Komentar (898)
January
Pyongyang Cabut Moratorium Nuklir dan Uji Rudal Balistik Antar-Benua
Written by Daniel
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un mengumumkan bahwa pihaknya telah mencabut moratorium senjata nuklir dan uji coba rudal balistik antar-benua. Dia menetapkan batas waktu 31 Desember 2019 bagi Amerika Serikat untuk membuat beberapa konsesi setelah selama 18 bulan diplomasi dengan Presiden Donald Trump tidak membuahkan hasil yang memuaskan.
Dalam rapat Pleno ke-5 Komite Pusat Partai Buruh Korea Utara pada hari Selasa (31/12), Pemimpin Kim Jon g-un menegaskan bahwa negaranya akan beralih ke tindakan nyata yang mengejutkan and akan membuat Amerika Serikat membayar rasa sakit yang ditanggung oleh rakyat negaranya.
Korea Utara akan memperkenalkan senjata strategis baru dalam waktu dekat. Namun, masih belum jelas apakah uji coba akan segera dilakukan. Ada kemungkinan bahwa pengumuman Pemimpin Kim Jong-un merupakan “tembakan” peringatan bagi Presiden Donald Trump untuk mencabut sanksi.
Pyongyang akan terus mengembangkan senjata strategis dan prasyarat yang diperlukan bagi keamanan negara itu hingga AS mengubah kebijakan tak ramahnya dan membangun mekanisme pemeliharaan perdamaian yang lebih kuat dengan Korea Utara.
Sementara, President Amerika Serikat Donald Trump, yang telah bertemu Pemimpin Kim Jong-un selam tiga kali, sering menyebut pengekangan Korea Utara sebagai pencapaian diplomatik utama. Berbeda dengan pernyataan Kim Jong-un, saat berbicara dengan wartawan Selasa (31/12) malam di resor Mar-a-Lago di Florida, Prssiden Dobnald Trump malah mengatakan bahwa dia masih memiliki "hubungansangat baik" dengan Kim Jong-un. Presiden Donald Trump percaya pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un akan menjunjung tinggi komitmennya untuk melakukan denuklirisasi.
Korea Utara pernah melakukan uji coba rudal balistik yang dapat mencapai daratan Amerika Serikat. Namun, tentu tindakan kekerasan bukan jalan tebaik untuk menyelesaikan masalah di Semenanjung Korea, seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo agar Washington dapat memilih perdamaian dan kemakmuran daripada perselisihan dan pertempuran dengan Korea Utara.
January
Sudah hari ke dua, kita memasuki tahun 2020; beberapa harapan telah disuarakan di tahun sebelumnya. Menurut Astrologi Tiongkok yang sudah berusia ribuan tahun, tahun 2020 merupakan tahun Tikus Logam. Seperti dikutip dari Wikepedia, dalam astrologi Tiongkok, ada dua belas hewan yang mewakili tahun, bulan, dan jam. Banyak harapan yang diinginkan oleh setiap orang pada tahun 2020. Suhu politik nasional diperkirakan memanas seiring Pemilu kepala daerah serentak -Pilkada September 2020 dan proyeksi ekonomi cenderung statis. Namun optimisme pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan isu-isu sosial terus tertanam seiring rencana strategis pembangunan infrastructur yang ditargetkan tuntas di tahun 2020.
Pada bidang ekonomi, proyeksi 2020 oleh Organisation for Economic Cooperation and Development memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 mencapai 5 persen lebih rendah dibandingkan proyeksi IMF dan World Bank yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,1 persen dan Asian Development Bank 5,2 persen. Namun perkiraan pihak asing terhadap Indonesia agaknya tidak terlalu jauh perkiraan pemerintah pada kisaran 5,3 % – 5,6 % seperti apa yang diutarakan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada dengar pendapat dengan DPR. Menteri Sri Mulyani mengatakan bahwa semua kerangka yang disusun untuk 2020 tersebut sudah mempertimbangkan kondisi global saat ini dan ke depan.
