VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id, Jakarta:Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penanganan stunting nasional dengan menghadirkan inovasi berupa produk susu ikan. Hal ini disampaikan Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Sulistiyo. Produk susu ikan merupakan hasil olahan hidrolisat protein ikan (HPI) yang mengandung nilai gizi tinggi. Produk ini dirancang sebagai alternatif pangan bergizi dengan potensi besar untuk membantu mengatasi permasalahan stunting. Menurut Budi, susu ikan ini masih dalam tahap awal pengembangan industri dengan kapasitas produksi 30 ton per bulan.

"Ditargetkan lima tahun ke depan bisa memenuhi 10 persen kebutuhan," ujarnya pada perbincangan dengan RRI Pro 3, Minggu (24/11/2024). Budi mengungkapkan pusat produksi susu ikan berada di Indramayu dengan wilayah percontohan lainnya seperti Pekalongan. KKP juga berencana memperluas pengembangan ke daerah lain seperti Merauke dan Pasuruan. "Kami sudah berkomunikasi dengan pelaku usaha yang sangat berminat pada produk ini," ujarnya. Menurut Budi, ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat distribusi produk susu ikan kepada masyarakat. Susu ikan telah diujicobakan dalam berbagai program, termasuk kegiatan sosialisasi di posyandu dan sekolah.

Budi mengaku produk-produk tersebut direspons positif karena tidak berbau amis dan kaya protein, sehingga cocok untuk konsumsi anak-anak. Dia menegaskan inovasi ini akan mendukung program makan bergizi gratis untuk membangun generasi emas Indonesia. Dengan dukungan semua pihak, Budi merasa optimistis susu ikan akan menjadi solusi untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Selanjutnya, KKP akan terus menggandeng pelaku usaha, UMKM, dan pemerintah daerah untuk memperluas produksi dan distribusi susu ikan. "Harapannya, susu ikan ini tidak hanya dikenal tetapi juga menjadi bagian dari kebiasaan konsumsi masyarakat," ucapnya. (Intern/Aulia Yasinta)

RRI.co.id

VOinews.id, Istanbul:Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan penggunaan rudal balistik baru terhadap pabrik di Dnipro merupakan bukti lebih lanjut bahwa Moskow tidak menginginkan perdamaian. “Penggunaan rudal balistik terhadap Ukraina hari ini adalah bukti lebih lanjut bahwa Rusia tidak tertarik pada perdamaian,” tulis Zelenskyy di X, Kamis (21/11). Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengumumkan bahwa negaranya menyerang sebuah pabrik di Dnipro dengan menggunakan sistem rudal balistik jarak menengah baru bernama Oreshnik. Menurut Putin, serangan tersebut menggunakan rudal balistik dengan peralatan hipersonik non-nuklir. Saluran Telegram Rusia mengatakan bahwa serangan tersebut menargetkan pabrik Pivdenmash, produsen pesawat terbang milik negara Ukraina yang berkantor pusat di Dnipro.

Dengan menuding penggunaan rudal oleh Rusia sebagai eskalasi yang jelas dan berat dalam skala perang Ukraina, yang pada Selasa lalu memasuki hari ke 1.000, Zelenskyy menyebut serangan tersebut sebagai langkah kedua Rusia menuju eskalasi tahun ini. Langkah pertama adalah laporan tentang Korea Utara yang mengirim pasukan untuk mendukung upaya perang Moskow. “Putin telah mengambil kedua langkah ini sambil mengabaikan semua orang di dunia yang menyerukan agar perang tidak berkembang lebih jauh. Dia mengabaikan seruan dari China, Brasil, negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan lainnya,” kata Zelenskyy. Presiden Ukraina tersebut juga membela penggunaan senjata Barat jarak jauh oleh negaranya dengan mengatakan Kiev memiliki hak penuh untuk melakukannya berdasarkan hukum internasional. “Hak kami untuk membela diri sama dengan hak setiap negara lain,” lanjutnya.

Dirinya menambahkan bahwa dunia harus merespons dan kurang reaksi terhadap tindakan Rusia dinilainya mengirimkan pesan kepada Putin bahwa tindakan tersebut dapat diterima. “Respons dibutuhkan. Tekanan dibutuhkan. Rusia harus dipaksa menuju perdamaian sejati yang hanya bisa dicapai melalui kekuatan. Jika tidak, akan ada serangan, ancaman, dan destabilisasi Rusia yang tak berujung, bukan hanya terhadap Ukraina,” kata Zelenskyy.

