Konsumsi beras per kapita masyarakat Indonesia per tahun masih cukup tinggi dibandingkan beberapa negara anggota ASEAN. Menurut data Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Organisasi Pangan Dunia (OECD-FAO), tahun 2018, konsumsi beras tahunan Indonesia per kapita mencapai 135 kg, lebih tinggi dari Filipina (115 kg), Thailand (99 kg), dan Malaysia (81 kg). Oleh karena itu, beras selalu menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah Indonesia, terutama terkait perdagangan dan pertanian. Tahun 2020 lalu konsumsi beras masih tercatat di atas 90 kg per orang per tahun. Kebutuhan yang tinggi akan bahan pangan pokok ini, mengharuskan pemerintah Indonesia untuk memperhatikan ketersediaannya.
Demi menjamin stok di tahun 2021 ini, pemerintah akan mengimpor 1 juta ton beras, dilakukan melalui penugasan kepada Perusahaan Umum Urusan Logistik [Perum Bulog]. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan pada Kamis lalu [4/3/2021], menjaga ketersediaan beras di dalam negeri merupakan hal penting untuk dilakukan agar harganya bisa tetap terkendali.
Pemerintah akan melakukan dua kebijakan untuk penyediaan beras dalam negeri, setelah adanya program bantuan sosial beras selama pemberlakuan Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat [PPKM]. Pertama, pemerintah akan melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah dan 500.000 ton lagi sesuai kebutuhan Bulog. Kedua, melaksanakan penyerapan gabah oleh Bulog dengan target setara beras 900.000 ton saat panen raya pada Maret-Mei 2021, dan 500.000 ton pada Juni-September 2021.
Untuk mengurangi konsumsi beras terutama beras impor, Kementerian Pertanian menargetkan tingkat konsumsi beras secara nasional turun sebesar 7 persen menjadi 85/kg/kapita per tahun hingga 2024. Penurunan konsumsi beras sebesar itu setara 1,77 juta ton atau senilai Rp17,78 triliun, suatu angka yang cukup besar. Untuk pengurangan konsumsi beras, diversifikasi pangan merupakan pilihan yang tepat. Karena dapat mengantisipasi krisis, menyediakan pangan alternatif, menggerakkan ekonomi dan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat. Saat ini, setiap provinsi di Indonesia difokuskan memproduksi bahan pangan lokal selain beras. Setidaknya ada enam komoditas pangan yang didorong produksinya antara lain ubi kayu, jagung, sagu, pisang, kentang dan sorgum.
Batu Angus merupakan salah satu wisata andalan Kota Ternate. Batu Angus merupakan objek wisata paling diminati wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Wisatawan yang berkunjung ke Ternate, pasti akan mengunjungi Batu Angus. Objek wisata Batu Angus letaknya sekitar 10 kilometer dari Kota Ternate. Objek wisata ini bisa dijangkau menggunakan angkutan kota dengan tarif sekitar Rp3.000 atau menggunakan taksi. Tiba di lokasi, anda masih harus berjalan sejauh 200 meter hingga tiba di Batu Angus.
Batu Angus merupakan hamparan batu yang tampak seperti hangus terbakar. Hamparan batu itu membentang dari kaki Gunung Gamalama hingga ke pantai. Bebatuan ini merupakan sisa lahar letusan Gunung Gamalama pada abad ke-17. Lahar yang telah berubah menjadi batu itu tampak seperti batu yang hangus terbakar. Karenanya masyarakat setempat menamainya Batu Angus. Selain terdapat hamparan batu yang hangus terbakar, di kawasan Batu Angus juga ada situs sejarah berupa tempat tewasnya seorang tentara Jepang yang parasutnya tidak terbuka normal setelah terjun dari pesawat pada Perang Dunia II.
Pemandangan menarik berupa hamparan bebatuan hangus ini menjadi daya tarik wisatawan berkunjung ke Batu Angus. Kebanyakan wisatawan yang datang mengabadikan pemandangan unik ini dengan berfoto. Selain berfoto, anda yang datang ke Batu Angus juga bisa menyaksikan dan menikmati pemandangan Gunung Gamalama yang menghijau, bentangan laut dan juga pulau Halmahera yang bisa dilihat dari ketinggian di kawasan Batu Angus. Di lokasi seluas 10 hektar ini, anda pun bisa berkemah sambil menanti pemandangan matahari terbenam yang indah. Sayangnya, di lokasi wisata ini belum tersedia rumah makan. Karenanya, anda harus membawa sendiri bekal makanan anda.
Belum sampai seratus hari menjalankan pemeritahannya, Joe Bidden telah menunjukkan sikapnya terhadap pemerintahan Presiden Vladimir Putin. Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi sehubungan kasus tokoh oposisi Rusia Alexey Navalny. BBC memberitakan Washington telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat senior Rusia yang terlibat Tindakan peracunan kepada Alexei Navalny. Sanksi dijatuhkan kepada tujuh pejabat senior Rusia dan 14 kelompok yang ditengarai terkait dengan kegiatan peracunan dan proses produksi racun yang digunakan dalam usaha membunuh Navalny. Di bawah sanksi tersebut, Amerika Serikat membekukan asset para pejabat senior Rusia di Amerika Serikat. Dua pejabat penting Rusia itu antaralain adalah pemimpin Badan Intelejen Rusia, Alexander Bortnikof dan Wakil Menteri Pertahanan Alexei Krivoruchkov. Walaupun sanksi tidak ditujukan langsung kepada pemerintahan Rusia, namun Tindakan Washington itu sesungguhnya mengarah kepada pemerintah. Laporan intelejen Amerika Serikat menyimpulkan bahwa pemerintah Rusia berada di balik serangan terhadap Navalny yang sampai sekarang masih ditahan di salah satu penjara di Moskow.
