VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan percepatan penggunaan biodiesel. Menurut presiden percepatan penggunaan biodiesel dan energi baru terbarukan harus dilakukan karena pemanfaatannya masih terlalu kecil di Indonesia. Presiden Joko Widodo dalam Rapat terbatas 'Percepatan penggunaan Biodisel' di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (20/7) mengatakan, Indonesia tidak boleh hanya tergantung kepada energi fosil semata, karena suatu saat energi fosil akan habis.

Presiden Joko Widodo menilai, implementasi percepatan  penggunaan biodiesel ini belum sesuai dengan yang diharapkan di lapangan. Oleh sebab itu ia menekankan penggunaan energi terbarukan dapat dimaksimalkan. Presiden Jokowi menargetkan, pemerintah setiap hari bisa melakukan penghematan kurang lebih 21 juta dolar Amerika per hari dengan bermigrasi ke penggunaan biodisel ini. Ia meminta komitmen yang kuat dari Kabinet Kerja untuk mempercepat penggunaan biodisel. Presiden Jokowi juga mengingatkan agar penggunaan bahan bakar biodiesel juga memastikan keamanan dan keandalannya sebagai bahan bakar alternatif. Sehingga penggunaan biodiesel semakin meningkat dan luas. Presiden Joko Widodo juga mengajak berbagai elemen dan unsur masyarakat untuk lebih memperkuat komitmen beralih ke penggunaan energi alternatif, baru dan terbarukan, guna mendatangkan keuntungan lebih besar bagi negara. Dengan menggunakan energi alternatif, maka Indonesia dapat mengurangi impor minyak, diikuti dengan dampak perbaikan neraca perdagangan Indonesia.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, penggunaan solar dengan kandungan minyak kelapa sawit sebesar 20% atau B20 diklaim mampu  menghemat devisa negara hingga 21 juta dolar Amerika per hari, setara 302,4 miliar rupiah. Dengan penggunaan B20 pemerintah   dapat menekan impor solar sekaligus meningkatkan konsumsi minyak kelapa sawit dalam negeri. Ia menjelaskan, jika dihitung dalam satu tahun, maka penghematan cadangan devisa sebagai imbas penggunaan B20 sebagai bahan bakar setara dengan 5,5 miliar  dolar Amerika setara 79,2 triliun rupiah. Dengan syarat, penggunaan B20 sudah dilakukan sepenuhnya oleh sektor kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) dan non PSO.

Darmin Nasution menambahkan, penggunaan campuran minyak kelapa sawit sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Sementara persentase penggunaan minyak kelapa sawit 20% sebagai campuran solar mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015. Akan tetapi, regulasi tersebut hanya mengatur penggunaan B20 pada PSO. Saat ini, pemerintah tengah merevisi peraturan agar penggunaan B20 juga diwajibkan bagi non PSO. Menurut Darmin Nasution, pemerintah memberikan masa transisi bagi pelaku industri untuk nantinya menggunakan B20 sebagai bahan bakar.

Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Muhammad Rizal mengatakan bahwa saat ini mulai terjadi pergeseran nilai-nilai Pancasila. Menurutnya nilai yang ada di pedoman hidup bangsa Indonesia itu mulai tergerus. Karena itulah nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan dan ditumbuhkan kembali khususnya kepada anak-anak dan pemuda.

Hal tersebut dikatakan Muhammad Rizal dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR yang merupakan kerjasama MPR dan Karang Taruna Desa Serdang Kulon Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu 22 Juli 2018. Dia memberi contoh masyarakat di perkotaan, misalnya, sudah mulai mempunyai sikap individualis, tidak mau tahu tentang orang lain. Nilai kebersamaan dan gotong royong pelan-pelan sudah mulai hilang.

Menurut Muhammad Rizal, pergeseran nilai terjadi karena pengaruh dari luar, yaitu nilai-nilai global. Selain itu, semakin banyak nilai-nilai baru yang mencoba masuk dan merongrong Pancasila, misalnya ISIS dan liberalisme. Menurutnya semua itu tidak cocok dengan Indonesia.

