VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menghadiri forum kerjasama parlemen antara negara-negara pasifik, Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership di Jakarta, Senin. Acara yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat  DPR RI ini dihadiri oleh 13 delegasi parlemen dari 14 negara di kawasan Pasifik. Pertemuan bertema "Human Development and Maritime Sustainability" yang fokus mendorong sumber daya manusia dan keberlanjutan pembangunan negara maritim di Pasifik. Dalam sambutannya Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong peningkatan konektifitas multilateral dalam blue economy atau kegiatan ekonomi kelautan karena negara-negara Pasifik merupakan negara maritim di Samudera Pasifik.

“ Konsep blue ekonomi atau Blue Growth adalah konsep dimana kita mempunyai tiga hal yang perlu kita perhatikan, ialah pendapatan atau income yang didapat dari kegiatan maritime. Dua, konservasi dan proteksi ekosistim kelautan. Dan sosial cultural, characteristic community yang menghubungkan kita semua. Kita pada dasarnya mempunyai hubungan-hubungan sosial budaya “.  

Sementara itu Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo sebagai tuan rumah juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi negara-negara Pasifik dalam memajukan kerjasama multilateral khususnya di bidang maritim. Disebutkannya Indonesia sebagai negara maritim dengan pulau terbanyak dan luas memiliki potensi sebagai negara besar dan berpengaruh ke empat di dunia. Indonesia juga turut serta berkontribusi dalam berbagai forum dan kegiatan kerjasama maritim dunia. Negara yang berpartisipasi dalam Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership antara lain Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Marshall Island, Solomon Island, Tonga, Tuvalu, Polinesia dan New Caledonia. (voi/rizki)

Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk memepercepat perundingan batas wilayah antara kedua negara. Negosiasi batas wilayah yang dilakukan kedua negara diharapkan akan dapat menghasilkan kesepakatan berupa Border Crossing Agreement (BCA) dalam dua bulan mendatang. Karena perdagangan perbatasan tidak akan dimulai jika BCA tersebut belum terselesaikan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI), Retno Marsudi dalam pernyataan pers bersama Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin.

" Untuk batas darat kita itu sekarang sedang menegosiasikan yang dinamakan Border Crossing Agreement. Nah Border Crossing Agreement tadi kita cek satu sama lain. Kita sepakat bahwa dalam satu dua bulan ini kita bisa selesaikan. Nah kalau BCA ini sudah selesai maka border trade-nya itu bisa kita mulai bahas. Karena border trade tidak akan ada kerjasamanya kalau border crossingnya belum selesai. Oleh karena itu kita lihat OK, Border Crossing Agreement/BCA akan kita coba push diselesaikan paling tidak dalam dua bulan ".

Lebih lanjut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, untuk titik perbatasan di wilayah laut, Selat Malaka dan Laut Sulawesi akan menjadi prioritas untuk dinegosiasikan dalam waktu dekat. Setelah kedua titik perbatasan tersebut disepakati dan diformalkan, negosiasi akan dilanjutkan ke titik-titik perbatasan lainnya. Selain itu kedua negara juga telah memberikan mandat penuh kepada tim teknis yang dibentuk dari pemangku kebijakan terkait wilayah perbatasan kedua negara. Tim teknis tersebut nantinya akan melaporkan kepada Kementerian Luar Negeri yang kemudian akan menentukan hal mana yang harus segera dituntaskan. Malaysia merupakan negara tetangga dengan batas wilayah terpanjang dengan Indonesia, baik batas darat maupun batas maritimnya. (VOI/Rezha)

Kampanye hitam Uni Eropa yang mendiskriminasi komoditas kelapa sawit menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI), Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah. Usai pertemuan yang digelar di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pada awak media bahwa Indonesia dan Malaysia akan terus bekerjasama walaupun proses trialog antara kedua negara dan Uni Eropa sudah selesai. Selain itu ia juga menyatakan bahwa kedua negara juga sudah mengirimkan surat resmi kepada Uni Eropa untuk menanggapi proses trialog ini.

