Akbar

Akbar

14
June

 

VOinews.id, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat mewaspadai pinjaman online dan judi online menyusul banyaknya kasus pidana yang timbul akibat aktivitas tersebut. Kepala OJK Surakarta Eko Hariyanto pada serah terima jabatan di Solo, Jawa Tengah, Kamis mengatakan terkait dengan pinjaman online ada yang legal dan ilegal. "Yang legal ini berizin dan diawasi oleh OJK. Kami ada standar, berapa maksimum per hari, per minggu, per bulan, per tahun, bunga yang boleh dibebankan kepada nasabah, juga memproteksi nasabah. Kalau terjadi macet, bagaimana mereka penagihannya, harus sopan," katanya. Ia mengatakan sesuai dengan aturan untuk data yang bisa diakses oleh perusahaan pinjaman online ada tiga hal, yakni kamera, mikrofon, dan lokasi.

 

"Tidak boleh minta kontak rekan kerja keluarga, dan sebagainya. Kalau ilegal biasanya akan begitu, proteksinya seperti itu. Kalau pinjol tersebut legal silahkan mengadukan ke kami, misalnya penagihan tidak sopan," katanya. Sedangkan untuk menangani perusahaan pinjol ilegal, pihaknya bekerja sama dengan 16 kementerian dan lembaga membentuk satgas Pasti atau pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. "Dalam hal ini kami sebagai ketua.

 

Jadi selain menutup, memblokir, di sana ada kepolisian, kejaksaan. Tentu kami sampai ke pidananya jika memang ada unsur pidana," katanya. Sedangkan khusus judi online, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Jadi jika harus dilakukan penutupan, kami langsung koordinasi dengan lembaga jasa keuangan atau perbankan untuk menutupnya. Jadi harus sinergi, perlu edukasi dan literasi bahaya judi online," katanya.

 

Ia mengatakan edukasi dan literasi tersebut terus dilakukan oleh OJK menyasar ke masyarakat dan perangkat desa melalui edukasi. "Kami terus kolaborasi dengan Satgas Pasti karena memang ini agak sulit karena berbasis teknologi," katanya. Sementara itu, dikatakannya, hingga bulan Mei jumlah pengaduan soal pinjaman online di Solo Raya yang disampaikan secara langsung sebanyak 74. Dari total tersebut, 27 di antaranya perusahaan pinjol legal dan 46 perusahaan ilegal. "Kalau terkait dengan perbankan ada 49 aduan dan tindak penipuan kejahatan keuangan digital sebanyak 43 aduan," katanya.

 

Antara

14
June

 

VOInews.id- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Kamis memuji Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez atas sikapnya terhadap krisis yang sedang berlangsung di Gaza. "Saya mengucapkan selamat kepada sahabat saya, Perdana Menteri Pedro Sanchez, atas sikapnya terhadap Gaza, atas nama saya dan bangsa saya," kata Erdogan dalam pidatonya di sebuah forum bisnis di ibu kota Spanyol, Madrid. Dia menambahkan bahwa Sanchez "telah terukir di hati saudara-saudara Palestina kita." Erdogan berada di Spanyol dalam kunjungan resminya untuk menghadiri pertemuan puncak ke-8 antara pemerintah kedua negara.

 

"Genosida yang telah berlangsung di Gaza selama 250 hari menyakiti setiap orang yang memiliki hati nurani," ujar Erdogan pada forum yang juga dihadiri Sanchez tersebut. Dia juga mengkritik apa yang disebutnya sebagai "tingkah manja" Israel, dengan mengatakan bahwa pemerintahan negara yang dipimpin PM Benjamin Netanyahu itu "menanggapi seruan gencatan senjata dengan menumpahkan darah." "Tidak ada negara yang memiliki hati nurani yang dapat menerima ini," kata Erdogan.

 

Dia juga menyinggung hubungan Turki dengan Uni Eropa. "Kegagalan untuk memperbarui Serikat Pabean dan aplikasi visa secara ketat yang diberlakukan terhadap para pebisnis kami membuat kami tidak dapat memanfaatkan potensi bersama kami dengan blok tersebut," katanya. Lebih dari 37.200 warga Palestina, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas di Gaza, sementara lebih dari 84.900 lainnya luka-luka, menurut otoritas kesehatan setempat.

