VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) Malaysia mulai memberlakukan larangan ekspor ayam dan akan memastikan tidak ada aktivitas ekspor mulai 1 Juni sejalan dengan keputusan kabinet pada 23 Mei lalu. Larangan ekspor akan diberlakukan melalui Departemen Layanan Karantina dan Inspeksi Malaysia (MAQIS), kata MAFI seperti dikutip Bernama, Rabu (1/6). Kementerian itu mengatakan akan memastikan larangan ekspor dijalankan. Izin-izin yang mencakup ekspor ayam hidup, karkas ayam utuh, potongan daging ayam, dan produk makanan berbahan dasar ayam tidak akan dikeluarkan lagi. Semua persetujuan izin untuk mengeluarkan komoditas mulai 1 Juni 2022 dibatalkan dan diblokir. Pengawasan fisik di semua pintu keluar dilakukan oleh aparat penegak MAQIS dan kegiatan ekspor ayam dilarang. Mereka yang terbukti bersalah berdasarkan sub-bagian 11 (2) dan 1 (3) Undang-Undang Layanan Karantina dan Inspeksi Malaysia 2011 (UU 728) dapat didenda tidak lebih dari 100.000 ringgit Malaysia (RM) (Rp331,35 juta) atau penjara tidak lebih dari enam tahun, atau keduanya.

(Voinews.id)Menteri Perhubungan Inggris Grant Shapps meminta agar maskapai-maskapai penerbangan tidak menjual tiket untuk penerbangan jika mereka sendiri tidak mampu untuk memenuhi lonjakan permintaan. Pernyataan itu datang menyusul sejumlah pembatalan penerbangan yang mengakibatkan gangguan bagi para pelaku perjalanan yang hendak berwisata. Bandara-bandara di kawasan Eropa menghadapi kesulitan dalam menghadapi lonjakan permintaan pasca-pandemi, namun bandar udara di Inggris tengah menghadapi pekan yang berat dengan adanya masa libur sekolah-sekolah serta libur panjang akhir pekan dalam rangka merayakan 70 tahun masa bertakhta Ratu Elizabeth. Antrian serupa juga terlihat di bandara-bandara pada masa libur Paskah di awal tahun dan Shapps mengatakan bahwa meski sejumlah langkah telah dilakukan, belum terlihat adanya kemajuan. “Kita harus memastikan apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir tak terulang lagi. Meski telah ada peringatan dari pemerintah, maskapai-maskapai menjual lebih banyak tiket dan perjalanan dibandingkan dengan kapasitas mereka untuk melakukannya,” kata Shapps, yang menambahkan pihaknya akan bertemu dengan para pejabat industri untuk mendiskusikan hal tersebut. “Ini tak boleh terjadi lagi dan semua upaya harus ditujukan agar hal serupa tak kembali terulang pada musim panas.” Perusahaan-perusahaan penerbangan mengharapkan lebih banyak penumpang yang bepergian usai pembatasan perjalanan selama dua tahun akibat pandemi COVID-19. Namun mereka kesulitan untuk merekrut staf usai terdampak oleh pandemi, dan mengeluh karena proses perekrutan dan pengecekan keamanan terhadap pegawai baru memakan waktu yang lebih lama. Shapps mengatakan pemerintah telah membantu industri dengan mengubah peraturan untuk mempercepat perekrutan staf dan menambahkan bahwa pemerintah “telah melakukan bagiannya.” Meski demikian, ketua Komite Terpilih Perhubungan Parlemen Huw Merriman mengatakan bahwa pemerintah justru telah mengarahkan maskapai-maskapai untuk mengoperasikan penerbangan dengan mengatakan bahwa mereka harus menggunakan kuota penerbangan sebesar 70 persen atau mereka akan kehilangan hal tersebut. Dia mengatakan bahwa bahasa yang digunakan Shapps tidaklah membuat keadaan membaik. “Saya rasa ini mengecewakan karena pemerintah yang terlihat menyalahkan industri. Ini adalah industri yang telah kehilangan miliaran,” kata Merriman yang merupakan anggota parlemen dari partai Konservatif kepada Sky News. Dia menambahkan bahwa maskapai-maskapai telah menantikan kejelasan terkait peraturan yang berubah-ubah. “Kita perlu menemukan solusi antara pemerintah dan industri untuk membantu industri agar bisa bertahan,” ujar Merriman.