Mendorong potensi pemasukan devisa yang berasal dari sumber non-fosil telah membuat pemerintah mendorong para pemangku kepentingan di setiap daerah untuk memaksimalkan potensi yang ada. Banyak kepala daerah telah melakukan transformasi dalam menghasilkan devisa melalui jalur pertumbuhan wisata. Karena pada sector pariwisata tersebut, perputaran ekonomi cukup tinggi mulai membuka lapangan kerja baru, ekonomi Usaha Kecil Menengah yang menggeliat hingga kunjungan turis dalam dan luar negeri dalam membelanjakan uangnya. Semoga tahun 2020 akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dengan semangat kebersamaan dan pemahaman toleransi. Pada akhirnya, hal ini membuat kedewasaan bangsa Indonesia semakin maju.
January
Iran melakukan manuver politik dan militer dalam menghadapi Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan persoalan dalam negeri, yaitu memadamkan aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu, Teheran menunjukkan adanya dukungan dari dua negara besar yaitu Rusia dan China dalam hal kekuatan militer. Iran bersama Rusia dan China menggelar latihan bersama di samudra Hindia dan Teluk Oman.
Komandan Angkatan Laut Iran menyatakan bahwa latihan gabungan empat hari menjelang akhir tahun 2020 bersama China dan Rusia dimaksudkan untuk memberi pesan kepada Amerika Serikat. Laksamana Muda Angkatan Laut Iran Hossein Khanzadi mengatakan bahwa latihan gabungan ke tiga negara itu ditujukan untuk meningkatkan keamanan di kawasan itu. Sebelumnya Teheran memperingatkan negara manapun agar tidak mendekati kawasan itu. Khosein Khanzadi mengakui telah mendapat perintah untuk menembak pesawat atau kapal asing yang berusaha mendekati wilayah yang dijadikan tempat latihan bersama. Apalagi dengan maksud memata matai atau dalam upaya kegiatan intelejen. Sebagaimana diketahui, ketegangan di perairan Samudera Hindia khususnya di sekitar Teluk Oman meningkat setelah dua tanker Arab Saudi diserang secara misterius. Amerika Serikat dan sekutunya menuduh Iran melakukan serangan yang menyebabkan dua tanker Arab saudi mengalami kerusakan.
Manuver kerjasama militer Iran dengan menggandeng dua kekuatan besar yaitu Rusia dan China menandai belum membaiknya hubungan Iran dan Amerika Serikat. Bahkan dapat dikatakan hubungan kedua negara semakin menegang. Iran berusaha menguatkan posisinya dengan menggandeng dua negara besar yang dalam hal tertentu juga kurang baik hubungannya dengan Washington. China dan Amerika Serikat misalnya, masih belum sepenuhnya menyelesaikan perang dagang, walau menjelang akhir tahun telah dimulai kesepakatan baru. Rusia sendiri bersebrangan dengan Amerika Serikat dalam keterlibatan mereka pada perang Suriah.
Memasuki tahun baru 2020 dunia masih diwarnai dengan ketegangan hubungan di sana sini. Salah satunya adalah antara Iran dengan Amerika Serikat. Ada dua catatan terkait kerjasama milter Iran dengan China dan Rusia ini. Pertama, merupakan posisi tawar baru bagi terjadinya keseimbangan dalam negosiasi. Yang kedua, justru memantik eskalasi yang menjadi penanda bahwa hubungan AS-Iran semakin memburuk pada tahun 2020 ini.
