Selain melakukan upaya peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan, Indonesia dan Papua Nugini juga sepakat untuk meningkatkan interaksi antar pelaku bisnis di kedua negara. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui rencana kunjungan delegasi bisnis Indonesia ke Papua Nugini pada September mendatang. Selain itu Indonesia juga mengundang pelaku bisnis di Papua Nugini untuk menghadiri Trade Expo Indonesia (TEI) ke 33 yang akan digelar pada tanggal 24 hingga 28 Oktober 2018 di International Convention Exhibition (ICE), Tangerang Selatan, Banten. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pernyataan pers bersama Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Papua Nugini, Rimbink Pato di Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (19/7).
“ Kami menyambut baik peningkatan nilai perdagangan bilateral yang cukup signifikan dari 179,2 juta Dolar AS pada tahun 2016 menjadi 208,89 juta Dolar AS. Kami menikmati peningkatan 17 persen dalam perdagangan bilateral kami. Saya juga mengatakan pada kepada Menteri Pato bahwa delegasi bisnis dari Indonesia akan berkunjung ke Papua Nugini pada bulan September 2018. Indonesia juga mengundang komunitas bisnis Papua Nugini untuk menghadiri Indonesia Trade Expo pada bulan Oktober 2018 “. Ungkap Retno Marsudi
Selain mengundang para pelaku bisnis Papua Nugini untuk datang ke Indonesia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada kesempatan tersebut juga menyampaikan undangan kepada Menteri Luar Negeri Rimbink Pato untuk hadir pada Our Ocean Conference yang akan digelar pada akhir Oktober mendatang dan Bali Democratic Forum yang keduanya akan digelar di Bali. Sejauh ini, berkaitan dengan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Papua Nugini, sudah ada beberapa kerja sama yang dijalin antara Papua Nugini dan Indonesia yang kebanyakan adalah ekspor bahan makanan dan minuman. Selain itu, terdapat pula ekspor peralatan rumah tangga, sabun, dan elektronik. (VOI/Rezha)
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI) Retno Marsudi mengadaka pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Papua Nugini, Rimbink Pato untuk membahas berbagai isu bilateral diantara kedua negara. Pertemuan bilateral tersebut berlangsung di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, pada Kamis (19/7). Pada kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan apresiasi kepada Papua Nugini yang selama ini telah menghormati integritas wilayah Indonesia.
“ Indonesia sangat menghargai konsistensi PNG dalam menghormati integritas teritorial Indonesia dan juga Indonesia juga menghormati integritas teritorial PNG. Indonesia dan PNG adalah mitra yang baik di Pasifik. Kami berdua sangat aktif di sejumlah forum di Pasifik antara lain, APEC, MSG, PIF, dan lain-lain. Kami berkomitmen untuk menggunakan forum regional di Pasifik untuk memperkuat kerja sama ekonomi, memberdayakan masyarakat kami dan bersama-sama menghadapi tantangan baru. Dalam hal ini Indonesia sangat mendukung kepemimpinan PNG di APEC ". Ungkap Retno Marsudi
Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bentuk dukungan yang diberikan Indonesia kepada Papua Nugini terkait dengan kepemimpinan Papua Nugini dalam Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Dukungan tersebut antara lain, bantuan pembangunan kapasitas, keprotokolan, dan manajemen pengamanan untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Port Moresby, Papua Nugini, November mendatang. Di sisi lain, kedua Menteri Luar Negeri juga menyepakati upaya untuk memperkuat perbatasan antara kedua negara, khususnya yang berada di wilayah Skouw dan Wutung. Menurut Menteri Retno Marsudi, pengelolaan perbatasan ini sangat penting untuk memastikan pergerakan barang dan manusia antarnegara berjalan dengan baik dan meningkatkan perekonomian masyarakat di kedua negara, terutama di wilayah perbatasan. (VOI/Rezha)
Penyelenggaran Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership on Human Development and Maritim Sustainability akan digelar di Indonesia pada tanggal 23 dan 24 Juli 2018 di Jakarta. Kepastian Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan parlemen se Pasifik itu disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam konferensi pers di Gedung DPR, Kamis (19/7). Ia menjelaskan, sidang ini akan dihadiri 8 Ketua Parlemen dan 2 Wakil Ketua Parlemen dari 13 negara dan 2 teritori.
Menurut Fadli Zon kehadiran delegasi Pasifik dalam sidang ini menjadi momentum fenomenal dikarenakan baru pertama dalam sejarah keparlemenan Indonesia. Ia menambahkan, acara yang akan dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ini diharapkan menjadi forum untuk berbagi pandangan tentang isu-isu tersebut dan kemudian menghasilkan kesepakatan bersama sebagai langkah awal dalam memperkuat kerjasama kemitraan Indonesia Pasifik di masa mendatang. DPR berharap pertemuan ini dapat menjadi gerbang baru bagi kerjasama antar parlemen yang lebih luas antara Indonesia dengan negara-negara kepulauan di Pasifik. kbrn
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan fokus meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara pusat dan daerah dalam implementasi sistem pelayanan yang terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS). Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal BKPM Wisnu Wijaya Soedibjo seusai dilantik di Jakarta, Kamis optimistis BKPM dapat mengambilalih sistem OSS dengan baik karena lembaga itu lebih berpengalaman mengurusi pelayanan perizinan investasi. Ia juga memastikan jajaran dinas di daerah sudah siap berkoordinasi untuk mendukung implementasi sistem tersebut. Lebih lanjut, Wisnu mengatakan sejumlah persiapan telah dilakukan seperti peraturan badan, restrukturisasi hingga pelatihan terhadap sumber daya manusia yang nantinya akan mengoperasikan, mengawasi hingga memonitor agar investasi dapat terealisasi. antara