September
VOInews, Jakarta: Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh berhasil mengamankan 2 warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja. Keduanya, yakni laki-laki berinisial LHF dan perempuan berinisial NS, sebelumnya viral di internet karena terekam dalam keadaan terborgol. Mereka melaporkan diri ke KBRI Phnom Penh pada Jumat pekan lalu (22/9/2023).
September
VOInews.id-Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah hadir untuk melindungi pelaku bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari persaingan dengan produk-produk impor yang dijual di platform social commerce.
"Sebanyak 95 persen Indonesia itu kan pengusahanya UMKM, oleh karena itu pemerintah harus hadir dan berpihak jangan sampai kita tidak membela," kata menteri yang akrab disapa Zulhas itu saat mengunjungi Pasar Tanah Abang, Jakarta, Kamis. Saat meninjau kawasan Blok A Pasar Tanah Abang, dia menyambangi sejumlah toko dan menerima keluhan dari para pedagang yang mengaku mengalami penurunan omset dan sepi pembeli imbas persaingan dengan produk impor dari platform social commerce dengan harga jauh lebih murah.
Zulhas menyinggung persaingan tidak adil dimana produk impor dengan mudah bisa masuk ke pasar Indonesia tanpa memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), jaminan keamanan, hingga sertifikasi halal sementara produk dalam negeri diwajibkan memenuhi persyaratan tersebut.
"Itu namanya enggak fair kita kan bukan dagang bebas sebebasnya tapi yang fair, yang adil, oleh karena itu pemerintah hadir dan kita tata," kata Zulhas. Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur kegiatan jual beli di platform social commerce. Setelah diberlakukannya Permendag Nomor 31 Tahun 2023, kata Zulhas, pihaknya akan menyampaikan pemberitahuan kepada platform social commerce terkait aturan tersebut yang harus ditaati.
Pemerintah akan memberikan sanksi berupa surat peringatan hingga pemblokiran oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) jika masih terdapat platform social commerce yang melanggar aturan. "Jadi sudah ada aturan baru yang harus diikuti semua pihak, tentu kalau melanggar ada peringatan satu, peringatan kedua, dan pada saatnya nanti Kominfo tentu bisa memblokir," ujar Zulhas. Permendag Nomor 31 Tahun 2023 mengatur bahwa platform sosial commerce hanya akan memfasilitasi promosi barang atau jasa dan dilarang menyediakan transaksi pembayaran.
Selain itu, peraturan itu juga menetapkan harga minimum sebesar 100 dolar AS per unit untuk barang jadi asal luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang (merchant) ke Indonesia melalui platform e-commerce lintas negara.
Antara
September
BI: Festival Kuliner Ikan Tuna berdampak positif bagi UMKM Gorontalo
Written by Akbar
VOInews.id- Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Gorontalo Dian Nugraha mengatakan Festival Kuliner Ikan Tuna berdampak positif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan nelayan Gorontalo. "Kami dari Bank Indonesia tentu mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan ini," kata Dian usai menghadiri pembukaan festival yang digelar di objek wisata Tamendao, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
Kegiatan itu diharapkan menjadi sarana pengembangan dan promosi bagi 100 UMKM binaan Bank Indonesia dan nelayan yang hadir pada festival tersebut. UMKM yang berpartisipasi, yaitu olahan pangan, yang sebagian di antaranya adalah produk olahan ikan tuna yang dibuat menjadi sambal, abon dan lainnya. Selanjutnya, UMKM yang membuka lapak, yaitu fesyen dan ekonomi kreatif. "Harapannya ini menjadi ikon baru dari aspek wisata kuliner di Kota Gorontalo khususnya," kata dia.
September
VOInews, Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendorong agar Arab Saudi dapat menambah kuota haji bagi jamaah asal Indonesia. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi di sela perayaan Hari Nasional Arab Saudi ke-93 di Jakarta, Senin (25/9/2023).
“Salah satu harapannya yang paling pokok itu adalah penambahan kuota haji bagi Indonesia," katanya.
Ia menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 yang terjadi selama lebih kurang 2 tahun telah membuat antrean haji jamaah asal Indonesia menjadi panjang. “Selama 2 tahun itu antrean makin panjang. Saya kira itu selama ini pembicaraan yang terjadi antara Bapak Wakil Presiden dengan Bapak Dubes Arab Saudi,” tambahnya.
Sementara itu, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah al Amodi mengatakan Kerajaan Arab Saudi melakukan koordinasi erat dengan Pemerintah Indonesia terkait pelayanan ibadah haji melalui program Insiatif Rute Mekkah. Program ini, menurutnya, memungkinkan jamaah menyelesaikan prosedur masuk ke Arab Saudi di bandara negara asal.
“Kedua belah pihak ingin memperkuat koordinasi ini dan meningkatkan efisiensinya di berbagai isu,” katanya.
Inisiatif Rute Mekkah adalah program Kerajaan Arab Saudi yang mempermudah jamaah calon haji dari beberapa negara, termasuk Indonesia, untuk melakukan ibadah haji.