Akbar

Akbar

19
April

 

VOInews.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair membahas rencana investasi di sektor energi baru terbarukan di Ibu Kota Nusantara (IKN), salah satunya oleh Uni Emirat Arab (UAE). Rencana investasi UAE untuk membangun panel surya di IKN akan difasilitasi oleh Tony Blair Institute.

 

“Ini business to business akan masuk (investasi) dari UAE, detailnya nanti disampaikan, tetapi ini difasilitasi oleh Tony Blair institute,” kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, usai mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Tony Blair di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Berdasarkan proposal yang akan dipelajari lebih lanjut oleh Indonesia, kata dia, proyek panel surya tersebut akan mampu menghasilkan listrik dengan kapasitas 1,2 gigawatt. Bahlil pun memastikan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan dilibatkan dalam proyek kerja sama ini.

 

“Pasti akan berkolaborasi dengan PLN, karena (sesuai) undang-undang kan (kewenangannya ada pada) PLN. Setelah itu baru kita rumuskan regulasinya,” ujar dia. Namun, ia belum bisa memastikan kapan kontrak kerja sama proyek pembangunan panel surya itu akan ditandatangani oleh Indonesia dan UAE. Selain investasi UAE, Presiden Jokowi dan Tony Blair juga mendiskusikan soal penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS) yang baik, untuk digunakan di IKN. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, kapasitas penyimpanan karbon diprioritaskan untuk penghasil karbon dalam negeri dengan porsi penyimpanan 70 persen.

 

Sementara pihak asing diizinkan menyimpan karbon di perut bumi Indonesia dengan porsi penyimpanan 30 persen, atas seizin kontraktor dan pemegang izin operasi CCS di Tanah Air. “Ini diformulasikan agar menjadi sumber pendapatan baru negara, dan kita bisa kelola untuk memberikan insentif bagi industri yang masuk ke Indonesia,” tutur Bahlil. Tony Blair Institute (TBI) for Global Change Indonesia merupakan salah satu lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam pengembangan IKN. Kolaborasi antara Otorita IKN dan lembaga yang didirikan mantan perdana menteri Inggris itu mencakup peningkatan sektor pendidikan melalui kolaborasi antar institusi perguruan tinggi; pengembangan sektor kesehatan terkait uji klinis, riset dan pengembangan; pengembangan potensi investasi dengan menyusun rencana bisnis strategis, fasilitasi investasi asing, dan strategi komunikasi; serta pembangunan kota melalui studi banding ke kota-kota masa depan di dunia.

 

Antara

19
April

 

VOinews.id- Palestina mengecam keras keputusan Amerika Serikat yang memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada Kamis (18/4) yang menuntut keanggotaan penuh Palestina di PBB. Dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan Anadolu pada Jumat. Kepresidenan Palestina menyebut tindakan tersebut tidak adil, tidak etis, dan tidak dapat dibenarkan, serta menantang keinginan komunitas internasional.

 

Pernyataan tersebut menekankan bahwa kebijakan agresif Amerika terhadap Palestina, rakyatnya, dan hak-hak sah mereka merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Laporan tersebut juga mencatat bahwa veto AS mendorong berlanjutnya perang genosida Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem yang tengah diduduki. Kepresidenan Palestina turut menggarisbawahi bahwa veto tersebut mengungkap kontradiksi dalam kebijakan AS yang mengklaim mendukung solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina, sekaligus mencegah komunitas internasional menerapkan solusi tersebut melalui penggunaan veto yang berulang-ulang.

 

Adapun Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang berkumpul di New York untuk melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi yang dibuat oleh Aljazair yang merekomendasikan penerimaan Palestina untuk keanggotaan PBB. Keanggotaan Palestina diblokir meski mendapatkan 12 suara mendukung dan dua abstain, termasuk Inggris dan Swiss. Sebuah resolusi dewan memerlukan setidaknya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari anggota tetap yakni AS, Inggris, Perancis, Rusia atau China untuk dapat disahkan. Permohonan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB terjadi di tengah serangan mematikan Israel di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas pada 7 Oktober oleh kelompok Palestina Hamas, yang telah menewaskan hampir 34.000 warga Palestina.

 

Sebelum pemungutan suara, utusan Aljazair untuk PBB Amar Bendjama mengatakan sudah waktunya bagi Palestina untuk mengambil tempat yang selayaknya di antara komunitas bangsa-bangsa dan mencari keanggotaan di PBB merupakan ekspresi mendasar dari penentuan nasib sendiri Palestina. Palestina diterima sebagai negara pengamat Majelis Umum PBB pada tahun 2012. Utusannya diizinkan untuk berpartisipasi dalam perdebatan dan organisasi PBB tetapi tanpa pemungutan suara. Sedangkan negara-negara diterima menjadi anggota PBB melalui keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan, sesuai dengan Piagam PBB.

