VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOinews.id, Jakarta:Presiden RI Joko Widodo menerima penghargaan sebagai Bapak Konstruksi Indonesia dari asosiasi Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) dalam acara Refleksi dan Catatan 10 Tahun Pemerintahan Jokowi di Bidang Konstruksi, Infrastruktur, dan Investasi di Jakarta, Rabu. "Gapensi memberikan penghargaan kepada Bapak Presiden sebagai Bapak Konstruksi Indonesia," kata Ketua Umum Gapensi Andi Rukman Nurdin di Jakarta.

Andi Rukman menyerahkan secara langsung sebuah helm baja kepada Presiden Joko Widodo dalam acara tersebut sebagai simbol Bapak Konstruksi Indonesia. Ketua Umum Gapensi menyampaikan penghargaan tersebut karena Presiden Joko Widodo telah konsisten melaksanakan janji-janji pembangunan dalam kampanyenya dahulu. Menurut dia, pembangunan infrastruktur sudah terlaksana dengan baik selama masa pemerintahan Presiden Widodo.

"Terima kasih Bapak Presiden tidak henti-hentinya membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke," ujar Andi. Ia berharap agar Pemerintah bisa menjadikan tanggal 8 Januari, yang bertepatan dengan tanggal berdirinya Gapensi, sebagai Hari Konstruksi Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sejak awal pemerintahannya 10 tahun lalu memang berfokus pada pembangunan infrastruktur, baik untuk konektivitas, layanan dasar, angan, maupun industri.

"Tadi angka-angkanya, berapa kilometer jalan tol, jalan nasional, sudah disampaikan semua di layar. Berapa jumlah pelabuhan besar, sedang, dan kecil, airport baru, sudah disampaikan semua. Saya yakin ini juga kontribusi besar dari Gapensi, baik pusat maupun di daerah," jelas Presiden. Jokowi berpesan agar Gapensi dalam kontribusinya terhadap pembangunan tidak hanya membangun bangunan beton saja, yang tidak ada manfaatnya, tetapi juga memikirkan estetika, keindahan, lanskap, dan aspek lingkungan.

Antara

VOinews.id, Hamilton:Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu (31/7) menuntut pertanggungjawaban setelah terkuaknya sebuah laporan yang menyebutkan bahwa Israel menyiksa tahanan Palestina di Jalur Gaza. Saat ditanya tentang laporan setebal 23 halaman yang diterbitkan oleh Kantor HAM PBB pada Rabu, juru bicara Stephane Dujarric mengatakan, "Reaksi kami adalah terkejut dan bergidik saat melihat laporan ini."

"Seperti yang ada dalam kasus-kasus ini, sangat penting adanya pertanggungjawaban bagi mereka yang bertanggung jawab atas apa yang telah kami laporkan," kata Dujarric kepada wartawan. Kantor HAM PBB memublikasikan laporan yang mengungkap adanya dugaan penyiksaan cukup luas terhadap tahanan Palestina yang ditahan tanpa akses komunikasi apa pun dalam penahanan yang sewenang-wenang dan berkepanjangan. Laporan tersebut merinci kesaksian para tahanan yang menjadi korban interogasi dengan siram air, penutupan mata dalam jangka waktu lama, penahanan tanpa makan dan minum, sengatan listrik, dan kekerasan seksual.

Saat ditanya alasan Guterres tidak mengecam pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran seperti yang dia lakukan setelah percobaan pembunuhan mantan presiden AS Donald Trump, Dujarric mengatakan hal tersebut karena "Masih ada konflik yang terjadi di wilayah tersebut." Seraya mendesak untuk "menahan diri," Dujarric mengatakan, "Sangat penting bahwa seruan kami, yang didukung oleh pesan-pesan yang disampaikan utusan kami, dan khususnya negara-negara anggota yang memiliki pengaruh terhadap semua pihak terkait di kawasan, semuanya bekerja mengupayakan deeskalasi.

" Dia mengutip informasi dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) dan mengatakan, "Serangan dari pasukan dan pemukim Israel terus memberikan dampak menghancurkan terhadap rakyat Palestina" di Tepi Barat. "Menurut laporan terbaru dari OCHA, enam orang telah tewas dan hampir 80 warga Palestina, termasuk puluhan anak, dicederai pasukan atau pemukim Israel dalam insiden di Tepi Barat hanya dalam satu pekan, antara 23 dan 29 Juli," katanya.

