Komentar (888)
November
Akhirnya, setelah serangkaian pertempuran sengit sejak selasa 12 November lalu dan menewaskan 34 warga Palestina, Kelompok Militan Jihad Islam mengumumkan gencatan senjata yang disepakati dengan Israel. Juru bicara militan Jihad Islam, Musbab Al- Berim mengatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku Kamis 14 November pkl 05.30 waktu setempat. Sayangnya belum ada konfirmasi dari Israel saat gencatan senjata itu. Pertempuran sengit antara Israel dan Jihad Islam pecah pada Selasa 12 November pagi setelah serangan udara Israel menewaskan seorang Komandan Senior Militan Jihad Islam, Bahan Abu el-Atta yang dianggap bertanggungjawab atas rentetan serangan roket dan perencanaan serangan skala besar. Jika Jihad Islam menganggap telah tercapai kesepakatan gencatan senjata, pihak Israel justru tidak memberikan komentar sama sekali. Kelompok Jihad Islam mengajukan daftar tuntutan, termasuk didalamnya agar Israel menghentikan serangan terarah terhadap pimpinan militan Jihad Islam dan melonggarkan blokade terhadap Gaza yang diberlakukan selama 12 tahun terakhir.
Kesepakatan gencatan senjata militan gaza dengan Israel yang dimediasi Mesir hampir tidak pernah berakhir mulus. Gencatan senjata jarang diakui oleh Israel. Bahkan tahun lalu, tepatnya 15 November 2018, Menteri Pertahanan, Israel Avidgor Lieberman mengumumkan pengunduran diri dari pemerintahan koalisi sayap kanan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Avidgor protes atas gencatan senjata di Gaza pada waktu itu. Dia justru meminta Israel untuk lebih agresif di Gaza.
Belajar dari kondisi sebelumnya, pantaslah dunia internasional pesimis dengan gencatan senjata yang kabarnya tercapai di Gaza saat ini. Kehadiran lembaga-lembaga internasional, khususnya pasukan perdamain PBB sangat diperlukan secara bersama untuk memastikan terwujudnya perdamaian antara Palestina dan Israel di Gaza.
November
Sebentar lagi masyarakat Indonesia yang berusia diatas 18 tahun, telah lulus SMA atau sederajat dan belum mendapat pekerjaan, atau pekerja yang mengalami Pemutusan hubungan Kerja -PHK bisa ikut serta dalam program Kartu Pra-kerja.
Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian terkait untuk memulai Program Kartu Pra-kerja pada Januari 2020. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan pengantarnya dalam Rapat terbatas Program Kartu Pra-kerja di Kantor Presiden, Selasa 12 November.
Dia menginginkan adanya reformasi sistem yang memungkinkan para pencari kerja dan pemilik kartu pra-kerja dapat memilih langsung pelatihan melalui platform digital. Selain itu, dia meminta keterlibatan swasta dan Badan Usaha Milik Negara -BUMN untuk melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para pemegang kartu pra-kerja.
Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga mengemukakan bahwa 58 persen tenaga kerja Indonesia adalah lulusan SD dan SMP sehingga reformasi harus dimulai dari hulu dengan melakukan pembenahan dalam sistem pelatihan dan vokasi.
Nantinya, pemerintah akan memberikan pelatihan tiga bulan kepada pemegang kartu pra-kerja sesuai dengan kriteria masing-masing. Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp10 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara -RAPBN 2020 untuk mendukung program Kartu Pra-Kerja. Pada tahun depan, peserta program tersebut ditargetkan mencapai 2 juta. Sebanyak 1,5 juta pemegang kartu akan mendapatkan pelatihan digital, sedangkan 500.000 akan mendapatkan pelatihan secara reguler.
Kini, pemerintah sedang menyusun peraturan presiden -perpres Kartu Pra-Kerja yang akan menjadi payung hukum program tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memperkirakan Program Kartu Prakerja akan dirilis dalam waktu 2-3 bulan setelah perpres ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
Bagi Indonesia, Kartu Pra-Kerja adalah program perdana yang diharapkan mampu membantu menciptakan lapangan pekerjaan dan sekaligus mengurangi angka pengangguran. Pemerintah akan menyelenggarakan berbagai pelatihan guna menciptakan tenaga terampil yang langsung dapat dipekerjakan.
