Sumarno
May
VOI NEWS Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan random test COVID-19 dan mandatory check COVID-19 sebagai upaya pencegahan peningkatan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran 2021. Hal itu dikatakan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Senin. Mandatory check COVID-19 diterapkan untuk arus balik dari wilayah di Pulau Sumatera ke Jakarta melalui penyeberangan Bakauheni – Merak dan akan dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Provinsi Lampung.
Sedangkan penerapan random test COVID-19 dilakukan untuk arus pergerakan masyarakat dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Barat menuju Jakarta, baik melalui Jalan Tol maupun Jalan Nasional. Semua gubernur di Sumatera dan Jawa diminta mengambil tindakan untuk mencegah potensi peningkatan kasus COVID-19. Tindakan tersebut antara lain pemeriksaan secara ketat dokumen RT-PCR/ Swab test Antigen/Genose setiap pelaku perjalanan arus balik di pos penyekatan dan titik pengecekan. (antara)
May
VOI NEWS Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengingatkan agar pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dapat mensejahterakan warga desa. BUMDes tidak boleh melakukan usaha yang sudah dan sedang dilakukan oleh warga masyarakat di desa. Hal itu dikatakannya dalam acara halalbihalal dengan BUMDes seluruh Indonesia secara daring, Senin. Menteri Abdul Halim menambahkan, BUMDes juga harus dapat memfasilitasi, memberikan kemudahan, serta memberikan ruang yang cukup bagi usaha-usaha mikro kecil yang dilakukan masyarakat desa.
Ia menegaskan, BUMDes tidak boleh menjadi pesaing atau mematikan usaha-usaha yang sudah dilakukan masyarakat desa, karena prinsip BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat desa. Ia mengingatkan, BUMDes menjadi satu instrumen untuk terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke delapan, yaitu pertumbuhan ekonomi desa. BUMDes juga mempunyai tanggung jawab SDG's ke-16, yakni desa damai berkeadilan. (antara)
May
(voinews.id)Untuk memastikan pasokan aman secara merata di seluruh wilayah Indonesia, Kementerian Pertanian memfasilitasi biaya distribusi komoditas pangan dari daerah surplus ke daerah defisit. Hal itu dikatakan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi dalam keterangan tertulis, Senin. Menurut Agung pemantauan kondisi ketersediaan pangan di tingkat nasional maupun daerah juga secara rutin dilakukan untuk menjamin keamanan stok pangan.
Ia menambahkan, Kementerian Pertanian memastikan agar pasokan komoditas pangan merata ke seluruh wilayah sehingga tidak ada kekurangan pasokan yang menyebabkan kenaikan harga yang signifikan. Termasuk di dalamnya komoditas jagung sebagai bahan baku pakan unggas. (antara)
May
VOI NEWS Presiden Joko Widodo memerintahkan agar 75 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dapat mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan agar dapat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil Tes Wawasan Kebangsaan pada 5 Mei 2021 menunjukkan dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti tes itu, hanya 1.274 orang pegawai yang memenuhi syarat. 75 orang pegawai tidak memenuhi syarat.
Presiden menyatakan, ia sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. (antara)