Akbar

Akbar

02
April

 

VOInews.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah relawannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, membahas seputar rekonsiliasi pasca-Pemilu Presiden 2024. saat agenda buka puasa bersama. Pernyataan itu dikemukakan Ketua Umum Jokowi Mania yang kini berubah menjadi Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer setelah agenda tersebut usai. "Atmosfirnya baguslah ya, banyak hal yang positif.

 

Tadi saya sampaikan awal bahwa Presiden banyak diskusi dan banyak juga masukan-masukan kawan-kawan. Apalagi semua relawan ada tawaran terkait rekonsiliasi biar tidak lagi terjadi polarisasi seperti 2019," katanya. Ia mengatakan Presiden Jokowi sangat mendukung rekonsiliasi untuk kembali mempersatukan anak bangsa setelah dinamika politik yang terjadi sepanjang gelaran Pilpres 2024. "Presiden prinsipnya sangat mendukung sekali gagasan-gagasan yang terkait rekonsiliasi," katanya.

 

Pria yang karib disapa Bang Noel itu menyebut Presiden Jokowi sangat menghargai perbedaan pandangan politik masyarakat, termasuk para relawannya. "Kayak saya dulu mendukung Pak Prabowo, Presiden senang. Jadi Presiden tidak terlalu mengintervensi pilihan pilihan politik relawannya," kata aktivis 98 itu. Dalam kesempatan itu, kata Noel, sejumlah relawan meminta Presiden Jokowi untuk menjadi ikon terhadap persatuan bangsa, dalam kapasitas dan pengalamannya sebagai Presiden RI.

 

Agenda buka puasa bersama itu menyajikan sejumlah menu takjil di antaranya kolak, susu, korma, dan ditutup dengan hidangan utama berup udang dan cumi bakar. Sementara itu, perwakilan relawan dari 34 komunitas yang menghadiri undangan buka puasa bersama Presiden Jokowi di antaranya Projo, Bara JP, Kornas Jokowi, Mappan, Solmed, Duta Jokowi, Pertiwi, Samawi, hingga Rumah Nusantara.

 

Antara

01
April

 

Voinews.id- Pemerintahan baru Palestina, yang dipimpin Perdana Menteri Mohammed Mustafa, harus mempersiapkan diri untuk mengadakan pemilihan legislatif dan presiden di semua provinsi Palestina, terutama di Yerusalem Timur, kata Presiden Mahmoud Abbas pada Minggu.

 

Pernyataan Abbas tersebut disampaikan pada saat upacara pelantikan pemerintahan baru, menurut kantor berita Palestina Wafa. Pemerintahan baru Palestina dilantik pada Minggu malam, menggantikan pemerintahan Mohammed Shtayyeh yang mengundurkan diri pada Februari.

 

"Tugas pemerintahan baru ini mencakup perlunya menyatukan lembaga-lembaga negara, memaksimalkan upaya bantuan dan rekonstruksi di Gaza dan Tepi Barat, serta menghidupkan kembali perekonomian," kata Abbas. "Pemerintah harus menyiapkan pemilu legislatif dan presiden di semua provinsi di tanah air, dengan Yerusalem Timur sebagai garda depan," katanya menambahkan.

 

Sumber: Anadolu

01
April

 

VOinews.id- Serikat pekerja di sektor pendidikan Vietnam meminta peningkatan tunjangan persalinan karena jumlah uang yang diberikan kepada ibu ketika memiliki anak terlalu rendah. Ayat 1 Pasal 56 RUU Asuransi Sosial Vietnam yang diamendemen mengusulkan pembayaran tunjangan sebesar dua juta Dong Vietnam (Rp1,28 juta) per anak saat lahir. Namun, serikat pekerja menganggap jumlah tersebut tidak mencukupi biaya selama kehamilan dan persalinan. Serikat menilai tingkat subsidi bulanan minimum harus sama dengan standar kemiskinan pedesaan dan menutupi biaya selama empat bulan setelah bayi lahir.

