VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan Pertemuan ke-5 Tingkat Menteri Archipelagic and Island States Forum (AIS Forum) harus menjadi forum yang menghasilkan solusi inovatif dan memastikan laut yang berkelanjutan. Ia pun berharap AIS Forum saling bersinergi dengan inisiatif di tingkat global.

“Jadi impact yang lebih besar akan dapat tercipta kalau kita melakukan sinergi yang lebih baik,” kata Menlu Retno dalam keterangan pers yang diterima pada Selasa (10/10/2023) di Jakarta.

Menlu Retno juga mengungkapkan dalam pertemuan AIS Forum semua delegasi yang hadir memiliki komitmen yang sama mengenai pentingnya kerja sama, solidaritas dan juga kolaborasi untuk menghadapi berbagai macam tantangan global.

“Komitmen yang disampaikan oleh negara-negara yang hadir pada pertemuan tingkat menteri tadi yang menekankan pentingnya kerja sama, solidaritas dan juga kolaborasi dan komitmen ini tentunya menjadi aset besar bagi AIS Forum untuk bekerja lebih giat di masa mendatang,” ucap Menlu Retno.

AIS Forum menghasilkan tujuh perjanjian kerja sama antar kementerian yaitu Strategic Document: Decarbonization Roadmap for the Tourism Sector, Strategic Document: Blue Carbon Emission Profile, Letter of Intent: Cooperation for Nature Marine Peace Park between Timor Leste and Indonesia, Statement of Intent and Joint Research Agreement dengan University of Malta, Pembangunan AIS Research and Development Centre di Imperial College London, Memorandum of Understanding antara UNPAD, IPB, dan University of Toliara Madagaskar dan terakhir Statement of Intent: Joint Strategic Program between AIS Forum and MSG (Melanesian Sparehead Group).

Selain memimpin Pertemuan ke-5 Tingkat Menteri AIS Forum, Menlu Retno Marsudi juga melakukan dua pertemuan dengan Deputi Perdana Menteri Tonga dan Deputi Perdana Menteri Fiji. “Kita membahas mengenai kerja sama bilateral, dan juga kerja sama dalam konteks AIS dan juga dalam konteks Kawasan yang lainnya,” tutupnya.

VOInews, Jakarta: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI menghimbau bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di Palestina dan Israel untuk segera meninggalkan wilayah tersebut.

“Menimbang situasi keamanan terakhir dan demi keselamatan para WNI, Pemerintah Indonesia menghimbau agar WNI yang berada di wilayah Palestina maupun Israel segera meninggalkan wilayah tersebut,” tulis Kemlu RI dalam siaran resmi pada Selasa (10/10/2023).

Tak hanya itu, Kemlu RI juga menghimbau untuk WNI yang berencana mengunjungi Palestina dan Israel segera membatalkan rencana kunjungan tersebut.

“Dan bagi yang sudah merencanakan perjalanan ke kedua wilayah tersebut untuk membatalkan rencananya hingga adanya pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah,” lanjut Kemlu RI.

Sementara itu, Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri mendorong penghentian eskalasi kekerasan dan menghindari jatuhnya lebih banyak korban sipil. Menurutnya, Menlu RI terus melakukan komunikasi dengan para pemimpin dunia untuk mengupayakan penghentian kekerasan.

“Menlu RI terus berkomunikasi dengan sejumlah negara dan organisasi internasional dalam rangka mengupayakan penghentian kekerasan. Pada tanggal 9 Oktober lalu, Menlu RI juga membahas hal ini dengan Menlu Brazil yang saat ini sedang menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB,” kata Iqbal.

Selain itu, terkait dengan kondisi WNI, pemerintah Indonesia telah menyusun rencana kontigensi evakuasi WNI dengan beberapa skenario situasi.

“Saat ini Pemerintah, melalui KBRI Amman, KBRI Beirut dan KBRI Kairo sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengevakuasi WNI yang berada di wilayah Palestina, khususnya 10 orang WNI yang berada di Jalur Gaza,” jelasnya.

Berdasarkan data Kemlu RI, terdapat 45 WNI di Palestina dimana 10 WNI berada di Gaza sementara 35 lainnya berada di Tepi Barat. Kemlu RI juga mencatat 230 WNI sedang melakukan wisata religi di berbagai titik di Israel.