December
Delapan tahun sudah pecahnya konflik dalam negeri Suriah menentang Presiden Bashar al-Assad. Presiden Suriah yang menanggapi protes dalam negerinya dengan sangat keras menangani para demonstran. Pada Juli 2011, pembelot dari militer mengumumkan pembentukan Tentara Pembebasan Suriah, sebuah kelompok pemberontak yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Bashar, dan Suriah mulai meluncur ke dalam perang saudara hingga hari ini yang kemudian lebih jauh melibatkan negara dengan kekuatan besar Amerika Aerikat dan Rusia. Menurut PBB, lebih dari 1.000 warga sipil tewas. Sementara, ratusan ribu lainnya telah mengungsi sejak konflik terjadi. Hingga hari ini, Turki telah menampung lebih dari 3,6 juta warga Suriah yang merupakan populasi pengungsi terbesar di dunia. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada hari Minggu (22/12) bahwa Turki tidak dapat menangani gelombang pengungsi baru dan mendesak Rusia untuk menghentikan serangan di Idlib. Sejak Kamis kemarin, delegasi Turki telah melakukan pertemuan dengan diplomat Rusia untuk menemukan kompromi atas penanganan masalah Suriah. Menurut Turki, khususnya masalah pengungsian Suriah tidak bisa dibiarkan menjadi masalah yang harus ditangani oleh pihak Turki sendirian. Kalau tidak dikendalikan secara bersama, maka akan menjadi persoalan negara-negara Eropa.
Bicara soal pengungsi Suriah sesungguhnya tidak sesederhana menangani perpindahan penduduk yang sedang mencari tempat aman. Walaupun yang tengah dibicarakan oleh Rusia dan Turki dalam beberapa hari terakhir adalah bagaimana memberi zona aman bagi pengungsi Suriah yang terus bertambah di perbatasan Turki. Tetapi pada kenyataannya, dan tentu perlu ditegaskan oleh masyarakat Internasional bahwa sikap Turki dan Rusia terhadap Suriah akan mempengaruhi jumlah pengungsi yang ada. Sikap Rusia dan Iran yang telah mendukung pasukan Assad selama konflik Suriah, sementara Turki mendukung pemberontak Suriah memerangi Assad akan dengan sangat jelas menimbulkan jumlah pengungsian yang lebih besar lagi di masa mendatang.
Jika serius mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah pengungsian ini, selayaknya langkah pertama harus diambil adalah bagaimana Rusia dan Turki menahan diri untuk tidak terlibat dalam konflik dalam negeri Suriah.
December
Saudara, bulan Desember merupakan bulan akhir dipenghujung tahun 2019, dan bulan akhir ini biasanya mengalami musim penghujan. Untuk 2019, musim penghujan di Indonesia agak lambat, karena seharusnya dimulai pada September dan puncaknya pada bulan Januari-Februari, Namun karena iklim dunia saat ini berubah, musim penghujan pun mengalami pergesaran. Salju abadi yang meleleh di Kutub Selatan dan Utara menunjukan perubahan suhu dunia dan akan memberikan dampak pada iklim dunia. Di Indonesia pada bulan November-Desember, hujan mulai turun dan di beberapa tempat curah hujan yang disertai angin kencang telah menjadi potensi ancaman bencana alam. Pergeseran awal musim dan perubahan cuaca telah membawa efek yang harus kita pahami dan waspadai sebaik mungkin. Informasi dari pihak pihak terkait sedapat mungkin diperhatikan agar kita dapat cepat sigap dengan cermat menghadapi perubahan iklim yang terjadi.
Dalam sebuah seminar di pertengahan Desember, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB), Agus Wibowo meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mengantisipasi tiga risiko bencana memasuki musim penghujan ini. Ketiga risiko bencana tersebut adalah angin puting beliung, banjir dan tanah longsor. Pihak BNPB telah mengeluarkan surat edaran pada akhir Oktober lalu terkait hal tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memantau seluruh informasi yang dikabarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi,bdan Geofisika (BMKG).
Sementara itu, Kepala Biro Humas BMKG, Akhmad Taufan Maulana menjelaskan, puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Januari-Februari 2020. Sementara, awal musim kemarau diprakirakan sekitar April - Mei 2020, dan berlangsung hingga Oktober 2020. Taufan menambahkan bahwa berdasarkan pemutakhiran prediksi BMKG, peluang terjadinya bencana hidrometeorologis (siklon tropis, hujan ekstrem, puting beliung, angin kencang, gelombang ekstrem, dan kekeringan iklim) tetap perlu diwaspadai.
