Akbar

Akbar

21
February

 

VOInews.id - Program Pangan Dunia (WFP) pada Selasa mengumumkan bahwa mereka menunda pengiriman bantuan pangan ke Gaza utara karena alasan keamanan. "WFP menunda pengiriman bantuan pangan penting ke Gaza utara sampai kondisi di sana memungkinkan distribusi yang aman," kata program PBB itu dalam pernyataannya. WFP mengatakan keputusan itu diambil dengan sangat terpaksa, mengingat situasi di Gaza yang "sangat kritis". Penundaan bantuan juga membuat situasi di bagian barat wilayah kantong Palestina itu bakal "semakin parah dan lebih banyak orang terancam kelaparan".

 

Pada Minggu, pengiriman bantuan dilanjutkan setelah ditunda selama tiga pekan menyusul serangan Israel terhadap sebuah truk UNRWA dan tidak adanya sistem notifikasi kemanusiaan yang berfungsi. WFP mengatakan semula mereka akan mengirim 10 truk pengangkut makanan selama tujuh hari berturut-turut, tetapi pada Minggu, konvoi bantuan itu diserbu warga di dekat pintu pemeriksaan Wadi Gaza saat menuju Kota Gaza.

 

Disebutkan, pekerja bantuan harus menghalau orang-orang yang berusaha naik ke atas truk dan menghadapi risiko tertembak di Kota Gaza. Pada Senin, konvoi bantuan "mengalami serbuan dan kekerasan karena tidak adanya aturan ketertiban sipil". "Sejumlah truk dijarah antara Khan Younes dan Deir al Balah, sedangkan seorang sopir dipukul. Sisa tepung langsung dikeluarkan dari truk di Kota Gaza di tengah ketegangan dan kemarahan yang meledak," kata WFP dalam pernyataan itu. WFP mengaku "menyaksikan keputusasaan dalam tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya" selama dua hari terakhir. Mereka juga mengatakan bahwa laporan mereka pada Desember sudah memperingatkan risiko bencana kelaparan di Gaza utara pada Mei kecuali kondisi di sana segera dipulihkan.

 

Sebuah laporan dari UNICEF dan WFP pada Senin mengatakan bahwa situasi di Gaza utara "sangat ekstrem", di mana 15,6 persen anak-anak berusia kurang dari dua tahun mengalami gizi buruk yang akut. WFP mengatakan mereka akan berusaha melanjutkan pengiriman sesegera mungkin dan menyerukan agar "bantuan makanan yang jauh lebih banyak" bisa dikirim ke Gaza. Mereka juga meminta agar titik-titik perlintasan tambahan dibuka ke Gaza utara, sistem notifikasi kemanusiaan difungsikan kembali, jaringan komunikasi dinormalkan, dan adanya jaminan keamanan bagi pekerja dan mitra.

 

Sumber: Sputnik

20
February

 

VOInews.id- Uni Afrika melarang perdagangan kulit keledai yang menjadi tanda untuk mengakhiri pembantaian ratusan ribu keledai di seluruh Benua Afrika selama bertahun-tahun. Larangan itu disepakati dalam pertemuan kepala negara Uni Afrika pada 17-18 Februari di Addis Ababa, Ethiopia, dalam Sidang Biasa Majelis Uni Afrika ke-37 yang bertujuan untuk meratifikasi sejumlah mosi, termasuk larangan penjualan kulit keledai pekan lalu. Pada November, Komite Teknis Khusus Uni Afrika untuk Pertanian, Pembangunan Pedesaan, Perairan dan Lingkungan mengusulkan larangan tersebut. Selama dekade terakhir, populasi keledai di Benua Afrika “musnah” lantaran permintaan ejiao dari China.

