31
August

 

VOInews.id- Indonesia mencatat peningkatan nilai perdagangan dengan Meksiko hingga dua kali lipat dalam lima tahun terakhir, hingga menembus angka 2 miliar dolar AS (sekitar Rp30,4 triliun). Dengan nilai tersebut, Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri RI Umar Hadi menegaskan bahwa Meksiko adalah mitra strategis Indonesia di kawasan Amerika. “… sehingga menjadikan Meksiko sebagai tujuan ekspor terbesar kedua bagi Indonesia di kawasan Amerika,” demikian keterangan tertulis Kemlu RI mengenai Forum Konsultasi Bilateral ke-VIII Indonesia-Meksiko yang berlangsung di Jakarta.

Untuk mengintensifkan kerja sama ekonomi lebih lanjut, delegasi kedua negara yang masing-masing dipimpin oleh Dirjen Amerop Kemlu RI Umar Hadi dan Dirjen Asia Pasifik Kemlu Meksiko Fernando Gonzalez Saiffe, menyambut baik diselesaikannya pembentukan sejumlah kerja sama. Kerja sama tersebut mencakup kerja sama jaminan produk halal antara Kementerian Agama RI dan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Daerah Meksiko; kerja sama antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Kamar Dagang Meksiko (COMCE); serta kerja sama antara Kadin Indonesia dan Kamar Dagang Amerika Serikat-Meksiko (USMCOC).

Selain itu, kedua negara juga sepakat mempromosikan kolaborasi yang lebih erat di bidang perdagangan dan investasi serta people-to-people contactmelalui pendidikan, pariwisata, dan pertukaran dosen maupun mahasiswa. Sementara dalam lingkup global, kedua delegasi berdiskusi mengenai kerja sama di forum internasional, antara lain PBB, G20, MIKTA, dan ASEAN. Meksiko secara khusus mendukung keketuaan Indonesia di ASEAN serta MIKTA pada tahun 2023, melanjutkan kesuksesan presidensi Indonesia di G20 pada tahun sebelumnya.

Bagi Indonesia, Meksiko adalah mitra dagang terbesar ke-5, negara tujuan ekspor terbesar ke-2, dan penyumbang surplus perdagangan terbesar ke-2 di seluruh kawasan Amerika. Baik Indonesia maupun Meksiko adalah anggota G20 dan MIKTA, serta memiliki kepentingan yang sama sebagai negara berkembang.

 

Antara

31
August

 

VOinews.id- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia resmi menerbitkan draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di Badung, Bali.

Dalam sambutan yang disiarkan secara daring di Badung, Bali, Rabu, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengatakan draf RPP PDP tersebut mengatur secara lebih detail amanat UU PDP yang meliputi berbagai ketentuan mengenai kegiatan pemrosesan data pribadi, termasuk perihal pengungkapan dan penganalisaan data pribadi.

“Pengesahan UU PDP pada tahun lalu memberikan kesempatan untuk melindungi hak fundamental masyarakat Indonesia dengan lebih baik," katanya dalam acara Forum Nasional Pelindungan Data Pribadi (FNPDP) yang diselenggarakan oleh CBQA Global dengan dukungan dari Kominfo.

Melalui penyelenggaraan forum ini, kata Menteri Budi Setiadi, Kominfo berkomitmen untuk melibatkan publik dalam penyusunan RPP PDP yang sudah berjalan sejak awal Januari dengan melibatkan beragam pakar dan akademisi sesuai dengan mandat UU PDP. Menteri Budi menyatakan saat ini, UU PDP masih berada pada masa transisi selama dua tahun dan baru akan berlaku penuh pada Oktober 2024. Hal tersebut dilakukan untuk memberi kesempatan bagi pengendali data pribadi, prosesor data pribadi, dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan data pribadi di sektor privat maupun publik agar dapat mempelajari dan mempersiapkan teknis implementasi pada masing-masing institusi.