Terlepas dari pemutakhiran data dan prediksi para ahli terhadap iklim saat ini, kita harus sigap mengantisipasi cuaca saat ini. Terutama tanah longsor dan banjir, beberapa lokasi sudah mengalami banjir dan longsor. Apalagi saat ini memasuki masa liburan, antisipasi di daerah-daerah wisata dan jalan menuju wilayah wisata harus diperhatikan. Pemangku kepentingan terkait harus siap mengantisipasi keadaan ini dan warga di masing-masing lokasi harus menyadari pentingnya menjaga lingkungan agar program-program yang telah direncanakan pemerintah dapat berjalan dengan lancar.
December
Menjelang pergantian tahun, India dilanda kericuhan. Pemicunya adalah diundangkannya Citizenship Act atau Undang Undang Kewarganegaraan India 2019. Undang undang yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Narendra Modi ini, sesungguhnya merupakan perubahan atau amandemen dari Undang undang tahun 1955. Ketika pertama kali disahkan hingga akhirnya diamandemen, Undang Undang Undang Kewarganageraan India menyediakan jalan untuk menjadi warga negara India bagi imigran penganut enam agama minoritas dari Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan. Agama minoritas di negara negara dimaksud adalah Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi dan Kristen. Penganut agama agama tersebut disebut oleh pemerintah India telah mendapatkan persekusi di ketiga negara yaitu Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan. Partai Bharata Janata yang kini memerintah India pada kampanyenya berjanji untuk menyediakan rumah alami bagi para pengungsi Hindu yang dipersekusi di negara negara itu. Amandemen Undang Undang Kewarganegaraan ini akan memberikan keuntungan bagi setidaknya 30 ribu migran yang hampir semuanya beragama Hindu dan Sikh. Dalam dokumen yang ada mereka dinyatakan pernah dipersekusi atau mengaku pernah dipersekusi. Undang undang ini telah mendapat kecaman dari Komisi Amerika Serikat untuk kebebasan beragama serta Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk hak asasi manusia.
Walhasil amandemen Undang Undang Kewarganegaraan itu telah memicu demonstrasi dan kerusuhan sosial. Hingga akhir pekan lalu 20 orang tewas dalam kerusuhan. Kelompok Muslim maupun kelompok sekuler memrotes amandemen undang undang itu dan menuduhnya sebagai dasar untuk diskriminasi agama. Warga Muslim dari Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan tidak mendapat tempat dalam undang undang kewarganegaraan yang baru. Dalam hal ini pemerintah dan parlemen pendukung amandemen menyatakan bahwa Islam telah diakui sebagai agama negara di Pakistan, Afghanistan dan Bangladesh, sehingga Muslim tidak mungkin dipersekusi di negara negara itu. Akibatnya mereka tidak termasuk dalam undang undang kewarganegaraan India.
Tidak hanya bermasalah dengan pengungsi Muslim, amandemen undang undang juga memunculkan kekhawatiran akibat kurang diakomodasikannya beberapa negara non Muslim yang merupakan tetangga India. Seperti Sri Langka dan juga Tiongkok yang merupakan asal dari pengungsi Tibet.
Untuk meredam kerusuhan yang telah menelan sejumlah korban, Perdana Menteri Narendra Modi berusaha meyakinkan warga Muslim India asli untuk tidak risau. Modi juga mengungkap adanya kabar bohong (hoax) yang beredar melalui media sosial bahwa Undang Undang baru itu anti Muslim. Modi meyakinkan bahwa Muslim India dan leluhurnya adalah warga asli India. Karena itu mereka tidak perlu khawatir. Di depan para pendukungnya, Narendra Modi menuduh partai opisisi di Kongres mendukung kekerasan yang terjadi. Modi juga menepis hoaks bahwa semua Muslim akan dikirim ke kamp penahanan. Modi meyakinkan bahwa tidak ada kamp penahanan untuk Muslim India.
