyarakat di setiap wilayah tadi untuk mengantisipasi ancaman bahaya, dan apabila terjadi bencana dapat segera pulih menuju kondisi normal. Tujuan akhir dari komitmen bersama ini yaitu masyarakat tangguh bencana.

Tema yang diambil dalam Rapat Kerja Gubernur adalah "Kerja Sama Daerah dalam Rangka Peningkatan Kesiapsiagaan Daerah Guna Menghadapi Ancaman Bencana."

Komitmen kerja sama menyasar beberapa komponen antara lain edukasi, sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana. Ada juga perbaikan ekosistem kawasan rawan dan rentan bencana, perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana dan ketangguhan bencana pada infrastruktur vital. Mereka juga sepakat bekerja sama dalam skema pembiayaan kebencanaan, pemenuhan kebutuhan darurat korban bencana dan bidang lain yang disepakati bersama. Salah satu poin komitmen yang juga penting adalah bagaimana upaya pemerintah daerah untuk membantu daerah lain yang terdampak bencana.

Pada 31 Desember 2018, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210  tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (eCommerce). Namun pada 29 Maret 2019,  rencana penerapan PMK tersebut  secara penuh,  yaitu pada 1 April 2019,  dibatalkan.

Alasan di balik pembatalan, menurut Sri Mulyani adalah kurangnya sosialisasi. Akibatnya, banyak pihak yang salah paham mengenai peraturan tersebut. Sehingga diperlukan tambahan  waktu yang cukup untuk sosialisasi.

Sebenarnya, kebijakan yang diambil pemerintah melalui Menteri Keuangan bertujuan untuk  menciptakan perlakuan yang setara antara pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (eCommerce) dengan yang  konvensional.  Walaupun bertujuan baik, Pemerintah, melalui Menteri Keuangan tidak ngotot untuk tetap memberlakukannya sesuai rencana. Terutama karena memang dirasakan masih  kurangnya sosialisasi

Bila melihat substansinya, PMK Nomor 210 memang dimaksudkan untuk  tidak memberatkan para pedagang atau pelaku usaha e-commerce. Isinya  lebih fokus pada pengaturan hak dan kewajiban yang bersifat umum, dan menekankan registrasi sebagai wajib pajak bagi para pedagang. Tetapi karena masih banyak pihak yang belum paham tentang substansi tersebut, maka polemik masih saja muncul.  Pemerintah tidak ingin, polemik yang timbul dari ketidakpahaman banyak pihak ini, menimbulkan efek yang tidak menguntungkan  bagi e-commerce  yang sedang naik daun belakangan ini.  

Indonesia merupakan negara 10 terbesar pertumbuhan e-commerce, bahkan  mencapai  78 persen. Kontribusi sector e-commerce  terhadap ekonomi Indonesia berpotensi terus meningkat, seiring pertambahan penduduk yang menggunakan internet dan peningkatan penetrasi e-commerce. Menurut studi McKinsey, di tahun 2022 perdagangan dengan system online akan menciptakan 26 juta lapangan pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tentu saja merupakan kewajiban pemerintah  untuk menjaga pertumbuhan sector e-commerce karena berkontribusi  menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Di sisi lain, pemerintah juga tidak boleh membiarkan adanya penilaian masyarakat bahwa ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi e-commerce dengan transaksi perdagangan dan/atau jasa lainnya. 

Direktorat Jenderal Pajak memang  perlu gencar melakukan sosialisasi agar PMK 210 ini dapat segera diberlakukan. 

Rakyat Thailand telah memberikan suaranya melalui Pemilu yang disaelenggarakan tgl. 24 Maret. Dua partai politik yaitu Palang Pracharat dan PheuThai memperoleh dukungan meyakinkan dari rakyat Thailand. Walau penetapan hasil Pemilu akan dilakukan 9 Mei, Komisi Pemilihan Umum Thailand menyatakam bahwa Palang Pracharat meraih suara terbanyak atau mayoritas dengan memperoleh 8 juta 400 ribu suara. Tempat kedua ditempati Partai PheuThai berhasil mengumpulkan hampir 8 juta suara.

