Komentar (898)
January
Ditengah hiruk pikuk rencana perdamaian baru yang digagas Presiden Donald Trump, yang konon akan lebih menjanjikan perdamaian di Timur Tengah, Pemerintah Israel memberikan lampu hijau bagi warganya untuk bepergian ke wilayah kerajaan Arab Saudi. Namun pemberian izin tersebut hanya bagi warga muslim Israel untuk beribadah.
Selama ini, warga muslim Israel bepergian untuk umroh dan haji melalui jalur dokumen sementara negara Yordania. Menurut Menteri Dalam Negeri Israel, Aryeh Deri, Minggu (26/1/2020), selain melakukan kegiatan ibadah para warga muslim Israel diperbolehkan juga melakukan perjalanan ke Arab Saudi untuk kegiatan bisnis. Tetapi dengan ketentuan ada undangan resmi dari Instansi Arab Saudi. Otoritas Israel memberikan surat izin bagi warga muslimnya selama kurang lebih 90 hari. Seperti diketahui, Israel dan Kerajaan Arab Saudi tidak memiliki hubungan diplomatik sehingga terdapat kesulitan bagi warga Israel bepergian ke Arab Saudi.
Namun berita dari otoritas Israel tersebut dijawab oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi bahwa mereka masih belum memberikan izin masuk langsung kepada warga Israel. Seperti yang dikutip dari AFP, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan menegaskan untuk saat ini, kebijakan kerajaan masih tetap belum mengizinkan warga Israel ke Arab Saudi karena tidak ada hubungan diplomatik. Namun tidak menampik, jika penyelesaian konflik Israel dan Palestina dapat terwujud dengan damai, semua hal dapat dibicarakan dan dinegosiasikan dengan pemerintah Benyamin Netanyahu.
Memang Arab Saudi belum membuat perjanjian dengan Israel, namun dengan Mesir dan Yordania, Tel Aviv sudah membuat perjanjian damai. Tapi bukan berarti kedua belah pihak tidak melakukan hubungan. Kenyataannya, sudah beberapa tahun ini, sejak tampuk pemerintahan dipegang Oleh Raja Salman, perubahan drastis telah terjadi di Arab Saudi. Berbagai kelonggaran telah diberlakukan dalam penerapan syariah atau hukum Islam, termasuk dalam berbisnis. Tampaknya hal ini ada kaitannya dengan melemahnya harga minyak dunia yang merupakan sumber devisa utama bagi Arab Saudi. Selain itu, ditengarai Arab Saudi dan Israel telah melakukan pertemuan bahkan kerjasama secara sembunyi sembunyi. Pertemuan secara rahasia tersebut bukan hanya untuk masalah bisnis namun juga politik dan perdamaian. Apalagi saat ini, Israel dan Arab Saudi menghadapi musuh yang sama yaitu Iran. Israel menemukan kesulitan menghadapi Iran, baik terkait masalah Palestina dengan pasukan Hisbullahnya, maupun kepentingan lainnya di dunia. Sedang Arab Saudi menghadapi rongrongan masalah Syiah di di dalam negeri.
January
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau Kapal Selam KRI Alugoro-405, di Surabaya, Senin (27/1). Kapal selam Alugoro merupakan yang ketiga dari batch pertama kerja sama pembangunan kapal selam antara PT PAL Indonesia (Persero) dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) asal Korea Selatan. Keberhasilan pembangunan kapal selam Alugro mengukuhkan Indonesia sebagai satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara saat ini, yang mampu membangun kapal selam. Indonesia menargetkan akan membangun sepuluh kapal selam hingga 2025.
