Akbar
July
VOInews.id, Istanbul:Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak Bangladesh untuk mengungkapkan rincian lengkap mengenai penumpasan protes pekan lalu di tengah meningkatnya laporan kekerasan. Dalam pernyataan video, Turk menekankan perlunya transparansi mengenai jumlah korban tewas dan yang dipenjara demi kepentingan keluarga terdampak dan mendesak pemulihan akses internet penuh untuk komunikasi gratis. Dia menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan publik dan memastikan aparat keamanan bertindak seusai standar hak asasi manusia internasional.
Turk juga mendorong dilakukannya penyelidikan yang tidak memihak dan independen terhadap semua dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Dia mencatat bahwa aksi protes tersebut menyebabkan 170 orang tewas, lebih dari 1.000 orang terluka dan banyak orang hilang. Selain itu, dua jurnalis terbunuh, ratusan lainnya, termasuk tokoh oposisi, ditangkap. Kericuhan di negara Asia Selatan itu berpusat pada tuntutan mengubah sistem kuota pada pekerjaan layanan publik, yang menurut mahasiswa tidak adil. Saat ini kuota tersebut telah dikurangi menjadi 7 persen yang sebelumnya 56 persen, termasuk 5 persen diperuntukkan bagi keturunan veteran perang kemerdekaan. Sebagian korban tewas, yang mencapai 201 orang, dilaporkan akibat luka tembak selama aksi protes, menurut harian lokal Prothom Alo.
Sumber: Anadolu
July
VOInews.id, Jakarta:Pemerintah menargetkan menurunkan biaya logistik dari 14,29 persen menjadi 8 persen dari produk domestik bruto (PDB), guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien dan kompetitif. "Pemerintah menargetkan menurunkan biaya logistik dari 14,29 persen menjadi 8 persen dari PDB,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam Seminar Nasional Sehari bertemakan 'Peningkatan Kinerja Logistik di Indonesia: Refleksi, Tantangan, dan Peluang Sistem Logistik Nasional' di Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat, Kamis.
Menhub menyampaikan bahwa strategi pengembangan logistik di tahun 2024-2045 melibatkan beberapa aspek, yakni transformasi digital layanan logistik, pengurangan biaya transportasi, optimalisasi pemanfaatan tol laut, penguatan konektivitas, serta peningkatan aksesibilitas antarwilayah. "Upaya ini bertujuan untuk menurunkan biaya logistik dari 14,29 persen menjadi 8 persen dari PDB,” kata Menjub dalam keterangan di Jakarta. Menhub menambahkan pemerintah Indonesia terus berupaya menurunkan biaya logistik nasional melalui pengembangan strategi yang komprehensif.
Menhub menerangkan, semangat efisiensi dan efektivitas logistik ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mengatur penguatan dan penataan melalui National Logistic Ecosystem (NLE), sesuai Inpres No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. "NLE yang diimplementasikan di beberapa pelabuhan dan bandara berkontribusi terhadap efisiensi waktu dan biaya layanan," jelasnya. Ia menyebutkan, saat ini terdapat 264 pelabuhan yang telah mengaplikasikan Inaportnet, di mana 46 pelabuhan telah terintegrasi dengan NLE dan 6 bandara telah menerapkan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT).
“Untuk mendukung penerapan NLE, Kementerian Perhubungan terus mendorong upaya perbaikan layanan melalui digitalisasi, khususnya yang berkaitan dengan layanan kapal, barang dan penumpang,” ungkap Menhub. Meski begitu, lanjut Menhub, semua pihak yang berkepentingan tidak boleh lengah dengan keadaan saat ini. Semua pihak harus terus berinovasi, beradaptasi dengan perkembangan global serta tantangan baru, hingga perlunya semangat bekerja sama.
Antara
Tren skor Logistic Performance Index (LPI) Indonesia secara umum pun menunjukkan pertumbuhan yang positif, bahkan mulai menyusul peringkat LPI Filipina. Menurut dia, efisiensi logistik transportasi selalu menjadi perhatian nomor satu bagi para pelaku logistik. Karena itu, butuh penguatan sistem logistik nasional untuk mencapai Indonesia Emas 2045 melalui penurunan biaya logistik serta untuk mengatasi berbagai tantangan yang terjadi.