Pemerintahan daerah diharapkan membantu melakukan sosialisasi terkait Kartu Pra-Kerja kepada masyarakat setempat. Selain itu, keterlibatan pihak swasta dan BUMN dalam program pelatihan ini juga sangat penting, terutama untuk menampung tenaga kerja yang sudah menjalani pelatihan. Semoga tujuan pemerintah untuk mengurangi jumlah pencari kerja dari 7 juta orang menjadi 5 juta orang melalui program Kartu Pra-kerja dapat terwujud.
November
Evo Morales, akhirnya mengundurkan diri setelah mendapat desakan sangat kuat melalui rangkaian unjuk rasa.. Evo Morales dengan terpaksa harus melepas jabatannya sebagai Presiden, akibat tuduhan kecurangan pemilu dari lawan politiknya. Rakyatpun turun ke jalan meminta Morales mundur. Politik telah mengantarkan mantan petani itu menjadi orang nomer satu di negara Amerika latin itu. Politik pula yang menurunkannya pada usia 60 tahun setelah 14 tahun berkuasa.
Evo Morales yang banyak dicintai rakyat kecil itu kini harus meninggalkan negaranya. Kantor berita Reiters mengabarkan, mantan Presiden itu kini berada di Meksiko untuk mendapatkan suaka politik. Morales meninggalkan negaranya dengan pesawat angkatan udara Meksiko. Pemerintah Meksiko menganggap Morales telah dikudeta oleh lawan politiknya.
Evo Morales menjadi Presiden untuk jabatan pertama setelah memenangkan Pemilu pada tahun 2006. Kekuasaan telah mendorongnya untuk terus menduduki posisi orang nomor satu di Bolivia. Pada tahun ke 14 sebagai Presiden, Evo Morales menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk menghapus aturan pembatasan masa jabatan melalui referendum. Walaupun memenangi pemilu, akhirnya sebagian rakyat menentang kedududukannya sebagai Presiden. Gelombang unjuk rasa sejak Oktober lalu akhirnya memaksa Evo Morales untuk berhenti.
Bolivia kini berada dalam masa vakum kekuasaan. Masih belum pasti bagaimana mekanisme penunjukkan penggantinya. Tokoh tokoh politik di parlemen saling berebut pengaruh untuk menunjuk pengganti sementara Morales sebelum diadakannya Pemilu. Apakah tokoh pengganti Morales akan mampu segera mewujudkan kedamaian di negara Amerika Latin itu, proses politiklah yang akan menentukan. Yang pasti aparat kemanan masih harus bekerja keras untuk menjaga tidak terjadinya kekacauan setelah mundurnya Evo Morales.
November
Hari ini 12 November adalah hari kesehatan Nasional - HKN ke 55. Pencetusan tanggal 12 november menjadi hari kesehatan berawal dari terjadinya wabah Malaria di Indonesia pada tahun 50an. Presiden Soekarno yang memerintah saat itu, mencanangkan gerakan pembasmian dan perang terhadap nyamuk Anopheles yang menjadi sumber penyakit Malaria. Gerakan Kampenye melawan nyamuk Malaria tersebut, berhasil meindungi sekitar lebih 64 Juta orang Indonesia dari ancaman Malaria. Pemerintah kemudian menetapkan tanggal 12 November sebagai hari Kesehatan nasional.
Tema Peringatan HKN ke-55 Tahun 2019 adalah “Generasi Sehat, Indonesia Unggul”. Tema ini menggambarkan pentingnya upaya bersama seluruh pemangku kepentingan pada pelaksanaan pembangunan kesehatan untuk secara komprehensif mempersiapkan Generasi Sehat untuk Indonesia Unggul pada tahun 2045. Sekretaris Jenderal Kementrian Kesehatan, Oscar Primadi mengatakan untuk mencetak Sumber Daya Manusia yang pintar, cekatan dan berbudi luhur harus didahului dengn SDM sehat dan kuat.
Pembangunan Kesehatan oleh Pemerintah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan karena merupakan pelaksanaan amanat UUD 1945. Apalagi untuk mencapai target Bonus Demographi pada 2045 harus disiapkan SDM yang berkualitas khususnya dari sisi kesehatan. Untuk itu, salah satu program Kementrian Kesehatan adalah mencanangkan Balanced Diet (Diet seimbang) seperti yang diucapkan Kepala Badan Litbang Kementrian Kesehatan dalam wawancara Khusus dengan Voice of Indonesia. Balance Diet adalah pengaturan materi asupan setiap orang agar berimbang gizinya disertai dengan kegiatan fisik untuk mencetak generasi unggul dan berkualitas.