Industri Pertahanan menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden JokoWidodo. Dalam rapat terbatas tentang Kebijakan Pengembangan Alat Utama Sistem Senjata, di Hanggar Produksi Kapal Selam PT PAL Surabaya, Senin, pengembangan industry pertahananan menjadi pembahasan. Presiden Joko Widodo ingin memastikan bahwa program pengembangan alutsista itu betul-betul dapat memperkuat industri pertahanan Indonesia. Presiden juga menjelaskan, bahwa belanja pertahanan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencapai 127 triliun rupiah dan diarahkan terutama ke industri pertahanan. Dalam rapat terbatas itu, presiden juga menyampaikan harapannya agar industri pertahanan tanah air bisa memenuhi pasar dalam negeri yang menjadi prioritas utama.
Undang-Undang No 16 tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan mengamanatkan salah satunya, mewujudkan kemandirian pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan. Saat ini, Indonesia memiliki puluhan Badan Usaha Milik Negara di bidang pertahanan, antara lain PT Dirgantara Indonesia (PT DI), PT Dahana, PT Industri Nuklir Indonesia (Inuki), PT LEN Industri, PT Pindad, dan PT INTI. Industri Pertahanan ini seharusnya dapat meyakinkan pengguna Industri pertahanan, yaitu Tentara Nasional Indonesia–TNI bahwa produk yang dihasilkan dapat memenuhi kekuatan pokok minimum atau minimum essential force TNI hingga 100%. Kepercayaan terhadap hasil produksi Industri Pertahanan Dalam Negeri harus diperkuat. Misalnya, PT PINDAD yang memiliki kapasitas produksi hingga 250 juta amunisi setiap tahun, dapat memenuhi kebutuhan TNI.
Keberadaan Industri pertahanan Indonesia memang harus dimaksimalkan. Sehingga produk-produk yang dihasilkan bukan hanya dapat memenuhi kekuatan pokok minimum TNI, Polri dan Kementerian serta lembaga lain, tetapi juga bisa menghasilkan produk untuk mengatasi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan. Seperti krisis perbatasan perairan, terorisme, penyelundupan narkoba, dan serangan siber. Pesan Presiden Joko Widodo dalam pengantar rapat terbatas bisa menjadi dasarnya, yaitu Indonesia mampu mengembangkan alat utama sistem persenjataan yang menyerap dan mengadopsi pengembangan teknologi militer terkini yang serba digital. Mampu mengatasi lompatan teknologi militer dalam jangka waktu 20, 30, 50 tahun ke depan. Hingga akhirnya, dapat mewujudkan industri pertahanan yang maju, kuat, mandiri dan berdaya saing.
January
Awal tahun 2020 masyarakat dunia dikejutkan dengan merebaknya virus Corona jenis baru atau dikenal dengan Novel coronavirus yang diduga kuat berasal dari Wuhan, Tiongkok. Seperti diberitakan CNET, saat ini sudah 56 orang tewas karena virus corona di negara itu.
Virus corona jenis baru ini pertama kali diidentifikasi pada 31 Desember di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Jumlah populasi masyarakat yang mencapai 11 juta dan lokasinya yang terhubung dengan berbagai wilayah diperkirakan membuat virus corona menyebar sampai ke kota lain, bahkan luar negeri.
Dengan karakteristik mirip SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome- Sindrom Pernapasan Akut Berat) dan juga memiliki risiko kematian, virus ini bahkan diberitakan telah menyebar ke berbagai negara. Tercatat sampai Minggu (26/01), terdapat 13 negara yang mengonfirmasi adanya kasus tersebut, termasuk negara tetangga Indonesia, yaitu Singapura dan Malaysia.
Bagaimana dengan di Indonesia? Apa tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencegah masuknya penyakit mematikan itu?
Sampai Minggu malam memang belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah mengenai adanya kasus Warga Negara Indonesia, di luar negeri khususnya Tiongkok, maupun di dalam negeri, yang positif terpapar virus corona. Beberapa wilayah di Indonesia melaporkan adanya kasus suspect virus corona, seperti di Jambi dan Jakarta. Kebanyakan pasien yang dicurigai terinfeksi virus ini memiliki riwayat perjalanan dari Tiongkok. Namun sejauh ini belum ada yang dikonfirmasi positif terjangkit virus corona. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah masuknya virus corona jenis baru ini. Misalnya memasang alat pendeteksi suhu badan (Thermal Scanner) di beberapa bandara di Indonesia. Selain itu, sebanyak 100 rumah sakit juga disiapkan Kementerian Kesehatan RI sebagai rujukan penyakit infeksi dengan gejalanya atau emerging. Pasien yang dicurigai terinfeksi virus ini dapat segera diperiksa dan diisolasi di rumah sakit rujukan tersebut.
