Akbar

Akbar

03
June

 

VOInews.id- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberlakukan koda internasional keselamatan kapal yang mengangkut personel industri atau International Code of Safety for Ships Carrying Industrial Personnel Code (IP Code). “Ketentuan itu mulai berlaku 1 Juli 2024. Keputusan ini dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP - DJPL 327 Tahun 2024,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priadi dalam keterangan di Jakarta, Minggu. Antoni mengungkapkan keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan pentingnya pengaturan pemenuhan persyaratan keselamatan bagi kapal berbendera Indonesia yang melakukan pengangkutan dan pemindahan personel industri.

 

Khususnya, kata Antoni, untuk kegiatan industri lepas pantai, dan adopsi ketentuan internasional terkait standar keamanan untuk kapal yang membawa personel industri, sesuai dengan Resolusi IMO MSC.527(106) tentang IP Code. "Dalam rangka pengaturan pemenuhan persyaratan keselamatan kapal berbendera Indonesia yang melakukan pengangkutan yang aman dan pemindahan personel industri yang aman khususnya untuk keperluan kegiatan industri lepas pantai yang dilakukan di atas kapal lain dan/atau di fasilitas lepas pantai," ujarnya.

 

Keputusan ini juga, kata Antoni, didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, Serta Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden yang mengesahkan berbagai protokol internasional terkait keselamatan di laut. Lebih lanjut, Antoni menjelaskan, IP Code akan berlaku untuk kapal berbendera Indonesia yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia dan internasional dengan ketentuan Kapal dengan gross tonnage 500 atau lebih yang mengangkut lebih dari 12 personel industri wajib memenuhi ketentuan IP Code. "Dan Kapal dengan gross tonnage di bawah 500 yang mengangkut lebih dari 12 personel industri dapat mengikuti ketentuan IP Code," katanya.

 

Kapal yang telah memenuhi IP Code akan diberikan sertifikat keselamatan personel industri (Industrial Personnel Safety Certificate). Sertifikat ini akan berlaku sesuai dengan masa berlaku sertifikat keselamatan kapal. Antoni menerangkan, personel industri juga akan menjadi Bab baru pada konvensi Safety Of Life At Sea (SOLAS) yaitu menjadi Bab 15 yaitu safety measures for ships carrying industrial personel. “SOLAS adalah perjanjian keselamatan pelayaran internasional dari Organisasi Maritim Internasional (IMO) PBB yang menetapkan standar keselamatan kapal dan jiwa di laut,” ungkap Antoni.

 

Sementara untuk pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan IP Code akan dilaksanakan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (PPKK). “Direktur Perkapalan dan Kepelautan juga akan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan keputusan ini,” terangnya. Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2024. Kapal yang telah disertifikasi berdasarkan Code of Safety for Special Purpose Ship (SPS Code) tetap dapat beroperasi sampai habis masa berlaku sertifikat SPS-nya. Jika di kemudian hari diperlukan penyesuaian, tambah Antoni, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. "Dengan pemberlakuan IP Code, diharapkan kapal-kapal berbendera Indonesia dapat memenuhi standar keselamatan internasional yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan keamanan dan keselamatan personel industri yang bekerja di lingkungan lepas pantai," kata Antoni.

 

Antara

03
June

 

VOInews.id- Presiden Israel Isaac Herzog pada Minggu menyatakan dukungannya terhadap usulan rencana gencatan senjata tiga fase di Gaza oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden sebagai imbalan atas pembebasan sandera Israel. “Dalam konteks ini (proposal kesepakatan Biden), saya mengatakan kepada Perdana Menteri (Benjamin Netanyahu) bahwa saya akan memberikan dia dan pemerintah dukungan penuh saya untuk kesepakatan yang akan menghasilkan pembebasan para sandera,” kata Herzog melalui akun media sosial X, Minggu.

 

Herzog menekankan bahwa sesuai tradisi Yahudi yang tidak boleh dilupakan, tidak ada perintah yang lebih besar daripada menebus tawanan dan sandera, terutama ketika menyangkut warga negara Israel yang tidak mampu dipertahankan dan dilindungi oleh Negara Israel. “Sudah menjadi kewajiban kita untuk memulangkan mereka dalam kerangka kesepakatan yang melestarikan kepentingan keamanan Negara Israel,” ucapnya.