India memang rentan dilanda krisis sosial. Karena itu Pemerintah Narendra Modi perlu segera mengambil langkah strategis guna meredam krisis akibat amandemen undang undang kewarganegaraan. Kekisruhan dan kekerasan yang muncul tentu akan menjadi masalah bagi negara yang merupakan salah satu yang berpenduduk terbanyak di dunia.
December
Indonesia memeringati Hari Ibu pada 22 Desember 2019. Berbeda dengan hari ibu di negara-negara lain, Hari Ibu di Indonesia diperingati didasarkan pada pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia Pertama yang digelar pada 22-25 Desember 1928. Sedikitnya 600 perempuan dari puluhan perhimpunan perempuan yang berasal dari berbagai macam latar belakang suku, agama, pekerjaan, dan usia mengikuti kongres yang diselenggarakan saat Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda. Kongres itu tidak membicarakan bagaimana perempuan kuhsusnya ibu harus dihargai dan dimanjakan pada hari tertentu. Tujuan utamanya adalah ingin mengangkat derajat perempuan untuk memperolah haknya diberbagai sendi kehidupan seperti perkawinan, pendidikan dan berserikat atau berorganisasi. Belakangan, setelah Indonesia merdeka tahun 1945, tanggal pembukaan Kongres Perempuan Indonesia Pertama yaitu 22 Desember 1928 dijadikan acuan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menetapkan peringatan Hari Ibu. Kemungkinan karena saat itu sebutan kaum ibu adalah ungkapan umum untuk perempuan. Presiden Sukarno meresmikan 22 Desember sebagai Hari Ibu melalui Dekrit Presiden RI No.316 Tahun 1953.
Meski banyak orang rancu antara Hari Ibu di Indonesia dengan Mothers’ Day di negeri lain, esensinya tidak pernah berubah, yaitu memperingati kebangkitan perempuan Indonesia dalam memperjuangkan haknya.
Sejarah telah mencatat peran perempuan dalam perjuangan dan pembangunan Indonesia. Tahun 2019, peran perempuan Indonesia lebih terlihat lagi. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Joko Widodo dibantu oleh lima perempuan untuk mengisi posisi Menteri ditambah seorang Wakil Menteri. Presiden Joko Widodo juga melibatkan tiga perempuan muda sebagai staf khususnya.
Peran perempuan dalam demokrasi Indonesia, terlihat jelas, dengan terpilihnya Puan Maharani Nakshatra Kusyala sebagai perempuan pertama Indonesia yang menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat - DPR RI periode 2019 – 2024. Dalam lima tahun kedepan, dibawah kepemimpinannya, Puan Maharani diharapkan akan meningkatkan kinerja DPR RI dalam menghasilkan produk legislasi yang baik dan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.
Peran lain dari perempuan Indonesia adalah dalam pemberantasan korupsi. Proses pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dilakukan oleh Panitia Seleksi, yang diketuai seorang perempuan dan dua anggota yang juga perempuan. Hasilnya, satu perempuan menduduki posisi komisioner KPK dari lima tempat yang tersedia.
Indonesia memang harus terus menguatkan pemberdayaan perempuannya. Karena dari mereka akan lahir sumber daya manusia unggul untuk Indonesia Maju. Pemberdayaan Perempuan saat ini, akan menentukan masa depan Indonesia.
Seperti yang ditulis Presiden Joko Widodo dalam akun twitternya, “Wajah Indonesia hari ini dan di masa depan, adalah wajah yang turut dibentuk oleh kaum ibu, perempuan-perempuan yang punya akses dan kesempatan yang luas ke seluruh palagan pengabdian kepada bangsa. Perempuan yang berdaya adalah wujud Indonesia yang maju.”
December
Tidak ada sengketa yang tidak dapat diselesaikan. Ungkapan ini setidaknya dapat digunakan sehubungan pertemuan Presixen Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Ukraina Volodymir Zelenski di Paris, Perancis, Senin 9 Desember 2019. Difasilitasi oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron, kedua kepala negara itu telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata.