Tindakan pemerintah untuk mencegah masuknya virus corona yang mematikan ke Indonesia patut diapresiasi. Namun, selain upaya pencegahan di dalam negeri, hal lain yang harus diperhatikan adalah nasib Warga Negara Indonesia di Tiongkok. Seperti mahasiswa Indonesia yang sedang melanjutkan pendidikan di beberapa universitas di Wuhan, kota yang menjadi sumber mulanya virus corona berasal. Mereka terperangkap di Wuhan, dan tidak dapat keluar karena kota itu kini tengah diisolasi. Untuk itu pemerintah Indonesia wajib mengambil tindakan yang perlu untuk memastikan keselamatan warganya di manapun mereka berada.
Dan yang tak kalah pentingnya, masyarakat juga perlu mendapat informasi yang cukup tentang apa itu virus corona, apa gejalanya, dan bagaimana pencegahannya.
Semoga upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dapat mencegah Indonesia menjadi negara yang terkonfirmasi memiliki pasien yang terinfeksi virus corona yang mematikan ini.
January
Singapura mengonfirmasi pada Kamis sudah mendapati kasus virus corona yang sejauh ini sudah menewaskan 17 orang di Tiongkok. Kementerian Kesehatan Singapura menyebut satu orang pria berusia 66 tahun dari Wuhan yang masuk ke Singapura pada 20 Januari 2020, terjangkit virus corona. Wuhan, ibukota provinsi Hubei, Tiongkok, dipercaya sebagai sumber utama penyebaran virus corona yang mempunyai nama teknis ‘2019-nCoV’. Singapura merupakan negara terakhir yang menyatakan kasus wabah setelah Tiongkok, Amerika Serikat, Taiwan, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Makau. Selain pasien pria, Singapura juga menyatakan ada wanita 53 tahun asal Wuhan yang terdeteksi pemeriksaan awal positif virus corona. Wanita ini sekarang juga berada di area isolasi untuk mencegah penyebaran. Singapura memperkirakan bakal ada lagi kasus virus corona mengingat negara ini banyak kedatangan penumpang internasional. Bandara Changi di Singapura menerima lalu lintas 430 penerbangan dari Tiongkok setiap pekan. Bandara Changi sebenarnya sudah melakukan pengawasan pada penerbangan dari Wulan sejak awal tahun, namun pada Rabu (22/1) semua penerbangan dari Tiongkok diperketat. Tiongkok menahan sekitar 20 juta orang di pusat sebaran virus di Wuhan pada hari Kamis (23/1). Namun, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan sebaran virus ini belum resmi menjadi persoalan darurat kesehatan.
Singapura sebagai negara yang baru saja mengumumkan bahwa ada warganya yang terkena sebaran virus Corona, berupaya melakukan antisipasi sebaran secara berlapis, terutama di bandara.
Apa yang menjadi keprihatinan kita bersama tentunya adalah bahwa langkah pencegahan harus segera diambil oleh masyareakat Internasional mengenai sebaran virus ini ketika virus Corona itu sudah semakin menyebar secara global. Sudah sepatutnya ada langkah dan komitmen bersama untuk mencegah sebaran virus Corona ini.
January
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan pada tahun 2011 melalui Undang-Undang No. 21/2011. OJK sebagai lembaga keuangan independen hadir untuk menggantikan peran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).
Dengan terbentuknya OJK, maka secara otomatis pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank beralih ke OJK.
