October
Semarak Resepsi Diplomatik HUT RI dan TNI ke-78 di Beograd Cerminkan Kehangatan Hubungan Indonesia-Serbia
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beograd menggelar Resepsi Diplomatik dalam rangka peringatan HUT RI dan TNI yang ke-78 pada Kamis (5/10/2023). Upaya ini dilakukan untuk menjaga momentum semakin eratnya hubungan Indonesia-Serbia.
Resepsi Diplomatik KBRI Beograd dihadiri sejumlah pejabat tinggi Serbia antara lain First Deputy Prime Minister sekaligus Menteri Luar Negeri, Ivica Dacic, dan Menteri Pembangunan Daerah Regional, Edin Djerlek, para Kepala Perwakilan dan kalangan diplomatik serta organisasi internasional, kalangan usaha, mitra kerja lainnya serta friends of Indonesia di Serbia.
“Kerja sama Indonesia-Serbia tidak hanya tercermin dalam peningkatan perdagangan, namun juga mencakup penguatan hubungan politik, pertukaran budaya dan kerja sama pendidikan,” kata Duta Besar RI di Serbia Mochammad Chandra Widya Yudha, dalam keterangan KBRI Beograd yang diterima di Jakarta, Jumat (6/10/2023).
Tahun 2023 ditandai peningkatan hubungan dalam berbagai sektor, antara lain peningkatan volume perdagangan sebesar 227% dalam paruh pertama tahun 2023 dibandingkan tahun lalu. Kolaborasi kedua negara juga menghasilkan pengukuhan dokumen "The First Summit of the Non-Aligned Movement in Belgrade" sebagai UNESCO's Memory of the World.
“Selain itu, aksesi Serbia terhadap Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia (TAC) menceminkan pengakuan Serbia atas prinsip-prinsip dan nilai-nilai ASEAN yang dipromosikan dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023,” tulis KBRI Beograd.
Eratnya hubungan sosial budaya Indonesia-Serbia juga tercermin nyata pada pentas budaya dalam Resepsi Diplomatik yang secara keseluruhan melibatkan secara penuh kalangan masyarakat Serbia yang menampilkan Bahasa Indonesia, Budaya Indonesia dan Kesenian Indonesia. Pelibatan ini mencakup kelompok paduan suara, sanggar tari hingga kelompok gamelan.
“Jalinan kemitraan dan kerja sama di berbagai sektor semakin membuka kesempatan interaksi people-to-people-contact”, ujar Dubes Chandra.
Lebih lanjut menurutnya, people-to-people-contact yang dibina secara berkesinambungan melalui fasilitasi berbagai beasiswa dari pemerintah kedua negara, juga telah semakin meningkatkan pemahaman satu sama lain, sebagai modal dasar peningkatan diplomasi Indonesia dan Serbia ke tahap lebih lanjut.
October
VOInews, Jakarta: Bukan hanya Jakarta Fair saja yang punya Kerak Telor, pekan ini, kota Paris juga kedatangan tamu istimewa, Kerak Telor dan Bir Pletok. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dua sajian khas Betawi ini mampir ke Paris, pada Fête de l’Archipel atau Festival Nusantara yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta serta sejumlah instansi lainnya.
“Sekolah gastronomi ternama dunia, Le Cordon Bleu di Paris, didatangi Kerak Telor dan Bir Pletok yang disajikan oleh selebriti Chef Indonesia, Chef Marinka, juri Master Chef Indonesia,” tulis KBRI Paris dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (6/10/2023).
Para mahasiswa Cordon Bleu memenuhi ruangan demo masak Kerak Telor dan sangat antusias belajar mengenai aneka bumbu khas tanah air yang telah membuka jalur eksplorasi ke kepulauan nusantara pada akhir abad pertengahan (spice route). “Para calon Chef dunia itu juga sangat tertarik dengan penggunaan arang/kayu bakar dalam proses pembuatan Kerak Telor dengan cara tradisional, yang dapat memberikan aroma yang istimewa,” tulis KBRI.
Duta Besar RI Paris, Mohamad Oemar, yang disambut hangat oleh CEO Le Cordon Bleu International, André Cointreau, menyampaikan kekayaan Indonesia dalam hal resep makanan yang perlu dicicipi dan dipelajari.
“Sebagian besar bumbu dasar masakan Indonesia sudah diekspor ke seluruh dunia, sehingga para calon Chef ternama dunia bisa ikut mempromosikan cita rasa makanan khas Indonesia di restorannya masing-masing kelak,” katanya.
