VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOinews.id, Moskow:Situasi di Semenanjung Korea telah mencapai kebuntuan yang berbahaya, dan Rusia tidak tertarik untuk meningkatkan konflik di perbatasan Timur Jauhnya, kata Direktur Departemen Organisasi Internasional di Kementerian Luar Negeri Rusia Pyotr Ilyichev. "Situasi di sekitar Semenanjung Korea telah mencapai kebuntuan yang berbahaya dengan peningkatan ketegangan yang berkelanjutan," kata Ilyichev kepada Sputnik pada Rabu.

Menurut dia, Amerika Serikat dan sekutunya yang dengan keras kepala mengikuti jalur konfrontasi dan memprovokasi Pyongyang adalah penanggung jawab utama untuk situasi saat ini di kawasan tersebut. Washington dan sekutunya telah menjadikan sanksi Dewan Keamanan PBB sebagai alat tekanan yang "abadi" terhadap lawan yang tidak tunduk pada kehendak mereka. "Washington dan sekutunya memperkuatnya dengan tindakan pemaksaan sepihak yang ilegal," katanya.

"Kami tidak tertarik melihat pusat ketegangan semakin memanas di perbatasan Timur Jauh kami. Oleh karena itu, kami menyarankan agar pihak-pihak terkait menghentikan siklus provokasi dan tuduhan timbal balik, meninggalkan keinginan untuk menyelesaikan masalah dengan kekuatan atau ancaman, dan mulai bernegosiasi," lanjut Ilyichev. Sebelumnya pada Juni lalu, pasukan Jepang, AS, dan Korea Selatan mengadakan latihan militer trilateral di Laut China Timur. Latihan militer itu akan digelar setiap tahun. Latihan yang dirancang dalam pertemuan tiga pihak di Camp David pada Agustus tahun lalu itu dilakukan untuk meningkatkan kerja sama militer di tengah ketegangan di Semenanjung Korea akibat peningkatan uji coba rudal balistik oleh Korea Utara.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa aliansi militer trilateral antara Washington, Seoul, dan Tokyo tidak hanya ditujukan terhadap Korea Utara, tetapi juga untuk menahan Moskow dan Beijing. Ancaman nyata satu-satunya di kawasan Indo-Pasifik adalah kebijakan AS, sementara masalah lainnya, termasuk kebijakan rudal Korea Utara, harus diselesaikan melalui respons kolektif, tambah kementerian tersebut.

Sumber: Sputnik

VOInews, Jakarta:Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai upaya strategis pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. "Kenapa pemerintah membangun IKN? Tidak lain, ya tadi menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan supaya ini (pembangunan) bisa lebih merata," kata Erick saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Rabu (10/7) malam.

Menurut dia, IKN direncanakan sebagai pusat administratif baru yang akan mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah dan memperkuat infrastruktur nasional sehingga bisa berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Menurut Erick, IKN tidak hanya akan menjadi ikon modernisasi infrastruktur, tetapi juga akan memutus prinsip dan anggapan bahwa pembangunan hanya pada Jawa sentris.

Dia menegaskan bahwa selain di IKN, pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembangunan yang tidak hanya berfokus kepada Jawa namun berbagai wilayah di Indonesia. "Contoh jalan tol yang di Sumatera masak mau berhenti dibangun, masa hanya di Jawa saja. Ini bukan karena saya orang Lampung, orang Sumatera. Tapi keseimbangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia harus berlanjut di semua pulau," kata Erick.

Erick menambahkan bahwa pihaknya saat ini telah mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Ro44,24 triliun pada 2025, sebagai langkah strategis dalam mendukung pembangunan. Usulan PMN yang telah disetujui Komisi VI DPR itu diharapkan tidak hanya akan mempercepat proyek-proyek infrastruktur, tetapi juga untuk memastikan kelancaran transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto tanpa kebingungan. "Hari ini PMN atau penugasan yang hampir mencakup 90 persen, PMN itu 90 persen itu penugasan. Nah, ini yang kita mau pastikan supaya ke depan dalam transisi pemerintahan tidak ada kebingungan," kata Erick.

Antara

VOInews.id, Jakarta:Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala daerah, termasuk bupati untuk memastikan angka inflasi di daerahnya sebelum dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah tersebut. Presiden Jokowi pun menyinggung masih ada bupati yang tidak tahu tingkat inflasi di daerah yang dikelolanya, saat Presiden mengecek harga bahan pokok di pasar. "Kalau saya ke daerah pasti masuk pasar, bupati saya tanya inflasinya berapa bulan kemarin.

Jadi kalau yang saya tanya enggak bisa jawab mohon maaf, masih ada satu dua (bupati)," kata Presiden dalam sambutannya saat meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2024 di JCC Senayan Jakarta, Rabu. Presiden menjelaskan bahwa dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke daerah, pasar setempat akan menjadi salah satu lokasi yang ia tuju untuk meninjau harga bahan pokok, terutama beras, bawang merah dan cabai yang sering bergejolak.

