27
September

 

VOInews.id- PT PLN (Persero) menandatangani dokumen kemitraan pembiayaan dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia atau Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI guna mendukung transisi energi di Indonesia. Penandatanganan itu dilakukan ketiga institusi tersebut di sela acara 2023 AIIB Annual Meeting di Sharm El-Sheikh, Mesir, Selasa (26/9/2023) untuk bekerja sama membahas rencana mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan kolaborasi dan kemitraan menjadi kunci penting untuk mempercepat transisi energi di Indonesia. Oleh karena itu, PLN akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak demi mewujudkan peralihan energi dari berbasis fosil ke energi baru terbarukan dan berkelanjutan.

 

"Dukungan pembiayaan tentu sangat penting untuk mendukung percepatan transisi energi di Indonesia. Kemitraan ini tentu dapat mewujudkan komitmen PLN dalam upaya meningkatkan porsi energi terbarukan ke bauran energi di Indonesia," kata Darmawan lewat keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (26/9/2023) malam. Ia mengatakan selama 3,5 tahun terakhir ini, PLN telah bertransformasi dalam membangun kelistrikan lebih hijau yang berbasis pada energi baru terbarukan (EBT).

 

Hal tersebut dimulai dengan perusahaan merancang rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) lebih hijau dan membatalkan rencana 13,3 gigawatt (GW) PLTU berbasis batu bara. Selain itu, komitmen penuh PLN dalam transisi energi juga diwujudkan dengan perencanaan RUPTL kelistrikan nasional dengan penambahan 51,6 persen pembangkit dari EBT. PLN juga terus berinovasi dalam mengakselerasi pengembangan EBT di Tanah Air sampai dengan 75 persen atau sebesar 60 GW di 2040 dari total kapasitas kelistrikan keseluruhan.

 

"Upaya ini sejalan dengan target net zero emission di 2060. PLN sekarang tidak hanya berfokus menyediakan energi listrik tetapi juga fokus pada lingkungan," ujar Darmawan. Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pembukaan pertemuan tahunan AIIB itu menjelaskan dalam merencanakan pembangunan yang menyeluruh memerlukan pasokan energi. Dalam menjawab kebutuhan atas energi bersih diperlukan dukungan dan kerja sama dalam menyediakan pendanaan yang tepat.

 

"Hal ini merupakan kondisi yang diperlukan bagi partisipasi sektor swasta dalam pendanaan agenda iklim. Ini adalah langkah yang kami nantikan untuk dibagikan kepada anda dan juga kepada AIIB untuk menemukan solusinya. Sebagai lembaga keuangan yang dioperasikan dengan lebih bersih, ramah lingkungan, dan ramping," ucap Sri dalam sambutannya. Sedangkan, Presiden AIIB Jin Liqun menuturkan kemitraan tersebut untuk memfasilitasi transisi Indonesia demi pembangunan berkelanjutan dan mengatasi tantangan perubahan iklim.

 

Ia mengharapkan melalui kemitraan itu dapat mendorong Indonesia menjadi negara terdepan dalam memimpin transisi energi dari berbasis fosil ke energi baru terbarukan di kawasan. "Ini adalah dekade yang penting untuk aksi perubahan iklim. Melalui kerja sama dengan para pemain energi utama di Indonesia, AIIB berencana untuk membuka dan memobilisasi modal tambahan untuk meningkatkan akses energi ramah lingkungan ke negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara ini," katanya.

 

Ia juga mengungkapkan AIIB berencana memberikan pendanaan jangka panjang untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mengoperasionalkan transisi menuju energi dengan rendah karbon. Pembiayaan itu dinilai akan melengkapi upaya nasional dan multilateral yang sudah ada seperti kemitraan dengan just energy transition partnership (JETP) sekaligus mendorong pendekatan transisi energi yang komprehensif dan terintegrasi di Indonesia. Selanjutnya usai penandatangan kemitraan, AIIB, PLN dan SMI akan menjajaki peluang untuk persiapan proyek, berbagi pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan bantuan teknis di bidang transisi energi.

 

"Dengan saling memanfaatkan keahlian teknis dan sumber daya keuangan, ketiga lembaga tersebut berkomitmen untuk mempercepat penerapan teknologi energi ramah lingkungan dan berkontribusi terhadap masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi Indonesia dan dunia," kata Jin Liqun.

 

Antara

26
September

 

 

 

VOInews, Jakarta: Pemerintah Indonesia melalui KJRI Hong Kong turut mendorong sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kepada masyarakat Indonesia di Hong Kong, terutama para pekerja migran Indonesia (PMI). Menurut Acting Konsul Jenderal RI Hong Kong, Slamet Noegroho, KJRI berharap agar para PMI yang berada di Hong Kong dapat saling bahu membahu menyebarluaskan informasi mengenai pelaksanaan Pemilu 2024 di Hong Kong dan Macau. 

 

“Para PMI bisa menyampaikan ke teman-temannya yang mungkin jauh dari tempat tinggal kita, bahkan kita tidak pernah mengenal sama sekali. Itu merupakan tanggung jawab kita semua,” katanya dalam Sarasehan Gerakan Cerdas Memilih yang diselengarakan RRI Voice of Indonesia di Hong Kong, Minggu (24/9/2023).

 

Menurut Slamet Noegroho, PMI di Hong Kong dan Macau banyak yang berpartisipasi dalam organisasi PMI sehingga memudahkan upaya sosialisasi Pemilu. Namun demikian menurutnya, ada pula PMI yang tidak bergabung dalam organisasi sehingga membutuhkan dukungan sesama PMI untuk mensosialisasikan tahapan-tahapan Pemilu kepada mereka.

