30
August

 

VOInews, Jakarta: Observatorium Hong Kong mengatakan akan mengeluarkan sinyal peringatan No 1 pada Rabu (30/8/2023) malam ketika Topan Super Saola mendekat ke kota.

"Jalur dan intensitas badai masih belum pasti karena monsun timur laut yang diperkirakan akan melanda Tiongkok selatan dalam beberapa hari mendatang," katanya.

Menurut Observatorium, Topan tersebut, yang terletak 790 km (491 mil) timur-tenggara Hong Kong pada pukul 5 pagi hari Rabu, dapat melanda provinsi Guangdong atau bergerak ke arah barat melintasi pantainya.

“Topan Tropis Saola akan bergerak melintasi bagian timur laut Laut Cina Selatan hari ini dan besok, menuju pantai timur Guangdong,” katanya.

Pusat Prakiraan Cuaca Hong Kong itu mengatakan, Saola, yang namanya diambil dari nama mamalia bertanduk langka yang ditemukan di Vietnam pada tahun 1990an, kemungkinan akan mendekati Delta Sungai Mutiara pada hari Jumat dan Sabtu, sehingga membawa angin dan hujan lebat ke kota tersebut.

Dikategorikan sebagai topan super, Saola memiliki kecepatan angin berkelanjutan hingga 230km/jam (143mph) di dekat pusatnya.

Saola diperkirakan akan diturunkan statusnya menjadi topan parah saat melemah dan bergerak menuju provinsi Guangdong pada hari Jumat.

Menurut Observatorium, suhu di Hong Kong akan tetap stabil minggu ini, berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius (78 hingga 93 Fahrenheit), dengan kemungkinan besar hujan pada hari Jumat dan badai petir selama akhir pekan.

 

Sumber : South China Morning Post

30
August

 

VOinews.id- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) bersama dengan Kementerian BUMN dan Pertamina berkolaborasi melanjutkan Program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan, yang saat ini telah hadir bagi nelayan di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah sebagai salah satu dari 7 SPBU Nelayan (SPBUN) Program Solusi Nelayan di tahun 2023. "Program bersama ini adalah bentuk sinergi Pertamina sebagai BUMN bersama KemenkopUKM dalam memenuhi bahan bakar bagi nelayan.

Kehadiran SPBUN yang bekerjasama dengan koperasi nelayan ini akan mempermudah nelayan mengakses BBM, termasuk BBM bersubsidi,” kata Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero), Alfian Nasution dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa. Solusi Nelayan menjadi salah satu cara jitu penyaluran BBM yang lebih tepat sasaran.

Tercatat, melalui program ini telah disalurkan lebih dari 113 ribu liter BBM untuk kebutuhan melaut dan mencari ikan. Bahkan, Solusi Nelayan juga sudah diintegrasikan dengan Program Subsidi Tepat, lebih dari seribu transaksi di SPBUN program Solusi Nelayan sudah tercatat dalam sistem Subsidi Tepat sehingga penyaluran BBM bersubsidi pun lebih transparan.

“Selain komitmen menyalurkan BBM bagi nelayan, Pertamina Patra Niaga juga harus tetap memastikan BBM ini disalurkan secara tepat, siapa saja kelompok nelayan yang membeli semua tercatat di Program Subsidi Tepat. Jadi ada manfaat bersama, dengan Solusi Nelayan, nelayan dapat mengakses BBM jauh lebih mudah dan di satu sisi Pertamina Patra Niaga juga terbantu menyalurkan BBM tepat kepada nelayan yang membutuhkan,” jelas Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki, dalam kesempatan peresmian Program Solusi Nelayan di Kabupaten Pekalongan turut menjelaskan bagaimana vitalnya SPBUN yang bekerjasama dengan koperasi nelayan dalam penyediaan BBM. Menurutnya, program Solusi Nelayan, dapat memberikan kemudahan bagi para nelayan untuk membeli BBM dengan harga normal, bukan harga eceran dan dapat meningkatkan kesejahteraan karena akan memotong sedikitnya 30 persen biaya produksi.