Dijadikannya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia membawa sebuah konsekuensi,  bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila telah menjadi landasan pokok sekaligus landasan fundamental untuk penyelenggaraan negara. Pancasila terdiri dari lima sila yang menjadi lima nilai dasar yang bersifat fundamental. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalamPancasila antara lain adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial.

Muhammad Rizal menjelaskan, Pancasila adalah milik bangsa Indonesia dan bukan milik perorangan atau rezim, karena Pancasila lahir dan hidup dari bumi Indonesia. Pancasila tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai agama yang ada di Indonesia. Sehingga nilai Pancasila telah mempersatukan anak bangsa.

Sila ke 1 yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai Ketuhanan yang artinya Bangsa Indonesia memberikan kebebasan pada rakyat untuk menganut menjalankan sekaligus mengamalkan ibadah berdasarkan agama masing masing individu tersebut.

Sila kedua yang berbunyi ”Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”  memiliki arti yakni segenap bangsa dan rakyat Indonesia diakui sertadiperlakukan sebagaimana mestinya sesuai harkat serta martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nilai nilai pancasila ini dilandasi pada pernyataan bahwa semua manusia memiliki derajat, martabat, hak dan kewajiban yang sama. 

Sila ketiga yang berbunyi "Persatuan Indonesia" memiliki makna dan nilai persatuan. Sila ketiga merupakan wujud berupa tekat kuat dan utuh yang berasal dari berbagai aspek kehidupan yang memiliki satu tujuan dan tergabung menjadi satu yakni Indonesia.

Pancasila sila keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" menegaskan bahwa segala proses pengambilan keputusan harus didasarkan pada asas musyawarah sehingga dapat menciptakan kesepakatan bersama. Selain itu nilai pancasila sila keempat juga menegaskan bahwa pemerintahan yang dilaksanakan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pancasila sila kelima yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" menegaskan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus tercipta keseimbangan yang sesuai antara hak dengan kewajiban.

Saudara, Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita kemarin berada di  di Amerika Serikat untuk bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross, United States Trade Representative (USTR), dan Kamar Dagang AS. Dalam kunjungannya, Menteri Enggartiasto membawa serta perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI), dan Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI). Selain itu, ada juga Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), produsen ban mobil, minyak sawit, boga bahari, baja, aluminium, dan makanan minuman.

Kunjungan rombongan Menteri Perdagangan RI dari 23 hingga 27 Juli ini terkait erat dengan rencana pemerintah AS untuk meninjau ulang, jika tidak dapat dikatakan akan menghentikan, fasilitas Generalized System of Preferences atau GSP, yang diterima Indonesia selama ini. GSP merupakan program pembebasan tarif bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu dari negara berkembang. Kebijakan ini telah berlangsung sejak 1976, tetapi sempat dihentikan pada 2013 sebelum akhirnya diberlakukan lagi pada Juni 2015. Tahun lalu, produk ekspor RI ke AS yang menerima manfaat GSP bernilai 1,95 miliar dolar AS. Data Badan Pusat Statistik ekspor Indonesia ke AS mencapai 17,79 miliar dolar AS dan impornya 8,12 miliar dolar AS. Indonesia surplus terhadap AS senilai 9,67 miliar dolar AS. Ekspor utama Indonesia ke AS antara lain udang, karet alam, alas kaki, ban kendaraan, dan garmen. Sementara impor utama Indonesia dari AS antara lain kedelai, kapas, tepung gandum, tepung maizena, serta pakan ternak.

Inti dari kunjungan Menteri Perdagangan RI adalah negosiasi dan menjelaskan posisi Indonesia, agar Indonesia tidak dikeluarkan dari fasilitas GSP. Langkah pemerintah Indonesia ini jauh lebih baik daripada tindakan retaliasi atau balasan kepada AS, dengan misalnya menaikkan tarif terhadap masuknya barang-barang AS ke Indonesia. Karena pada faktanya AS dan Indonesia tidak sedang perang dagang seperti yang terjadi pada AS dan China  saat ini.

