Akbar

Akbar

23
February

 

VOInews.id- Menteri Perekonomian, Perdagangan, dan Perindustrian Jepang Ken Saito mendesak operator pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi mengambil langkah-langkah komprehensif untuk memastikan keselamatan menyusul serangkaian insiden kebocoran air radioaktif di PLTN tersebut. Saito mengatakan kepada Presiden Tokyo Electric Power Company (TEPCO) Tomoaki Kobayakawa bahwa dirinya menginginkan pihak manajemen untuk mengambil langkah-langkah aktif.

 

Langkah itu untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan memastikan keselamatan" setelah berton-ton air yang mengandung bahan radioaktif bocor dari kompleks yang dilanda bencana itu sebelumnya pada bulan ini. Saito mengungkapkan bahwa insiden tersebut telah "memicu kekhawatiran di Jepang maupun luar negeri dan akan menghambat penyelesaian proses penonaktifan PLTN tersebut. Dia menyerukan agar TEPCO menyelidiki semua faktor potensial yang memicu kelalaian manusia (human error) dan berinvestasi dalam teknologi yang menghilangkan kebutuhan akan pengoperasian manual.

 

 

Kobayakawa menyampaikan permintaan maaf, seraya menuturkan bahwa dari perspektif keselamatan, masalah-masalah itu seharusnya tidak terjadi dan dia menganggapnya sangat serius. Menurut TEPCO, kebocoran tersebut terjadi pada 7 Februari dari saluran yang terhubung ke sebuah perangkat untuk memurnikan air terkontaminasi nuklir yang telah terakumulasi di kompleks itu. Kelalaian manusia diduga menjadi penyebab insiden tersebut, mengingat 10 dari 16 katup pada perangkat itu yang seharusnya tertutup ternyata dalam keadaan terbuka. Pada Oktober tahun lalu, insiden lain terjadi di PLTN yang lumpuh itu. Lima pekerja secara langsung terpapar limbah cair yang mengandung bahan radioaktif. Sang menteri mendesak TEPCO untuk melakukan analisis guna menentukan apakah insiden tersebut memiliki kesamaan.

 

Diguncang gempa bumi bermagnitudo 9,0 yang disusul oleh tsunami pada 11 Maret 2011, PLTN Fukushima mengalami kerusakan inti (core meltdown) yang melepaskan radiasi, mengakibatkan kecelakaan nuklir level 7, level tertinggi dalam Skala Kejadian Nuklir dan Radiologi Internasional (International Nuclear and Radiological Event Scale). PLTN itu telah menghasilkan sejumlah besar air yang tercemar oleh zat radioaktif dari proses pendinginan bahan bakar nuklir di bangunan reaktor, yang saat ini disimpan dalam tangki-tangki di PLTN tersebut. Pada Agustus 2023, Jepang mulai membuang air limbah Fukushima ke Samudra Pasifik, terlepas dari penolakan yang berulang kali disampaikan oleh pemerintah dan masyarakat, kelompok lingkungan hidup, organisasi nonpemerintah, dan gerakan antinuklir di Jepang dan kawasan Pasifik.

 

Antara

22
February

 

VOInews.id- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat produk hukum untuk mendukung implementasi kebijakan prioritas berbasis ekonomi biru. "Pelaksanaan kebijakan sektor kelautan dan perikanan menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan dukungan kerangka hukum yang memadai untuk mempertegas arah kebijakan yang berkelanjutan berbasis ekonomi biru," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho dalam keterangan di Jakarta.

 

Karenanya, lanjut dia, pihaknya berharap ada masukan, tanggapan serta rumusan yang ideal dari para pemangku kepentingan terhadap dukungan hukum yang tepat dalam mewujudkan kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan berbasis ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie.

