VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id, Jakarta:Presiden Joko Widodo menilai hak cuti melahirkan yang diberikan untuk ibu berstatus pekerja selama maksimal enam bulan sangat manusiawi, karena untuk mempersiapkan kelahiran dan merawat bayi. "Kalau diberikan cuti seperti itu saya kira untuk mempersiapkan kelahiran dan merawat bayinya, saya kira sangat manusiawi," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai melepas bantuan Indonesia untuk penanganan bencana di Papua Nugini dan Afganistan, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin.

Pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut menanggapi adanya penilaian dari pihak pengusaha untuk mempertimbangkan perekrutan pegawai perempuan di masa mendatang. Hal itu berkaitan dengan produktivitas yang mungkin berkurang saat pegawai perempuan mengambil cuti melahirkan hingga maksimal enam bulan. "Kita harapkan tidak seperti itu, karena apapun harus hargai perempuan, ibu-ibu mengandung, dan kita berharap bayi yang dilahirkan sehat semuanya," kata Presiden.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. UU yang diteken Jokowi di Jakarta pada 2 Juli 2024 itu memfasilitasi hak ibu pasca-melahirkan, hak untuk memperoleh pendampingan suami, serta hak tumbuh kembang anak.

UU tersebut memuat sejumlah hak ibu yang berstatus sebagai pekerja, salah satunya berkaitan dengan hak cuti pasca-melahirkan maksimal selama enam bulan. UU KIA merupakan inisiatif DPR yang diproses pada 30 Juni 2022, terdiri atas sembilan bab dan 46 pasal dalam upaya mendukung persiapan menuju Indonesia Emas 2045.

Antara

VOInews.id, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajukan penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) tahun anggaran 2023 sebesar Rp100 triliun untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Dengan tambahan dana SAL tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan bisa mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

“Jadi, meski defisit naik, dengan penggunaan SAL Rp100 triliun, kita tidak menerbitkan SBN lebih banyak atau justru mengalami penurunan sebesar Rp214 triliun,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR, di Jakarta, Senin. Defisit anggaran hingga akhir 2024 diperkirakan akan berada pada level 2,7 persen PDB atau Rp609,7 triliun, melebar dari target APBN 2024 yang sebesar 2,29 persen PDB.

Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp2.802,5 triliun atau tumbuh 0,7 persen (year-on-year/yoy), utamanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terjaga dan positif, implementasi reformasi perpajakan, peningkatan dividen BUMN, serta peningkatan layanan kementerian/lembaga (K/L). Sementara belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.412,2 triliun atau 102,6 persen dari pagu APBN 2024, seiring dengan peran APBN sebagai shock absorber untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan, melindungi daya beli dan mendukung pencapaian target-target prioritas pembangunan nasional.

Adapun realisasi penerbitan SBN neto hingga semester I-2024 tercatat sebesar Rp206,2 triliun atau 30,9 persen terhadap APBN. Di tengah dinamika pasar keuangan, stabilitas pasar SBN tetap terjaga dengan kenaikan imbal hasil (yield) yang tetap terkendali. Kemenkeu memastikan pembiayaan defisit melalui utang dilakukan secara terukur untuk mendapatkan biaya yang paling efisien dan risiko yang terkendali. Penerbitan SBN dilakukan secara fleksibel dan oportunistik, baik terkait diversifikasi instrumen, currency mix, timing penerbitan, maupun komposisi tenor. “Kehati-hatian inilah yang diharapkan mampu menjaga kredibilitas dari APBN, stabilitas kebijakan fiskal, dan stabilitas seluruh makroekonomi,” kata Menkeu pula.

Antara

VOinews.id- Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban membicarakan solusi krisis Ukraina yang telah berlangsung lebih dari dua tahun. "Diskusi terfokus pada komunikasi mendalam mengenai krisis Ukraina. Perdana Menteri Orbán berbagi informasi tentang kunjungannya baru-baru ini ke Ukraina dan Rusia," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, China pada Senin (8/7).

Pertemuan tersebut berlangsung di Wisma Negara Diaoyutai, Beijing pada Senin, 8 Juli 2024 yang juga dihadiri Menteri Luar Negeri China Wang Yi. "Presiden Xi memuji PM Orban atas upayanya mencari solusi politik dan berbagi perspektif serta usulan China mengenai masalah ini. Presiden Xi menekankan bahwa gencatan senjata dan penyelesaian krisis lewat jalur politik adalah demi kepentingan semua pihak," ungkap Lin Jian. Prioritas China, menurut Lin Jian, saat ini adalah mematuhi tiga prinsip, yaitu tidak memperluas kawasan peperangan, tidak ada eskalasi pertempuran maupun provokasi oleh pihak mana pun, serta mengupayakan mengurangi ketegangan secepat mungkin. "Komunitas internasional harus memberikan dukungan untuk dimulainya kembali dialog dan negosiasi langsung antara kedua pihak. Hanya ketika semua negara besar memainkan peran positif maka konflik bisa menuju gencatan senjata," tambah Lin Jian.

Lin Jian menyebut China juga secara aktif mempromosikan perundingan perdamaian dengan caranya sendiri, dan mendorong serta mendukung semua upaya yang mengarah pada penyelesaian damai. "China Hongaria memiliki usulan dasar yang sama dan bekerja ke arah yang sama. China siap untuk tetap berkomunikasi dengan Hongaria dan pihak-pihak terkait," ungkap Lin Jian.