Kasus tokoh oposisi Rusia telah menjadi pemantik bagi pemerintahan Joe Bidden dalam menegaskan sikapnya. Bulan lalu, setelah menelpon Vladimir Putin, Joe Bidden menyatakan akan memperjelas sikapnya terhadap pemerintahan Rusia di bawah Vladimir Putin dengan mengambil sikap lebih tegas dibanding Presiden Donald Trump.
Pemerintah Rusia telah menanggapi sikap dan langkap Amerika Serikat sebelum sanksi dijatuhkan . Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov menyatakan bahwa Barat telah menghukum Rusia secara tidak adil. Menurut Lavrov, negara Barat telah menyembunyikanfakta fakta yang sesungguhnya dapat digunakan untuk memahami kejadian sesungguhnya yang dialami Navalny yang merupakan pengkritik keras Valdimir Putin. Pemerintah Moskow dalam pernyataannya menyebut negara Barat, dengan maksud menunjuk Amerika Serikat dan Uni Eropa yang merupakan sekutu Washington. Pada faktanya, Uni Eropa juga telah mengumumkan menjatuhkan sanksi terhadap empat pejabat pemerintah Rusia sehubungan kasus peracunan dan penahanan Navalny. Tindakan Uni Eropa, dan juga Amerika Serikat terhadap Pemerintah Rusia sehubungan kasus Alexey Navalny, sejauh ini patut dapat dikatakan masih cukup terukur. Bagi Uni Eropa sendiri, sanksi yang dijatuhkan sangat boleh jadi masih didasarkan pertimbangan bahwa Rusia sebagai negara penting setidaknya dalam kaitan ekonomi. Jerman misalnya masih sangat tergantung kepada Rusia yang merupakan pemasok utama gas untuk negaranya.
Karenanya baik Amerika Serikat maupun Uni Eropa memberikan reaksi dalam memberikan sanksi tidak langsung kepada pemerintahan Putin, melainkan masih mengarah pada orang orang tertentu, sambal tetap menyerukan agar Navalny dibebaskan dari penjara.
Hari ini tepat setahun secara resmi Indonesiaberdampingan dengan Covid-19. Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama infeksi Covid 19 di Indonesia. Setelah itu, angka kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi yang selalu terpampang dalam berbagai media. Hingga Senin, 1 Maret 2021, jumlah total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 1.341.314 orang.
Sejak mengumumkan kasus pertama, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan lebih dari 2,4 juta orang di dunia meninggal dunia karena terpapar. Bukan hanya melakukan penanganan dalam bidang kesehatan, kebijakan-kebijakan untuk menangani dampak ekonomi pun dilakukan. Langkah-langkah dalam bidang kesehatan diantaranya menunjuk rumah sakit rujukan, mengalihfungsikan Wisma Atlet menjadi Rumah Sakit Darurat Covid- 19 and menerbitkan aturan untuk menahan penyebaran, mulai dari himbauan jaga jarak fisik, Pembatasan Sosial Berskala Besar, hingga kini Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro.
Pemerintah Indonesia juga melakukan langkah-langkah diplomasi menyediakan vaksin bagi 70 persen penduduk Indonesia untuk menekan penyebaran atau terciptanya kekebalan komunal. Hasilnya sudah terlihat, Indonesia sudah melakukan vaksinasi sejak 13 Januari 2021. Selain membeli vaksin dari negara produsen vaksin, Indonesia juga menciptakan dan mengembangkan vaksin di dalam negeri. Saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI – POLRI, pertengahan bulan lalu, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan untuk mempercepat produksi vaksin Merah Putih. Diharapkan akhir tahun 2021, vaksin Merah Putih sudah bisa diproduksi.
Dalam bidang ekonomi, diharapkan pemulihan ekonomi bisa terwujud pada akhir 2021. Paling tidak, keyakinan itu dimiliki oleh Bank Indonesia –BI yang optimistis terhadap pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dapat terwujud. Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2020 menjelaskan, BI optimistis itu bisa tercapai dengan penguatan sinergi melalui 1 prasyarat dan 5 strategi. Satu prasyarat tersebut adalah vaksinasi dan disiplin protokol Covid-19, dan 5 strategi respons kebijakan yaitu pembukaan sektor produktif dan aman, percepatan stimulus fiskal (realisasi anggaran), peningkatan kredit dari sisi permintaan dan penawaran, stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial, dan digitalisasi ekonomi dan keuangan,
Melihat sebaran dan dampak dari Covid-19 yang luar biasa, memang tidak bisa dilakukan langkah-langkah biasa. Seperti yang sering disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan, perlu langkah-langkah luar biasa untuk penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya. Tentu saja diharapkan seluruh komponen bangsa Indonesia mengambil peran proaktif mendukung langkah-langkah luar biasa pemerintah.
Tetapi sebenarnya, ada langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk menekan penyebaran virus Covid-19. Langkah sederhana itu adalah melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Tidak ada boleh ada kata lelah, bosan, jenuh melaksanakan protokol kesehatan. Tak boleh lalai memakai masker, menjaga jarak fisik dan mencuci tangan. Setelah itu, ikut ambil bagian dalam setiap inovasi penanganan membasmi Covid-19. Setiap individu memainkan peran semaksimal mungkin untuk menghentikan penyebaran Covid-19 di Indonesia, dan memulihkan perekonomian nasional. Semoga tak perlu menunggu tahun berganti mewujudkan itu.