 

Sehingga, menurut serikat, peraturan tersebut perlu ditinjau ulang agar konsisten dengan praktik internasional. Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 183 menyatakan bahwa tunjangan tunai tidak boleh kurang dari dua pertiga penghasilan perempuan sebelum mereka mengambil cuti, sementara Rekomendasi No. 191 mendorong peningkatan tunjangan hingga jumlah penuh penghasilan sebelumnya. Guna memastikan tunjangan yang lebih baik, serikat meminta agar RUU perlu menetapkan tingkat tunjangan kehamilan yang dihitung berdasarkan gaji bulanan yang dibayarkan untuk asuransi sosial pada bulan sebelum calon ibu mengambil cuti melahirkan.

 

Biaya tunjangan persalinan dijamin oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditanggung bersama dengan dana asuransi sosial yang bertujuan mencapai tujuan pelindungan bagi semua ibu yang melahirkan di Vietnam. Serikat pekerja mengatakan selama penerapan UU Asuransi Sosial tahun 2014 tidak ada dokumen yang memberikan panduan khusus mengenai waktu cuti dan tunjangan bagi perempuan hamil yang harus mengambil cuti kerja sesuai dengan ketentuan fasilitas pemeriksaan dan pengobatan kesehatan.

 

Serikat mengusulkan untuk menambah peraturan mengenai waktu cuti dan tingkat tunjangan bagi pekerja hamil yang harus mengambil cuti guna menjaga kehamilannya sebagaimana ditentukan oleh fasilitas pemeriksaan dan pengobatan kesehatan yang kompeten. Jangka waktu cuti hamil, yang belum jelas diperhitungkan sebagai waktu pembayaran jaminan sosial atau jaminan kesehatan, juga diminta agar dihitung sebagai waktu pembayaran jaminan sosial apabila cuti melahirkan diambil lebih dari 14 hari kerja dalam sebulan. Sumber : VNS/VNA-OANA

01
April

 

VOinews.id- Jepang dan Tiongkok telah mengadakan pembicaraan mengenai air limbah radioaktif olahan dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang lumpuh. Dalam pembicaraan yang dilaksanakan di Dalian, Tiongkok timur laut pada Sabtu, kedua pihak memaparkan posisi mereka dan bertukar pendapat mengenai masalah teknis terkait air yang diolah, demikian dilaporkan Kyodo News dengan mengutip pernyataan Kementerian Luar Negeri Jepang. Pembicaraan ini adalah dialog tingkat pakar Jepang-Tiongkok pertama yang diakui secara publik mengenai masalah ini. Jepang mengulangi bahwa air limbah yang dibuang adalah "kegiatan pemantauan radiasi berkelanjutan yang aman dan terperinci.

 

" Pihaknya diwakili oleh pejabat Kementerian Luar Negeri, Ekonomi dan Perdagangan, serta Otoritas Regulasi Nuklir dan operator pembangkit listrik Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (TEPCO). Sementara Beijing diwakili oleh pakar dari organisasi riset. Dalam pembicaraan pada November, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden China Xi Jinping setuju untuk mencari cara menyelesaikan masalah tersebut melalui konsultasi dan dialog. Jepang mulai membuang air limbah radioaktif olahan dari pembangkit tersebut pada Agustus, sehingga memicu reaksi keras dari China dan pihak oposisi di Korea Selatan dan Kepulauan Solomon.

 

Beijing melarang impor hasil laut dari Jepang setelah Tokyo terus melanjutkan rencana pembuangan limbah. Pembangkit tersebut memiliki lebih dari 1 juta ton air limbah olahan untuk dibuang dalam proses 30 tahun. Pembangkit itu terpaksa ditutup setelah mengalami kecelakaan nuklir terbesar sejak Chernobyl pada 1986, setelah terjadi gempa dan tsunami pada 2011. Operator tersebut bulan lalu mengatakan 5,5 ton air yang diperkirakan mengandung 22 miliar becquerel zat radioaktif itu telah bocor dari sebuah bangunan untuk mengolah air yang terkontaminasi. Insiden itu terjadi akibat kesalahan pekerja, tetapi tidak berdampak pada kesehatan staf atau lingkungan di luar pabrik, tambahnya.

 

Antara