July
VOinews.id, Washington:Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyoroti situasi kemanusiaan di Jalur Gaza serta menegaskan kembali pentingnya solusi dua negara antara Israel dan Palestina. "Situasi kemanusiaan di Gaza sangat buruk," kata Guterres di Washington pada Kamis (25/7). Pertama, ujarnya, karena operasi militer dengan jumlah pembunuhan dan tingkat kehancuran tertinggi di dunia, yang pernah ia lihat sejak menjabat sebagai Sekjen PBB pada 2017. "Alasan kedua adalah karena jumlah bantuan kemanusiaan sama sekali tidak sesuai dengan kebutuhan," katanya.
Pernyataan itu ia sampaikan sehari setelah kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu berpidato di sidang gabungan Kongres AS. Netanyahu mengklaim bahwa perang di Gaza, sepanjang sejarah pertempuran kota, merupakan yang paling rendah rasio antara korban prajurit dan warga sipil. Guterres menolak mengomentari pernyataan Netanyahu karena menurutnya tidak ada fakta yang baru. "Jadi, tidak ada yang dikatakan (Netanyahu) yang layak dikomentari, dan jelas, kita benar-benar harus menjaga solusi dua negara sebagai satu-satunya solusi jangka panjang yang mungkin untuk perdamaian di kawasan itu, terlepas dari apa pun yang dikatakan oleh siapa pun, di mana pun," ujar Guterres.
Guterres mengatakan dia belum menghubungi Netanyahu ketika dia berada di AS untuk membahas serangan terhadap konvoi PBB di Gaza. "Saya belum menghubungi Perdana Menteri, tetapi orang-orang kami telah menghubungi, baik otoritas Israel maupun negara-negara lain, untuk memastikan bahwa insiden yang disesalkan seperti ini tidak terulang," katanya. Netanyahu menghadapi gelombang protes sejak tiba di Washington pada Senin (22/7). Ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes pidatonya di Kongres AS dan kebijakannya di Gaza.
Mereka juga menuntut gencatan senjata di daerah kantong Palestina yang dikepung itu. Hampir 39.200 warga Palestina tewas dan lebih dari 90.400 orang terluka akibat perang Israel, menurut otoritas kesehatan setempat. Lebih dari sembilan bulan setelah serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah krisis makanan, air bersih, dan obat-obatan. Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasi militernya di Rafah di Gaza selatan, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum kota itu diserang pada 6 Mei 2024.
Sumber: Anadolu
July
VOInews.id, Moskow:Presiden Kenya William Ruto membuat perubahan lebih lanjut pada kabinet yang baru saja diajukan empat hari lalu, lapor media Kenya pada Selasa (23/7). Sebelumnya pada Jumat (19/7), Ruto membentuk kabinet baru yang terdiri dari 11 menteri setelah kabinet sebelumnya dibubarkan pada 11 Juli di tengah protes massal terkait kenaikan pajak.
Kini, mantan Menteri Lingkungan Soipan Tuya akan memimpin kementerian pertahanan, sementara mantan Menteri Pertahanan Aden Duale akan menjalankan tugas Tuya, lapor surat kabar The Star, mengutip pesan presiden yang dikirimkan kepada ketua parlemen Kenya, Moses Wetang'ula. Nominasi baru ini dilaporkan telah dirujuk ke Komite Penunjukan negara tersebut, yang akan memeriksa para kandidat dan memberikan laporan tentang mereka dalam waktu 28 hari. Tuya dan Aden kemudian akan dilantik sebagai menteri dalam kabinet - tugas yang seharusnya mereka jalankan hingga akhir masa jabatan Ruto saat ini.
Protes melanda Kenya pada pertengahan Juni lalu setelah pemerintah negara itu mengumumkan Rancangan Undang-undang (RUU) yang akan memberlakukan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 16 persen pada roti, pengangkutan gula, layanan keuangan dan seluler, transaksi mata uang asing, serta pajak cukai 2,5 persen pada mobil dan minyak nabati. Ruto menolak menandatangani RUU tersebut dan mengembalikannya ke parlemen untuk dipertimbangkan kembali.
Menurut data terbaru dari Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Kenya, jumlah kematian dalam bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi telah mencapai 51, dengan lebih dari 400 lainnya dilaporkan terluka. Sejumlah lembaga yang mengawasi hal tersebut menyerukan adanya investigasi yang lebih layak.
Sumber: Sputnik-OANA