Sumber : Anadolu

VOInews.id, Roma:Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, pada Kamis (21/11) menyampaikan keberatan terhadap surat perintah penangkapan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk kepala pemerintahan Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant. Namun, ia menegaskan bahwa Italia wajib melaksanakan perintah tersebut jika kedua tokoh itu memasuki wilayah Italia. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan televisi, Crosetto mengatakan bahwa meskipun ia menganggap keputusan ICC tersebut "keliru," tetapi sebagai negara penandatangan Statuta Roma, Italia harus mematuhi hukum internasional.

"Karena kita adalah pihak yang terikat dengan ICC, jika Netanyahu dan Gallant datang ke Italia, kita harus menangkap mereka. Ini bukan keputusan politik, melainkan pelaksanaan legislasi internasional," ujarnya. Sebelumnya pada Kamis, ICC mengumumkan secara resmi bahwa telah dikeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant atas tuduhan kejahatan perang di wilayah Palestina, termasuk Gaza.

Surat perintah ini dikeluarkan di tengah serangan besar-besaran Israel di Gaza yang telah memasuki tahun kedua di wilayah tersebut. Konflik tersebut telah menewaskan sekitar 44.000 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta melukai lebih dari 103.000 lainnya. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, menyampaikan sikap berhati-hati. "Kami akan meninjau isi keputusan tersebut dan alasan di baliknya," kata Tajani, seraya menekankan bahwa ICC seharusnya menjalankan peran hukum murni tanpa pengaruh politik.

"Bersama dengan sekutu kami, kami akan menilai perkembangan yang terjadi dan menentukan tindakan serta langkah selanjutnya," tambahnya. Pernyataan Tajani memicu kecaman dari oposisi Gerakan Lima Bintang (M5S). Para anggota parlemen M5S menyebut komentar Tajani sebagai "mengejutkan dan memalukan."

Dalam pernyataan bersama, anggota M5S menyoroti bahwa kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, telah menegaskan bahwa keputusan ICC bersifat mengikat bagi negara-negara anggota Uni Eropa.

Sumber: Anadolu

VOinews.id, Jakarta:Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan koperasi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) memiliki dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Kedua fungsi koperasi ini saling terikat sehingga keberadaan BMT mutlak harus diberikan dukungan penuh oleh pemerintah. Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menjelaskan untuk peran/fungsi koperasi dalam ranah ekonomi adalah mensejahterakan anggota. Sehingga koperasi termasuk BMT harus mencatatkan keuntungan. Sementara untuk fungsi sosial adalah menuntaskan jeratan utang masyarakat kelompok paling bawah (mikro dan ultra mikro) dari rentenir. Fakta itu yang banyak beredar di masyarakat.

"Koperasi harus jadi tempat kita untuk saling gotong royong, saling membantu dan saling menguatkan. Saya merasakan sendiri di KSPPS BMT Jati Baru di Padang dimana peran mereka membantu melepaskan jeratan utang masyarakat dari rentenir," kata Wamenkop Ferry, Kamis (21/11/2024). Ferry mengungkapkan dengan dua fungsi tersebut, koperasi atau BMT menjadi solusi yang relevan. Tujuannya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrim yang ada di tengah masyarakat.

Sebagaimana diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang. Atau ini turun 0,33 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 25,9 juta orang. "Kemiskinan itu paling kelihatan, jadi mereka itu tidak punya opsi mendapat pembiayaan sehingga terpaksa harus terjebak oleh rentenir. Kehadiran BMT adalah untuk membebaskan mereka dari rentenir dengan menyediakan pembiayaan untuk kerja produktif," kata Ferry lagi.

Dalam skala ekonomi yang lebih besar, BMT dinilai memiliki peran yang strategis untuk mendorong pengembangan sistem keuangan syariah. Dengan jumlah penduduk muslim yang begitu besar, BMT berpeluang besar untuk masuk dalam ekosistem ekonomi syariah. "Potensi konsumen muslim di Indonesia mencapai 2 miliar jiwa dengan perputaran uang hampir 2 triliun dolar. Dengan penduduk muslim terbesar kedua di dunia, BMT harus menjadi bagian dari pengembangan ekonomi syariah," ujar Ferry.

Antara