VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (10/1). Dengan latar belakang ekonomi, Presiden Jokowi meyakini Menteri Luar negeri Jepang Toshimitsu Motegi akan memberikan banyak perhatian pada diplomasi ekonomi. Karena itu, Presiden berharap dalam pertemuan tersebut akan dibahas kerja sama bilateral secara lebih detail. Menurut Presiden, masalah investasi menjadi prioritas dalam hubungan Indonesia dan Jepang.

“Namun ijinkan saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan beberapa prioritas Indonesia yang terkait dengan Jepang, yang pertama dibidang investasi. Saya ingin mengajak Jepang untuk melakukan investasi di Natuna. Dan saya mengapresiasi kerjasama di Natuna yaitu sentra kelautan dan perikanan terpadu untuk fase pertama. Dan saya harapkan usulan pendanaan untuk fase kedua, segera dapat ditindaklanjuti.”

Presiden Joko Widodo menyatakan Jepang adalah salah satu mitra utama Indonesia. Menurut dia, Menteri Luar Negeri Jepang akan melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk membicarakan lebih rinci. Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menteri Koordinator  Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar negeri  Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (voi/prdipta)

Perundingan Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif (CEPA) antara Indonesia dan Turki sudah berjalan sejak 3 tahun yang lalu, namun hingga saat ini belum ada perkembangan yang berarti dalam proses pembicaraan tersebut. Demikian dikatakan Duta Besar RI untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal, Kamis (09/01) di Jakarta. Menurutnya Lalu Muhammad Iqbal Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif (CEPA) antara Indonesia dan Turki diharapkan dapat selesai di tahun ini, karena Indonesia bersaing dengan sejumlah negara dalam hubungan perekonomian dengan Turki.

“Kita bersaing dengan sejumlah negara dan mereka sudah menyelesaikan CEPA sejak beberapa tahun yang lalu. Contohnya Malaysia yang sudah ada perjanjian CEPA dengan Turki sejak 2015. Hal ini berdampak pada perubahan segmen pasar kita, contohnya di sektor minyak kelapa sawit. Sebelumnya segmen pasar minyak kelapa sawit kita mencapai 80 persen sementara Malaysia 20 persen di Turki. Dengan adanya perjanjian dagang antara Malaysia dan Turki maka Indonesia hanya memiliki 20 persen segmen pasar sementara Malaysia 80 persen. Jika kita bisa menyelesaikan ini di tahun ini maka kita bisa meraih 50 persen segmen pasar minyak kelapa sawit di Turki. Itu artinya potensi sebesar 300 juta dolar Amerika.”

Duta Besar Lalu Muhammad Iqbal menyebut Indonesia dan Turki masih memiliki potensi meningkatkan kerjasama ekonomi antara kedua negara. Salah satunya adalah sektor industri kreatif. Menurutnya sektor ini dapat memberikan nilai tambah bagi kerjasama perdagangan kedua negara sekaligus membuka peluang kerjasama baru diantara kedua negara. (ndy/edit r)

Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia Wahid Supriyadi, di Jakarta Kamis (09/01) mengajak pelaku bisnis di Indonesia untuk lebih mengenal potensi pasar di Rusia. Menurutnya salah satu tantangan pengembangan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Rusia adalah kurangnya pengetahuan para pelaku bisnis di Indonesia mengenai potensi pasar di Rusia.

Wahid mengatakan selama ini pameran potensi Indonesia di Rusia senantiasa mendapatkan respon baik dari masyarakat Rusia. Hal ini menurutnya harus ditindaklanjuti dengan langkah pengenalan potensi secara berkelanjutan. Dirinya pun mengajak para pelaku bisnis di Indonesia untuk menanamkan investasinya di Rusia mengingat potensi yang begitu besar yang ada di negara tersebut.

“Masalah terbesar bagi kita adalah ketidaktahuan kita. Tidak banyak orang di Indonesia yang tahu potensi Rusia. Jangan lupa Rusia adalah salah satu dari lima anggota Uni Ekonomi Eropa. Pasar dengan 180 juta orang. Lihatlah potensi Rusia dengan berinvestasi di Rusia. Ini seperti ini adalah sesuatu yang juga didorong oleh Presiden Joko Widodo yang kita sebut 'investasi outbond'. Potensi itu ada disana.”

Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam arahannya didepan para Duta Besar Indonesia di Jakarta mengatakan diplomasi luar negeri Indonesia saat ini difokuskan pada diplomasi ekonomi. Menurut Jokowi para duta besar memegang peran sebagai duta investasi. Oleh karena itu Presiden berharap agar para duta besar mengetahui celah investasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi dalam negeri. (Ndy/edit r)

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat mendorong pemerintah Indonesia membangun koalisi dengan negara-negara Asia Pasifik sebagai solusi meredam dominasi Tiongkok yang begitu agresif di wilayah Selatan Laut China sebagaimana yang baru-baru ini terjadi di wilayah Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau.

Anggota Komisi I DPR RI, Farah Putri Nahlia dalam diskusi bertema ‘Jalan Keluar Sengketa Natuna’, di Jakarta, Kamis mengatakan, Forum ASEAN penting, namun saatnya Indonesia membangun koalisi dengan negara-negara Asia Pasifik seperti Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan negara-negara lain. Langkah itu menurut Farah Putri, sangat penting guna memberi pesan kepada Tiongkok agar berpikir ulang melakukan hal yang sama di kemudian hari. (antara)