VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi Lembaga National Single Window (LNSW) dalam mewujudkan tata kelola ekspor-impor yang transparan, proses bisnis yang sederhana serta layanan yang terintegrasi. Pendampingan tersebut sebagai upaya untuk meminimalisir titik-titik rawan korupsi pada pelaksanaan ekspor-impor di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam Talkshow Neraca Komoditas bertajuk "Sinergi Wujudkan Indonesia Maju 2045" yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, Senin (30/5). "Lembaga National Single Window merupakan derivasi dari kebijakan pemerintah menarik investor dan menggenjot pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui kegiatan ekspor-impor yang transparan dan proses bisnis yang sederhana serta layanan terintegrasi," kata Ghufron sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Menurutnya, permasalahan dalam tata niaga ekspor-impor yang tidak transparan dalam memberikan izin, rentan terjadi penyalahgunaan wewenang hingga suap-menyuap yang akan merugikan pelaku usaha. "Butuh transparansi dalam pemberian izin ekspor-impor untuk memberikan kepastian, baik kepada produsen, pelaku perdagangan maupun negara," ujar Ghufron. Ia mengatakan proses bisnis perizinan ekspor-impor masih dilakukan secara terkotak-kotak, terpisah, dan tersebar di masing-masing kementerian/lembaga terkait sehingga data komoditas tidak "clear" dan berakibat terjadinya tindak pidana korupsi. "Catatan KPK 2013 ada suap impor daging lalu 2016 ada di sektor gula supaya dapat impor. Lalu 2017 mengubah regulasi di sektor kesehatan dan peternakan, itu melibatkan suap di dalamnya," ungkapnya. Oleh karena itu, lanjut dia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), KPK bersama Kementerian Perekonomian, LNSW serta kementerian/lembaga terkait tengah berupaya melakukan perbaikan tata kelola ekspor-impor di Indonesia.

Upaya itu diwujudkan dengan membangun sistem nasional data dan informasi ekspor-impor yang disebut Sistem Nasional Neraca Komoditas. Sistem tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua pihak sebagai sarana untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan kebijakan ekspor-impor hingga tidak ada lagi celah bagi pejabat pemerintah maupun pihak swasta untuk melakukan korupsi. Adanya neraca komoditas, menurut Ghufron, memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai dasar penerbitan persetujuan impor ataupun persetujuan ekspor, sebagai acuan data produksi dan konsumsi nasional serta sebagai acuan untuk pengembangan industri nasional. "Neraca komoditas ini harapannya memberikan kepastian sehingga diketahui berapa kebutuhan masyarakat Indonesia atas komoditas tertentu, dan berapa tingkat produksi lokal sehingga pelaksanaan impor jelas alasannya. Jangan sampai impor dilakukan saat panen raya berlangsung," kata Ghufron. Sampai awal 2022, melalui pengawalan KPK, telah terbit Perpres Neraca Komoditas yang di dalamnya terdapat kesepakatan elemen data ekspor-impor untuk empat komoditas, yaitu beras, gula, daging, dan garam. "Satu hal yang masih perlu terus dikawal berdasarkan laporan Stranas PK periode lalu adalah implementasi sistem di kementerian/lembaga lain yang belum siap. Kemudian dokumen protokol penyampaian dan pertukaran data serta skema insentif dan disinsentif," tuturnya.

antara

(voinews.id)Para pemimpin Uni Eropa telah mencapai kesepakatan "pada prinsipnya" tentang pelarangan impor minyak dari Rusia, kata Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Selasa pagi. "Saya sangat senang bahwa para pemimpin dapat menyetujui prinsip paket sanksi keenam," katanya kepada wartawan setelah hari pertama pertemuan puncak Uni Eropa di Brussels. "Dewan sekarang harus dapat menyelesaikan larangan hampir 90 persen dari semua impor minyak Rusia pada akhir tahun. Ini adalah langkah maju yang penting. Sisanya 10 persen, ini kami segera kembali ke masalah 10 persen sisa minyak pipa ini," tambahnya.