Ketika perang tengah berkecamuk di antara kedua negara, kesepakatan gencatan senjata merupakan kabar gembira. Selama hampir enam tahun permusuhan telah menyebabkan terjadinya perang yang sedikitnya sudah menewaskan 13 ribu orang. Selama ini tentara Ukraina bertempur melawan pemberontak yang mendapat dukungan kuat dari Rusia. Perang terjadi akibat terjadinya konflik pada tahun 2014, ketika pasukan Rusia mencaplok Crimea yang merupakan wilayah Ukraina. Sebelumnya Presiden Ukraina Yanukovych dilengserkan melalui aksi protes di Kiev yang disebut "Revolusi Maidan”. Kelompok separatis dukungan Rusia kemudian mendirikan negara yang merdeka dari Ukraina. Namun hingga saat ini dunia tidak mengakuinya. Sejak itulah perang terjadi. Pemerintah Moskow telah secara nyata mendukung kaum pemberontak dengan mengirimkan persenjataan. Karenanya kesepakatan presiden Rusia dan Presiden Ukraina tersebut merupakan angin segar untuk rakyat kedua negara yang selama ini telah menderita akibat perang yang berkepanjangan.
Sebelum tercapainya kesepakatan, Rusia dan Ukraina telah melakukan pertukaran tawanan serta menarik pasukan militernya dari garis depan peperangan. Dalam kesepakatan di Paris kedua negara juga bersedia untuk melepaskan setiap tahanan hingga akhir Desember 2019. Pembebasan tahanan itu dilakukan seiring ditarik mundurnya pasukan dari beberapa kawasan perang di Ukraina hingga Maret 2020.
Mungkin menjadi tanda tanya, mengapa Rusia yang harus berunding dengan pemerintah Ukraina? Bukankah yang terjadi adalah perang saudara antara tentara Ukraina dan pemberontak? Dalam hal ini peran Presiden Macron dari Perancis cukup signifikan. Bersedianya Vlaidimir Putin duduk satu meja dengan Presiden Volodymir Zelenski dalam pertemuan tingkat tinggi di Paris adalah atas prakarsa Presiden Macron. Hal ini menegaskan bahwa dunia memang tidak mengakui klaim pemberontak yang mendirikan negara baru di Ukraina. Selain itu Rusia telah mengakui keterlibatannya secara langsung dalam perang saudara, dan tampil memberi solusi damai atas perang yang telah menyebabkan kerusakan, penderitaan dan melayangnya belasan ribu nyawa.
Pertemuan tingkat Tinggi di Paris antara Presiden Rusia dan Presiden Ukraina telah menjadi babak baru penyelesaian konflik dan diharapkan menciptakan perdamaian yang langgeng di Ukraina.
December
Masyarakat dunia hari ini memperingati hari anti korupsi internasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan peringatan ini sebagai momentum untuk lebih menggairahkan gerakan memberantas korupsi.
Bagi Indonesia pemberantasan korupsi adalah komitmen bersama. Melalui undang undang, Indonesia telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga anti rasuah ini mendapat amanah untuk melakukan pencegahan, hingga penindakan. Pengadilan atas kasus yang dilacak KPK disidangkan melalui pengadilan TIPIKOR-Tindak Pidana Korupsi. Sudah banyak hasil yang diwujudkan oleh KPK. Dalam perjalanannya melaksanakan tugasnya, KPK mengalami berbagai dinamika, cobaan dan tekanan. Kasus Novel Baswedan, seorang penyidik KPK yang disiram air keras oleh orang tak dikenal, merupakan salah satu yang menjadi sorotan masyarakat, bahkan hingga tingkat internasional. Sampai awal Desember 2019, kasus itu masih belum terungkap. Presiden Joko Widodo, Senin, 9 Desember memanggil Kepala Kepolisian RI untuk meminta penjelasan mengenai hasil penyelidikan kasus Novel Baswedan. Kasus Novel Baswedan adalah satu di antara beberapa persoalan yang dihadapi KPK. Kontroversi terbaru dan signifikan adalah mengenai revisi Undang Undang KPK yang memunculkan unjuk rasa besar besaran di Jakarta dan sejumlah kota besar lain di Indonesia. Penolakan revisi UU KPK yang berujung pada desakan agar Presiden menerbitkan Perpu, hingga awal Desember 2019 pun belum selesai.
