VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Mulyono, membuka Rapat Pimpinan TNI Angkatan Darat 2018 di Markas besar  Angkatan Darat Jakarta, Senin (5/2). Rapat Pimpinan TNI Angkatan Darat dilaksanakan setiap tahun untuk menerangkan agenda Rapat Pimpinan dalam menyampaikan kebijakan yang dirumuskan oleh Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto. Jenderal Mulyono mengatakan, dalam rapat itu, TNI Angkatan Darat menyatakan siap menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 dan Pemilihan Presiden 2019.

Selain itu, sesuai arahan panglima TNI, ditegaskan, netralitas TNI dalam Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Presiden sudah harga mati yang tidak boleh ditawar. Bahkan sudah menjadi komitmen yang harus diperjuangkan. Ia menjamin, tidak akan ada prajurit TNI Angkatan Darat yang melakukan kampanye gelap untuk memenangkan satu kontestan dalam pesta demokrasi tersebut. (VOI / Hankam / 05.02.18 /AF )

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia secara resmi membuka Konferensi Internasional terkait Hak Asasi Manusia atau Jakarta International Conversation on Human Rights di Jakarta, Senin, 5 Februari. Dalam sambutannya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengingatkan pentingnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Wina sebagai instrumen yang telah melahirkan prinsip-prinsip utama dari apa yang disebut sebagai hak asasi manusia. Konferensi ini secara khusus digelar untuk memperingati 70 tahun Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan 25 tahun Deklarasi Wina beserta Program Aksinya. 

“ Melalui Jakarta International Conversation on Human Rights, Indonesia dengan bangga turut serta dalam peringatan yang ke 70 tahun Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan 25 tahun Deklarasi Wina beserta konsep Aksinya. Kedua instrumen tersebut telah mewujudkan prinsip–prinsip utama untuk yang terkait dengan hak asasi manusia, antara lain universalitas, objektivitas, non-selektivitas, non-politisasi, dan kerja sama. 70 tahun berlalu, prinsip ini sangat penting, di dunia sekarang ini di mana konflik, kejahatan terorganisir, dan bencana di seluruh dunia seringkali melahirkan masalah kemanusiaan yang besar.”

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengingatkan pentingnya kerja sama dari berbagai elemen yang ada, untuk menghadapi permasalahan terkait hak asasi manusia. Karena saat ini, permasalahan terkait hak asasi manusia seringkali menimbulkan ketidakstabilan hubungan internasional, baik di kawasan maupun global.

Selain digelar untuk memperingati 70 tahun Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia dan 25 tahun Deklarasi Wina beserta Program Aksinya, Konferensi Internasional ini juga digelar untuk mengevaluasi bagaimana implementasi dari hak asasi manusia secara keseluruhan.  Oleh karena itu, dalam konferensi ini Kementerian Luar Negeri RI turut mengundang seluruh lapisan masyarakat untuk hadir dan memberikan penilaian terkait implementasi hak asasi manusia di dunia. (VOI/Rezha)

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, isu Hak Asasi Manusia merupakan salah satu isu penting dalam hubungan internasional yang terus menjadi perhatian berbagai negara hingga saat ini. Oleh karena itu, negara-negara di dunia diharapkan melakukan berbagai tindakan terkait peningkatan implementasi Hak Asasi Manusia di tingkat nasional. Salah satunya melalui penguatan lembaga Hak Asasi Manusia nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Retno Marsudi dalam sambutannya di Konferensi Internasional terkait Hak Asasi Manusia atau  Jakarta International Conversation on Human Rights di Jakarta, Senin, 5 Februari.

"Tindakan konkret di tingkat nasional harus dilakukan oleh legislative, dan untuk kerangka kelembagaan di bidang HAM harus terus diupayakan. Hak asasi manusia harus menjadi agenda di pemerintah pusat dan daerah. Lembaga HAM nasional harus diperkuat, kampanye dan pendidikan hak asasi manusia harus diintensifkan."

Retno Marsudi menambahkan, Indonesia selama kurang lebih dua dekade telah berupaya untuk terus memperkuat implementasi hak asasi manusia di tingkat nasional. Menurutnya, rencana nasional terkait HAM di Indonesia telah mencapai generasi ke empat sejak tahun 1998, dan akan terus diperbaharui. Dalam tingkat internasional, Indonesia sendiri hingga kini melalui diplomasi perdamaian dan kemanusiaannya, terus berperan aktif mempromosikan HAM dan mengadakan kerja sama terkait isu tersebut (VOI/Rezha)

Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengembangkan teknologi pengolahan emas non-merkuri dengan melibatkan universitas di daerah tambang tersebut. Seperti dikutip Antara, Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Jumain Appe, usai bertemu  Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Senin (5/2) mengatakan, salah satu pengembangan teknologi tersebut saat ini sedang dilakukan di Provinsi Maluku, bekerja sama dengan Universitas Pattimura.

Pengembangan teknologi tersebut saat ini sudah diimplementasikan di Pulau Buru. Rektor Universitas Pattimura, Marthinus Johanes Saptenno, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla  sangat mengharapkan universitas di daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Tapi, Wakil Presiden menyarankan, Universitas Pattimura kembali menghidupkan potensi yang pernah ada di Maluku, seperti cengkeh dan pala ant.5.2’18.mar