 

Delapan bulan setelah perang dilancarkan Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade yang melumpuhkan akses pada makanan, air bersih, dan obat-obatan. Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) dituding melakukan genosida. ICJ dalam putusan terbarunya pada Januari memerintahkan Israel untuk menghentikan aksi genosida dan agar mengambil langkah untuk memastikan bantuan kemanusiaan bisa sampai kepada warga sipil di Gaza.

 

Sumber: Anadolu

13
June

 

VOInews.id- Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Rabu memperingatkan tentang situasi yang sangat mengkhawatirkan di Korea Utara dan menyerukan diakhirinya "isolasi diri" negara itu dari dunia luar. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa situasi hak asasi manusia yang genting di Korea Utara juga merupakan faktor di balik ketidakstabilan dengan konsekuensi regional yang lebih luas.

 

“Saat ini, DPRK (Korea Utara) adalah negara yang tertutup dari dunia luar. Lingkungan yang menyesakkan dan sesak, di mana kehidupan adalah perjuangan sehari-hari tanpa harapan,” katanya. Turk mengatakan hal pertama dari beberapa masalah penting yang memperburuk kondisi yang mengerikan di Korea Utara adalah penindasan yang semakin mendalam terhadap hak atas kebebasan bergerak. “Kami menyaksikan situasi di mana orang-orang tidak bisa lagi pergi bahkan ketika mereka berada dalam keadaan paling putus asa atau dalam bahaya penganiayaan,” ucapnya.

 

Turk mengatakan penindasan terhadap kebebasan berekspresi, kondisi sosial ekonomi dan kerja paksa juga merupakan masalah yang memperburuk kondisi yang mengerikan tersebut. Ia mengecam penggunaan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, perlakuan buruk dan tidak adanya pengadilan yang adil. Dia turut mencontohkan penghilangan paksa, termasuk warga Korea Selatan dan Jepang, yang telah hilang dalam 70 tahun terakhir.

 

“Yang menyedihkan, kebenaran penuh mengenai nasib orang-orang ini – yang kami perkirakan berjumlah lebih dari 100.000 – masih belum diketahui hingga hari ini,” tuturnya. Komisaris itu menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran yang sudah berlangsung lama, serius dan meluas, serta menekankan bahwa lanskap kesengsaraan, penindasan, ketakutan, kelaparan dan keputusasaan di DPRK sangat mengkhawatirkan. “Semua jalan keluar dari hal ini dimulai dengan berbalik arah dari jalan buntu isolasi diri – membuka negara, terlibat kembali dengan komunitas internasional, memungkinkan kontak antar masyarakat, merangkul kerja sama internasional, fokus pada kesejahteraan semua orang,” tambahnya.

 

Sumber : Anadolu

13
June

 

VOinews.id- Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Selasa (11/6) berjanji tidak akan ada kompromi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait persyaratan untuk mengakhiri perang yang dimulai pada Februari 2022. "Waktu untuk berkompromi sudah habis. Waktunya sudah berakhir ketika Putin memilih pembunuhan alih-alih perjanjian. Pemerintah Rusia meninggalkan puluhan pemakaman.

 

Kami akan mengakhiri perang ini dengan cara kami sendiri," katanya dalam pidato di sesi khusus parlemen Jerman. "Kekalahan Putin menjadi kepentingan kita bersama," kata dia, seraya menegaskan kembali keinginan Kiev untuk menjadi anggota penuh Uni Eropa. Ukraina mengajukan permohonan keanggotaan di Uni Eropa pada Februari 2022, dan diberi status kandidat pada Juni tahun yang sama. Pada Desember tahun lalu, para pemimpin Uni Eropa memberi izin untuk membuka negosiasi keanggotaan tersebut.

 

Pidato presiden Ukraina tersebut diboikot oleh beberapa anggota parlemen dari partai sayap kanan Alternative for Germany (AfD) dan partai populis baru, Buendnis Sahra Wagenknecht (BSW). Zelenskyy menghadiri Konferensi Pemulihan Ukraina selama dua hari di Jerman, di mana para pemimpin dan diplomat tinggi dari 60 negara lebih berfokus memobilisasi dukungan internasional untuk stabilisasi ekonomi, pemulihan dan reformasi negara yang dilanda perang itu untuk aksesi Uni Eropa.

 

Sumber: Anadolu