Apapun yang terjadi, semangat untuk memberantas korupsi haruslah terus dibangkitkan. Korupsi yang masuk dalam kategori kejahatan kerah putih (white collar crime) adalah musuh dari kebaikan, kebajikan dan kemajuan. Negara yang masih tinggi index angka korupsinya perlu terus belajar dari pemerintah dan negara lain yang lebih baik. Bagi Indonesia membandingkan diri dengan negara negara yang hampir mencapai zero corruption seperti Norwegia dan Swedia tentu tidak seimbang. Yang menarik sesungguhnya adalah mempelajari bagaimana upaya pencegahan dilakukan. Penanaman nilai nilai kejujuran dan malu berbuat menyalahi aturan, perlu terus dilakukan.
Dari hal hal seperti itulah, peringatan Hari Korupsi Sedunia dapat menjadi momentum membangun semangat bersama memberantas atau setidaknya menurunkan angka korupsi di dunia, termasuk di Indonesia.
December
Amerika Serikat – Korea Utara Diharapkan Saling Menahan Diri
Written by Daniel
Pada hari Kamis (28/11), Korea Utara menembakkan dua “proyektil tidak dikenal” ketika pembicaraan nuklir antara Pyongyang dan Washington masih menemui jalan buntu. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (JCS), Park Han-ki mengungkapkan bahwa proyektil itu ditembakkan ke arah timur dari provinsi Hamgyong Selatan dan jatuh di Laut Jepang.
Anggota Dewan Keamanan PBB dari Eropa mengutuk peluncuran rudal balistik Pyongyang yang dinilai "provokatif". Perwakilan Eropa ini pun menegaskan perlunya menegakkan kembali sanksi terhadap negara tersebut. Sebelumnya, Pyongyang sudah mendapat larangan untuk menembakkan rudal balistik dibawah resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Pembicaraan nuklir antara Pyongyang dan Washington terhenti setelah Korea Utara meminta berbagai jenis konsensi dari Amerika Serikat -AS. Pembicaraan telah menemui jalan buntu sejak pertemuan tingkat tinggi di Hanoi, Vietnam pada bulan Februari lalu. Korea Utara mengeluarkan serangkaian komentar pedas dalam beberapa pekan terakhir saat mendekati batas tenggat waktu hingga akhir tahun ini, termasuk peringatan yang dikeluarkan pada hari Rabu (4/12). Pyongyang memperingatkan bahwa negaranya akan mengambil tindakan dengan segera, jika AS menggunakan kekuatan militer untuk melawan negara itu.
Peringatan itu muncul sehari setelah Presiden AS, Donald Trump dalam KTT NATO di London, mengindikasikan bahwa AS dapat menggunakan kekuatan militer untuk melawan Korea Utara jika diperlukan.
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Kantor Pusat Berita Korea Utara (KCNA), Kepala Staf Umum Tentara Rakyat Korea Utara, Pak Jong-chon mengecam keras pernyataan Presiden Trump dan menegaskan bahwa penggunaan angkatan bersenjata terhadap Korea Utara akan menjadi hal mengerikan bagi Amerika Serikat. Menurut Pak, Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un tidak senang mendengar pernyataan Presiden Trump dan dia bersikeras bahwa satu-satunya hal yang dapat mencegah konflik fisik antara kedua negara adalah hubungan dekat antara kedua pemimpin.
Ketidakstabilan di Semenanjung Korea dapat dipastikan tidak hanya akan mempengaruhi dan merugikan wilayah itu, tetapi juga wilayah disekitarnya, bahkan dunia internasional. Untuk itu, kedua pihak harus menahan diri untuk tidak mengeluarkan serangan verbal yang membuat situasi lebih memanas.