VOInews.id, Hamilton:Amerika Serikat kembali memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Jalur Gaza. Rancangan resolusi, yang diajukan oleh 10 anggota DK yang dipilih yaitu Aljazair, Ekuador, Guyana, Malta, Mozambik, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia, dan Swiss, mendapat 14 suara. Selain menuntut gencatan senjata, resolusi itu menegaskan kembali tuntutan pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera, sambil mendesak DK PBB memenuhi tanggung jawabnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Resolusi tersebut menyoroti pula krisis kemanusiaan yang memburuk serta menuntut agar penduduk sipil di Jalur Gaza dapat segera dibukakan akses ke layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka.
Rancangan resolusi DK PBB juga menolak "segala upaya untuk membuat warga Palestina kelaparan" dan menyerukan fasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan secara penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan dalam skala besar ke dan di seluruh Jalur Gaza. Dengan mendesak semua pihak untuk mematuhi hukum humaniter internasional, khususnya mengenai perlindungan warga sipil dan infrastruktur sipil, resolusi tersebut juga menuntut penerapan Resolusi Dewan Keamanan 2735, yang mencakup ketentuan mengenai sandera, tahanan Palestina, dan penarikan pasukan Israel dari Gaza. Resolusi tersebut juga meminta laporan dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengenai penerapannya dan penilaian kebutuhan komprehensif untuk Gaza dalam waktu 90 hari. Namun, veto AS menggagalkan diberlakukannya langkah-langkah tersebut.
Menurut Wakil Utusan AS untuk PBB Robert Wood, Washington tidak bisa mendukung gencatan senjata tanpa mensyaratkan pembebasan warga Israel yang disandera oleh kelompok pejuang Palestina, Hamas. Ia menegaskan bahwa perang harus diakhiri dengan pembebasan para sandera. "Sederhananya, resolusi ini akan mengirimkan pesan yang berbahaya kepada Hamas: Tidak perlu kembali ke meja perundingan," ujar Wood, yang menuding bahwa Hamas menolak kesepakatan gencatan senjata. AS sebelumnya telah memveto tiga rancangan resolusi DK PBB yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza. AS memveto resolusi pada Oktober 2023, Desember 2023, dan Februari 2024, serta menyatakan abstain dalam pemungutan suara pada rancangan resolusi lainnya.
Sumber: Anadolu
VOInews.id, Jakarta:Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Stansted, London, Inggris, Rabu (20/11/2024) pagi waktu setempat. Di London, Presiden diagendakan bertemu dengan Raja Charles III, Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer. Presiden juga bakal bertemu Wakil PM Inggris Angela Rayner. Selain itu, Presiden Prabowo juga diagendakan untuk menghadiri acara CEO Roundtable Forum. Presiden disambut perwakilan Kerajaan Inggris Charles Anderson DL, Perwakilan Khusus Menteri Luar Negeri Inggris Adele Taylor MBE.
Berikutnya Dubes Inggris untuk Indonesia Jermey CVO OBE, Dubes RI di London Desra Percaya, dan Atase Pertahanan KBRI London Kolonel Faishal Ridlwan. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sebelumnya, Presiden bertolak dari Pangkalan Angkatan Udara GaleĆ£o, Rio de Janeiro, Brasil, sekitar pukul 18.00 waktu setempat. Selama di Brasil, Presiden Prabowo telah menghadiri sejumlah rangkaian kegiatan. Diantaranya KTT G20 serta pertemuan bilateral dengan beberapa negara sahabat.
RRI.co.id
VOinews.id, Jakarta:Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi perkampungan di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (20/11/2024). Wilayah ini terdampak banjir rob sejak 15 November 2024 lalu. Didampingi Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Wapres meninjau area pemukiman warga yang sering terkena banjir rob. Wapres menyapa langsung masyarakat yang aktivitas dan mobilitasnya masih terganggu akibat banjir rob yang masih sering merendam wilayahnya.
Wapres turut menyoroti pentingnya mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang terintegrasi. Termasuk, proyem pembuatan tanggul yang direncanakan untuk melindungi Jakarta dari dampak kenaikan permukaan air laut. Wapres menilai, penanganan banjir bukan hanya tanggung jawab satu generasi, tetapi warisan yang harus dipersiapkan untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, setiap langkah harus dirancang dengan visi jangka panjang demi masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan.
RRI.co.id
VOinews.id, Kinshasa:Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyetujui vaksin mpox Lc16m8 untuk penggunaan darurat di Afrika. Vaksin ini yang pertama disetujui bagi anak-anak usia satu tahun ke atas, dilansir dari Euro News, Kamis (21/11/2024). Persetujuan ini diharapkan dapat meningkatkan akses vaksin di komunitas yang mengalami lonjakan wabah mpox. WHO merekomendasikan vaksin ini sebagai dosis tunggal, untuk orang berusia satu tahun ke atas. Mpox adalah penyakit yang ditandai dengan gejala seperti demam, kelelahan, dan ruam menyakitkan.
Virus ini menyebar melalui kontak langsung dengan kulit orang yang terinfeksi atau melalui benda yang terkontaminasi. Kasus mpox anak-anak meningkat lebih dari 130 persen di Republik Demokratik Kongo (DRC), mencatat jumlah kasus tertinggi dunia. Hingga tahun 2024, lebih dari 53 ribu kasus mpox dilaporkan di 19 negara Afrika, dengan 1.100 kematian. Mpox telah dinyatakan sebagai darurat kesehatan global oleh WHO sejak Agustus 2024.
WHO menyetujui vaksin Bavarian Nordic dari Denmark pada September, dapat digunakan bayi, anak-anak, dan remaja di situasi wabah. Bulan lalu, penggunaannya diperluas untuk usia 12 tahun ke atas. Pemerintah Jepang akan menyumbangkan 3,05 juta dosis vaksin Lc16m8 yang dikembangkan oleh KM Biologics. WHO menyebut langkah ini sebagai kemajuan signifikan dalam menangani keadaan darurat global. Organisasi amal Save the Children mencatat lonjakan kasus di anak-anak menegaskan perlunya respons cepat untuk melindungi populasi rentan. Vaksinasi disebut sebagai alat penting dalam strategi pengendalian wabah, bersama pengujian, diagnosis, dan pengobatan.
Pencegahan infeksi, edukasi masyarakat, dan keterlibatan komunitas juga menjadi elemen kunci. WHO menilai bahwa manfaat vaksinasi lebih besar daripada potensi risikonya, terutama di area wabah dengan tingkat infeksi tinggi. Selain itu, Jepang mendapatkan apresiasi atas donasi vaksinnya sebagai bentuk solidaritas global. WHO terus memantau perkembangan kasus mpox yang telah dilaporkan di 80 negara sepanjang tahun 2024. Langkah cepat otorisasi vaksin ini menjadi bagian dari upaya merespons situasi mendesak di lapangan, terutama di Afrika.
RRI.co.id