Kehadiran OJK diharapkan oleh masyarakat Indonesia untuk mampu mengawasi sektor keuangan dan perbankan di Indonesia. Sayangnya, harapan ini akhir-akhir ini sedkiti ternoda setelah muncul masalah gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.
Sebagai akibat masalah tersebut, muncul wacana apakah OJK masih dibutuhkan untuk mengawasi berbagai lembaga keuangan. Wacana pembubaran OJK muncul dari parlemen. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengakui ada wacana OJK dibubarkan. Tugas dan wewenang OJK dikembalikan ke Bank Indonesia (BI). OJK yang berwenang untuk mengawasi perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi dinilai gagal menjalankan tugas pengawasannya. Hal ini terbukti dimana PT Asuransi Jiwasraya gagal bayar terhadap nasabahnya. Timbul pertanyaan apakah OJK perlu dibubarkan (?)
Negara-negara lain juga memiliki lembaga pengawasan seperti OJK. Beberapa lembaga pengawasan keuangan yang sukses beroperasi hingga sekarang adalah misalkan BaFin di Jerman dan Japan Financial Services Agency (JFSA) di Jepang. Namun, ada pula yang dibubarkan setelah gagal menjalankan tugas pengawasannya. Contohnya, Financial Services Authority (FSA) di Inggris.
Melihat pengalaman negara lain seperi Inggris, maka wacana pembubaran OJK bukan tidak mungkin menjadi kenyataan. Walaupun ada kemungkingkinan dibubarkan,tetapi diharapkan OJK tidak dibubarkan.
Ada dua alasan utama mengapa OJK diharapkan tidak bubar. Alasan pertama adalah bahwa OJK baru memasuki usia sekitar delapan tahun. Selama delapan tahun OJK berdiri bukan tanpa pencapaian. Selama itu, pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK di perbankan cukup memadai. Terdapat kelemahan di industri keuangan non-bank, seperti diakui oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, saat rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (22/1/2020). OJK sudah mengakui bahwa pihaknya sedang melakukan reformasi di industri keuangan non-bank. Reformasi di industri keuangan non-bank sudah dilakukan oleh OJK sejak 2018. Sekarang, dengan adanya masalah gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya, maka upaya reformasi di industri keuangan non-bank perlu dipacu. Alasan kedua adalah perkembangan industri keuangan di Indonesia sangat pesat dan kompleks. Dengan demikian, kehadiran sebuah lembaga seperti OJK sangat diperlukan pada pesatnya perkembangan industri keuangan.
Untuk itu, pihak OJK harus menjalankan tugas dan fungsi utamanya untuk mengawasi berbagai lembaga keuangan secara independen dan objektif agar ke depan, tidak ada lagi istilah gagal bayar atau lembaga keuangan fiktif di negeri tercinta ini, Indonesia!
January
Wabah virus misterius tiba tiba menggetarkan dunia. Virus Corona, demikian sebutannya, membuat Badan Kesehatan Dunia mengadakan sidang darurat membahas kasus itu. Dari China dilaporkan adanya 17 kasus baru. Pejabat China menyatakan bahwa virus Corona telah menyebabkan timbulnya gejala mirip SARS dan menyebabkan penderitanya dalam keadaan kritis. Kecemasan timbul karena hubungannya dengan Severe Acute Respiratory Syndrome-SARS atau Sindrom Pernafasan Akut Parah, yang menewaskan hampir 650 orang di seluruh daratan Cina dan Hong Kong pada 2002-2003.Di China sendiri Corona dinyatakan menyerang orang berusia antara 30 sampai dengan 79 tahun, dan dikabarkan sudah menginfeksi 62 orang, delapan orang di antaranya dalam keadaan kritis. Kantor berita Perancis AFP bahkan melaporkan bahwa virus itu sudah menginfeksi sedikitnya 218 orang.Pejabat resmi China menyatakan bahwa Virus tersebut dapat menyebar dengan cepat ke tiga negara tetangga China.