Memang pembangunan Kesehatan di Indonesia saat ini sudah lebih baik. Penanganan masalah kesehatan mulai dari Asuransi kesehatan, hingga penangan ancaman wabah penyakit, serta menjaga lingkungan terhadap penyebaran penyakit dengan berbagai program kesehatan, sudah dilaksanakan sesuai amanat UUD. Selain itu, pembangunan pendukung kesehatan melalui BUMN Kesehatan pun kian digiatkan. Seperti BIO FARMA yang memproduksi berbagai Vaksin dan alat alat kesehatan dan telah menjadi rujukan WHO dalam memproduksi dan pemakaiannya di banyak negara.
Data dari Kementrian Kesehatan terkait peningkatan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Tahun 2018 menjadi bukti capaian pembangunan kesehatan yang baik. Antara lain, menurunnya angka stunting balita, angka kematian ibu, dan angka kematian neo-natal. Khusus untuk stunting, telah berhasil turun hampir 10% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tantangan pembangunan kesehatan memang masih terbuka lebar, terutama upaya untuk menurunkan stunting menjadi di bawah angka WHO yakni 20 persen.
November
“Aku Pahlawan Masa Kini”, begitulah tema Hari Pahlawan tahun ini yang baru saja diperingati bangsa Indonesia pada 10 November kemarin. Tanggal ini mengingatkan bangsa Indonesia akan Pertempuran Surabaya. 10 November 1945. Ketika itu, tentara dan milisi indonesia berperang melawan tentara Inggris dan Belanda yang ingin menjajah kembali negara Indonesia yang baru saja merdeka pada 17 Agustus 1945.
Pertempuran Surabaya dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Mallaby, salah seorang Komandan pasukan sekutu yang dikirim ke Indonesia usai Perang Dunia II untuk melucuti persenjataan tentara Jepang. Kematian Mallaby menyebabkan tentara sekutu mengeluarkan ultimatum kepada pasukan Indonesia di Surabaya pada tanggal 9 November1945 untuk menyerahkan senjata tanpa syarat. Pihak Indonesia tidak menghiraukan ultimatum ini. Akibatnya, pada tanggal 10 November 1945 pecahlah pertempuran selama tiga minggu yang kemudian dikenal dengan Pertempuran 10 November atau pertempura Surabaya., Sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban, sebagian besar adalah warga sipil. Selain itu diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya dan tercatat sekitar 1600 orang prajurit Inggris tewas, hilang dan luka-luka serta puluhan alat perang rusak dan hancur.
Peristiwa 10 November menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia pada masa itu memiliki semangat yang sangat gigih dan pantang menyerah. Khususnya untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih dengan susah payah oleh pejuang terdahulu. Peristiwa 10 November juga mengingatkan bangsa Indonesia bahwa mempertahankan kemerdekaan sama sulitnya dengan meraih kemerdekaan. Butuh tenaga, darah dan air mata, bahkan nyawa.. Namun semangat mempertahankan kemerdekaan harus selalu ada di dalam hati dan jiwa bangsa Indonesia.
Menjadi pahlawan bukan hanya milik pejuang masa lalu. Di masa kini, bangsa Indonesia juga dapat menjadi pahlawan. Jika dahulu pendiri dan pejuang bangsa meraih dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengangkat senjata dan menghadapi penjajah, maka di masa kini, bangsa Indonesia dapat menjadi pahlawan dengan menorehkan prestasi di berbagai bidang dan memberikan kebaikan bagi masyarakat serta mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional.
Menjadi Pahlawan masa kini dapat dilakukan dengan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak melakukan provokasi yang dapat menggangu ketertiban umum, tidak menyebarkan berita hoax, serta tidak melakukan tindakan anarkis dan merugikan orang lain.
Selamat Hari Pahlawan.
November
Pada Rabu lalu (6/11), pengunjuk rasa di Cile memperluas aksinya ke distrik-distrik perumahan kaya yang sebelumnya tidak tersentuh oleh gelombang demonstrasi. Ratusan siswa menyerbu dan melakukan penjarahan yang berakhir dengan bentrokan dengan polisi anti- huru hara. Polisi anti-huru hara menggunakan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan massa yang berkonsentrasi di sekitar pusat perbelanjaan.