“ Jadi kelapa sawit, proses trialog sudah selesai tapi kita masih harus terus bekerjasama untuk post-trialognya. Saya sampaikan saya sudah berkirim surat kepada Menteri Luar Negerinya Uni Eropa dan beliau tadi juga mengatakan bahwa beliau akan mengirimkan surat menanggapi proses trialog ini. Oleh karena itu beliau juga tadi sampaikan kepada Presiden bahwa Indonesia dan Malaysia Indonesia dan juga tidak ada pilihan lain selain bekerjasama kuat untuk menangani kampanye negatif yang dialami oleh kelapa sawit “. 

Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad menyampaikan kepada Presiden RI, Joko Widodo bahwa  Malaysia dan Indonesia perlu bekerja sama memperjuangkan kelapa sawit karena tudingan Eropa bahwa produksinya merusak lingkungan tidaklah benar. Perdana Menteri Mahathir Mohamad  meyakini, alasan Eropa melakukan kampanye negatif terhadap kelap sawit asal Indonesia dan Malaysia lebih kepada motif bisnis semata. Namun, selama ini alasan yang dikemukakan selalu masalah lingkungan yang telah dibantah dengan berbagai penelitian oleh Indonesia dan Malaysia. Terkait dengan isu lingkungan dan kelapa sawit, Indonesia merupakan salah satu anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang dibentuk tahun 2004. RSPO berperan menginformasikan tentang minyak kelapa sawit yang lestari serta sistem sertifikasi minyak kelapa sawit. Indonesia telah berkomitmen kepada Uni Eropa melalui proyek kelapa sawit berkelanjutan Eropa tahun 2015. Proyek itu diadakan untuk membantu meningkatkan kepatuhan terhadap standar sertifikasi sesuai definisi RSPO. (VOI/Rezha)

Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto mengatakan, pasar semen domestik mengalami kelebihan pasokan. Kementerian Perindustrian memperkirakan kapasitas produksi industri semen di dalam negeri mencapai 100 juta ton, sementara konsumsinya sekitar 60 hingga 68 juta ton.

Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (22/7) mengatakan, pemerintah terus mendorong peningkatan konsumsi semen di pasar domestik melalui beberapa peluang proyek yang sedang berjalan, terutama yang dicanangkan oleh pemerintah. Misalnya, program pembangunan sektor infrastruktur, properti, dan manufaktur. Untuk itu, Kementerian Perindustrian berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan instansi lainnya, sehingga konsumsi industri semen nasional dapat ditingkatkan.

Langkah lainnya, Kementerian Perindustrian mengarahkan kepada industri-industri di dalam negeri yang menggunakan bahan baku clinker, diharapkan dapat menyerap dari produksi lokal. Upaya ini guna mengurangi impor produk serupa. Menteri Airlangga menambahkan, mekanisme yang dapat dilakukan selanjutnya adalah dengan bea masuk anti dumping, apabila pemerintah melihat ada impor yang meningkat dan harga lebih murah dari domestik.

Ia menegaskan, kebijakan-kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif, sehingga industri semen nasional dapat tumbuh dan berkembang. Kementerian Perindustrian juga mendorong diversifikasi produk barang-barang dari semen serta penerapan Standar Nasional Indonesia semen secara wajib.

Selain itu, pihaknya juga akan mendorong industri semen di dalam negeri untuk mengambil peluang pasar ekspor, meskipun keuntungan ekspor akan lebih rendah. Menteri Airlangga mengatakan hal itu mengingat sekarang Vietnam juga kelebihan produksi semen. Indonesia sendiri memiliki pabrik semen di Vietnam.

Sementara itu Kementerian Perindustrian mengingatkan pelaku industri semen di dalam negeri untuk terus membangun ekosistem inovasi. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat, baik di tingkat regional maupun internasional. Inovasi tersebut bisa menjadi keuntungan bagi perusahaan karena lebih efisien, terutama dalam mengatasi kelebihan kapasitas produksi semen nasional.

Menurut Menteri Airlangga, pembangunan industri strategis seperti pabrik semen perlu dijaga keberlanjutannya, karena membawa efek berganda bagi perekonomian daerah dan nasional, antara lain penyerapan tenaga kerja dan penumbuhan industri kecil berbasis semen yang bisa dikembangkan.