(voinews.id)Pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan gas bumi untuk mencapai target 12 miliar standar kaki kubik per hari pada 2030 mengingat potensi di dalam negeri masih menjanjikan dan layak menjadi jembatan transisi energi. "Berdasarkan potensi migas yang ada, sangat tepat dan layak apabila gas dikatakan sebagai energi transisi menuju energi terbarukan. Saat ini, pemanfaatan gas untuk dalam negeri mencapai 62 persen," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Selasa. Tutuka menjelaskan pemanfaatan gas domestik sebesar 62 persen itu terutama digunakan untuk sektor industri, pabrik pupuk dan kelistrikan. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan beberapa tahun silam di mana produksi gas sebagian besar diekspor.

Menurutnya, potensi gas Indonesia yang diharapkan cukup besar adalah Blok Andaman I, II dan III. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Premier Oil melakukan pengeboran sumur eksplorasi Timpan-1 pada 10 Mei 2022. Sumur eksplorasi lepas pantai tersebut terletak di Blok Andaman II yang berjarak 150 kilometer sebelah utara Kota Lhokseumawe dengan kedalaman air laut 4,236 kaki. Sementara itu, SKK Migas menyatakan pengeboran eksplorasi itu untuk menguji dan mengevaluasi potensi kandungan gas bumi yang terdapat pada struktur Timpan yang berada di bagian barat Blok Andaman II. Sumur Timpan-1 dibor secara vertikal dengan menggunakan anjungan pengeboran Drill Ship West Capella. Sumur itu ditajak dengan rencana kedalaman akhir sumur di 14,457 kaki MDRT dan termasuk ke dalam kategori laut dalam.

Saat ini status operasi pengeboran sumur Timpan-1 sedang melakukan pengeboran lubang 26 inci. Program pengeboran sumur Timpan-1 diperkirakan akan dilaksanakan dalam waktu tiga bulan ke depan. SKK Migas menargetkan pengeboran eksplorasi tahun ini sebanyak 42 sumur sebagai langkah untuk mendorong penemuan cadangan gas bumi baru.

antara

(voinews.id)Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, guna melihat secara langsung hasil produksi dan pengembangan komoditi tanaman sorgum yang sedang dikembangkan di daerah itu pada Rabu (1/6). "Bapak Presiden Joko Widodo sudah dipastikan berkunjung ke Kabupaten Sumba Timur untuk melihat secara langsung kegiatan produksi hasil budi daya sorgum yang sedang dikembangkan di Laipori, Kabupaten Sumba Timur," kata Bupati Sumba Timur, Khristofel Praing ketika dihubungi Antara dari Kupang, Selasa. Menurut Bupati Sumba Timur, Presiden Joko Widodo ingin melihat secara langsung kegiatan produksi tanaman sorgum di wilayah Laipori yang pernah dikunjungi Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko pada 7 Januari 2022 lalu.

Ia mengatakan wilayah Kabupaten Sumba Timur di Pulau Sumba merupakan daerah yang memiliki potensi besar untuk pengembangan komoditi sorgum yang berkualitas. Dia mengatakan, sesuai hasil penelitian dilakukan sejumlah ahli bahwa tanaman sorgum yang terdapat di Sumba Timur merupakan yang terbaik di Indonesia karena dari hasil pengembangan sorgum di Sumatera, Sulawesi dan Jawa, kualitasnya sorgum yang sangat bagus terdapat di Kabupaten Sumba Timur. Menurut dia lahan sorgum yang telah dikembangkan di Kabupaten Sumba Timur sekitar puluhan hektare dan direncanakan diperluas hingga mencapai ribuan hektare. Bupati Khristofel Praing mengatakan kegiatan panen sorgum telah dilakukan pada lahan delapan hektare dengan hasil yang sangat memuaskan. Selain melihat produksi tanaman sorgum, Presiden Joko Widodo juga melakukan pemantauan kegiatan masyarakat di pasar Kota Waingapu, Ibu Kota Kabupaten Sumba Timur.

antara