August
Walk out dari KTT Melanesia, Indonesia dinilai tegas soal kedaulatan
Written by Akbar
VOInews.id- Pengamat dan dosen Hubungan Internasional pada Universitas Cenderawasih, Marinus Mesak Yaung, menilai aksi walk out delegasi Indonesia dari Konferensi Tingkat Tinggi para Pemimpin Grup Ujung Tombak Melanesia (KTT MSG) ke-22 2023 merupakan bentuk protes dalam isu Papua karena sudah menyangkut kedaulatan nasional. "Keputusan walk out delegasi Indonesia itu menunjukkan posisi tegas kebijakan luar negeri Indonesia soal isu kedaulatan," kata Marinus dalam rilis pers di Jakarta.
Dia juga aksi itu juga sebagai tekanan diplomatik terhadap forum KTT MSG dan Vanuatu sebagai tuan rumah, bahwa Indonesia adalah aktor aktor besar di kawasan Indo-Pasifik. "Indonesia bukan negara kecil. Forum MSG jangan dikte Indonesia soal kebijakan atas Papua," tegas Marinus.
Marinus mengingatkan Vanuatu, Benny Wenda, dan delegasi ULMWP agar sadar diri dan memiliki kalkulasi politik yang baik serta tidak menyamakan status politik Papua dengan Timor Timur (kini Timor Leste). "27 tahun Timor Timur dengan Indonesia di mata hukum internasional, Timor Timur tetap wilayah tak bertuan.
Bukan milik Indonesia," kata Marinus. Marinus menduga Vanuatu dan MSG berusaha mengulang cerita Timor Timur yang menggelar referendum penentuan nasib sendiri pada 1999 atas desakan Australia, Vanuatu, organisasi MSG, dan komunitas internasional, di Papua. "Terlalu naif dan keliru.
Papua di mata hukum internasional adalah sah wilayah kedaulatan Indonesia," tegas Marinus. Marinus menyebut upaya Vanuatu dan forum KTT MSG dalam mempertanyakan status politik Papua sebagai serangan langsung terhadap Piagam PBB dan hukum internasional.
antara
August
Indonesia Dorong Penguatan Toleransi Global melalui Jakarta Plurilateral Dialogue 2023
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Dalam beberapa tahun terakhir, perilaku diskriminasi dan intoleransi berbasis agama dan kepercayaan kerap terjadi di seluruh belahan dunia. Setiap negara perlu memberikan perhatian serius karena sikap tercela ini jika dibiarkan hanya akan menghambat kemajuan sebuah negara dan bahkan bisa berakhir pada perpecahan.
Oleh karena itu, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Quomas menyampaikan komitmen Indonesia untuk mengimplementasikan budaya toleransi, sekaligus mendorong setiap negara di dunia memandang United Nations Human Rights Council (UNHRC) Resolution 16/18 sebagai sebuah kebutuhan.
“Melalui spirit Resolusi 16/18 dalam mengatasi intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama, setiap warga negara secara bersama-sama mampu belajar dan memahami bahwa kebencian dan diskriminasi bukanlah bagian dari adab manusia. Dan ia dapat dikalahkan," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (24/8/2023).
Menteri Yaqut mengatakan Pemerintah Indonesia memandang perlunya kesepakatan untuk mengarusutamakan budaya toleransi guna menanggulangi ancaman diskriminasi dan kekerasan berbasis agama atau kepercayaan dalam sebuah forum internasional yang diberi tajuk Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) 2023 dan akan dilaksanakan di Jakarta pada 29-31 Agustus 2023 mendatang.
Senada dengan Menteri Agama, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani juga kembali mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan yang pada intinya mengecam intoleransi secara global. Termasuk juga mempromosikan penghilangan segala bentuk praktik intoleransi yang sepatutnya menjadi perhatian berbagai pihak.
“Moderasi beragama dan penanggulangan praktik intoleransi harus terus didorong, hal ini menjadi pesan utama yang akan disampaikan dalam JPD 2023. Pembahasan didesain inklusif, menampung berbagai pandangan dari organisasi keagamaan, masyarakat sipil, organisasi keagamaan, mitra pembangunan dan stakeholder lainnya, termasuk pandangan pemerintah," tutur Jaleswari.
Agenda JPD 2023 yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri. Menurut Dirjen Informasi Diplomasi Publik Kemenlu, Teuku Faizasyah.Agenda ini akan berkontribusi pada upaya global Indonesia dalam memerangi intoleransi beragama, kekerasan dan diskriminasi.