Sementara itu, CEO Le Cordon Bleu International, André Cointreau, menyampaikan bahwa para lulusan ilmu gastronomi di Cordon Bleu, yang berasal dari Indonesia, banyak yang sukses dalam meningkatkan mutu sajian. Saat ini, terdapat sedikitnya 30 mahasiswa asal Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Le Cordon Bleu Paris.
“André Cointreau juga sedang melirik peluang bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sekolah gastronomi di Indonesia,” tulis KBRI.
Acara yang mengusung tema “Culinary Voyage to the Archipelago of Indonesia” ini diselenggarakan dalam kerangka Festival Nusantara, yang menjadi ajang promosi terpadu Indonesia di bidang perdagangan, investasi, ekonomi kreatif termasuk fashion dan kuliner, serta budaya dan pariwisata.
Kegiatan ini diadakan KBRI Paris pada 29 September hingga 5 Oktober 2023 guna meningkatkan visibilitas Indonesia di Prancis, termasuk upaya penetrasi pasar dunia.
Rangkaian acara Festival Nusantara diawali dengan promosi perdagangan dalam pameran koleksi Spring/Summer 2024 pada agenda resmi Paris Fashion Week. Delapan jenama Indonesia yaitu 3Mongkis, Aidan and Ice, Artkea Stripes, Artkea Bloom, Christin Wu, Elly Han Jewelry, IKYK, Jewel Rocks Bijoux, dan Long Stroy Short, menampilkan koleksinya di L’Adresse Showroom selama sepekan kepada calon buyers dari seluruh penjuru dunia yang hadir dalam rangka Pekan Mode di Paris.
Di bidang investasi, KBRI Paris bekerja sama dengan asosiasi pengusaha Prancis, MEDEF Internasional, telah menyelenggarakan Forum Bisnis Indonesia-Prancis pada tanggal 4 Oktober 2023 untuk mempromosikan peluang investasi di Indonesia, khususnya dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Otorita IKN.
Kegiatan promosi dilanjutkan dengan pagelaran wastra dan budaya Indonesia yang menampilkan 9 jenama tanah air ke atas panggung mode dunia yaitu 3Mongkis, Adrie Basuki, Artkea x Aidan and Ice, Batik Gobang Jakarta, Hian Tjen, IKYK, Natakerti Fashion Designer, dan tenun Tidore dari Maluku Utara yang dibawakan oleh jenama Puta Dino Kayangan.
Pagelaran ini juga dimeriahkan oleh penampilan tari-tarian Bali persembahan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar yang diiringi Gamelan Puspawarna dari Asosiasi Pantcha Indra yang berkedudukan di Paris. Selain itu, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta juga ikut gemparkan Salon Opéra di Hotel InterContinental Paris – Le Grand dengan penampilan tarian khas Betawi yang diirigi dengan gelegar orkes Gambang Kromong.
“Kedua kelompok seniman dari Jakarta dan Bali juga memeriahkan acara Resepsi Diplomatik dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT ke-78 Tentara Nasional Indonesia,” tulis KBRI.
Resepsi Diplomatik dihadiri sedikitnya 500 orang rekanan dan mitra utama KBRI Paris, para Duta Besar asing yang berkedudukan di Paris, para Atase Pertahanan yang berkedudukan di Paris, perwakilan Pemerintah Prancis, mitra bisnis Indonesia, dan para indonesianis yang terus aktif mendukung promosi Indonesia di Prancis.
Hadirnya Kerak Telor di Paris ini menutup rangkaian acara Festival Nusantara di Paris, yang didukung oleh berbagai instansi Kementerian di Pusat, Pemerintah Daerah DKI Jakarta, dan Bank Indonesia, PT Pertamina Persero, PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP), Maurel and Prom, MS Glow, Institut Seni Indonesia Denpasar, Travelkif, InterAromat Belanda, Jakarta Coffee, Goloya Jewelry, Fukumi, dan Tanamera Coffee.
October
Voinews.id- Pemerintah Indonesia segera memberlakukan berbagai peraturan untuk memperketat arus masuk barang impor. Langkah tersebut, menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dilakukan untuk merespons keluhan dari asosiasi dan masyarakat akibat membanjirnya barang-barang impor di pasar tradisional, sepinya pasar tradisional, dan peningkatan penjualan bukan barang dalam negeri di e-commerce.