"Penyaluran BBM oleh koperasi akan lebih akurat dengan pendataan dan digitalisasi. Program Solusi Nelayan juga dimaksudkan untuk membangun ekosistem usaha nelayan menjadi lebih unggul dengan kemudahan akses BBM, akses pembiayaan, akses pasar dan pendidikan serta pelatihan," kata Menteri Teten. Lebih lanjut, kata Teten, Program Solusi Nelayan bukanlah hibah, tetapi satu skema B2B (Business to Business) untuk memperkuat ekosistem usaha nelayan, tidak lagi perorangan tetapi berkelompok. Untuk saat ini, 5 percontohan (piloting) telah beroperasi,

yakni: Aceh dengan pembiayaan mandiri koperasi, Sumatera Utara dengan pembiayaan mandiri koperasi, Indramayu dengan pembiayaan mandiri koperasi, NTB koperasi menggunakan skema pembiayaan LPDB dan Pekalongan tempat peluncuran program ini, koperasi menggunakan skema pembiayaan BSI. Khusus SPBUN Pekalongan ini, setidaknya akan menjangkau 143 anggota nelayan yang tergabung, dan potensi 250 nelayan lainnya yang akan menjadi anggota koperasi. “Hari ini kita mulai perkuat peran koperasi agar penyaluran BBM lebih akurat.

Koperasi hanya akan menyalurkannya kepada para anggota dan tidak untuk dijual bebas guna meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan BBM para nelayan. Dari sisi kelembagaan, koperasi memiliki sistem untuk menjamin pelayanan kepada anggota transparan dan akuntabel. Selain itu, keuntungan koperasi juga akan kembali kepada anggota melalui SHU,” ujar MenKopUKM. Seorang nelayan di Pekalongan, Karso mengatakan SPBUN ini memudahkan nelayan-nelayan untuk bekerja. "Ini sangat membantu kami nelayan, cari minyak jadi lebih mudah karena SPBUN ini gampang diakses nelayan,” katanya.

 

Antara

30
August

 

VOInews.id.Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa kunci bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk bisa naik kelas atau memperbesar skala usaha, salah satunya dengan penguatan literasi digital.

Dalam kunjungan kerja di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa, Ida mengatakan bahwa sektor UMKM di dalam negeri memiliki kontribusi luar biasa terhadap perekonomian Indonesia, mencapai Rp8.573 triliun sumbangan sektor itu terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2021.

"Penggunaan teknologi seperti handphone, kebanyakan masih dipergunakan untuk media sosial, sedikit sekali angkanya yang dipergunakan untuk pengembangan UMKM," kata Ida. Ida menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) jumlah UMKM di Indonesia pada 2021 mencapai 64,2 juta yang memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja yang sangat besar.

Menurutnya, kontribusi UMKM di Indonesia mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta mampu menghimpun hingga 60,4 persen dari total investasi. Namun, masih ada catatan untuk menumbuhkan UMKM dengan baik. "Kita masih memiliki beberapa catatan yang masih harus terus kita upayakan agar mereka tumbuh dengan baik," tuturnya.

 

Antara

29
August

 

 

 

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendorong adanya upaya bersama dalam memerangi intoleransi berdasarkan agama. Menurutnya, Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mengadopsi Resolusi 16/18 yang memberikan cetak biru untuk menumbuhkan toleransi beragama, perdamaian, dan rasa hormat.

"Sekarang adalah saat yang tepat bagi kita untuk meninjau kembali komitmen kita dalam Resolusi ini," katanya dalam pembukaan Jakarta Plurilateral Dialogue 2023, Selasa (29/8/2023).

Terkait hal itu, Retno Marsudi mendorong adanya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kebebasan dari diskriminasi. Menurutnya, kedua hak itu harus digalakkan secara sinergis dan koheren, karena kebebasan berekspresi tidak berarti kebebasan untuk mendiskriminasi dan menyakiti orang lain.

"Oleh karena itu, kebebasan berekspresi tidak dapat dipromosikan dengan mengorbankan kebebasan dari diskriminasi," katanya.Retno Marsudi juga mendorong penetapan kerangka hukum yang jelas terhadap perilaku diskriminasi berdasarkan agama. Menurutnya, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) telah melarang segala bentuk kebencian terhadap agama.

"Kerangka hukum seperti ini akan mencegah, menghalangi, dan pada akhirnya memerangi diskriminasi," katanya.

Retno Marsudi juga mendorong upaya inovatif untuk memerangi intoleransi. Ia pun menyoroti maraknya penggunaan teknologi dalam menyebarkan disinformasi, memicu kebencian dan kekerasan, berdasarkan agama atau kepercayaan.

"Tugas kita saat ini adalah menjadikan teknologi sebagai sekutu kita untuk menumbuhkan saling pengertian dan rasa hormat, menyebarkan nilai toleransi, dan mengarusutamakan komitmen Resolusi 16/18," tutupnya.