"JPD adalah forum strategis untuk menunjukkan komitmen Indonesia, diantaranya berbagai inisiatif nasional dalam moderasi beragama dan penguatan budaya toleransi untuk dapat menjadi lesson learned bagi negara-negara sahabat. Hal ini yang akan Indonesia perjuangkan lebih lanjut apabila terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB 2024-2026,” katanya.
Jakarta Plurilateral Dialogue 2023 sendiri meliputi 5 sesi dialog yang mengeksplorasi praktik terbaik dan pembelajaran dari berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia dalam memperkuat implementasi Resolusi 16/18 UNHCR. Wakil Presiden Dewan HAM PBB, Muhammadou MO Kah, serta para duta besar negara anggota dijadwalkan akan hadir dalam perhelatan ini untuk menemukan kemungkinan kolaborasi dan rekomendasi dalam memerangi intoleransi di masa mendatang.
Sebagai informasi, resolusi PBB ini merupakan resolusi untuk memerangi intoleransi, stereotip negatif dan stigmatisasi, serta diskriminasi, hasutan terhadap kekerasan, dan kekerasan terhadap orang berdasarkan agama atau kepercayaan.
August
VOInews, Jakarta: Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengadakan lokakarya pengelolaan potensi konflik Laut Tiongkok Selatan ke-32. Lokakarya yang telah diselenggarakan sejak 1990 ini kini digelar kembali setelah pandemi COVID-19. Menurut Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kemlu RI Yayan Ganda Hayat Mulyana, lokakarya ini menghasilkan pencapaian positif.
August
Indonesia Gelar AIPF untuk Ciptakan Platform Indo-Pasifik yang Inklusif
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan ASEAN-Indo Pacific Forum (AIPF): Implementation of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Agenda ini merupakan agenda andalan dalam keketuaan ASEAN Indonesia 2023 dan akan dilaksanakan pada 5-6 September 2023 di, Jakarta.
“Digelar bersamaan dengan KTT ASEAN ke-43 dan KTT Asia Timur, seremoni pembukaan AIPF akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia dan para pemimpin negara-negara anggota ASEAN,” kata Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (24/8/2023).
Forum perdana ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dan kolaborasi yang inklusif antara negara-negara ASEAN dengan mitra di Kawasan Indo-Pasifik, sehingga menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan (epicentrum of growth). AIPF juga berfungsi sebagai platform bagi sektor publik, BUMN dan swasta dari negara anggota ASEAN dan mitra eksternal ASEAN untuk terlibat dalam diskusi yang konstruktif, menghasilkan proyek konkrit, dan meningkatkan kolaborasi di kawasan Indo-Pasifik.
“AIPF akan membahas tiga isu yang menjadi kepentingan bersama, yaitu infrastruktur hijau (green infrastructure) dan rantai pasok (supply chain) yang berketahanan, transformasi digital (digital transformation) dan ekonomi kreatif (creative economy), serta pembiayaan yang berkelanjutan dan inovatif (sustainable and innovative financing),” tulis Kemlu RI.
Sejumlah Kepala Negara/Pemerintahan akan menjadi pembicara kunci di acara ini. Beragam diskusi panel dan talkshow akan menghadirkan pimpinan industri dan eksekutif, serta para ahli. Selain itu, pameran proyek dan pertemuan business matching akan melengkapi rangkaian acara AIPF.
“Acara dua hari ini juga akan dihadiri para pemimpin dan perwakilan dari badan keuangan internasional, dan organisasi internacional,” kata Kemlu.
AIPF diselenggarakan sebagai implementasi konkrit dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang diadopsi negara-negara anggota ASEAN pada tahun 2019. AOIP adalah inisiatif yang bertujuan memperkuat arsitektur regional yang inklusif.
“AOIP juga dimaksudkan untuk mendorong kolaborasi ketimbang rivalitas, memperkuat kerja sama win-win dan menangkap peluang yang ada di kawasan Indo-Pasifik,” kata Kemlu.
AIPF diharapkan membuat kawasan Indo-Pasifik menjadi kawasan yang lebih terintegrasi erat dan saling terhubung, melalui kolaborasi yang inklusif. Sehingga pada gilirannya, dapat berkontribusi pada perdamaian, keamanan, stabilitas dan kemakmuran di kawasan.