Krisis di Cile memaksa pemerintah membatalkan KTT ekonomi dan iklim internasional serta pertandingan sepak bola internasional utama, final Copa Libertadores.
Misi Hak Asasi Manusia PBB dilaporkan sedang menyelidiki dugaan kebrutalan polisi selama kerusuhan. Komisi Antar-Amerika untuk HAM yang berbasis di Washington meminta otorisasi Pinera mengizinkan untuk mengirim misi ke Cile atas permintaan kelompok-kelompok hak asasi manusia.
Presiden Cile, Sebastian Pinera mengatakan bahwa pihaknya tidak menyembunyikan apapun menyusul adanya tuduhan terhadap polisi negara yang membunuh, menyiksa, dan menyerang warga sipil selama demonstrasi.
Jaksa penuntut umum negara itu mengatakan, lima dari 20 kematian yang tercatat selama demonstrasi diduga keras dilakukan oleh pasukan keamanan. Bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi telah mengubah bagian dari ibu kota Santiago menjadi medan pertempuran selama beberapa malam terakhir.
Unjuk rasa yang dimulai pada 18 Oktober lalu adalah akibat kenaikan empat persen tarif kereta bawah tanah di Santiago. Warga Cile yang merasa tidak diajak menikmati kemakmuran negara terkaya di Amerika Latin itu merasa frustasi dan melakukan unjuk rasa menuntut Presiden Sebastian Pinera mengundurkan diri.
Ada suatu ungkapan populer dalam bahasa latin, yaitu Vox Populi, Vox Dei yang artinya suara rakyat adalah suara Tuhan. Selama Presiden Pinera tidak ingin mendengarkan suara rakyatnya, gelombang unjuk rasa di negara itu akan semakin besar, dan korban jiwa akan semakin bertambah. Untuk mencegah hal itu, Presiden Pinera tentu perlu mendengarkan suara rakyatnya.
November
Teks Joint Leaders Statement on Regional Comprehensif Economic Partnership (RCEP) atau Pernyataan Bersama Pimpinan dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional telah disepakati Senin malam. Kesepakatan itu dicapai dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke 3 RCEP yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand, Senin malam. Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Republik Indonesia menyebut, Presiden Joko Widodo mengatakan dalam beberapa hari terakhir ini, para perunding terus mencoba titik temu. Presiden juga mengungkapkan, perunding sudah bekerja, bernegosiasi guna mencapai titik temu selama 7 tahun.
Indonesia memang berharap perundingan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional bisa segera rampung. Presiden Joko Widodo bahkan menyampaikan Kesepakatan Bersama Pimpinan bisa ditindaklanjuti dengan penandatanganan pada tahun 2020. Keinginan kuat Indonesia itu bukan hanya didasari karena Indonesia memegang posisi kunci sebagai negara pencetus dan pengembang ide RCEP, namun karena Indonesia juga bertindak sebagai country coordinator atau negara koordinator.
Jika diselesaikan, RCEP akan menjadi area perdagangan bebas terbesar di dunia, yang terdiri dari setengah populasi dunia dan menyumbang hampir 40 persen dari perdagangan. Seperti yang pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha RCEP akan membantu ASEAN mengelola perubahan dan ketidakpastian di kawasan ini, terutama dalam hal ketegangan perdagangan antara mitra dagang penting ASEAN.
Bagi Indonesia, Kemitraan yang melibatkan sepuluh negara ASEAN didukung oleh Australia, India, Jepang, Korea, Selandia Baru dan Tiongkok itu menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi akses pasar produk ekspor unggulan. Khususnya untuk masuknya arus investasi di sektor industri bernilai tambah tinggi yang memanfaatkan kawasan sebagai tujuan ekspor dan sumber masukan bagi industri yang sedang tumbuh.
Dengan ditandatanganinya RCEP, yang diharapkan akan terlaksana pada tahun 2020 itu, hasil produk-produk usaha kecil dan menengah (UKM) Indonesia yang memiliki daya saing tinggi diharapkan akan bisa menembus pasar yang lebih luas. UKM merupakan salah satu poin yang termasuk dalam RCEP. Peluang lain bagi Indonesia adalah terbuka lebarnya produk-produk unggulan dari sektor pertanian dan perikanan untuk menembus pasar negara-negara yang menyepakati RCEP.
Semoga Indonesia berhasil membawa seluruh perundingan yang telah dilaksanakan selama tujuh tahun dalam bentuk penandatangan pakta RCEP yang diharapkan bisa menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan investasi.
