04
May


VOInews, Jakarta: Perang antara pasukan militer Sudan dan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) merupakan pergolakan  kelompok pemberontak yang ingin menggulingkan pemerintahan demokratis yang sedang berkuasa di Sudan. Hal tersebut mengakibatkan ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menempuh pendidikan atau bekerja di Sudan terpaksa dievakuasi.Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Yassir Mohamed Ali dalam Jumpa Pers di kediamannya Jakarta, Rabu, (35) terkait perkembangan terkini situasi politik dan keamanan negaranya menjelaskan konflik itu merupakan upaya kudeta terhadap pemerintah Sudan. Yassir juga mengatakan pihaknya terus menjalin komunikasi dengan pemerintah Indonesia terkait dengan kondisi dan konflik Sudan.

Bahkan pihaknya ingin mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi. Dubes Yassir juga mengatakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Sudan khususnya para mahasiswa telah dievakuasi. Pemerintah Sudan berharap mereka dapat kembali ke negeranya untuk meneruskan studinya.Di samping itu, Dubes Yassir menjelaskan pihaknya akan meminta bantuan kemanusiaan  dan forum internasional terkait situasi di Sudan, mengingat banyak rumah sakit yang hancur di Khartoum. Bahkan pihaknya juga ingin  bertemu Menteri Kesehatan RI.  (VOIAFAHM EDT)

03
May

 

VOInews.id- Uni Eropa (EU) mendesak Israel untuk menghentikan tindakan sepihak yang dapat meningkatkan ketegangan lebih jauh dan membahayakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan solusi dua-negara (Two-state solution). Pernyataan tersebut disampaikan EU menyusul aksi kekerasan yang baru terjadi di wilayah Palestina. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan EU setelah pertemuan tatap muka pertama antara kepala kebijakan luar negeri EU Josep Borrell dengan Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen di Brussels, komitmen solusi dua-negara dan pentingnya menghormati status quo tempat-tempat suci telah ditegaskan kembali.

Pernyataan EU itu menyebutkan bahwa keduanya membahas isu regional serta hubungan EU-Israel dan bahwa Borrell menekankan eratnya kerjasama antara EU dengan Israel. Dalam pernyataan itu EU juga menyatakan "mengutuk serangan terkini teroris dan roket terhadap Israel dan menekankan komitmen EU dalam mendukung hak Israel membela diri". Borrell mengingatkan bahwa "setiap respon harus proporsional dan sejalan dengan hukum internasional". Pada saat yang sama, dia menunjukkan keprihatinan atas situasi di wilayah Palestina yang diduduki.

 

 

antara

03
May

 

VOInews.id- Israel pada Selasa (2/5) meluncurkan serangan udara yang menargetkan lokasi faksi-faksi Palestina di Jalur Gaza yang terkepung. Pesawat tempur Israel, dengan sejumlah rudal, menembaki lokasi faksi-faksi bersenjata di Kota Gaza dan daerah pusat di sana, menurut saksi mata dan wartawan kantor berita Anadolu. Pengeboman itu menyebabkan ledakan dahsyat di sebagian besar wilayah di Jalur Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina belum memberikan informasi apa pun mengenai adanya korban jiwa.

Kelompok-kelompok Palestina di Gaza dan Israel baku tembak pada Selasa tak lama setelah kematian seorang warga Palestina yang ditahan dan mogok makan di penjara Israel. Khader Adnan tewas di penjara Israel usai menjalani aksi mogok makan selama 86 hari.

Layanan Penjara Israel (IPS) mengatakan Adnan yang merupakan anggota kelompok Jihad Islam ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri pada Selasa pagi. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit, namun upaya untuk menyelamatkannya gagal.

Kematian Adnan menuai gelombang kecaman, dan Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh menyebutnya "pembunuhan yang disengaja". Pria berusia 44 tahun asal Kota Arraba, Jenin itu mulai mogok makan pada 5 Februari untuk memprotes penahanannya oleh otoritas Israel.

Adnan berulang kali ditangkap oleh pasukan Israel dan sudah lima kali melakukan aksi mogok makan sejak 2004. Pada 2012, Adnan pernah mogok makan selama 66 hari sebagai bentuk protes terhadap penahanannya sehingga memaksa otoritas Israel untuk membebaskannya. Dia kembali melakukan aksi serupa pada 2015 dan 2018.

 

Sumber: Anadolu

03
May

 

VOInews.id- Pemerintah Rusia pada Selasa mengatakan bahwa peluang untuk memperpanjang kesepakatan biji-bijian Laut Hitam semakin tipis dan meski pembicaraan terus dilakukan, hasilnya nihil. Kremlin--sebutan bagi pemerintah Rusia--telah berulang kali mengisyaratkan akan mengakhiri kesepakatan tersebut pada 18 Mei jika tuntutan mereka tentang pelonggaran pembatasan ekspor hasil pertaniannya tidak dipenuhi. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan pada Selasa bahwa bagian dari kesepakatan tentang kepentingan Rusia tidak dipenuhi, tetapi dialog terus berlanjut.

"Posisi Rusia sudah jelas, kesepakatan tersebut diperpanjang selama dua bulan. Ketentuan mengenai sektor pertanian Rusia dalam kesepakatan itu tidak dipenuhi," katanya. Peskov juga mengatakan dirinya tidak dapat menjelaskan format, waktu dan tempat negosiasi dilanjutkan setelah seorang sumber di Ukraina mengatakan kepada Reuters bahwa pihak-pihak yang terkait dengan kesepakatan itu akan bertemu pada Rabu. "Komunikasi terus dilakukan, tetapi sejauh ini belum membuahkan hasil," katanya.

Selain permintaan mengenai ekspor hasil pertanian, Rusia juga mengatakan pihaknya menginginkan bank pertanian yang dikelola negara, Rosselkhozbank, dihubungkan kembali dengan sistem pembayaran global SWIFT. Moskow juga meminta agar pipa amonia Togliatti-Odessa dioperasikan kembali. Sementara itu, negara-negara Barat mengatakan sanksi mereka terhadap Moskow tidak secara spesifik menargetkan sektor pertanian Rusia. Namun, Moskow mengatakan ekspor pertaniannya telah terdampak oleh pembatasan bank serta sanksi-sanksi lain di bidang logistik dan asuransi. Kesepakatan Laut Hitam ditandatangani PBB, Turki, Rusia, dan Ukraina di Istanbul, Turki, pada 22 Juli 2022.

Perjanjian itu menciptakan prosedur untuk melanjutkan ekspor biji-bijian dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina di Laut Hitam dengan aman guna mengatasi krisis pangan global. Ekspor hasil pertanian Ukraina dan Rusia sempat terhenti akibat perang antar kedua negara sejak Februari 2022. Inisiatif itu diperpanjang selama 120 hari pada November 2022, dan diperpanjang lagi selama 60 hari pada Maret 2023.

 

Sumber: Reuters