VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengingatkan peserta pemilu agar tidak berkampanye selama masa tenang, termasuk di platform media sosial (medsos). Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (11/2), menyampaikan Bawaslu mengerahkan patroli siber untuk aktif memantau akun yang didaftarkan oleh peserta pemilu dan akun-akun pribadi mereka. Dia menjelaskan patroli siber itu bertujuan untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye dalam media sosial yang terdaftar.

“Selain itu, untuk memastikan akun media sosial yang milik akun personal itu tidak memenuhi unsur yang seharusnya tidak dilakukan, misalnya menghasut, memfitnah, mengadu domba, karena ada Undang-Undang ITE yang berlaku dan menjadi kewenangan dari Bawaslu untuk melakukan penanganan pelanggaran hukum lainnya,” kata Lolly.

KPU RI menetapkan masa tenang pada 11–13 Februari 2024. Dalam periode itu, seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kampanye secara langsung ataupun melalui media sosial dilarang.

“Jadi untuk seluruh akun media sosial yang terdaftar di KPU tentu sudah bisa dipastikan harus turun. Kalau masih ada maka dia nanti masuk ke dalam penanganan pelanggaran. Selanjutnya, untuk medsos yang akunnya personal maka menjadi kewajiban Bawaslu untuk mencermati,” kata Lolly.

Dia menyampaikan dalam proses mengawasi aktivitas peserta pemilu di media sosial, Bawaslu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam kesempatan yang sama, Lolly mengingatkan peserta pemilu untuk tidak memberikan sejumlah uang atau barang kepada masyarakat selama masa tenang dan nanti saat pemungutan suara. Kegiatan bagi-bagi uang atau barang untuk kepentingan kampanye — yang dikenal juga dengan money politic — merupakan bagian dari pelanggaran pemilu.

“Kita sama-sama tahu Pasal 523 ayat 2 (UU Pemilu) pada masa tenang, kalau itu dilakukan maka sanksinya pidana pemilu, sanksinya empat tahun pidana penjara ditambah Rp48 juta kalau tidak salah dendanya,” kata dia.

Terkait itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menambahkan pemberian uang dalam bentuk apapun, termasuk uang digital juga dilarang. Dia menegaskan Bawaslu bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi kemungkinan-kemungkinan tersebut.

ANtara

VOInews.id- aksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengingatkan jajarannya turut berperan aktif dalam menyukseskan Pemilihan umum (Pemilu) 2024 berjalan aman dan damai, mengedepankan netralitas, serta menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani. "ASN Kejaksaan juga harus menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani masing-masing karena tidak ada arahan apapun dan bebas menentukan pilihan," kata Burhanuddin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Selain itu, Burhanuddin juga mengimbau agar jajaran Kejaksaan sampai ke tingkat paling bawah memanfaatkan Posko Pemilu untuk membuat laporan yang cepat, tepat dan akurat dengan data faktual yang ada di masing-masing daerah pemilihan. Laporan tersebut, kata dia, untuk memudahkan pimpinan Kejaksaan dalam mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif bila ada permasalahan di lapangan. Mendekati hari pemilihan tanggal 14 Februari, Burhanuddin mengingatkan jajaran dan juga masyarakat untuk memilih dengan menggunakan hati nurani dan dengan berbagai pertimbangan.

Orang nomor satu di Kejaksaan RI tersebut berpesan agar masyarakat tidak menyia-nyiakan hak pilihnya hanya lima tahun sekali. Karena, sekecil apapun suaranya, akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. "Kita berharap dengan berbagai kesiapan aparatur negara termasuk Kejaksaan dapat menjadikan pemilu ini berjalan jujur, adil dan yang paling terpenting adalah damai," kata Burhanuddin. Burhanuddin optimistis dengan kematangan masyarakat Indonesia saat ini, sudah pasti pelaksanaan pemilu akan berjalan aman dan damai. Hal ini, kata dia, terbukti dengan minimnya pelanggaran pemilu selama dalam proses kampanye dan debat pasangan calon. Kondisi ini, lanjut dia, harus terus dijaga sampai mengantarkan Indonesia mendapatkan pemimpin baru. “Sikap Netral yang saya sampaikan di setiap kesempatan tidak lain untuk menjaga marwah Institusi Kejaksaan yang independen sebagai penegak hukum dan responsif dalam menghadapi segala persoalan terkait dengan proses Pemilu yang sedang berjalan,” ujar Buhanuddin.

Tidak hanya itu, Burhanuddin juga mengingatkan jajaran Kejaksaan bijak dalam menggunakan sosial media dengan mengendalikan diri untuk tidak like, komentar, merepost apalagi membuat status terkait dengan pemilu atas salah satu pasangan calon. Dia menekankan agar jangan sampai karena berbeda pilihan membuat saling bermusuhan, sentimen apalagi sampai beradu fisik. Setiap pihak harus menyakini bahwa siapapun yang akan terpilih adalah yang terbaik untuk negara. Adapun pimpinan Kejaksaan telah menyiapkan prosedur dan langkah-langkah antisipasi penanganan Pemilu 2024, bahkan konsultasi yang disediakan langsung dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) setiap saat dan setiap hari, sebagaimana bersamaan dengan pelaksanaan ekspose Restorative Justice Begitu juga dengan jajaran Intelijen Kejaksaan bertugas mengantisipasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam proses pemilu di seluruh Indonesia.

Burhanuddin menekankan kepada jajaran Jamintel agar laporan-laporan dari masyarakat segera ditindaklanjuti dengan melakukan deteksi dini kerawanan pelaksanaan Pemilu, memetakan potensi dan gejala yang dapat mengganggu proses demokratisasi. Hal yang terpenting, lanjut dia, adalah laporan Real Time harus diterima segera, baik mengenai proses maupun hasil dari pelaksanaan pemilu di seluruh Indonesia. Serta melakukan pemantauan yang efektif dan gerakkan semua elemen Adhyaksa untuk memberikan informasi se-akurat mungkin. “Saya akan memantau semua proses yang saudara kerjakan semua dalam setiap tahapan. Niscaya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum akan semakin bertambah,” kata Burhanuddin.

Antara