 

Sumber : Anadolu

19
April

 

VOinews.id- Negara-negara anggota ASEAN mendesak semua pihak untuk segera menghentikan kekerasan, menahan diri, serta menjunjung hukum humaniter internasional terkait konflik di sepanjang wilayah perbatasan Myanmar dan Thailand. “Mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk meredakan ketegangan dan menjamin perdamaian. perlindungan dan keselamatan seluruh warga sipil, termasuk warga negara asing dan warga negara negara anggota ASEAN,” kata pernyataan bersama Menteri Luar Negeri ASEAN yang diterima di Jakarta, Kamis. Menteri Luar Negeri ASEAN menyampaikan keprihatinan atas konflik Myanmar termasuk di Negara Bagian Rakhine, Myanmar yang menyebabkan pengungsian warga sipil.

 

ASEAN tidak menginginkan adanya dampak kemanusiaan lebih lanjut akibat meningkatnya segala bentuk konflik. “Kami menyerukan kepada semua pihak untuk mengambil langkah-langkah mendesak untuk memitigasi dampak konflik terhadap warga sipil, termasuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif,” ucap pernyataan itu. Kepastian pengiriman bantuan kemanusiaan yang tepat waktu dan aman kepada semua yang membutuhkan di Myanmar tanpa diskriminasi juga menjadi hal yang ditegaskan oleh organisasi kawasan tersebut.

 

Termasuk juga seruan mobilisasi dukungan terhadap upaya perundingan kemanusiaan dalam mengatasi konsekuensi kemanusiaan di Myanmar dan dialog nasional yang inklusif menuju solusi politik yang tahan lama dan komprehensif di Myanmar. ASEAN menegaskan kembali komitmen untuk membantu Myanmar dalam menemukan solusi dengan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif melalui penerapan Konsensus Lima Poin secara penuh dan cepat secara keseluruhan. Hal itu lantaran Konsensus Lima Poin dinilai penting dalam membantu masyarakat Myanmar mencapai perdamaian yang inklusif dan tahan lama demi perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan.

 

“Kami mendukung upaya berkelanjutan AHA Centre, serta inisiatif kemanusiaan lintas batas Thailand, yang sejalan dengan Konsensus Lima Poin dan dikoordinasikan dengan Ketua ASEAN melalui Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk Myanmar,” tegas pernyataan itu. Adapun 25 warga sipil etnis Rohingya tewas dan ribuan lainnya terpaksa meninggalkan rumah akibat serangan Junta Militer Myanmar pada akhir pekan lalu. Serangan yang dilancarkan di negara bagian Rakhine itu dilakukan melalui serangan udara dan artileri berat.

 

Antaranews 

18
April

 

VOInews.id, Jakarta: Indonesia menjadi tuan rumah forum internasional yang berfokus pada pengembangan UMKM di negara-negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC SMEWG) ke-57 di Nusa Dua, Bali pada 24-25 April 2024. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim di Jakarta, Kamis, menilai forum tersebut sangat strategis untuk membahas perkembangan dan isu-isu terkini terkait usaha mikro, kecil, menengah di kawasan Asia-Pasifik.

 

APEC SMEWG ke-57 ini akan dibuka secara resmi oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan dihadiri oleh perwakilan dari 21 negara/wilayah anggota APEC. Ke-21 anggota APEC adalah Indonesia, Australia, Kanada, Chile, China, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. "Dalam penyelenggaraan APEC SMEWG ke-57 ini, Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga sebagai inkubator ide, yakni sarana bagi pertukaran ide, gagasan, dan pengalaman serta praktik terbaik untuk meningkatkan daya saing produk UMKM Indonesia," kata Arif dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

 

Selain pertemuan APEC SMEWG, Dialog Kebijakan APEC bertajuk "Inklusi Keuangan untuk UMKM: Memahami Pentingnya Literasi Keuangan Digital" juga akan diselenggarakan pada 23 April 2024. Ia menjelaskan agenda dialog ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam membantu UMKM meningkatkan kesadaran dan wawasan terhadap sistem keuangan digital sehingga mampu mendorong peningkatan akses inklusi keuangan. Menurut Arif, pertemuan ini akan menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa program dan kebijakan pengembangan UMKM di Indonesia sejalan dengan Rencana Strategis SMEWG untuk tahun 2021-2024.

 

“Salah satu hal yang ingin kita tunjukkan adalah terkait pengembangan kemampuan inklusif menuju digitalisasi serta akses terhadap keuangan dan solusi keuangan alternatif,” kata Arif. Ia berharap para pemangku kebijakan yang hadir dapat mendukung pengembangan UMKM Indonesia, termasuk dalam pelatihan teknis dan pembangunan kapasitas, yang akan melibatkan anggota ekonomi dan dibiayai oleh APEC. Selain mengikuti pertemuan, para delegasi APEC dijadwalkan untuk ikut serta dalam kunjungan ke pusat oleh-oleh Krisna sebagai representasi usaha yang memberdayakan UMKM dalam menjalankan bisnisnya, serta menikmati tari kecak di Uluwatu.

 

Antara