VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Presiden Joko Widodo telah melantik sejumlah pejabat negara di Istana Kepresidenan, Jakarta. Salah satunya adalah Laksamana Siwi Sukma Adji yang dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Ade Supandi yang akan memasuki masa pensiun per 1 Juni 2018 mendatang. Usai dilantik, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Siwi Sukma Adji mengatakan dirinya berkomitmen untuk melanjutkan program yang telah dirancang oleh KSAL sebelumnya. Dirinya menggaris bawahi sektor keamanan laut yang akan menjadi prioritas, terutama dalam mendukung Visi Poros Maritim dunia.

“Untuk kita indonesia khususnya Angkatan Laut, Poros Maritim adalah mengamankan bagaimana jalur distribusi poros maritim itu sendiri. Mengamankan keamanan aman nyaman bagi pengguna laut. Kemudian situasi keamanan kita ciptakan. Bahwa semua apa yang ada di laut distribusi keamanan navigasi keamanan pelayaran saya kira itu tugas angkatan laut yang sangat penting kedepan. “

Sebelum menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, Siwi Sukma Adji pernah menduduki berbagai jabatan strategis diantaranya Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI dan Panglima Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Barat. Selain itu Siwi Sukma juga pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI. (voi/Ndy)

Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas Handy Yunianto di Jakarta baru – baru ini mengatakan, tahu 2018 merupakan tahun yang menantang bagi pasar obligasi atau fix income di Indonesia. Menurut Handy,  tahun ini investor tidak lagi bisa menikmati imbal hasil atau yield dari obligasi sebanyak dua digit sebagaimana dua tahun ke belakang. Pada tahun 2016, investor bisa memperoleh imbal hasil sebesar 14 persen. Sedangkan pada tahun 2017 imbal hasil yang diperoleh mencapai 18 persen.

“Jadi kalau kita bicara di akhir tahun lalu, kita memang menyatakan bahwa tahun 2018 itu adalah tahun yang sangat challenging buat pasar fix income, pasar obligas, kenapa? Simple, karena kalau kita lihat dari entry levelnya, itu yieldnya sudah turun sangat signifikan. Jadi dua tahun terakhir, investor yang berinvestasi di pasar obligasi menikmati return double digit. Jadi catatan kita 2016 returnnya bisa 14 persen, 2017 bisa 18 persen. Ini akibatnya starting entry level kita itu sudah sangat rendah di tahun 2018.”

Handy lebih lanjut menjelaskan, hal itu terjadi karena untuk tahun ini sudah banyak kepemilikan asing di Surat Utang Negara yang semakin berkurang dengan disebabkan beralihnya mereka ke US Treasury Bonds yang memberikan imbal hasil semakin menarik, yakni mencapai lebih dari tiga persen. Di samping itu, lanjut dia, hal itu juga dipengaruhi oleh sudah tidak mungkinnya  Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuannya. Bahkan, untuk tahun ini akan terus mengalami kenaikan di kisaran 25-50 basis poin. Karena itu, dia menekankan, pasar obligasi memang sangat dipengaruhi oleh foreign fund flows. Karenanya, agar pasar obligasi bisa memberikan return yang bagus dan bisa memberikan daya tarik bagi investor. (VOI/Rezha)

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla  mewakili Pemerintah Indonesia menyatakan  keprihatinannya atas kejadian di Palestina dan Gaza.Jusuf Kalla saat pidato pada Konferensi Tingkat Tinggi  luar biasa OKI di Istanbul, Sabtu (19/5/2018) menyerukan kepada negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI)  bersatu membantu kesulitan yang di hadapi negara Palestina.Dikatakannya, ketidakadilan terus terjadi, tanpa ada yang dapat menghentikannya. Ia menegaskan, OKI harus jadi motor utama penggerak dukungan terhadap Palestina.Jusuf Kalla juga mengajak OKI untuk mengambil langkah strategis yang konkrit dalam forum tersebut.

Diantaranya pertama,  negara-negra anggota OKI harus menuntut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), baik Dewan Keamanan maupun Sidang Umum, untuk mengambil langkah tegas menyikapi perkembangan terakhir di Palestina.Kedua  negara-negara anggota  OKI mendesak kepada negara yang belum mengakui Kemerdekaan Palestina, untuk segera melakukannya.Ketiga OKI harus memperkuat lobi agar negara lain tidak mengikuti langkah Amerika  memindahkan Kedutaan Besarnya ke Jerusalem. kbrn

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat  RI Sjarifuddin Hasan menyatakan  pelibatan TNI dalam menangani aksi terorisme di Tanah Air sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.Sjarifuddin Hasan dalam rilis, Sabtu menyatakan, pelibatan TNI dalam penanganan terorisme di Indonesia, sudah sesuai undang-undang karena tugas TNI selain perang adalah pemberantasan terorisme. Sjarifuddin mengingatkan secara eksplisit telah disebutkan bahwa salah satu dari 10 tugas TNI adalah pemberantasan terorisme.

Ia memahami bahwa Indonesia sudah memiliki Badan Nasional Penanggulangan Terorisme  yang dinilai merupakan lembaga yang paling bisa diandalkan. Namun dalam kondisi darurat di mana pemerintah harus tanggap dalam menangani terorisme, maka hal yang menjadi prioritas dan yang harus diperhatikan adalah penanganan terorisme sehingga pembentukan komando operasi khusus gabungan adalah langkah tepat. antara