February
PPLN Den Haag Mengadakan Pemungutan Suara TPSLN, 10 Februari 2024
Written by ranov
VOInews, Jakarta: Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag 2024 telah menyelenggarakan proses pemungutan suara pada pada Sabtu (10/2) di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) yang berlokasi di De Broodfabriek, Rijswijk, Belanda.
“Pemungutan suara pada TPSLN merupakan salah satu dari metode pemungutan suara yang diadakan oleh PPLN Den Haag selain metode Pos yang telah berlangsung sejak 10 Januari 2024,” kata PPLN Den Haag dalam keterangan yang diterima di Jakarta Minggu (11/2).
Proses pemungutan suara di Belanda mengakomodasi sejumlah 13.162 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN), dengan rincian 11.849 Pemilih melalui TPS dan 1.313 pemilih melalui Pos.
Selain DPTLN, PPLN Den Haag juga melayani sekitar 1.671 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN), dan Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN). Untuk mengantisipasi tingginya animo masyarakat, PPLN menyediakan 7 TPSLN yang seluruhnya terkonsentrasi di satu tempat di gedung De Broodfabriek, Rijswijk, serta 2 TPSLN melalui Pos.
Selain itu, PPLN berkolaborasi dengan KBRI Den Haag juga mengadakan bazaar dan panggung hiburan bagi masyarakat, baik pemilih maupun para pengantar atau keluarganya. Proses pemungutan suara dilaksanakan dengan dukungan keterlibatan 55 (lima puluh lima) anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), dan 14 (empat belas) anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.
Rangkaian Pemilu Indonesia 2024 di Belanda akan dilanjutkan dengan perhitungan suara untuk TPSLN yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, dan pada tanggal 17 Februari 2024 untuk penghitungan suara melalui pos sekaligus rekapitulasi suara yang keduanya bertempat di KBRI Den Haag.
February
VOInews, Jakarta: Warga Negara Indonesia di Melbourne, Australia telah melakukan Pemilihan Umum (Pemilu 2024) pada Sabtu (10/2) di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Melbourne. Pada Pemilu Melbourne, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) juga akan melayani Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). DPTb merupakan pemilih pindahan yang awalnya telah terdaftar di TPS di Indonesia atau negara lain sedangkan DPK adalah pemilih yang tidak terdaftar di TPS manapun. PPLN Melbourne mencatat sebanyak 1273 orang per tanggal 8 Februari 2023 yang masuk dalam DPTb.
Terkait hal tersebut, Ketua PPLN Melbourne Isvet Novera dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Sabtu (10/2) menyampaikan, pihaknya telah mengantisipasi banyaknya pemilih DPTb dan DPK dalam Pemilu tahun 2024 dengan menugaskan Petugas Ketertiban.
“Kami telah mengantisipasi membludaknya pemilih dari DPTb dan DPK dalam Pemilu tahun 2024 ini dengan menugaskan Petugas Ketertiban yang mengatur antrian pemilih yang akan menganti di luar premis KJRI, hal ini berdasarkan pelajaran dari Pemilu tahun 2019,” kata Isvet Novera.
Dikutip dari laman pplnmelbourne2024.id, pemilih aktif yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Luar Negeri Melbourne 2024 (wilayah kerja Victoria dan Tasmania) berjumlah 12.357 orang, yang terdiri dari 7.096 orang pemilih perempuan dan 5.261 orang pemilih laki-laki. Dari jumlah pemilih aktif tersebut, 1.576 orang menggunakan hak pilihnya melalui POS sedangkan 10.781 orang akan menggunakan hak pilihnya dengan melakukan pemungutan suara langsung di TPS yang tersedia di KJRI Melbourne.
Sementara itu, dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Melbourne menggunakan sistem informasi baru SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu), yaitu aplikasi yang baru diproduksi oleh KPU untuk merekam dan melaporkan hasil pemungutan suara tahun 2024. Aplikasi ini membantu PPLN dan KPPSLN untuk melaporkan hasil penghitungan suara sehingga KPU bisa mendapatkan hasil pemungutan suara secara langsung dan real-time dari seluruh TPS yang tersedia di dunia.
February
PMI Fasilitasi Layanan Kesehatan Keliling untuk Pengungsi Gaza
Written by Ranov/Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Layanan kesehatan primer sangat dibutuhkan di tempat penampungan informal di Jalur Gaza. Untuk memastikan pengungsi Gaza mendapatkan layanan kesehatan, Palang Merah Indonesia (PMI) bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Medis di Gaza melakukan layanan kesehatan keliling maupun door to door dari tenda ke tenda. Hal ini untuk membantu warga pengungsi yang dalam kondisi sakit untuk mendapatkan akses dan penanganan medis.
“Layanan kesehatan keliling ini merupakan upaya PMI dalam mendekatkan akses kesehatan bagi warga pengungsi yang sakit. Bagi warga yang sakit namun tidak memungkinkan beranjak ke fasilitas kesehatan darurat, mereka mendapatkan layanan door to door dari tenda ke tenda,” kata Arifin Muh Hadi, Kepala Markas Pusat PMI yang juga sebagai Ketua Tim Misi Kemanusiaan PMI untuk Gaza, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (11/2/2024).
Layanan Kesehatan keliling PMI tahap pertama ini ditargetkan untuk 1.000 pasien. Setelah target tercapai, PMI akan terus melanjutkan layanan kesehatan tersebut dan menyasar ke beberapa penampungan darurat lainnya.
"Pendekatan layanan kesehatan keliling ini sangat efektif mengingat jumlah rumah sakit yang beroperasi semakin berkurang, sementara itu kapasitas tampung pasien di rumah sakit yang ada juga sangat terbatas," kata Arifin.
Sementara itu Ridwan Sobri Carman selaku Kepala Penanggulangan Bencana PMI Pusat yang juga berada di El Arish, mengatakan PMI menurunkan tenaga dokter dan perawat dalam menjalankan layanan kesehatan keliling ini.
“Tim Medis mitra PMI di wilayah Gaza yang kami mobilisasi terdiri dari 2 tim, masing-masing tim didukung oleh 1 dokter dan 2 perawat. Kedua tim medis ini terus menyasar beberapa penampungan pengungsi di Rafah Gaza maupun Younis,” jelas Ridwan Sobri.
Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) melaporkan fungsi dan akses pelayanan kesehatan sangat terganggu akibat terbatasnya akses listrik dan air. Selain itu jumlah pusat layanan kesehatan UNRWA juga berkurang dari 22 pusat layanan hingga hanya 4 pusat layanan saat ini.
Hal ini menimbulkan bencana kesehatan yang luar biasa. Suhu dingin di wilayah Gaza dan sekitarnya serta tingginya peningkatan angka kematian dan cedera akibat pemboman dan kekerasan sangat mengkawatirkan kondisi pasien.
"Penanganan operasi medis terpaksa harus dilakukan tanpa fasilitas yang memadai serta tidak tersedianya cairan anestesi," tulis PMI dalam keterangannya.
Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menekankan perlunya peningkatan cakupan imunisasi rutin serta penyediaan obat penyakit tidak menular, psikotropika, dan anestesi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit.
February
Dubes RI Berharap Pemungutan Suara di Malaysia Lancar dan Tertib
Written by Ranov/Andy Romdoni