Sebagaimana dikatakan oleh para pengamat politik, Partai Palang Pracharat adalah partai yang pro penguasa militer yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta sekitar 4 tahun lalu. Sedangkan, PheuThai yang meraup suara terbanyak kedua adalah partai oposisi utama yang mendukung mantan Perdana Memteri Shinawatra. Partai ini masih memiliki basis dukungan di kawasan pedesaan Thailand.

Kendati belum ada penetapan resmi, kedua partai utama di Thailand telah mengklaim memenangi Pemilu. Kedua pemimpun partai itu telah menyatakan segera merangkul partai kecil lainnya untuk membentuk koalisi. Karena itu sesungguhnya, kondisi dalam negeri di Thailand pasca pemungutan suara belum dapat ddiprediksi.

Sejarah mencatat bahwa Thailand adalah negara di Asia Tenggara yang paling sering dilanda kemelut politik. Junta militer beberapa kali melakukan kudeta, dengan dalih mengamankan negara dari kemelut politik. Kendati sering dilanda kemelut politik, pertumbuhan ekonomi negara itu tercatat tetap stabil.

Untuk pemilu tahun 2019 ini, suara mayoritas diperoleh oleh partai Palang Pracharat yang ditengarai pro junta militer. Apakah dengan demikian, hasil pemilu kali ini akan menghindarkan Thailand dari kudeta sebagaimana telah terjadi sebelumnya? Kita tentu masih harus menungu dan melihat perkembangannya. (Kbl)

Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita mengatakan, potensi daerah yang dioptimalkan dan dimanfaatkan dengan baik dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Demikian dikatakan Enggartiasto Lukita saat membuka Sibolga Expo 2019 serta Pekan Ulos dan Tenun di Sibolga, Sumatra Utara Senin lalu.  Ia menambahkan, Pemerintah Daerah memegang peranan penting dalam mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya alam agar menjadi nilai ekonomi yang memberikan keuntungan. Dalam sambutannya ia mengaku bangga atas digelarnya Sibolga Expo yang mampu menyerap produksi dari beberapa provinsi dan daerah untuk dipamerkan. Menurut Enggartiasto Lukita, upaya meningkatkan kualitas dan daya saing produk potensial di daerah menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah.

Namun, dengan sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan, terbangun jaringan kerja sama yang mampu menggerakkan perekonomian rakyat, seperti pada gelaran Sibolga Expo 2019. Selain itu, menurut Enggartiasto, pemanfaatan teknologi tepat guna juga merupakan kunci utama berkompetisi dengan daerah atau negara lain.

Ia mengimbau para pelaku usaha mengembangkan kreativitas dan mengikuti perubahan. Ia menjelaskan, selain pertukaran produk unggulan di ajang Sibolga Expo 2019, juga diharapkan terjadi pertukaran informasi yang berpotensi memperluas jaringan pasar di tingkat domestik dan meningkatkan daya saing bagi produk di pasar global. Guna mendorong produk-produk potensial daerah agar dapat bersaing, baik di pasar dalam negeri maupun global, pemerintah akan memperkuat sektor informal atau usaha kecil menengah (UKM) di pusat maupun daerah. Ia mengatakan, beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain  menjamin kemudahan berusaha, ketersediaan bahan baku, dan keseimbangan harga, sehingga mendukung pertumbuhan sektor informal yang positif.

Sibolga Expo merupakan acara tahunan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Sibolga. Tahun ini, Sibolga Expo digelar sekaligus dalam rangka perayaan Hari Jadi Kota Sibolga ke-319. Sementara itu Walikota Sibolga, Syarfi Hutauruk dalam sambutannya menjelaskan, peserta dari Sibolga Expo terdiri dari beberapa provinsi dan Kabupaten/Kota di kawasan Sumatera Utara. Sejumlah produk daerah yang dijual itu berupa kain tenun, baju, serta hasil kerajinan tangan warga, bimbingan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Sibolga. Sibolga Expo akan ditutup tanggal 2 April 2019 sekaligus puncak Hari Jadi Sibolga ke 319.