Kementerian Perindustrian mewacanakan adanya insentif fiskal dan non fiskal sebagai upaya untuk menerapkan industri hijau yang bersifat wajib.Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup Kementerian Perindustrian Teddy Caster Sianturi di Jakarta, Sabtu mengatakan, saat ini sifatnya masih sukarela.Menurut Teddy, insentif tersebut diperlukan mengingat dalam menerapkan industri hijau, sebuah perusahaan perlu mengeluarkan ongkos lebih.
Adapun wacana insentif yang diinginkan Kemenperin antara lain, kemudahan akses di perbankan, yakni mendapatkan bunga lebih rendah untuk kredit modal kerja dibandingkan kredit komersial.Selain itu, Kemenperin juga menginginkan adanya potongan untuk pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan penghasilan bagi industri yang kegiatan produksinya telah menerapkan prinsip ramah lingkungan.Teddy menjelaskan, dalam menerapkan industri hijau, sebuah perusahaan perlu mengeluarkan ongkos lebih besar agar proses produksi lebih efisien dan ramah lingkungan. antara
Presiden Joko Widodo mengharapkan agar Bali jangan sampai kehilangan "taksu" atau kekuatan dalam diri yang telah membuat karya seni daerah setempat memiliki karakter kuat dan khas sehingga dikagumi dunia.Apalagi saat ini memasuki era modern, milenial dan era serba digital.Harapan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutan tertulis yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-40 di Taman Budaya Denpasar, Sabtu malam.
Presiden Joko Widodo mengapresiasi geliat berkesenian yang sampai saat ini masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat Pulau Dewata seperti kegiatan Pesta Kesenian Bali (PKB) yang sudah digelar sejak 40 tahun lalu.Sementara itu Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan tahun ini PKB disemarakkan oleh 271 kelompok seni yang didukung sekitar 17 ribu seniman dari seluruh Bali. antara
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengatakan, Indonesia merupakan negara besar, sahabat lama, masa kini dan masa datang bagi Kamboja. Karena itu, saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Kamboja Sudirman Haseng di Peace Palace, Pnom Penh, Jumat (23/6), dia mengharapkan Indonesia terus mendukung berbagai kebijakan pemerintahannya menjaga stabilitas, perdamaian, keamanan dan pertumbuhan ekonomi.Pers rilis KBRI Pnom Penh Sabtu (23/6) menyebutkan, Indonesia juga memiliki andil yang sangat signifikan terhadap proses perdamaian Kamboja, terutama dalam pertemuan "Jakarta Informal Meeting" (JIM) I pada 1988 dan JIM II pada 1989.
Ia mengatakan, pertemuan JIM itu menyepakati hasil dari Paris Conference untuk menciptakan perdamaian di Kamboja.Hun Sen juga menegaskan Indonesia memiliki peran besar dengan mengirimkan misi perdamaian yang sangat diterima oleh masyarakat Kamboja.Dalam kesempatan tersebut, Sudirman Haseng menyampaikan salam hormat Presiden Joko Widodo kepada PM Hun Sen serta menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan PM menghadiri "ASEAN Leaders Gathering" di sela-sela pertemuan "IMF-WB Annual Meeting" pada Oktober 2018 di Bali. Sudirman juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Kamboja kepada Indonesia sehingga terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB untuk periode 2019-2020. Rol
Pemerintah Indonesia mengajak Korea Selatan meningkatkan kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor kelautan.Ajakan tersebut ditekankan pemerintah Indonesia pada Pertemuan ke-22 Dialog ASEAN-Korea Selatan di Seoul, seperti dikutip Antara di Jakarta, Sabtu.
Jose Tavares, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri mengatakan, rusaknya lingkungan laut dan 'over fishing' menjadi tantangan utama dalam kelautan dunia yang perlu diatasi melalui kerja sama antarbangsa.
Pada pertemuan tersebut Jose Tavares menjadi Ketua Delegasi RI untuk Rapat Pejabat Tinggi ASEAN-Indonesia.Menurut Jose, negara-negara anggota ASEAN dan Korea Selatan perlu bekerja sama melalui mekanisme yang dipimpin ASEAN guna memastikan kerja sama sektor kelautan dapat menjamin keberlanjutan dan masa depan yang lebih baik.Dia juga menyampaikan komitmen dan kepemimpinan Indonesia di bidang kelautan, salah satunya melalui usulan Pernyataan Pemimpin Negara Peserta "East Asia Summit" (EAS) tentang Rencana Aksi Regional untuk Memberantas Limbah Plastik di Laut, pada November 2018. antara