October
Kementerian PUPR tingkatkan infrastruktur jalan dukung KSPN Danau Toba
Written by Akbar
VOInews.id- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) meningkatkan infrastruktur konektivitas jalan non-tol dalam rangka meningkatkan akses konektivitas ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN Danau Toba, Sumatera Utara. "Beberapa yang sudah ditingkatkan oleh Kementerian PUPR untuk akses ini, pertama ada jalan lingkar Parapat yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas agar moda transportasi wisata dan logistik dapat terpisah atau tidak tercampur," ujar Subkoordinator Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I BPIW Fransisco Manalu di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara.
Fransisco menambahkan, Kementerian PUPR juga membangun jalan Balige Bypass yang dapat menjadi jalan bypass bagi angkutan logistik. Jalan bypass sepanjang 9,8 km ini merupakan jalur alternatif bagi wisatawan dari dan/atau menuju Silangit - Parapat supaya tidak perlu masuk dalam Kota Balige, sehingga lalu lintas bisa lebih lancar, kondisi jalan dalam kota lebih awet tidak dilintasi kendaraan besar, sekaligus dapat menekan angka kecelakaan.
Di samping itu jalan bypass ini mendukung konektivitas ke beberapa Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba. "Kita juga sudah membangun jalan Aek Natolu Ajibata untuk mengurai lalu lintas di jalan Parapat dan jalur alternatif, mendukung daerah otoritatifnya Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) yakni Kaldera Toba," kata Fransisco. Kementerian PUPR juga meningkatkan kemantapan akses jalan dari bandara sampai dengan kawasan-kawasan wisata utama di sekitar Danau Toba dalam rangka membuat nyaman dan aman wisatawan.
Sebagai informasi, dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meningkatkan kualitas jalan dan akses menuju Danau Toba. Ketersediaan infrastruktur jalan dengan kondisi mantap akan memudahkan wisatawan mencapai lokasi-lokasi wisata di sekitar Danau Toba.
Antara
October
Menghadapi Elnino, Pangdam Iskandar Muda Prakarsai I'M Jagong
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM) Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P., M.I.P., melaksanakan acara Panen Jagung Perdana Secara Serentak pada Program I’M Jagong tahun 2023, di Gampong Ulee Geudong, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara, Sabtu (23/09/23).
Di tengah-tengah situasi Elnino, Program Ketahanan Pangan I’M Jagong yang diprakarsai Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P., M.I.P., sukses melaksanakan panen perdana di tiga wilayah Provinsi Aceh, yaitu wilayah Aceh Utara, Aceh Barat dan Aceh Besar.
Di wilayah Aceh Utara dipusatkan di Gampong Ulee Geudong, yang dipimpin langsung oleh Pangdam Iskandar Muda, sedangkan di wilayah Barat oleh Kasdam Iskandar Muda Brigjen TNI Hadi Basuki, S. Sos, M.M., M.Tr. (Han) dan di wilayah Aceh Besar dipimpin oleh Irdam IM Brigjen TNI Ayi Supriatna, S.I.P., M.M.
"Program I’M Jagong ini merupakan tindak lanjut dari Program Ketahanan Pangan yang merupakan program prioritas pembinaan teritorial TNI, dan dilaksanakan secara menyeluruh di wilayah Kodam Iskandar Muda," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Lebih lanjut, Pangdam IM menyampaikan bahwa jagung merupakan salah satu tanaman pangan strategis yang memiliki peran penting dalam ketahanan pangan dan keberhasilan ekonomi wilayah Provinsi Aceh. Pangdam IM juga menuturkan bahwa pertanian merupakan salah satu sektor penting guna menopang perekonomian nasional.
"Dengan demikian jajaran TNI khususnya Kodam Iskandar Muda sebagai salah satu Komponen Bangsa juga memiliki tugas dalam membantu Pemerintah, termasuk dalam upaya memperkuat Ketahanan Pangan Nasional," katanya.
Pangdam IM menambahkan bahwa program I’M Jagong ini juga dalam rangka mendukung program Pemerintah yang berupaya mewujudkan Swasembada Pangan di Republik Indonesia.
“Saya berharap agar kegiatan Panen Jagung Perdana Secara Serentak ini, betul-betul dapat menyentuh perbaikan kehidupan masyarakat guna mewujudkan perekonomian yang lebih kuat sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik lagi," katanya.
Dalam kesempatan itu, Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P, M.I.P. menyerahkan bibit dan pupuk secara simbolis kepada perwakilan kelompok Tani. Pangdam IM pun bersama-sama dengan masyarakat dan kelompok tani, memanen jagung secara manual, dan menggunkan mesin panen jagung yang berupa Combined Tractor Harvester yang berfungsi memotong, memisahkan Jagung dari kulit dan sekaligus memipil jagung.
Program I’M Jagong ini sudah berjalan lebih kurang empat bulan, yang dimulai masa tanam perdana pada tanggal 23 Mei 2023. Panen Jagung serentak ini dilaksanakan di tiga Daerah yang tersebar di wilayah Provinsi Aceh yaitu Korem 011/LW, di Ds. Ulee Geudong, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara, Korem 012/TU, di Ds. Meunasah Gantong, Kec. Kaway XVI, Kab. Aceh Barat dan Wilayah Kodim 0101/BS, di Ds. Bueng Simek, Kec. Kuta Cot Gle, Kab. Aceh Besar.
