Duta Besar RI untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun, meyakini, hubungan baik dan kerja sama kuat Indonesia dan Tiongkok tidak hanya akan menguntungkan kedua negara, namun juga akan berkontribusi pada stabilitas politik dan keamanan regional. Antara melaporkan, pada kesempatan percakapan dengan Presiden Xi Jinping setelah penyerahan Surat Kepercayaan 13 Duta Besar negara sahabat kepada Presiden Tiongkok di Beijing, Rabu (20/6), Duta Besar Djauhari menyampaikan apresiasi Pemerintah RI karena terpilihnya Indonesia di keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan PBB tidak terlepas dari dukungan Tiongkok.
Sementara itu, Presiden Xi Jinping juga menyampaikan kesiapan menerima kunjungan Presiden Joko Widodo, disesuaikan dengan jadwal Presiden RI. Presiden Xi Jinping juga mendorong Duta Besar kedua negara untuk meningkatkan koordinasi dan bekerja sama guna mendorong perkembangan hubungan dan kerja sama kedua negara. ant.
Keputusan Pemerintah AS untuk keluar dari Dewan HAM PBB disampaikan oleh Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, yang didampingi Menlu AS, Mike Pompeo, Selasa (19/6). Haley menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah upaya AS untuk mereformasi tubuh Dewan HAM PBB tak kunjung berhasil.
Salah satu wacana reformasi yang dicanangkan AS adalah mengeluarkan negara anggota Dewan HAM PBB pelaku pelanggaran HAM. “Reformasi ini diperlukan untuk membuat dewan itu menjadi badan advokasi HAM yang serius,” tutur Haley. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyayangkan keputusan AS ini. “Arsitektur HAM PBB berperan penting dalam mempromosikan dan melindungi HAM di seluruh penjuru dunia,” ujarnya. (Kemlu)
Pemerintah Indonesia menyesalkan keputusan yang diambil Pemerintah Amerika Serikat untuk keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Indonesia sangat menyayangkan keputusan Amerika Serikat untuk keluar dari Dewan HAM PBB,” bunyi pernyataan resmi Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi sebagaimana disiarkan situs www.kemlu.go.id, Rabu (20/6).
Diingatkan Menlu, bahwa Dewan HAM merupakan forum kerja sama multilateralisme dan komitmen masyarakat internasional untuk menegakan dan memajukan perlindungan HAM. Selain itu, Dewan HAM juga menjadi harapan bagi masyarakat lemah di seluruh dunia untuk mendapat perhatian bagi perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM.
“Indonesia menyadari bahwa kerja Dewan HAM belum sempurna, akan tetapi proses reformasi seperti yang dibutuhkan beberapa badan PBB lainnya antara lain Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, justru membutuhkan komitmen politis dan semangat kerja sama multilateralisme dari anggota PBB,” ujar Menlu.
Menlu Retno Marsudi menegaskan, bahwa Indonesia, bersama Negara-negara lainnya di dunia akan terus berkontribusi dan bekerja sama untuk menegakan dan memajukan perlindungan HAM melalui kerja sama multilateralisme sesuai mandat Dewan HAM, termasuk memperkuat kinerja Dewan HAM PBB. (Kemlu)
Duta Besar RI untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun, dijadwalkan diterima Presiden Tiongkok Xi Jinping di Balai Agung Rakyat, Beijing, Rabu (20/6) sore.// Djauhari kepada Antara di Beijing, Rabu mengatakan, dalam kesempatan itu, ia akan menyerahkan surat kepercayaan sebagai Duta Besar RI untuk Tiongkok dari Presiden RI Joko Widodo kepada Presiden Xi Jinping. Djauhari Oratmangun bersama 12 duta besar lainnya yang berkedudukan di Beijing akan diterima Presiden Xi Jinping dalam waktu dan tempat yang sama. Koordinator Fungsi Protokoler dan Kekonsuleran Kedutaan Besar RI Beijing, Ichsan Firdaus, mengatakan, Djauhari Oratmangun mulai menjalankan tugas sebagai Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh untuk Tiongkok merangkap Mongolia yang berkedudukan di Kedutaan Besar RI Beijing pada tanggal 23 April lalu. antara