 

Ejiao adalah gelatin yang digunakan dalam pengobatan tradisional China yang dibuat dari rebusan kulit keledai, menurut kelompok perlindungan hewan Brooke - Action for Working Horses and Donkeys. “Diyakini mempunyai khasiat kesehatan yang tidak signifikan, permintaan ejiao telah memusnahkan populasi keledai di China, sehingga mendorong industri ekspor besar-besaran ke negara lain yaitu Afrika dan Amerika Selatan,” katanya. Namun demikian, sekitar dua pertiga dari estimasi 53 juta keledai di seluruh dunia berada di Afrika. Masyarakat di komunitas pedesaan termiskin memanfaatkan keledai sebagai alat transportasi dan digunakan untuk membawa air, makanan dan barang lainnya.

 

Antara

20
February

 

 

VOInews.id- Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memastikan bahwa Indonesia memiliki persediaan beras cukup banyak untuk periode Ramadhan dan Idul Fitri 2024. "Beras tidak ada masalah, berasnya banyak cuma alternatif beras Bulog," ujar Zulkifli saat melakukan kunjungan di Pasar Bulu, Semarang, Jawa Tengah, Selasa. Saat ini pemerintah memiliki stok sebanyak 1,4 juta ton beras. Menurut Zulkifli, jumlah tersebut akan ditambah lagi dengan masuknya beras impor sehingga total menjadi 2 juta ton beras.

 

Beras-beras tersebut merupakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan pemerintah melalui Perum Bulog. Harga yang dipatok untuk beras SPHP pada zona 1 sebesar Rp10.900 per kilogram, zona 2 Rp11.500 per kilogram, dan zona 3 Rp11.800 per kilogram. Beras ini cukup diminati lantaran mudah didapat di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, dan pemerintah daerah. Zulkifli menekankan bahwa stok beras untuk SPHP tidak mengalami kelangkaan. Namun untuk beras premium, harganya naik lantaran suplainya berkurang. "Jadi tidak masalah berasnya, hanya yang biasa beras apa namanya, beras premium ada yang biasa Cianjur, ada yang biasa Demak, ada yang biasa apa, kan itu biasanya sungkan beralih. Kita anjurkan untuk beralih karena beras Bulog tidak kalah bagus sebetulnya," katanya.

 

Antara

20
February

 

VOInews.id- Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengaku sempat ada penghentian data pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 untuk sinkronisasi data. Menurut Idham, sinkronisasi itu dilakukan untuk memenuhi hak informasi publik. Oleh karena itu, KPU terus berupaya memberikan informasi akurat terkait publikasi perolehan suara peserta Pemilu 2024 di setiap tempat pemungutan suara (TPS). "Sebab, hari kemarin dan hari ini kami sedang fokus melakukan sinkronisasi data, tampilan di website pemilu2024kpu.go.id," kata Idham di Jakarta, Senin. Dia juga menepis informasi dari Partai Buruh yang menyebut penghitungan surat suara menggunakan Sirekap di tingkat kecamatan diberhentikan selama tiga hari.

 

Hal itu dibuktikan dengan telah selesainya proses rekapitulasi oleh 33 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). "Hari kemarin itu ada 33 PPK yang telah menyelesaikan proses rekapitulasinya," jelas Idham. Sebelumnya, Ketua Tim Khusus Pemenang Partai Buruh Said Salahudin mengatakan rekapitulasi suara tingkat kecamatan dihentikan. Pemberhentian sementara rekapitulasi itu sejak Minggu (18/2) hingga Selasa (20/2), menyusul Sirekap yang sedang galat. Said sendiri mengaku sudah mendapat informasi tersebut dari berbagai pengurus daerah Partai Buruh sejak Minggu.

 

"Pengurus daerah menyampaikan bahwa proses rekap di kecamatan disetop oleh Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan instruksi KPU RI, dengan alasan sistem Sirekap error. Terus terang ini membuat kami bingung. Kenapa munculnya permasalahan pada Sirekap menyebabkan proses rekapitulasi harus ditunda," kata Said dalam keterangannya di Jakarta.

 

Antara