October
VOInews.id, Jakarta: Tahun 2023 merupakan 20 tahun pascapenemuan kerangka Homo floresiensis di Pulau Flores, tepatnya Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Penemuan manusia purba ini sempat menghebohkan dunia penelitian karena keunikan karakteristik dan asal-usulnya yang masih belum terjawab. Hingga kini, para peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) masih meneliti struktur DNA kerangka tersebut.
October
RI ingin pastikan Dewan HAM PBB tak hanya sibuk bahas isu geopolitik
Written by Akbar
VOInews.id- Indonesia ingin memastikan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak hanya sibuk membahas isu-isu geopolitik jika Indonesia kembali terpilih menjadi anggota dewan tersebut untuk periode 2024-2026, kata Deputi Wakil Tetap RI di Jenewa, Achsanul Habib. “Apabila sudah membahas isu mengenai (perang) Ukraina kencang, tetapi membahas isu penghapusan kemiskinan agak lemah,” kata Habib dalam jumpa pers yang digelar secara virtual di Jenewa, Swiss.
Habib mengatakan bahwa jika Indonesia mendapatkan kursi keanggotaan Dewan HAM PBB, Indonesia akan mendorong agar pembahasan mengenai hak pembangunan, hak sipil, dan hak politik mendapat porsi yang seimbang. Selain isu soal xenophobia –ketidaksukaan atau ketakutan terhadap orang asing atau orang yang berbeda dari komunitasnya– dan intoleransi terhadap agama, Indonesia juga ingin memberi porsi yang cukup untuk pembahasan tentang kemajuan hak anak dan perempuan, dan meningkatkan kampanye pencegahan penyiksaan, kata Habib.
Wakil Tetap RI untuk PBB dan organisasi internasional di Jenewa, Febrian A. Ruddyard, menambahkan bahwa hak pembangunan menjadi isu yang sering terlupakan selama bertahun-tahun dalam pembahasan di Dewan HAM. Oleh karena itu, jika terpilih nanti Indonesia akan mengkampanyekan bahwa hak pembangunan adalah hak yang melekat dimiliki oleh semua negara sehingga penting untuk dibahas. Hak pembangunan menjadi isu yang konsisten diangkat Indonesia dalam beberapa forum internasional, termasuk dalam Sidang ke-78 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS) pada September lalu.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa semua negara memiliki hak yang sama untuk maju dan tumbuh. Namun, tata kelola global saat ini hanya menguntungkan segelintir negara saja. Tak hanya itu, Retno menyebut diskriminasi perdagangan terhadap negara-negara berkembang terus terjadi. Rantai pasok global dimonopoli oleh beberapa negara tertentu. Sementara itu, negara berkembang harus berjuang dengan utang luar negeri dan pembiayaan pembangunan. Selain isu hak pembangunan, Indonesia juga akan mencoba mendorong pembentukan sebuah mekanisme antara Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB dan Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) yang memungkinkan AICHR dapat memberi masukan atau pandangan kepada Komisioner Tinggi HAM di Jenewa terkait isu-isu potensial pelanggaran HAM di kawasan.
Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026 dengan tema Kemitraan Inklusif untuk Kemanusiaan. Indonesia telah lima kali menjadi anggota Dewan HAM PBB. Indonesia terakhir kali menjadi anggota pada periode 2020-2022, mewakili kawasan Asia Pasifik. Dewan HAM PBB terdiri atas 47 negara anggota PBB yang dipilih untuk masa jabatan tiga tahun. Afrika dan Asia Pasifik diwakili masing-masing 13 negara. Amerika Selatan dan Karibia diwakili delapan negara. Sementara Eropa Timur diwakili enam negara. Adapun wilayah lainnya diwakili tujuh negara. Pemilihan anggota Dewan HAM PBB akan digelar pada 10 Oktober di New York.
ANtara
October
Direktur OIKN: Ada lima destinasi wisata dapat dikembangkan di IKN
Written by Akbar
VOInews.id- Direktur Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Muhsin Palinrugi mengungkapkan Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa destinasi wisata yang dapat dikembangkan untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Di IKN, bicara pariwisata yang ada di kawasan pengembangan ini baru ada sekitar lima atau empat destinasi wisata yang potensial kita kembangkan," ujar Muhsin saat ditemui di Titik Nol Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa. Destinasi tersebut di antaranya, Goa Tapak Raja, kawasan mangrove Mentawir, Gunung Parung, air terjun Tembinus serta bukit Bengkirai.
Muhsin menjelaskan, destinasi wisata Goa Tapak Raja yang ditemukan oleh pendatang pada 1983 ini berada sekitar 30 kilometer dari Titik Nol IKN memiliki potensi edukasi wisata (eduwisata). Sementara di kawasan mangrove Mentawir memiliki luas total kawasan sekitar 2.300 hektare dan 300 hektare dari total luas-an itu dimanfaatkan sebagai ekowisata mangrove.
Antara
October
Wapres: Perlu terobosan agar semua pemda terapkan transaksi digital
Written by Akbar
VOInews.id- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan perlu terobosan berkelanjutan untuk memastikan agar seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia menerapkan transaksi berbasis digital dalam tata kelola keuangan. "Ke depan, masih diperlukan terobosan berkelanjutan untuk memastikan digitalisasi daerah terimplementasi di seluruh pemda," kata Ma'ruf Amin saat menyampaikan arahan secara virtual pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2023 di Jakarta, Selasa. Ia mengatakan digitalisasi dalam ekosistem transaksi keuangan daerah merupakan bagian dari transformasi ekonomi digital yang memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia.
Berdasarkan laporan indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 2022, kata Wapres, jumlah peningkatan transaksi keuangan berbasis digital di daerah meningkat sebanyak 84 pemda. Sehingga secara kumulatif jumlah pemda yang telah mencapai ke tahap digital sekitar 52 persen dari total pemda se-Indonesia, kata Ma'ruf menambahkan. Pada kesempatan itu, Wapres mendorong peningkatan literasi digital masyarakat yang perlu menjadi perhatian khusus dari seluruh pihak terkait.
"Oleh sebab itu, sinergi dan koordinasi antarlembaga pemerintah maupun dengan pemangku kepentingan terkait menjadi penting," ujarnya. Ke depan, Ma'ruf berharap pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan kualitas belanja pemda, termasuk untuk mendukung pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta pengembangan produk dalam negeri.
Antara