 

“Kami melakukan pelayanan kekonsuleran namun kita juga menitipkan pesan-pesan tentang Pemilu ini kepada mereka sehingga mereka yang tidak berorganisasi pun mereka tahu bahwa akan ada Pemilu tahun 2024,” katanya.

 

Sementara itu, Ketua Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Hong Kong dan Macau, Agustinus Guntoro mengatakan, ada 3 sistem pemilihan di luar negeri yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, yaitu dengan mencoblos langsung surat suara di dalam bilik suara, mengirimkan surat suara menggunakan pos dan dengan menggunakan kotak keliling. Namun menurutnya, untuk di Hong Kong, proses pengumpulan surat suara hanya akan dilakukan dalam 2 cara.

 

“Kotak keliling ini tidak applicable di Hong Kong. Kita hanya langsung dan pos,” katanya.

 

Lebih lanjut, ia menambahkan, PPLN Hong Kong dan Macau masih terus melakukan sosialisasi tahapan Pemilu kepada para WNI yang ada disana hingga Nopember mendatang. Sosialisasi ini termasuk juga akan diselenggarakan kepada seluruh organisasi PMI yang ada Hong Kong dan Macau.

 

“Menjelaskan secara detail bahkan pakai simulasi yang pos bagaimana lalu nyoblos nya bagaimana. Itu akan disosialisasikan ke semua organisasi,” katanya.

 

Lebih lanjut ia menyebut, upaya sosialisasi juga dilakukan menggunakan seluruh kanal informasi yang tersedia, termasuk menggunakan media sosial dan iklan di surat kabar. Bahkan menurutnya, PPLN Hong Kong dan Macau juga membuat souvenir untuk lebih menyemarakkan pesta demokrasi Indonesia tahun 2024 mendatang.

26
September

Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam dalam sambutannya di acara Sarasehan Gerakan Cerdas Memilih yang diselenggarakan oleh RRI Voice of Indonesia, di Hong Kong, Minggu (24/9/2023).

 

VOInews, Jakarta: Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, baik eksekutif maupun legislative, Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam menghimbau WNI di Hongkong untuk melihat sepak terjang dan gagasan seluruh calon-calon peserta Pemilu 2024.

 

"Mulai sekarang saudara-saudara semuanya searching, siapa calon presiden yang sesuai dengan hati nuraninya. Track record-nya dicari, kemudian perwakilan-perwakilan kita itu searching semuanya," kata Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam dalam sambutannya di acara Sarasehan Gerakan Cerdas Memilih yang diselenggarakan oleh RRI Voice of Indonesia, di Hong Kong, Minggu (24/9/2023).

 

Mistam berpesan, pemilih Indonesia di Hongkong jangan sampai salah memilih pemimpin penerus bangsa karena, masa depan Indonesia ditentukan oleh pilihan Warga Negara Indonesia dimanapun ia berada.

 

"Saudara-saudara yang ada Indonesia sudah men-declare bahwa kita ini tidak hanya sebatas memberikan kasih sayang kepada kelurga. Tetapi juga memberikan kasih suara kepada orang yang ada di hati kita, siapa orang-orang yang ada di hati," ucap Mistam.

 

Kemudian, Mistam berharap, kegiatan GCM RRI di Hongkong dapat menjernihkan pengetahuan WNI tentang Pemilu 2024. Terlebih, RRI selalu menghadirkan narasumber yang kredible sesuai dengan bidangnya.

 

"Sehingga nanti disaat memilih itu sesuai dengan hati nurani kita. RRI sekali lagi hadir memberikan informasi akurat dan objektif," tutupnya.

26
September

 

 

VOInews, Jakarta: Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Hong Kong dan Macau, Agustinus Guntoro, mengatakan PPLN Hong Kong dan Macau berharap agar para majikan yang mempekerjakan pekerja migran Indonesia (PMI) dapat memberikan izin kepada para PMI untuk menggunakan hak suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Selain itu menurutnya, PPLN juga telah berkomunikasi dengan para agen penyalur PMI untuk turut serta mensosilisasikan kepada para majikan mengenai pentingnya Pemilu 2024 bagi para PMI.

 

"Kita sudah membuat surat dalam Bahasa Inggris dan Chinese yang ditujukan kepada para majikan. Kami sudah mengumpulkan agen-agen PMI,” katanya dalam Sarasehan Gerakan Cerdas Memilih yang diselenggarakan RRI Voice of Indonesia di Hong Kong, Minggu (24/9/2023).

 

Ia menjelaskan para PMI di Hong Kong dan Macau dapat menggunakan hak pilih pada Pemilu mendatang dengan mencoblos langsung dan melalui pos.

 

Hingga April 2023, Daftar Pemilih Tetap yang terdaftar di PPLN Hong Kong dan Macau mencapai 164.691. Menurut Agustinus Guntoro, jumlah itu masih terus bertambah dengan datangnya PMI baru dari Indonesia, termasuk kedatangan wisatawan asal Indonesia ke Hong Kong dan Macau.

 

“Semua WNI yang baru datang, kalau mereka membawa surat pindah nyoblos dari Indonesia sebetulnya mudah untuk diproses menjadi DPT disini. Tapi kalau tidak membawa surat pindah, tetap bisa didaftarkan sebagai pemilih,” tutupnya.