Hongaria saat ini diketahui menjadi presiden bergilir Uni Eropa, dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan mengenai hubungan China-Uni Eropa (UE). "Presiden Xi menegaskan tidak ada konflik geopolitik dan tidak ada konflik kepentingan mendasar antara China dan UE. Keduanya harus menjaga pembangunan yang stabil dan sehat serta bersama-sama menanggapi tantangan global," kata Presiden Xi Jinping dalam rilis tertulis dari Kementerian Luar Negeri China. Tahun 2025 juga akan menandai peringatan 50 tahun hubungan diplomatik antara China dan UE. Kedua pihak harus mematuhi posisi mitra yang sejajar dan pola kerja sama yang terus mendorong keterbukaan dua arah, memperkuat kolaborasi internasional, serta berkontribusi untuk mempromosikan perdamaian dunia, stabilitas, pembangunan dan kemakmuran.

Sedangkan PM Orban disebut mengapresiasi kunjungan Presiden Xi Jinping ke Hongaria dua bulan lalu karena meletakkan dasar yang kokoh bagi perkembangan hubungan Hongaria-China pada masa depan. Hongaria akan mendukung penguatan kerja sama dengan China menentang "blok kecil" dan konfrontasi antarkelompok serta bersedia memanfaatkan jabatan presiden bergilir UE sebagai peluang untuk secara aktif mendorong perkembangan hubungan UE-China yang sehat.

PM Orban sebelumnya mengunjungi Rusia pada Jumat (5/7) untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai kelanjutan dari "misi perdamaian" setelah kunjungan ke Kiev, Ukraina yang berlangsung pada Selasa (2/7). China diketahui tidak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdamaian atas krisis Ukraina di Burgenstock, Swiss pada 15-16 Juni 2024. Lebih dari 90 negara menghadiri perundingan tersebut, namun komunike bersama dari KT itu hanya didukung 80 negara dan empat organisasi. Pemerintah China tidak menghadiri konferensi perdamaian tersebut karena tidak memenuhi tiga elemen penting yaitu pengakuan dari Rusia dan Ukraina, partisipasi yang setara dari semua pihak dan diskusi yang adil mengenai seluruh rencana perdamaian.

Antara

VOinews.id, Paris: Para pemimpin Eropa pada Minggu dan Senin mengungkapkan "kebahagiaan" mereka atas hasil pemilu di Prancis, setelah pemilu di Inggris. "Pekan ini, dua negara terbesar di Eropa memilih jalan yang sama dengan yang dipilih Spanyol setahun lalu: menolak sayap kanan ekstrem dan komitmen tegas terhadap sayap kiri sosial yang mengatasi masalah rakyat dengan kebijakan serius dan berani," kata Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez di X.

Baik Inggris maupun Prancis "telah menyatakan Ya untuk kemajuan dan perkembangan sosial dan No terhadap kemunduran hak dan kebebasan," katanya. Pemimpin Spanyol itu menambahkan: "Tidak ada perjanjian atau pemerintahan dengan kelompok ekstrem kanan." Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menulis di X: "Di Paris ada antusiasme, di Moskow ada kekecewaan, di Kiev ada kelegaan. Cukup untuk membuat Warsawa bahagia." Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva juga mengatakan di X dirinya merasa "sangat gembira dengan kebesaran dan kedewasaan kekuatan politik di Prancis yang bersatu melawan ekstremisme dalam pemilihan legislatif hari ini."

"Hasil ini, serta kemenangan partai Buruh di Inggris, memperkuat pentingnya dialog antara segmen progresif dalam membela demokrasi dan keadilan sosial," tegasnya. "Mereka harus menjadi inspirasi bagi Amerika Selatan," kata presiden Brasil itu menambahkan. Pemimpin oposisi Yunani Nikos Androulakis juga mengomentari hasil pemilu di Prancis di X: "Kemenangan besar bagi Prancis dan Eropa. Kemenangan besar bagi Republik."

"Dengan partisipasi kumulatif mereka di pemilu, rakyat Prancis membangun dinding pembatas terhadap ekstrem kanan, rasisme, dan intoleransi dan menjaga prinsip abadi Republik Prancis: Kebebasan, Kesetaraan, dan Persaudaraan," tambahnya. Di putaran kedua pemilu awal Prancis pada 7 Juli, Front Populer Baru (NPF) saya kiri memenangkan kursi terbanyak di Majelis Nasional dengan 178 kursi, sementara aliansi Macron memperoleh 150 kursi, dan National Rally (RN) sayap kanan ekstrem memperoleh 125 kursi.

Pemilu tersebut mencatat tingkat partisipasi sebanyak 66,6 persen, dan tidak ada aliansi yang mencapai mayoritas absolut 289 kursi. Keberhasilan RN sebelumnya di pemilu Parlemen Eropa mendorong Macron untuk membubarkan parlemen dan menyerukan pemilu awal, yang menghasilkan perubahan signifikan dalam distribusi kursi di antara partai-partai besar. Di Inggris, Partai Buruh yang dipimpin Keir Starmer memenangi Dewan Rakyat atau majelis rendah parlemen dengan telak, memperoleh 412 dari 650 kursi di majelis tersebut. Partai Konservatif, yang memimpin negara itu selama 14 tahun terakhir, mengalami kekalahan besar karena kehilangan 250 kursi, dari 471 menjadi 121, dengan 23,7 persen suara.

Sumber: Anadolu