VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu lebih mengaktifkan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna sebagai upaya menegakkan kedaulatan di kawasan perairan nasional dan mengantisipasi terjadinya kapal asing mengklaim Natuna.Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Moh Abdi Suhufan  seperti dilaporkan kantor berita Antara  di Jakarta, Sabtu, mengatakan, KKP perlu lebih mengaktifkan SKPT Natuna dengan memperbanyak kegiatan penangkapan ikan.

Menurut dia, beberapa tahun lalu telah ada rencana dari pemerintah khususnya KKP untuk merelokasi nelayan dari Pantura ke Natuna, dan hal itu perlu ditinjau ulang realisasinya.Hal tersebut, menurut Abdi Suhufan karena dengan adanya kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan Indonesia, maka ke depannya bisa ditunjukkan bentuk "penguasaan" laut Natuna oleh Indonesia. antara

Ratusan pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau  menyatakan sikap mendukung pemerintah Republik Indonesia menindak tegas kapal Tiongkok  yang memasuki perairan laut Natuna.Pernyataan sikap itu disampaikan para pemuda melalui aksi damai menolak klaim Tiongkok  atas Laut Natuna Utara dengan di Pantai Piwang, Ranai, Natuna, Sabtu.Ketua Dewan Perwakilan Daerah  Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Natuna, Haryadi menyatakan,  ada lima poin sikap terkait kondisi terkini laut Natuna Utara.

Lima poin tersebut antara lain, pemuda Natuna tetap setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mendukung penuh pemerintah dalam menjaga kedaulatan maritim di laut Natuna Utara, menolak dan mengecam klaim Tiongkok terhadap Laut Natuna Utara, menolak dengan tegas pencurian ikan atau illegal fishing di laut Natuna Utara, dan NKRI harga mati.Intinya Pemuda Natuna  mendukung sikap pemerintah untuk menindak tegas bagi siapapun yang mengganggu kedaulatan NKRI di laut Natuna. antara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan lokasi ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, minim bencana seperti banjir hingga kebakaran hutan.Basuki,  di Jakarta, Jumat,  juga mengatakan pemerintah akan mendesain ibu kota negara baru dengan perhitungan jumlah penduduk serta lahan yang disiapkan.

Pemerintah juga telah menghitung jumlah penduduk yang akan menempati kawasan ibu kota baru, yakni sekitar 2,75 juta jiwa.Lebih lanjut, Basuki mengatakan kawasan ibu kota baru juga nantinya akan tetap hijau karena 70 persennya berupa ruang hijau. Konsepnya Nagara Rimba Nusa dengan konsep air, walaupun tidak di kelilingi laut tapi dikelilingi oleh air.Basuki mengklaim, lokasi ibu kota baru juga bebas dari potensi kebakaran hutan lantaran bukan merupakan wilayah yang mengandung batubara. antara

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan Bangsa Indonesia memiliki kedaulatan yang harus dijaga, menanggapi soal pelanggaran kapal-kapal  Tiongkok, di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.Mahfud MD di Jakarta, Jumat, mengatakan, Tiongkok tidak punya hak untuk mengklaim ZEE Indonesia karena tidak punya konflik perairan, tidak punya tumpang tindih perairan.

Ia menegaskan, Tiongkok  tidak punya hak atas seluruh perairan yang sempat menjadi konflik dengan beberapa negara tersebut.Kemudian secara hukum Internasional, yakni dengan UNCLOS 1982, menurut Mahfud, sudah jelas  Tiongkok  tidak punya hak atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. antara