Kementerian Perdagangan Indonesia mendukung penyederhanaan prosedur perdagangan Internasional. Demikian disampaikan Staf Ahli Menteri Perdagangan bidang Hubungan Internasional, Dody Edward, pada pembukaan lokakarya bertajuk APEC Workshop on Best Practices of Trade Facilitation Agreement Implementation within APEC Economies: Opportunities and Challenges di Legian, Badung, Bali, Rabu (19/6).
Dody Edwardmengharapkan, implementasi perjanjian fasilitasi perdagangan dapat menyederhanakan dan mengharmonisasi prosedur perdagangan Internasional, sehingga lebih transparan dan tidak diskriminatif. ant.20.6'19.mar
Pemerintah Indonesia segera menunjuk tim kuasa hukum Internasional untuk menggugat sikap Uni Eropa yang dinilai mendiskriminasi kelapa sawit di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia. Sampai saat ini, setidaknya sudah ada lima nama perusahaan yang dikerucutkan oleh pemerintah Indonesia.
Seperti dikutip Republikaonline, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, di Jakarta, Rabu (19/6) mengatakan, firma hukum tersebut akan mendampingi pemerintah dan industri sawit di Organisasi Perdagangan Dunia. Setelah resmi menunjuk tim kuasa hukum, Indonesia akan segera menyiapkan semua aspek materi untuk menggugat Uni Eropa. Tidak ada batasan waktu untuk memulai gugatan tersebut, karena dapat dilakukan setiap saat. republika.
Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan, tidak ada warga Indonesia di antara 10 nelayan yang diculik di lepas pantai Kalimantan, tepatnya perairan Lahad Datu, Sabah, Malaysia, Selasa (18/6) lalu. Seperti dilaporkan CNN Indonesia, Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (19/6) menjelaskan, 10 sandera yang diculik seluruhnya diyakini merupakan warga Filipina.
Ia menyebutkan, informasi yang ia terima, ada 12 nelayan di dalam kapal ikan tersebut. Dua nelayan berhasil lolos, 10 lainnya ditahan. Kelompok bersenjata yang diyakini merupakan militan Abu Sayyaf dilaporkan membawa para nelayan yang ditawan itu ke sebuah pulau di selatan Filipina. Cnn.
Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan tengah merencanakan pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Osaka, Jepang, pada 28 dan 29 Juni mendatang. Seperti dikutip CNN Indonesia, menurut Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, pertemuan kedua pemimpin itu dijadwalkan, karena rencana Putin untuk mengunjungi Indonesia belum terwujud.
Arrmanatha Nasir dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (19/6) menjelaskan, Putin semula dijadwalkan akan berkunjung ke Indonesia pada pertengahan 2018, tepatnya setelah dilantik sebagai presiden untuk periode barunya pada 7 Mei. Putin kembali dijadwalkan akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia usai pemilihan umum 2019 di Indonesia, pada April lalu. Namun, hingga kini rencana lawatannya ke Indonesia juga belum dipastikan. Meski demikian, Presiden Putin dan Presiden Joko Widodo telah bertemu secara bilateral di sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Singapura pada November 2018 lalu. Cnn.