November
Pemimpin ISIS Tewas, Bagaimana Langkah Amerika Selanjutnya ?
Written by Daniel
Dalam konferensi pers hari Minggu akhir Oktober lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan tewasnya Abu Bakar al-Baghdadi dalam sebuah serangan malam. Abu Bakar al-Baghdadi yang mengklaim dirinya sebagai Khalifah (Pemimpin/kepala negara Islam) di Irak barat dan utara-timur Suriah, adalah pemimpin Negara Islam Irak dan Levant (ISIL), atau yang umum diterjemahkan sebagai Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).
Sejak 4 Oktober 2011, Kementrian Luar Negeri Amerika Serikat sudah menyebut al-Baghdadi sebagai Teroris Global Khusus yang Ditetapkan . Bahkan ada hadiah hingga US $ 10 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan atau kematiannya. Baghdadi sebelumnya adalah seorang ulama junior yang dikenal dengan sebutan Ibrahim Awad Ibrahim al-Badry. Meskipun pada saat itu itelah dikenal sebagai seorang Salafi radikal yang berkomitmen, Baghdadi tidak menunjukkan gerakan nyata untuk memimpin. Laporan Brookings Institution tahun 2015 di Kamp Bucca menyebutkan Baghdadi kemudian menjadi pemimpin ISIS dan mengeluarkan video-video propaganda penuh kebencian ke seluruh dunia.
Yang menarik adalah, Rusia tampak meragukan informasi tentang tewasnya Al Baghdadi.
Rusia melalui Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov masih mempertanyakan klaim AS soal tewasnya Pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi. Hingga saat ini Kremlin masih belum yakin bahwa Pemimpin ISIS yang menjuluki dirinya "Khalifah" itu benar-benar tewas. Sementara pihak Amerika mengklaim potongan tubuh Al Baghdadi sudah dikuburkan di dasar laut.
Publik Internasional tentu masih mengingat dengan baik, ketika Mantan karyawan di Badan Keamanan Nasional Amerika (NSA), Edward Snowden mengungkapkan, intelijen dari Amerika, Inggris dan dibantu Israel telah bekerja sama untuk menciptakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Dokumen tersebut juga mengungkapkan bahwa Baghdadi pernah melakukan latihan militer yang intensif selama satu tahun bersama Mossad, agen rahasia Israel. Selain itu, pemimpin tertinggi ISIS tersebut juga mendapatkan pelajaran teologi serta cara berpidato.
Kalau Amerika mengklaim Abu Bakr al Baghdadi telah tewas, publik tentu menduga-duga, langkah apa selanjutnya yang akan diambil Amerika? Khususnya dalam menghadapi ISIS di tengah banyaknya tuduhan bahwa sejak awal justru Amerika yang terlibat dalam pembentukannya
November
Memajukan Tekstil Tradisional Indonesia Agar Menjadi Terdepan di ASEAN
Written by Daniel
Simposium Tekstil Tradisional ke-7 (7th ASEAN Traditional Textile Symposiu) berlangsung di Yogayakarta mulai 5 hingga 8 November 2019. Simposium tersebut mengusung tema “Merangkul Perubahan, Menghormati Tradisi”. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Traditional Textile Arts Society of South-East Asia yang merupakan sebuah organisasi pelestarian tekstil di ASEAN.
Presiden Traditional Textile Arts Society of South-East Asia, Gusti Kanjeng Bendara Raden Ayu Adipati Paku Alam mengatakan, simposium tersebut bertujuan untuk memajukan pengetahuan ilmiah tekstil tradisional dalam hal materi, motif dan teknik.
Upaya peningkatan pengetahuan tersebut sangat tepat dilakukan mengingat produksi tekstil tradisional, khususnya produksi tekstil buatan tangan cenderung menurun.
Menurunnya produksi tekstil tradisional buatan tangan dan meningkatnya produksi tekstil murah bermutu rendah menjadi perhatian serius para pencinta kain tradisional di dunia, termasuk pencinta kain tradisional di Indonesia.
