Presiden Joko Widodo meresmikan keramba jaring apung lepas pantai (KJA Offshore) di laut wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Selasa. Peresmian tersebut dilakukan di Pusat Pelelangan Ikan Cikidang, Pangandaran yang dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan sejumlah pejabat lainnya. Keramba jaring apung merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan mengadopsi teknologi lepas pantai dari Norwegia.
Presiden Joko Widodo menyampaikan, keramba jaring apung lepas pantai di laut Pangandaran merupakan terobosan pertama di Indonesia yang akan memberikan manfaat dan meningkatkan produktivitas ikan di Indonesia. Ia menyebutkan, selain Pangandaran, rencananya akan dibangun teknologi serupa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Sabang dan Karimun Jawa. Menurut Presiden keramba jaring apung lepas pantai menjadi cikal bakal berlipatgandanya budi daya perikanan di Indonesia. Ia berharap, keberadaan KJA Offshore Pangandaran dapat dirasakan langsung masyarakat, khususnya perekonomian nelayan. antara
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkirakan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing diperkirakan dapat mendorong peningkatan investasi hingga 20 persen. Demikian dikatakan Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk "Kepastian Izin TKA dan Perbaikan Iklim Investasi di Indonesia" di Jakarta, Senin.
Thomas Lembong mengatakan, jumlah TKA di Indonesia hanya mencapai seperseribu dari jumlah tenaga kerja Indonesia yang saat ini bekerja di luar negeri. Dikatakan, meski pemerintah mendukung penyederhanaan prosedur penggunaan TKA, pemerintah di sisi lain terus melakukan upaya terpadu untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pekerja lokal. Diharapkan upaya tersebut mendorong tenaga kerja lokal naik kelas dengan pekerjaan bernilai tambah lebih besar dan penghasilan yang lebih tinggi. Karena itu pemerintah mempersiapkan program-program pelatihan vokasi dan politeknik guna meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia supaya naik kelas. (antara)
Pariwisata di Lombok Utara perlu dimanfaatkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya agar manfaatnya dirasakan masyarakat Lombok Utara dan menopang ekonomi masyarakat. Demikian dikatakan Bupati Najmul Akhyar dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah dengan pelaku Pariwisata, di Lombok Utara, Selasa (24/4).
Najmul mengatakan, Pemerintah Daerah menjadikan pariwisata sebagai penopang utama ekonomi. Ini dapat dilihat dari formasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan cukup untuk membangun dunia Pariwisata. Dalam konteks pengembangan pariwisata, bupati mengatakan, peningkatan layanan kepada masyarakat dengan peningkatan pendapatan harus seiring dalam menyejahterakan masyarakat. Banyak program yang dilakukan untuk pengembangan kepariwisataan, diantaranya memperbaiki destinasi wisata dan mempromosikan Pariwisata Lombok Utara dengan anggaran yang terus meningkat dan terintegrasi dengan sektor lainnya. (antara)
Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ke-10 di Jakarta, Selasa. Dalam sambutannya, Jusuf Kalla menyinggung tentang keseimbangan berusaha yang harus diwujudkan oleh para pengusaha di Tanah Air. Dengan terwujudnya keseimbangan dan kemajuan wirausaha, maka Pemerintah juga dapat merasakan manfaatnya melalui pembayaran pajak usaha. Ketua Umum APINDO, Hariyadi B. Sukamdani mengungkapkan era 4.0 yang ditandai dengan digitalisasi global memiliki sejumlah risiko di pasar tenaga kerja. Risiko tersebut antara lain jam kerja fleksibel di masa depan.
Hal ini akan menyebabkan penerapan pola manajemen baru berbasis digital untuk mengatur mekanisme kerja para pekerjanya, termasuk monitoring hasilnya. Hariyadi menambahkan tantangan dalam digitalisasi pekerjaan di Indonesia muncul pada otomasi industri. Perusahaan akan lebih memilih menggunakan peralatan mesin dan peralatan otomatis. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia yang merupakan negara dengan dominasi industri padat karya yang menyerap pekerja dengan tingkat pendidikan rendah. antara