Untuk luas Panen I’M Jagong yang dilaksanakan Panen serentak saat ini seluas 64 hektar dari 3000 Ha yang sedang berjalan, dibagi di tiga Wilayah yaitu, Wilayah Timu Korem 011/LW seluas 1000 Ha, Wilayah Barat Korem 012/TU, seluas 1000 Ha dan Wilayah Tengah Kodim 0101/BS seluas 1000 Ha.
Program Ketahanan Pangan I’M Jagong ini dilaksanakan secara berkelanjutan penanaman nya di seluruh Wilayah Kodam IM, dengan harapan tercipta hilirisasi industri.
Hadir Dalam Acara tersebut, Ibu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah Iskandar Muda Ny. Iin Novi Helmy Prasetya beserta pengurus Persit Kartika Chandra Kirana PD Iskandar Muda, Kapoksahli Pangdam IM, Danrem 011/LW, Para PJU Kodam IM, serta para Forkopimda Aceh dan Forkopimda Aceh Utara dan Lhoksumawe.
October
VOInews.id, Jakarta: Tahun 2023 merupakan 20 tahun pascapenemuan kerangka Homo floresiensis di Pulau Flores, tepatnya Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Penemuan manusia purba ini sempat menghebohkan dunia penelitian karena keunikan karakteristik dan asal-usulnya yang masih belum terjawab. Hingga kini, para peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) masih meneliti struktur DNA kerangka tersebut.
October
RI ingin pastikan Dewan HAM PBB tak hanya sibuk bahas isu geopolitik
Written by Akbar
VOInews.id- Indonesia ingin memastikan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak hanya sibuk membahas isu-isu geopolitik jika Indonesia kembali terpilih menjadi anggota dewan tersebut untuk periode 2024-2026, kata Deputi Wakil Tetap RI di Jenewa, Achsanul Habib. “Apabila sudah membahas isu mengenai (perang) Ukraina kencang, tetapi membahas isu penghapusan kemiskinan agak lemah,” kata Habib dalam jumpa pers yang digelar secara virtual di Jenewa, Swiss.
Habib mengatakan bahwa jika Indonesia mendapatkan kursi keanggotaan Dewan HAM PBB, Indonesia akan mendorong agar pembahasan mengenai hak pembangunan, hak sipil, dan hak politik mendapat porsi yang seimbang. Selain isu soal xenophobia –ketidaksukaan atau ketakutan terhadap orang asing atau orang yang berbeda dari komunitasnya– dan intoleransi terhadap agama, Indonesia juga ingin memberi porsi yang cukup untuk pembahasan tentang kemajuan hak anak dan perempuan, dan meningkatkan kampanye pencegahan penyiksaan, kata Habib.
Wakil Tetap RI untuk PBB dan organisasi internasional di Jenewa, Febrian A. Ruddyard, menambahkan bahwa hak pembangunan menjadi isu yang sering terlupakan selama bertahun-tahun dalam pembahasan di Dewan HAM. Oleh karena itu, jika terpilih nanti Indonesia akan mengkampanyekan bahwa hak pembangunan adalah hak yang melekat dimiliki oleh semua negara sehingga penting untuk dibahas. Hak pembangunan menjadi isu yang konsisten diangkat Indonesia dalam beberapa forum internasional, termasuk dalam Sidang ke-78 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS) pada September lalu.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa semua negara memiliki hak yang sama untuk maju dan tumbuh. Namun, tata kelola global saat ini hanya menguntungkan segelintir negara saja. Tak hanya itu, Retno menyebut diskriminasi perdagangan terhadap negara-negara berkembang terus terjadi. Rantai pasok global dimonopoli oleh beberapa negara tertentu. Sementara itu, negara berkembang harus berjuang dengan utang luar negeri dan pembiayaan pembangunan. Selain isu hak pembangunan, Indonesia juga akan mencoba mendorong pembentukan sebuah mekanisme antara Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB dan Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) yang memungkinkan AICHR dapat memberi masukan atau pandangan kepada Komisioner Tinggi HAM di Jenewa terkait isu-isu potensial pelanggaran HAM di kawasan.
Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026 dengan tema Kemitraan Inklusif untuk Kemanusiaan. Indonesia telah lima kali menjadi anggota Dewan HAM PBB. Indonesia terakhir kali menjadi anggota pada periode 2020-2022, mewakili kawasan Asia Pasifik. Dewan HAM PBB terdiri atas 47 negara anggota PBB yang dipilih untuk masa jabatan tiga tahun. Afrika dan Asia Pasifik diwakili masing-masing 13 negara. Amerika Selatan dan Karibia diwakili delapan negara. Sementara Eropa Timur diwakili enam negara. Adapun wilayah lainnya diwakili tujuh negara. Pemilihan anggota Dewan HAM PBB akan digelar pada 10 Oktober di New York.
ANtara