Perkembangan virus Corona misterius ini membuat WHO menggelar rapat darurat pada Rabu 22 Januari 2020. Kemungkinan besar WHO akan menentukan apakah virus Corona merupakan virus yang dapat menimbulkan keadaan genting dan membahayakan masyarakat, sehingga harus menjadi perhatian nasional bahkan internasional.
Virus yang bernama teknis 2019 Novel Coronavirus atau 2019-nCoV ini dikonfirmasi oleh pemerintah China dengan menyatakan bahwa kasus pertama ditemukan 20 Januari 2020 di propinsi Guang Dong Selatan.
Jika WHO pada rapat di markasnya di Jenewa menyatakan bahwa virus Corona menimbulkan situasi darurat kesehatan dunia, maka dapat dipastikan bahwa Virus Corona merupakan penyebab pandemi sangat berbahaya.
Sebagaimana virus Ebola yang pernah mencemaskan dunia, maka terhadap Corona pun harus ada upaya sangat serius untuk mengatasinya.
January
Pemerintah telah selesai menyusun draft Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Rencananya pekan ini akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan ditargetkan bisa tuntas dibahas dalam tiga bulan. Omnibus law adalah suatu Undang-Undang yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa Undang-Undang sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. Sejauh ini, pemerintah telah menyisir 74 undang-undang yang akan terkena dampak omnibus law. Menurut Presiden Joko Widodo, bila pemerintah hanya menyisir undang-undang satu per satu untuk kemudian diajukan revisi ke DPR, maka proses tersebut dapat memakan waktu hingga lebih dari 50 tahun. Dengan adanya omnibus law maka undang-undang tersebut dapat direvisi secara berbarengan.
Sebenarnya ada dua Omnibus Law yang diajukan pemerintah ke DPR, yaitu Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan. Namun yang mendapat sorotan banyak pihak, terutama pekerja, adalah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Diberitakan ada beberapa poin dalam rancangan omnibus law yang tidak dapat diterima, karena dianggap mengancam kesejahteraan pekerja.
Ambil saja contoh diberlakukannya upah pekerja per jam. Pekerja beranggapan ada upaya menghilangkan upah minimum dengan diterapkannya upah per jam tersebut. Dengan kata lain, bila ada pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam seminggu, maka upahnya otomatis akan di bawah upah minimum.
Sebaliknya menurut pemerintah aturan upah per jam ini tidak menghilangkan aturan upah minimum. Aturan ini memberikan keleluasaan kepada badan usaha atau perusahaan dalam memberikan gaji kepada pekerja yang sifat pekerjaannya tidak tetap atau sementara. Aturan skema upah per jam ini untuk menampung jenis pekerjaan tertentu seperti konsultan, pekerjaan paruh waktu, dan lain-lain. Selain itu, aturan pembayaran upah per jam dimaksud untuk mengakomodasi jenis pekerjaan baru dalam industri ekonomi digital dengan pekerja milenial yang menginginkan jam kerja yang fleksibel.
Dari contoh tersebut terlihat betapa dibutuhkan sosialisasi agar masyarakat tahu betul apa tujuan pemerintah dalam membuat suatu peraturan. Dengan demikian kesimpang siuran informasi di tengah masyarakat dapat dicegah.
Kini tugas DPR untuk mempelajari draft Omnibus Law yang diajukan pemerintah, apakah itu menguntungkan atau merugikan masyarakat. Tugas DPR juga untuk memberi penjelasan kepada rakyat yang diwakilinya, alasan dari keputusan mereka terhadap rancangan omnibus law tersebut.
January
Pemilihan Umum serentak Presiden dan Legislatif yang berlangsung pada bulan April 2019 belum lagi berumur satu tahun. Sementara Pemilihan Umum 2024 masih empat tahun mendatang, namun keramaian di kancah politik sudah mulai terasa.
Wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dari 4 persen menjadi 5 persen bergulir di lingkaran partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Wacana ini berkembang sejak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I tahun 2020 pada tanggal 10-12 Januari lalu. Rakernas tersebut menghasilkan sembilan rekomendasi, salah satunya adalah ambang batas parlemen ditingkatkan menjadi 5 persen. Usulan PDI-P mendapat respons dari sejumlah partai politik di DPR. Sebagian mengapresiasinya dengan alasan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Namun, ada pula sebagian partai yang keberatan dengan usulan parliamentary threshold menjadi 5 persen.
Menurut mereka yang mengusung wacana ini, peningkatan parliamentary threshold akan mengurangi jumlah partai politik. Namun partai yang tidak memperoleh jumlah suara banyak pada Pemilu 2019 menilai usulan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold tidak akan cukup ampuh untuk menyederhanakan jumlah partai politik.
Alih-alih menyederhanakan partai, kenaikan ini justru akan membuat perolehan suara yang diraih partai yang tidak lolos akan terbuang sia-sia. Memang kenaikan ambang batas parlemen bukan kali ini saja terjadi di dalam sistem pemilu di Indonesia. Sejak 2009 sampai sekarang angkanya terus meningkat dari 2,5 persen menjadi 3 persen kemudian sekarang 4 persen. Pada Pemilu 2014, hanya ada 12 partai nasional dan tiga partai di Aceh yang mengikuti pemilu. Sedangkan di dalam pelaksanaan Pemilu 2019 dengan ambang batas 4 persen, ternyata jumlah partai yang mengikuti kontestasi malah bertambah menjadi 16 partai nasional dan empat partai di Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan ambang batas parlemen tidak begitu efektif mengurangi jumlah partai politik yang ikut persaingan dalam Pemilu. Tapi membuat suara rakyat yang memilih anggota partai yang partainya tidak memenuhi ambang batas, menjadi sia-sia.
Kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dari 4 persen menjadi 5 persen mungkin dapatmeningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Namun, kenyataan di lapangan pun perlu dipertimbangkan.
January
Tidak ada badai yang tidak usai. Tidak ada perang yang terjadi selamanya. Mungkin itu ungkapan yang tepat menggambarkan fase baru perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok yang telah terjadi sekitar 2 tahun dan menimbulkan perlambatan ekonomi global. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan Wakil Perdana Menteri Tiongkok, Liu He meneken kesepakatan damai dagang fase pertama pada Rabu 15 Januari dalam pertemuan di Gedung Putih. Meski kesepakatan fase I ini sudah ditandatangani, AS akan tetap mengenakan tarif atas barang impor dari Tiongkok hingga ada perjanjian fase II. Namun, AS setuju untuk menangguhkan tarif pada sejumlah produk elektronik senilai $160 miliar dolar Amerika. Tarif tersebut berlaku pada 15 Desember 2019. Kesepakatan fase I ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik setelah kedua negara terlibat perang dagang. Namun catatannya kemudian, banyak pihak masih meragukan apa yang akan terjadi setelah penandatangan perjanjian dagang fase pertama ini.
Hal yang bisa digarisbawahi adalah dalam perjajian tersebut Tiongkok akan membeli barang lebih banyak barang-barang dari Amerika. Dengan begitu akan sedikit menutup dampak perang dagang yang sudah dirasakan Amerika terjadi selama 2 tahun. Kesannya, kesepakatan yang ditandatangani lalu memang menghasilkan beberapa kemenangan bagi AS. Karena Tiongkok setuju untuk membeli barang AS sekitar US$ 200 miliar lebih banyak selama dua tahun ke depan, dan perusahaan AS akan mendapatkan lebih banyak akses ke pasar Tiongkok, dan lebih banyak perlindungan kekayaan intelektual. Namun Ekonomi Tiongkok sebetulnya juga dinilai akan mendapatkan dorongan jangka pendek dari kesepakatan perdagangan. Langkah-langkah stimulus, seperti lebih banyak pengeluaran oleh pemerintah daerah, pajak yang lebih rendah, dan lebih banyak kredit bank. Gencatan senjata yang dilakukan juga dapat membantu mengurangi kemerosotan sentimen bisnis dan investasi di Tiongkok.