Sebenarnya pemberian manfaat GSP menguntungkan pengusaha AS, karena praktik bisnis di Indonesia dilakukan dengan skema Free On-Board (FOB). Melalui skema itu, pengusaha Indonesia tidak bertanggung jawab untuk bea atau pajak apapun, yang dikenakan kepada barang yang diekspor melewati pelabuhan. Praktik ini juga dilakukan saat pengusaha Indonesia mengimpor barang dari AS, sehingga seluruh tarif yang dikenakan Pemerintah AS atas ekspor Indonesia dibayar oleh pembeli dan importir dari AS.

Intinya, konsumen dan pengusaha AS merupakan penerima manfaat utama dari skema GSP. Diperkirakan jumlahnya  sebesar 1,95 miliar dolar AS. Ini  merefleksikan jumlah uang yang harus keluarkan oleh pengusaha AS di masa depan bila skema itu dicabut.

Dapat dilihat,  sifat hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia selama ini, adalah saling melengkapi dan saling menguntungkan. Pihak AS tentu tidak akan gegabah menghentikan fasilitas GSP untuk Indonesia jika itu pada akhirnya akan merugikan mereka sendiri.

Hari ini, 23 Juli adalah hari istimewa bagi anak-anak Indonesia,  karena diperingati sebagai Hari Anak Nasional  berdasarkan  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1984. Sejak saat itu, setiap tahunnya bangsa Indonesia merayakan Hari Anak Nasional dengan beragam acara.

Tema peringatan Hari Anak Nasional 2018 adalah “Anak Indonesia, Anak GENIUS”. GENIUS dalam tema ini adalah singkatan dari Gesit, Empati, Berani, Unggul, Sehat. Disamping itu, tentunya diharapkan anak-anak Indonesia adalah anak-anak yang genius dalam arti sebenarnya. Yaitu anak-anak yang berkemampuan atau berbakat luar biasa dalam berpikir dan mencipta.

Anak-anak yang gesit, empati, berani, unggul dan sehat adalah harapan seluruh keluarga Indonesia. Ada beberapa hal yang dikhawatirkan banyak orang tua dan para pendidik di Indonesia saat ini. Seiring kemajuan teknologi, banyak anak-anak Indonesia yang lebih perhatian dengan gawai mereka. Menguasai gawai tentu saja memiliki sisi baik, selama itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Tetapi ada juga yang terlalu sibuk dengan gawai, membuat mereka kurang  berinteraksi dengan lingkungan, bahkan  dengan keluarganya.

Upaya menciptakan anak-anak yang gesit, empati, berani, unggul dan sehat, harus dilakukan oleh semua pihak. Apalagi pada saat ini, diperkirakan ada 84 juta anak yang akan menjadi pelaku pembangunan Indonesia di masa mendatang.  Anak-anak Indonesia saat ini adalah aset kemajuan bangsa Indonesia.  

Kekhawatiran lain yang menjadi perhatian beberapa pihak adalah pernikahan dini. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional secara khusus mengajak anak-anak untuk berikrar “stop penikahan dini”. Diharapkan dengan kesadaran ini baik warga maupun pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak demi mempersiapkan perencanaan berkeluarga yang matang.

Menyiapkan fisik dan mental yang kuat bagi anak-anak Indonesia memang harus terus dilakukan. Merekalah yang kelak menjadi bagian dari puncak bonus demografi Indonesia pada tahun 2030.  Banyaknya tenaga kerja produktif pada masa itu, merupakan peluang emas Indonesia untuk memacu  roda ekonomi.  Suksesnya Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ditentukan  juga oleh kualitas anak-anak. Karenanya, memastikan anak-anak dapat tumbuh bebas dari kemiskinan, sehat dan terdidik, merasa bahagia dan aman, adalah dasar untuk menciptakan manusia dewasa yang dapat berkontribusi kepada ekonomi dan masyarakat dengan kohesivitas sosial yang tinggi.

Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, investasi pada anak  saat ini sangatlan penting. Anak- anak kelak akan  menjadi agen perubahan dan penerus bagi pembangunan berkelanjutan.  Semoga anak Indonesia saat ini akan menjadi anak-anak yang genius dalam arti sebenarnya dan anak-anak yang gesit, empati, berani, unggul dan sehat.

Selamat Hari Anak Nasional 2018.