Sumber: Anadolu

VOInews.id, Jakarta:Peneliti Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Erizal Jamal mengungkapkan sektor pertanian Indonesia tumbuh stagnan di bawah 3 persen pada 25 tahun terakhir. Studi yang dilakukan lewat kerja sama BRIN dengan Institut Pertanian Bogor, Bappenas, dan Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI) tersebut mempelajari Total Factor Productivity (TFP) dalam sektor pertanian di Indonesia dalam rentang 1996-2020.

"Kontribusi pertumbuhan dari tenaga kerja di sektor pertanian juga secara konsisten menurun 0,62 persen per tahun," kata Erizal melalui keterangan di Jakarta, Kamis. Hal tersebut, ungkap Erizal, dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti produktivitas padi, praktik yang terjadi di lapangan, penggunaan bahan kimia yang berlebihan selama bertahun-tahun, dan fenomena “kelelahan tanah” pada sistem padi yang cenderung menyebabkan penurunan kapasitas produksi akibat degradasi tanah dan lahan.

Ia juga menyoroti perihal penguasaan lahan oleh sebagian besar petani skala kecil yang hanya di bawah 0,5 hektare, yang menyebabkan para petani hanya bekerja paruh waktu dan berdampak kecil pada kesejahteraan mereka. Sementara untuk kelapa sawit, sambungnya, output pertanian utamanya didukung oleh perluasan lahan yang tumbuh sebesar 11,05 persen per tahun. "Produktivitas petani yang bekerja mandiri jauh lebih rendah daripada petani yang bekerja sama dengan sektor swasta," ujarnya. Meski demikian, Erizal mengungkapkan adanya lebih banyak kesinambungan program dengan pendekatan teknologi dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM), yang dibuktikan dengan pertumbuhan output produksi daging dan telur ayam yang didukung oleh perluasan total inventaris stok ternak.

"Pada 2016 hingga 2020 tumbuh sebesar 15,1 persen. Peningkatan stok disebabkan oleh program terintegrasi antara sektor swasta dan petani skala kecil. Program ini meningkatkan efisiensi pertanian melalui penggunaan teknologi," tuturnya. Menurut Erizal, kemitraan antara petani skala kecil dan sektor swasta dapat dilakukan di berbagai bidang pertanian, guna mempercepat produktivitas petani.

Karenanya, ia memberikan tiga rekomendasi jangka pendek kepada pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dikaitkan dengan pengembangan SDM. Pertama, kata Erizal, dengan mengidentifikasi semua program pemberdayaan, pendidikan, dan pelatihan yang digagas oleh pemerintah, sektor swasta, dan LSM. Kedua, sambungnya, merumuskan target utama program dalam kaitannya dengan program pembangunan pertanian nasional, untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Dan ketiga, merumuskan kurikulum untuk proses akumulasi dan pengetahuan bagi petani.

Antara

VOinews.id, Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berbicara dengan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mengenai pemilihan presiden Venezuela baru-baru ini serta isu-isu bilateral, kata Gedung Putih. "Presiden Joe Biden berbicara hari ini dengan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva dari Brasil untuk membahas berbagai isu bilateral dan regional, termasuk situasi politik yang muncul di Venezuela setelah pemilihan presiden pada 28 Juli," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan pada Selasa.

Biden dan Lula mengatakan bahwa mereka memandang pemilihan presiden Venezuela sebagai hal yang krusial bagi demokrasi regional.

Kedua presiden sepakat untuk menjaga koordinasi yang erat mengenai masalah tersebut, kata pernyataan tersebut.

"Kedua pemimpin sepakat tentang perlunya segera merilis data pemungutan suara yang lengkap, transparan, dan terperinci di tingkat tempat pemungutan suara oleh otoritas pemilu Venezuela," tambah pernyataan itu.

Pemilihan presiden Venezuela pada 28 Juli menyaksikan Nicolas Maduro memenangkan masa jabatan ketiga.

Pengumuman hasil tersebut memicu oposisi yang didukung AS untuk melakukan protes di ibu kota Caracas dan sekitarnya, dengan dilaporkan adanya bentrokan antara polisi dan pendukung oposisi.

Pemerintah Venezuela menuduh beberapa negara melakukan campur tangan dalam pemilihan.

Sumber: Sputnik-OANA