Akhirnya, bagaimana dampaknya terhadap dunia global yang ekonominya juga terdampak oleh perang dagang Amerika-Tiongkok selama ini? Pada 2020, besaran tarif yang sudah berlaku atau diumumkan bakal membuat pertumbuhan ekonomi global merosot 0,8 persen. Hal tersebut sempat diungkapkan oleh Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgiva. Kondisi ekonomi global terlanjur terdampak dengan perang dagang yang terjadi selama 2 tahun belakangan ini.
Tentunya, masyarakat dunia menyambut baik fase I kesepakatan perdagangan antara Amerika dan Tiongkok. Dengan catatan bahwa dampak perang dagang yang membutuhkan waktu untuk dipulihkan. Baik kondisi internal Tiongkok dan Amerika dan secara global. Kita berharap pada perjanjian perdaganagn fase berikutnya segera mewujudkan percepatan perbaikan ekonomi global.
January
Presiden Repubik Indonesia mengundang dunia untuk menghadirkan teknologi, inovasi serta kebijaksanaan terbaik di Ibu Kota Negara Indonesia baru yang rencananya akan dibangun di daerah Kalimantan Timur Undangan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato forum Abu Dhabi Sustainainability Week (ADSW) 2020, di Abu Dhabi National Exhibition Centre, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Senin (13/1). Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga memaparkan ibu kota negara Indonesia yang baru nantinya akan menjadi pameran teknologi dan cara hidup paling maju. Menjadi karya terbaik dalam efisiensi energi dalam inovasi dan kreativitas ramah lingkungan untuk kebahagiaan penghuninya
Sebelumnya tawaran ikut serta dalam pembangunan ibu kota negara baru sudah disampaikan Presiden Joko Widodo kepada beberapa negara sahabat. Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan sudah tiga negara yang menyatakan ketertarikannya, yakni Jepang, Korea Selatan dan Uni Emirat Arab. Jepang, lewat SoftBank mengaku tertarik dengan konsep ibu kota baru dan berniat menyuntikkan modal. Abu Dhabi juga ingin terlibat dalam pembangunan ibu kota baru. Presiden Joko Widodo telah meminta Putra Mahkota Mohamed Bin Zayed untuk menjadi dewan pengarah dalam pembangunan ibu kota baru. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengaku akan belajar dari para perintis perencana kota, termasuk tuan rumah Abu Dhabi Sustainainability Week (ADSW) 2020, yaitu Kota Masdar di Abu Dhabi, serta lainnya.
Ibu kota negara baru memang memberi peluang investasi bagi banyak pihak. Pembangunannya diperkirakan membutuhkan dana sekitar 446 triliun rupiah. Sedangkan yang dapat dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hanya 20%. Menurut skema yang ada, pendanaan proyek ibu kota baru akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta kerja sama pemanfaatan dengan swasta. Dengan demikian terbuka kesempatan bagi swasta internasional yang memiliki pengalaman dan kapasitas dari sisi pembiayaan maupun keahlian untuk berpartisipasi.
Pemerintah menargetkan pembangunan ibu kota negara baru sudah harus dimulai paling lambat pada kwartal ke empat tahun ini. Diawali dengan pembangunan infrastruktur dasar. Yang juga akan mulai dibangun pada tahun ini adalah fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Ibu Kota Negara baru memang diharapkan tidak Indonesia sentris, tetapi bisa mewujudkan konsep Indonesia untuk dunia. Semoga dengan keterlibatan investor internasional dalam proyek pembangunan ini, pemindahan ibu kota bisa sesuai dengan rencana, yaitu paling lambat pada tahun 2024 sudah terlaksana. Sehingga harapan Ibu kota negara baru di Kalimantan Timur menjadi contoh bagi dunia untuk kota berkelanjutan dapat terwujud.