Sementara itu, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria mengatakan kemajuan Artificial Intelligence (AI) menciptakan kondisi pemerolehan, pengumpulan dan penganalisisan data pribadi secara masif. "Bahkan, baru-baru ini terbit pernyataan bersama 12 otoritas PDP yang menyoroti praktik- praktik pengumpulan data pribadi secara otomatis dan berskala besar, sehingga berpotensi melanggar ketentuan PDP di yurisdiksi mereka," kata dia. Pernyataan ini menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa semua informasi yang kita unggah dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak.

Menurut Wakil Menteri Nezar, keberadaan draf RPP PDP ini dapat segera menjadi acuan bagi pengendali data pribadi, prosesor data pribadi, dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan data pribadi untuk mempersiapkan aspek kepatuhan dari UU PDP. Masalahnya, ketentuan-ketentuan yang menjadi pertanyaan dari pengendali data pribadi, prosesor data pribadi, dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan data pribadi sudah tergambar secara lebih detail pada draf RPP PDP.

“Terhadap draf RPP PDP versi awal ini, kami turut membuka partisipasi masyarakat untuk menyampaikan tanggapan, saran, atau pertanyaan melalui situs www.pdp.id. Platform ini dapat diakses dan terbuka untuk siapa saja sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan,” kata Wakil Menteri Nezar. Wakil Menteri Kominfo juga menambahkan bahwa penyusunan RPP PDP sudah melalui proses yang panjang dan mengikutsertakan ahli dan pemangku kepentingan dari berbagai bidang.

“Kementerian Kominfo berkomitmen untuk melibatkan publik dalam penyusunan RPP PDP. Penyusunan yang telah dilaksanakan sejak awal Januari ini merupakan mandat UU PDP. Pelaksanaannya selama ini melibatkan beragam pakar dan akademisi sebelum draf yang ada disiapkan uji publik” kata Wakil Menteri Kominfo. Kegiatan FNPDP yang berlangsung pada 30–31 Agustus 2023 ini merupakan tindak lanjut Kominfo dalam penyusunan draf RPP PDP. Forum ini melibatkan kurang lebih 500 peserta dari berbagai Kementerian dan Lembaga, pelaku bisnis dan usaha, praktisi PDP dan keamanan siber, serta para akademisi.

 

Antara

30
August

Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar dalam 7th Annual Islamic Finance Conference (Foto: Tangkapan layar YouTube Kementerian Keuangan RI)

 

Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan ekonomi syariah Indonesia punya potensi besar dalam ekonomi global. Ia menyebut makanan halal dan mode Islami Indonesia sebagai dua industri yang berkembang hingga menembus tiga besar dunia.

30
August

 

 

 

VOInews, Jakarta: Kedutaan Besar RI Bangkok menggelar Resepsi Diplomatik dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Hotel Grand Centara Bangkok, Selasa (29/8/2023). Resepsi ini dihadiri oleh Presiden Majelis Nasional dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Thailand, Y.M. Mr. Wan Muhammad Noor Matha sebagai tamu kehormatan.  

"Resepsi Diplomatik Indonesia kali ini merupakan resepsi diplomatik pertama kalinya yang dihadiri oleh Y.M. Mr. Wan Muhammad Noor Matha," tulis KBRI Bangkok dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (30/8/2023). 

Kegiatan yang dihadiri oleh 800 tamu tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting badan PBB dan Pemerintah Kerajaan Thailand seperti Under-Secretary General of the United Nations and Executive Secretary of ESCAP, Y.M. Ibu Armida Salsiah Alisjahbana, Ketua Komisi Pemilihan Umum Thailand, Y.M. Mr. Ittiporn Bonpracong, Ketua Ombudsman Thailand, Y.M. Mr. Somsak Suwansujarit, serta para Duta Besar negara sahabat, anggota korps diplomatik, para pebisnis, akademisi, jurnalis, serta tamu undangan lainnya.  

"Hal lain yang membuat resepsi diplomatik kali ini khusus adalah kekentalan aspek pertukaran budaya antara generasi muda Indonesia dan Thailand dimana Royal Thai Anthem dinyanyikan oleh Paduan Suara dari Pathumwan Demonstration School dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh Paduan Suara Sekolah Indonesia Bangkok. Kedua lagu tersebut diiringi musik Angklung dan Kolintang yang dimainkan oleh siswa/i Sekolah Indonesia Bangkok," tulis KBRI. 