Oleh karena itu, ia meminta para bupati yang daerahnya akan dikunjungi Presiden untuk terlebih dahulu memastikan angka inflasi ke Bank Indonesia maupun Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). "Tolong sebelum saya masuk kabupaten, (bupati) bertanya dulu ke BI inflasinya berapa, ke TPID inflasinya berapa, pasti saya tanya harga-harga, pasti juga saya tanya entah beras, bawang merah, cabai, yang sering naik kan barang-barang itu, yang lain relatif stabil," kata Presiden.

Dalam sambutannya, Presiden memaparkan perekonomian Indonesia masih tetap tumbuh sebesar 5,11 persen pada kuartal I-2024, di tengah kondisi geopolitik dan tantangan global. Menurut Presiden, dengan tantangan yang dihadapi seluruh negara di dunia, sangat sulit sebuah negara bertahan dengan pertumbuhan di atas 5 persen. Inflasi nasional, kata Presiden, juga mampu dikendalikan pada level 2,5 persen bulan Juni.

Kepala Negara pun mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang mampu mengendalikan inflasi dan meminta agar kepala daerah terus meninjau harga bahan pokok secara berkala. "Berkat bapak ibu sekalian, yang selalu rapat dengan Mendagri setiap hari Senin, rutin setiap minggu tapi hasilnya ada. Coba lihat sekarang Argentina cek inflasinya berapa, Turki inflasinya berapa, mengerikan sekali angkanya," kata Presiden.

Antara

VOinews.id, Istanbul:Perdana Menteri India Narendra Modi pada Selasa (9/7), menyerukan perundingan perdamaian untuk mengakhiri perang di Ukraina, yang telah berkecamuk selama lebih dari dua tahun. "Mengenai masalah Ukraina, kami bertukar pendapat secara terbuka dan menghormati pendapat satu sama lain," kata Modi dalam bahasa Hindi, mengacu pada pertemuan empat mata dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin malam (8/7) di Novo-Ogaryovo, kediaman presiden di Moskow.

"Untuk masa depan yang cerah, bagi generasi mendatang, perdamaian sangatlah penting. Kami berpendapat bahwa perang tidak dapat menyelesaikan masalah; solusi dan perundingan perdamaian tidak akan berhasil jika dilakukan dengan bom, senjata dan peluru," kata Modi. Modi terpilih kembali pada bulan lalu untuk yang ketiga kali menjadi perdana menteri India untuk masa jabatan lima tahun.

Rusia melancarkan perang di Ukraina pada 24 Februari 2022, yang mengakibatkan ribuan kematian dan cedera, serta jutaan orang meninggalkan negara tersebut untuk mencari perlindungan di negara lain. "Seluruh dunia menyaksikan kunjungan ini dengan penuh minat," kata Modi kepada Putin di Kremlin selama kunjungan resminya selama dua hari ke Rusia, yang pertama sejak perang dimulai, yang disiarkan langsung oleh Russia Today (RT).

"Ketika anak-anak yang tidak bersalah dibunuh, orang melihat mereka mati, hati mereka sakit dan rasa sakit itu tak tertahankan," kata Modi, yang duduk di samping Putin, bersama dengan delegasi mereka. Komentarnya muncul sehari setelah sebuah rumah sakit anak-anak di Kiev diserang, menewaskan sedikitnya 37 orang, dan Rusia membantah menargetkan fasilitas layanan kesehatan tersebut. "Saya berkesempatan mendiskusikan masalah ini dengan Anda.

Dan kita perlu menemukan cara perdamaian melalui dialog," tegasnya. Komentarnya muncul setelah AS mendesak Modi untuk memperjelas bahwa resolusi apa pun terhadap konflik Ukraina harus menghormati kedaulatan Ukraina dalam pertemuannya dengan Putin. India adalah sekutu utama AS. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller pada konferensi pers Senin (8/7), mengatakan bahwa AS akan mendesak India seperti yang AS lakukan pada negara mana pun yang terlibat dengan Rusia. “… untuk memperjelas bahwa resolusi apa pun terhadap konflik di Ukraina harus menghormati Piagam PBB,yang menghormati wilayah Ukraina, kedaulatan Ukraina,” katanya.

"India adalah mitra strategis yang dengannya kami terlibat dalam dialog yang penuh dan jujur, dan itu termasuk kekhawatiran kami mengenai hubungan dengan Rusia," tambah Miller. Sementara itu, India dan Rusia mengeluarkan pernyataan bersama di akhir pertemuan yang menyatakan kedua belah pihak akan mengembangkan mekanisme penyelesaian perdagangan bilateral menggunakan mata uang nasional. Mereka juga berjanji akan "memperkenalkan instrumen keuangan digital secara konsisten ke dalam penyelesaian bersama." Kedua negara juga akan mempertimbangkan kemungkinan pembukaan cabang "institusi medis India di Rusia dan merekrut tenaga medis yang berkualitas, serta memperkuat koordinasi di bidang keamanan medis dan biologis."

Sumber: Anadolu