Ada beberapa penyebab menurunnya produksi tekstil tradisional buatan tangan. Pertama, harga tekstil tradisional buatan tangan sangat mahal. Waktu pembuatannya membutuhkan waktu cukup lama. Hal itulah yang membuat harganya menjadi mahal dan ini kurang diminati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia lebih memilih membeli produk tekstil tradisional tiruan impor yang harganya murah. Saat ini, produk tekstil tradisional tiruan impor telah membajiri Tanah Air. Penyebab kedua adalah kain tradisional masih memiliki tekstur kaku dan berat sehingga tidak bisa dijahit untuk dibuat menjadi pakaian sehari-hari. Dengan demikian, pangsa pasarnya pun menjadi terbatas.
Upaya memajukan pengetahuan ilmiah tekstil tradisional dalam hal materi, motif dan teknik seperti yang dilakukan dalam symposium ini perlu terus dilakukan agar tekstil tradisional Indonesia bisa menjadi terdepan di ASEAN.
Tekstil tradisional Indonesia pantas menjadi terdepan dalam dunia pertekstilan tradisional. Sebab, Indonesia kaya akan aneka tekstil tradisional. Karena setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas tekstil tradisional masing-masing.
Para perajin kain tradisional perlu mencari cara untuk memindahkan motif-motif tradisional ke bahan yang nyaman dan sering digunakan untuk pakaian jadi. Dengan semikina, kain tradisional Indonesia diminati oleh banyak orang .
Dalam hal teknologi, diharapkan, pelaku usaha tetap mempertahankan proses pembuatan secara manual (handmade) dan tidak perlu membuat produk massal dengan menggunakan teknologi mesin. Teknologi bisa saja digunakan untuk tujuan efisiensi. Namun diharapakn, perajin tetap menyelesaikan tahap akhir dengan menggunakan sentuhan tangan sehingga nilai kreativitas manusia tidak hilang dalam kain tersebut.
October
Presiden Joko Widodo mengunjungi Papua untuk ertama kali di masa periode ke-2 pemerintahannya pada 2019 – 2024. Kunjungan yang fenomenal disaat situasi memanas usai gejolak di September Oktober ini, setidaknya mampu menjawab situasi dan kondisi aman and terkendali Papua. Presiden Joko WI dodo menyampaikan janji dan komitmennya: membangun infrastruktur jalan, membangun pasar dan rumah sakit, dan membangun bandara. Salah satu daerah yang dikunjungi di Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Pegunungan Arfak. Dalam kunjungan ke daerah tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen dan janjinya. Selain itu, dia juga meresmikan jembatan terpanjang di Papua yang memudahkan lintas darat ke perbatasan Papua Nugini.
Terkait dengan kunjungan kerja Presiden ke Papua, Adriana Elisabeth dari Tim Peneliti Kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan bahwa kunjungan kerja pertama Presiden Joko widodo ke Papua memperlihatkan bahwa Papua tetap menjadi prioritasnya. Cara sama dilakukan ketika President Joko Widodo memasukkan dua orang Papua dalam kabinet. Namun, kunjungan Presiden Joko Widodo akan kurang efektif jika tidak menyentuh baik persoalan kekerasan maupun pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua.
Sementara itu, tenaga Ahli Utama dari Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa Papua menjadi pilihan penting Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja pertamanya, karena Indonesia kawasan timur adalah prioritasnya. Itulah sebabnya, Kawasan pertama yang dikunjungi usai pelantikan adalah Papua.
Wajar jika masalah Papua menjadi prioritas Pemerintah periode saat ini, karena bergolaknya wilayah tersebut merupakan kisah lama yang berulang kembali. Masalah Papua perlu penanganan ekstra hati-hati. Dalam Sidang Umum PBB baru-baru ini, ada perwakilan dari Negara Pasifik yang menyinggung tentang situasi Papua. Permasalahan di PBB dapat dijawab dengan cerdas oleh diplomat muda Indonesia. Selain itu dalam agenda PBB, tidak ada membahas isu Papua. Pembangunan Infrastruktur di Papua selayaknya ditingkatkan agar ekonomi biaya tinggi dapat dipangkas. Namun, pembangunan tersebut membutuhkan biaya besar untuk pelaksanaan. Dengan skema yang pernah ditawarkan dalam pemerintahan saat ini, masalah pendanaan pembangunan sepertinya dapat diatasi. Selain itu, penanganan kasus-kasus kekerasan yang terjadi dapat diselesaikan dengan bijak dan pendekatan sesuai adat istiadat Papua sehingga gejolak yang terjadi dapat dikurangi bahkan dapat diatas. Sehingga tidak ada lagi pelanggaran HAM dan diskirimniasi di Papua.