Duta Besar Rachmat Budiman menyambut hangat dan mengapresiasi para tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada Resepsi Diplomatik tersebut. Dalam sambutannya, ia menyebut bahwa hubungan baik antara Indonesia dan Thailand telah berlangsung sejak zaman kerajaan dahulu sebelum Indonesia merdeka, termasuk tiga kali kunjungan Raja Rama V Thailand ke Jawa pada abad ke-19 dan abad ke-20, dan disusul dengan kunjungan Raja Rama VII, Raja Rama IX dan Raja Rama X ketika masih putra mahkota.  

"Kunjungan tersebut juga diikuti oleh kunjungan pejabat tinggi Thailand ke Indonesia, kunjungan beberapa Presiden Indonesia dan pejabat tinggi Indonesia ke Thailand menjadi bukti nyata baiknya hubungan kedua negara," katanya. 

Ia menambahkan, hubungan baik kedua negara terus berkembang di segala bidang dan semua kalangan masyarakat. Dubes Rachmat pun menyampaikan, bahwa Thailand dan Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dan sesama pendiri organisasi di kawasan seperti ASEAN dan APEC terus saling bermitra dan saling mendukung tidak hanya secara bilateral, tetapi juga di forum regional dan multilateral.  

"Tahun 2023 menjadi spesial bagi Indonesia dan Thailand karena Indonesia menjadi ketua ASEAN dan Thailand melakukan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen," katanya. 

Dubes Rachmat juga menjelaskan mengenai tema keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023 yaitu ASEAN Matters: Epicentrum of Growth serta beberapa prioritas utama Indonesia selama menjadi ketua ASEAN di bawah pilar ASEAN Matters, Epicentrum of growth dan implementasi dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).  

Dirinya pun memyampaikan ucapan selamat kepada Perdana Menteri baru Thailand Y.M. Srettha Thavisin, sebelum bersulang untuk kesehatan, kesejahteraan dan kedamaian bagi Raja Vajilalongkorn dan seluruh keluarga kerajaan dan rakyat Thailand.  

Sementara itu, tamu kehormatan, Y.M. Mr. Wan Muhammad Noor Matha menyampaikan bahwa Indonesia dan Thailand perlu meningkatkan potensi besar di kawasan ASEAN seperti di bidang industri, perikanan, budaya, kesehatan masyarakat, dan ekonomi digital.  

Dia juga menyampaikan bahwa kunjungan singkatnya menghadiri the 44th General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly di Jakarta baru-baru ini dimanfaatkan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam upaya memperkuat hubungan baik kedua negara yang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia dan Thailand.  

"Pidato tersebut diakhiri dengan ajakan bersulang untuk kesehatan Presiden Joko Widodo dan kesejahteraan serta kedamaian untuk seluruh rakyat dan negara Indonesia," tulis KBRI. 

Dalam kesempatan tersebut, KBRI Bangkok juga mempromosikan berbagai tempat wisata menarik di Indonesia melalui pemasangan banner dan pemutaran berbagai video promosi wonderful Indonesia.  

"Para tamu juga dimanjakan lidahnya dengan berbagai macam kuliner khas Nusantara seperti Soto Ayam, Nasi Padang, Daging Rendang, Sate Ayam, Sate Maranggi, Udang Balado, Nasi Goreng Telur, Bika Ambon, Pastel Ayam, Bakwan Jagung, Lumpia, Kroket Sayur, serta berbagai makanan ringan Indonesia lainnya," kata KBRI. 

Para tamu undangan juga menikmati alunan musik Gamelan Ayodya Swara binaan KBRI yang dimainkan secara langsung sejak tamu mulai memasuki tempat kegiatan dan ketika tamu mulai menikmati hidangan.  

"Tidak lupa Tari Ratoh Jaroe dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dinobatkan sebagai penampil utama pada kegiatan resepsi diplomatik tersebut yang mendapatkan perhatian khusus dari semua para pengunjung," tulis KBRI Bangkok.