“Nah (barang) yang impor ini tentunya akan mengganggu pangsa pasar produk dalam negeri, kemudian maraknya impor ilegal pakaian bekas, dan di sektor industri tekstil juga terjadi PHK,” kata Airlangga seusai mengikuti rapat tentang pengetatan arus masuk barang impor di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
Oleh karena itu, pemerintah akan menerbitkan berbagai peraturan untuk memperketat impor komoditas tertentu, yang mencakup mainan anak-anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil, obat tradisional dan suplemen kesehatan, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, serta produk tas. “Jumlah kode HS yang diubah ada 327 kode pos untuk produk tertentu, untuk pakaian jadi ada 328 kode pos, tas ada 23 kode HS.
Dan saat ini yang sifatnya post border diubah menjadi border dengan persetujuan impor dan laporan surveyor,” kata Airlangga. Indonesia sendiri sudah menangani beberapa komoditas, baik yang merupakan barang larangan dan/pembatasan (lartas) yakni 60 persen dan non lartas yaitu 40 persen. Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap importir umum terkait penegakan aturan post border menjadi border, serta memperdalam langkah penerimaan di border agar service level agreement dan responsnya tetap sehingga tidak menambah dwelling time.
Pengawasan lartas border yaitu pengawasan yang dilakukan oleh petugas bea cukai di kawasan pabean, sedangkan pengawasan post border dilakukan setelah keluar kawasan pabean dan telah beredar di masyarakat (peredaran bebas/pasar) yang diawasi oleh kementerian/lembaga terkait.
October
VOinews.id- Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M Afif Hasbullah membahas perlunya undang-undang (UU) yang mengatur pasar digital dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki. Menurut Ketua KPPU, aturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlakuan yang setara atas kemampuan bersaing (playing field) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia.
"Kehadiran peraturan perundang-undangan terkait pasar digital sangat dibutuhkan segera, agar pemanfaatan/akses data dan permainan algoritma oleh platform dapat dikendalikan," kata Afif dalam keterangan di Jakarta, Jumat. Dalam pertemuan di Kantor Kemenkop UKM Jakarta, Kamis (5/10), keduanya menekankan bahwa tanpa regulasi yang memadai, perilaku anti-persaingan dapat dengan mudah dilaksanakan oleh pelaku industri pasar digital, dan akan menimbulkan pasar yang terkonsentrasi, tidak efisien, dan iklim usaha yang tidak kondusif dalam menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha.
Hal ini sejalan dengan pesan Presiden Joko Widodo kepada peserta program pendidikan Lemhannas Tahun 2023 di Istana Negara Jakarta pada Rabu (4/10) lalu, yang menegaskan pentingnya regulasi mengejar perkembangan teknologi agar Indonesia tidak terkena penjajahan dan kolonialisme era modern di bidang ekonomi. Dalam pertemuan tersebut, Afif juga menyampaikan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan sejak tahun 2019 hingga saat ini, masih terdapat ketidakseimbangan kemampuan bersaing (playing field) antarpelaku usaha yang bergerak di pasar digital. Ketidakseimbangan ini telah mengakibatkan kuatnya posisi tawar salah satu pihak dan munculnya potensi perilaku tidak sehat, seperti penyalahgunaan posisi dominan dan praktik monopoli yang dilakukan oleh para pelaku usaha di pasar digital.
"Paling tidak ada dua faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan ini, yakni faktor platform dan faktor perdagangan internasional," katanya pula. Platform dapat memanfaatkan mahadata (big data) dan kecerdasan buatan untuk mengembangkan iklan produk yang dikhususkan untuk konsumen tertentu (targeted advertising) dan pengembangan ekosistem di platform, dengan menggabungkan beberapa jasa layanan dalam satu platform atau aplikasi. Saat ini industri platform di Indonesia dan dunia sangat terkonsentrasi, sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan predatory pricing, tying, bundling, self-preferencing, dan berbagai perilaku anti-persaingan lainnya.
Perdagangan internasional juga perlu diantisipasi dari kebijakan perdagangan ekspor barang negara asal yang mengandung berbagai subsidi modal dan logistik, serta praktik dumping. Menkop UKM Teten Masduki menyambut baik isu yang disampaikan Ketua KPPU dan sependapat bahwa dengan potensi ekonomi digital sebesar Rp11.250 triliun pada tahun 2030, peraturan yang ada sekarang belum belum cukup menyelesaikan persoalan saat ini.
"Paling tidak memang dibutuhkan dua pengaturan, yakni pengaturan atas mahadata (big data) dan pasar digital, khususnya berkaitan dengan penggunaan teknologi dan algoritma, serta arus keluar masuk (flows) barang," katanya lagi. Untuk itu, Menkop UKM mengajak KPPU berkolaborasi dalam mengkaji pembuatan kebijakan tersebut.
Antara