VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOinews.id, Jakarta:Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa negara bisa mendapatkan pemasukan sebanyak Rp5 triliun–Rp10 triliun akibat masuknya komoditas timah dan nikel ke Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara). “Hanya dari royalti, kita bisa dapat Rp5 triliun–Ro10 triliun. Hanya royalti, tidak bicara pajak,” ujar Luhut ketika memberikan sambutan dalam kegiatan "Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA" yang digelar di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin. Luhut meyakini, dengan masuknya komoditas timah dan nikel ke Simbara, para pengusaha dapat lebih tertib dalam berbisnis di sektor mineral.

Menurut Luhut, Simbara dapat mencegah kebocoran penerimaan negara dari modus penambangan ilegal (illegal mining) dan penghindaran pembayaran penerimaan negara. “Jadi, dia (kalau tidak patuh) oleh Bea Cukai, dia tidak bisa ekspor. Siapa pun dia, mau pakai baju kuning, merah, hitam, tidak bisa. Sistem ini akan mendisiplinkan bangsa ini,” kata dia. Kedisiplinan tersebutlah yang Luhut nilai dapat meningkatkan pemasukan negara. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merinci capaian Simbara sebelum bergabungnya komoditas timah dan nikel. Simbara, kata Sri Mulyani, berhasil mencegah kebocoran penerimaan negara dari modus penambangan ilegal dan penghindaran pembayaran penerimaan negara senilai Rp3,47 triliun. Selain itu, kebocoran sebesar Rp2,53 triliun juga berhasil dicegah melalui pengawasan berdasarkan profil risiko pelaku usaha.

Penerimaan negara lainnya berasal dari penyelesaian piutang dengan mengimplementasikan sistem blok otomatis atau automatic blocking system untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Penyelesaian piutang tersebut mendatangkan penerimaan negara sebesar Rp1,1 triliun. “Ini hanya dari batu bara, ya. Makanya sekarang, dengan nikel dan timah, yang sebagai mineral nomor 1 dan nomor 2 terbesar di dunia, ini akan memberikan dampak yang tadi disebutkan Pak Luhut, ada potensi Rp10 triliun,” kata Sri Mulyani.

Masuknya komoditas timah dan nikel ke Simbara merupakan buah dari percepatan yang diperintahkan oleh Menko Luhut. Luhut mengaku, perkara dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015–2022 yang ditangani oleh Kejaksaan Agung merupakan cambuk yang mempercepat pengintegrasian mineral timah dan nikel ke sistem Simbara. “Kejadian korupsi yang di timah itu dorong kami mempercepat proses ini,” kata Luhut.

Antara

VOinews.id, Tokyo:Pemerintah Jepang akan terus bekerja sama erat dengan Amerika Serikat (AS) terlepas dari hasil pemilihan presiden pada bulan November mendatang, kata Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi pada Senin. "Yang penting adalah, terlepas dari hasil pemilihan presiden AS mendatang, kami akan bekerja sama erat dengan pemerintah AS, melakukan koordinasi yang diperlukan untuk menanggapi situasi apa pun yang mungkin terjadi di masa depan," kata Hayashi dalam sebuah keterangan singkat. Hayashi menyatakan hal itu menanggapi kemungkinan adanya dampak dari keputusan Presiden AS saat ini Joe Biden yang mundur dari pemilihan presiden AS.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida telah mengatakan bahwa Tokyo akan memantau perkembangan dengan cermat, menambahkan bahwa kerja sama Tokyo-Washington adalah "pondasi" keamanan Jepang. Pada Minggu (21/7), Biden mengatakan bahwa dia akan mundur dari pemilihan presiden dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai calon presiden dari Partai Demokrat. Calon presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa akan lebih mudah baginya untuk mengalahkan Harris daripada Biden. Pemilihan presiden AS dijadwalkan pada 5 November.

Antara

VOinews.id, Jakarta:Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Adi Budiarso mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 terus digunakan untuk belanja yang dinikmati langsung oleh masyarakat. "APBN 2024 terus digunakan untuk belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat antara lain untuk pembangunan rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp75,2 triliun," kata Adi dalam Seminar Nasional: Pengembangan dan Penguatan Ekosistem Keuangan Digital Indonesia di Jakarta, Senin. Belanja pembangunan rehabilitasi infrastruktur antara lain digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, jaringan irigasi, sistem penyediaan air minum, rumah susun, gedung pendidikan tinggi dan kapasitas satelit khususnya untuk mendukung digitalisasi.

Adi menuturkan APBN 2024 juga digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp14,2 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan Kartu Sembako sebesar Rp22,2 triliun untuk 18,7 juta KPM. Berikutnya, belanja APBN juga dialokasikan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) khususnya PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp23,2 triliun untuk 98,8 juta peserta, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) digunakan untuk 2,4 juta debitur.

Selain itu, APBN juga terus berperan sebagai shock absorber. Hingga Juni 2024 realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp155,7 triliun. Di tengah dinamika ekonomi yang terus terjadi ini, pemerintah juga terus menjaga disiplin APBN 2024 melalui tiga cara, yakni APBN tetap sehat dan kredibel, dan mengendalikan defisit di bawah 3 persen, serta memastikan pembiayaan yang efisien dan pasar SBN yang stabil.

Ke depan, kebijakan makro fiskal akan terus diperkuat sebagai milestone untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 guna mendukung akselerasi perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Digitalisasi menjadi salah satu faktor kunci di sana. Sampai dengan semester I-2024 pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.320,7 triliun atau sebesar 47,1 persen dari target APBN 2024. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp1.398,1 triliun atau 42 persen dari alokasi belanja negara pada APBN 2024.

Antara

VOInews.id, Surabaya:Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan potensi ekonomi hijau memberi peluang besar bagi Indonesia termasuk melalui pengembangan kelapa, kakao, vanili, kopi, lada, dan cengkeh. “Ekonomi hijau merupakan peluang, merupakan potensi yang sangat besar bagi negara kita Indonesia,” katanya dalam Konferensi Cocotech Ke-51 di Surabaya, Jawa Timur, Senin.

Presiden Jokowi menuturkan dari komoditas itu terdapat komoditas kelapa yang memiliki potensi sangat besar karena Indonesia memiliki lahan seluas 3,8 juta hektar dengan produksi mencapai 2,8 juta ton per tahun. Hal itu membuat Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia dalam aspek komoditas kelapa, dengan daerah yang berpotensi paling besar memproduksi kelapa adalah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Riau. “Ekspor kita juga bukan jumlah yang kecil yaitu 1,55 miliar dolar AS. Ini sebuah angka yang sangat besar dan bisa ditingkatkan lagi kalau kita serius,” katanya.

Melalui potensi besar tersebut, Presiden Jokowi mengingatkan agar Indonesia harus mengambil langkah serius untuk mengembangkan komoditas kelapa agar dapat memberi manfaat lebih bagi negara. Menurut Jokowi, langkah keseriusan ini dapat diambil melalui dua aspek yakni menaikkan produksi komoditas kelapa serta melakukan hilirisasi agar memiliki nilai tambah. “Saya mengajak komunitas kelapa internasional untuk bersinergi dalam rangka memajukan industri kelapa yang berkelanjutan,” ujar Presiden Jokowi.

Antara