 

Pada Jumat (31/5), Biden mengatakan bahwa Israel telah menawarkan proposal tiga tahap baru kepada gerakan Palestina Hamas dengan peta jalan yang akan mengarah pada penghentian permusuhan di Jalur Gaza serta pembebasan semua sandera. Tahap pertama mencakup gencatan senjata total, penarikan pasukan Israel dari seluruh pusat populasi Gaza, dan pembebasan beberapa sandera yang ditahan oleh Hamas, termasuk yang terluka, orang lanjut usia, dan wanita, serta pembebasan warga Palestina yang ditahan di penjara. Tahap kedua melibatkan penghentian permusuhan tanpa batas waktu dengan imbalan pembebasan sandera yang tersisa.

 

Sedangkan tahap ketiga dari inisiatif tersebut adalah memulai rekonstruksi Gaza yang dilanda perang. Sementara itu, Kantor Netanyahu telah berulang kali menyatakan bahwa Israel tidak akan menghentikan konflik Gaza kecuali semua tujuannya tercapai, termasuk pembebasan sandera dan pemusnahan Hamas. Mitra koalisi Netanyahu yang berkuasa, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengancam keluar dari pemerintahan jika rencana gencatan senjata diterima.

 

Sumber : Sputnik

31
May

 

VOInews.id- Presiden Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Riau, Jumat, guna meresmikan operasional jalan tol hingga infrastruktur pengolahan limbah. Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta menginformasikan, Presiden Jokowi berangkat melalui Bandara Silampari, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan.

 

Presiden Jokowi lepas landas sekitar pukul 07.45 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 menuju Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.Setibanya di Riau, Presiden dan rombongan menuju Gerbang Tol XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar untuk meresmikan Jalan Tol Pekanbaru-Padang ruas Bangkinang-Pangkalan, seksi Bangkinang-XIII Koto Kampar, serta meresmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Riau.

 

Pada siang harinya, Presiden Jokowi akan meresmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Bambu Kuning di Kota Pekanbaru.Selepas itu, Presiden akan kembali menuju Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II untuk kemudian lepas landas menuju Kota Dumai.

 

Antara

31
May

 

VOInews.id- Pemerintah Slovenia pada Kamis (30/5) mendukung mosi untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara, menurut laporan media lokal. Pemerintah merujuk mosi tersebut ke Majelis Nasional untuk mendapatkan persetujuan akhir, kata Perdana Menteri Slovenia Robert Golob setelah sidang pemerintah, menurut Badan Pers Slovenia. Majelis Nasional diperkirakan akan melakukan pemungutan suara mengenai mosi tersebut minggu depan, lapor badan pers tersebut. Kementerian Luar Negeri Slovenia juga mengatakan bahwa proses pengakuan kemerdekaan Palestina "mengirimkan sinyal kuat kepada negara-negara lain" untuk mengikuti contoh Slovenia, Irlandia, Norwegia dan Spanyol.

 

Kementerian lebih lanjut mengatakan pengakuan atas Palestina menegaskan kembali peran Slovenia di Dewan Keamanan PBB sebagai "promotor perdamaian (dan) keamanan" dan posisi lama negara tersebut bahwa "solusi jangka panjang terhadap konflik Timur Tengah hanya dapat dicapai melalui solusi dua negara." "Saya senang Pemerintah Slovenia mengambil langkah bersejarah. Bangsa Israel dan Palestina mempunyai hak untuk membesarkan anak-anak mereka dengan damai, aman dan sejahtera di negara mereka masing-masing," kata Menteri Luar Negeri Slovenia Tanja Fajon.

 

"Pengakuan atas Palestina adalah satu-satunya cara bagi kedua negara dan masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai," tambahnya. "Jumlah negara-negara Eropa yang berpikiran sama terus bertambah, yang merupakan tanda jelas bahwa UE mengambil peran yang lebih aktif dalam penyelesaian konflik ini," katanya lagi. Langkah tersebut dilakukan hanya dua hari setelah Irlandia, Norwegia dan Spanyol secara resmi mengakui negara Palestina. Pada 9 Mei, pemerintah Slovenia meluncurkan prosedur untuk mengakui negara Palestina, menurut badan tersebut.

 

Israel telah membunuh lebih dari 36.200 warga Palestina di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang. Kampanye militer telah mengubah sebagian besar wilayah kantong berpenduduk 2,3 juta orang itu menjadi reruntuhan, menyebabkan sebagian besar warga sipil kehilangan tempat tinggal dan berisiko kelaparan. Israel dituduh melakukan “genosida” di Mahkamah Internasional, yang telah memerintahkan Tel Aviv untuk memastikan pasukannya tidak melakukan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

 

Sumber: Anadolu