Sumber: Reuters

(voinews.id)Polandia berupaya mendapatkan keuntungan dari kemungkinan kesepakatan untuk mengekspor kembali gandum Ukraina, membantu Ukraina membangun kembali infrastrukturnya, dan dengan mengimpor listrik dari negara tetangganya. Sebagai sekutu setia Kiev, Polandia telah menjadi salah satu pendukung keuangan terbesar Ukraina sejak invasi Rusia pada 24 Februari 2022, tetapi Perdana Menteri Mateusz Morawiecki mengatakan membantu Ukraina juga dapat menguntungkan ekonomi Polandia. "Hari ini kami sedang mempersiapkan beberapa kesepakatan antara kementerian tertentu, yang akan membantu Ukraina dan memberikan dorongan ekonomi kepada Polandia," kata Morawiecki dalam konferensi pers di Kota Borodianka dekat Kiev, Rabu. "Misalnya ini adalah perjanjian mengenai ekspor gandum Ukraina," kata dia, menambahkan. Lebih lanjut Morawiecki mengatakan bahwa Polandia bisa menjadi pusat ekonomi bagi Ukraina. Perkeretaapian Polandia mendapat manfaat dari pengangkutan gandum Ukraina ke pelabuhan laut Baltik. Dengan Rusia mengendalikan atau secara efektif memblokade pelabuhan Laut Hitam Ukraina, pengiriman gandum dari Ukraina terhenti sejak invasi dimulai, sementara Moskow menyalahkan sanksi Barat karena mengganggu ekspor gandum dan pupuk. Morawiecki mengatakan kementerian infrastruktur Polandia akan terlibat dalam proyek jalan dan kereta api di Ukraina, sementara kementerian dalam negeri dan pertahanan juga mengerjakan kesepakatan dengan negara tersebut "Perusahaan-perusahaan Polandia akan ambil bagian dalam pembangunan kembali (Ukraina), tetapi pertama-tama kita harus membebaskan Ukraina," kata dia. Kiev dan Warsawa sedang mendiskusikan impor listrik dari Ukraina, yang akan mendukung stabilitas sistem tenaga listrik Polandia dan memungkinkan Ukraina mendapatkan keuntungan dari sinkronisasi jaringan transmisi listrik dengan jaringan Uni Eropa. Sementara itu, utilitas listrik sudah memasok peralatan termasuk kabel dan trafo untuk membantu memulihkan pasokan listrik di wilayah Ukraina yang terkena dampak perang. Setelah invasi Rusia ke Ukraina dan pengeboman kilang minyak lokal, Polandia membantu Ukraina dengan menyediakan bahan bakar motor secara gratis. Saat ini, perusahaan migas utama negara itu PKN Orlen menjual bahan bakar ke Ukraina.

Sumber: Reuters

(voinews.id)Sebanyak 854 warga Afghanistan kembali melalui titik perlintasan perbatasan di Provinsi Nimroz, Afghanistan barat, dari Iran, dan 240 pengungsi tanpa dokumen tiba di Provinsi Kandahar, Afghanistan selatan, dari Pakistan, kata pernyataan kementerian itu.

Para migran Afghanistan tanpa dokumen tersebut tidak mengantongi dokumen yang dikeluarkan oleh negara tempat mereka tinggal.

Lebih dari 653.000 pengungsi Afghanistan telah kembali atau dideportasi ke Afghanistan terutama dari negara-negara tetangga sejak Agustus 2021, ungkap data resmi dari Kementerian Urusan Pengungsi dan Repatriasi Afghanistan

antara