 

Ia menyampaikan dukungan hukum KKP terhadap kebijakan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru harus terus diperkuat untuk menopang efektivitas kebijakan menuju ekonomi secara berkelanjutan. "Produk hukum baik itu regulasi, administrasi, kontrak, putusan pengadilan, konvensi internasional,dan aturan kebijakan harus terpadu, harmonis, dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Semua itu harus diperkuat untuk mendukung kebijakan ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

 

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta menyampaikan salah satu tantangan sektor kelautan dan perikanan adalah tumpang tindih beberapa kebijakan. Febry menyampaikan upaya perbaikan kebijakan akan terus dilakukan melalui sinergi dengan berbagai pihak terkait. Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dhiana Puspitawati menegaskan bahwa masalah kelautan itu tidak bisa di atasi oleh satu kementerian saja. Ada berbagai ketentuan yang perlu menjadi rujukan salah satunya Konvensi Internasional Hukum Laut 1982 atau dikenal sebagai United Nation Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 dan berbagai konvensi internasional lainnya.

 

Antara

22
February

 

VOInews.id- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama PT Pertamina mengupayakan penggunaan bahan bakar beremisi rendah untuk memenuhi standard Euro 4 hingga Euro 5, yang diperkirakan dapat mengurangi beban subsidi hingga Rp50 triliun. “Kemarin saya dapat, ini lagi dihitung lagi ya, itu akan mengurangi subsidi kita, mungkin bisa Rp20 triliun–Rp50 triliun lagi dari sana,” ujar Luhut dikonfirmasi ANTARA di Jakarta.

 

Saat ini, kata Luhut melanjutkan, pemerintah sedang mencari titik keseimbangan. Luhut mengatakan bahwa upaya Kemenko Marves bersama Pertamina untuk memenuhi standard Euro 4 hingga Euro 5 bertujuan agar kualitas udara di Indonesia, utamanya di Jakarta, menjadi lebih baik. “Kami sedang pikirkan sekarang, bagaimana bahan bakar ini lari ke Euro 4, Euro 5. Kenapa? Itu sulfurnya supaya rendah,” kata Luhut. Kebijakan lainnya untuk mengurangi polusi udara yang berasal dari kendaraan bermotor, kata Luhut, adalah melalui pengadaan kendaraan listrik.

 

Terkait pengadaan kendaraan listrik, Luhut mengapresiasi keluarnya Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Menurut Luhut, peraturan tersebut mempermudah transisi kendaraan bermotor menjadi kendaraan listrik.

 

“PMK-nya sudah keluar, sudah jalan, sudah diberikan insentif yang bagus, sehingga (ada) kemudahan,” kata Luhut. Melalui berbagai upaya untuk mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi, Luhut berharap agar kualitas udara lekas meningkat. Meskipun demikian, Luhut menggarisbawahi bahwa pemerintah menyadari kualitas udara tidak hanya dipengaruhi oleh kendaraan bermotor, tetapi juga oleh asap yang berasal dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), serta pembakaran-pembakaran lainnya. “Jangan ngomongnya, bilang pemerintah nggak paham. Kami paham kok semua, hanya kami ingin dapat (solusi) yang terbaik,” ucap Luhut.

 

Antara

22
February

 

VOInews.id- Dua gerakan Palestina Fatah dan Hamas dijadwalkan melakukan dialog langsung dalam pertemuan antar-Palestina di Moskow, kata anggota kepemimpinan Fatah, Ayman al-Raqab, kepada Sputnik pada Rabu. Kedua faksi Palestina itu pekan lalu memastikan akan bertemu di Moskow pada 28 Februari untuk mengikuti negosiasi antar-Palestina untuk mengatasi perselisihan dan membahas unifikasi.

 

"Saya mengharapkan dialog langsung (antara Fatah dan Hamas), saat semua faksi hadir dalam pertemuan ini. Semua pihak sepakat (untuk berbicara), oleh karena itu dialog akan terjadi,” kata al-Raqab, mengomentari kemungkinan adanya kontak bilateral di Moskow. Kepemimpinan Fatah berharap faksi-faksi Palestina mengumumkan pembentukan pemerintahan gabungan yang diisi para teknokrat setelah pertemuan Moskow itu, kata al-Raqab.

 

Sumber: Sputnik