Akbar
November
VOInews.id, Naypyidaw:Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) meminta surat perintah penangkapan terhadap Jenderal Min Aung Hlaing. Pemimpin junta militer Myanmar tersebut ditangkap atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menargetkan Muslim Rohingya. Min Aung Hlaing diduga bertanggung jawab atas deportasi dan penganiayaan terhadap komunitas Rohingya. Kampanye pembersihan etnis pada 2017 menyebabkan hampir satu juta orang mengungsi ke Bangladesh. Kampanye tersebut melibatkan serangan brutal seperti pembunuhan, pemerkosaan massal, dan pembakaran rumah warga Rohingya.
Jaksa ICC, Karim Khan, menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan hukum kepada Rohingya. Ia menyatakan akan meminta surat perintah tambahan untuk para pemimpin Myanmar lainnya. Panel tiga hakim ICC kini tengah menilai bukti yang diajukan untuk memutuskan apakah surat perintah penangkapan akan diterbitkan. Melansir dari AP News, Rabu (27/11/2024), langkah ini mendapatkan dukungan dari kelompok hak asasi manusia.
Menteri Luar Negeri Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar, Zin Mar Aung, menyebutnya sebagai langkah penting untuk menegakkan keadilan. Walaupun Myanmar bukan anggota ICC, pengadilan ini memiliki yurisdiksi. Hal ini dikarenakan kejahatan tersebut terjadi sebagian di wilayah Bangladesh, yang merupakan anggota ICC. Pada 2018, ICC mengizinkan penyelidikan atas kejahatan yang berkaitan dengan deportasi Rohingya ke Bangladesh. Di sisi lain, Mahkamah Internasional (ICJ) juga menangani kasus genosida Rohingya yang diajukan oleh Gambia, dengan dukungan dari beberapa negara. Selain tekanan internasional, junta militer Myanmar juga menghadapi tantangan domestik.
Pemberontak baru-baru ini merebut wilayah strategis di perbatasan dengan Tiongkok. Konflik internal yang semakin intens dan upaya hukum internasional ini menjadi ujian besar bagi transparansi dan akuntabilitas di Myanmar. Langkah ICC untuk meminta surat perintah penangkapan dianggap sebagai tonggak penting dalam menuntut keadilan bagi komunitas Rohingya.
RRI.co.id
November
VOInews.id, Jakarta:Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, keanggotaan Indonesia di Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mampu mendukung visi Indonesia Emas 2045.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih karena kemarin OECD telah meluncurkan Indonesia Report. Sebagian besar isu telah saya laporkan kepada Presiden, dan tentu saja, mudah-mudahan beberapa poin, beberapa lines sejalan dengan perencanaan pemerintah, termasuk peta jalan untuk energi hijau,” kata Airlangga, di Jakarta, Rabu. Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann saat kembali melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada 25-28 November 2024. Dalam kunjungan kali ini, Sekjen Cormann menghadiri Jamuan Makan Siang bersama Menko Airlangga pada Rabu.
Saat ini Indonesia tengah menjadi negara aksesi OECD bersama dengan Argentina, Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, Rumania, dan Thailand. Indonesia sedang dalam proses penilaian mandiri terhadap kebijakan, regulasi, dan standar nasional dibandingkan dengan instrumen OECD, untuk selanjutnya disampaikan dalam dokumen Initial Memorandum. Airlangga menyebutkan bahwa saat ini Indonesia terus gencar melakukan reformasi pada berbagai sektor yang dilakukan sejumlah kementerian terkait untuk menyesuaikan standar OECD.
Selain itu, dengan adanya berbagai reformasi tersebut, kementerian terkait juga akan menyesuaikan anggaran dan struktur yang dimiliki, sehingga gugus tugas OECD juga akan secepatnya melakukan penyesuaian struktur terkait hal tersebut. Merespons sambutan yang disampaikan oleh Menko Airlangga, Sekjen Cormann kembali menjelaskan bahwa proses aksesi akan membawa manfaat bagi Indonesia dan OECD. OECD akan banyak memperoleh pembelajaran pada sektor-sektor baru, salah satunya ekonomi digital dengan Indonesia menjadi pionir melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement. Selanjutnya, Sekjen Cormann juga berharap agar upaya keanggotan OECD yang saat ini ditempuh Indonesia dapat mendukung pencapaian visi untuk menjadi negara maju dengan ekonomi berpendapatan tinggi pada tahun 2045 mendatang.
“Saya percaya bahwa kita bersama-sama dapat bekerja untuk mendukung Indonesia agar menjadi lebih baik lagi. Proses aksesi ini mencakup seluruh spektrum kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang luas. Dan proses ini berfokus pada mengidentifikasi praktik terbaik kebijakan. Praktik terbaik global berdasarkan apa yang telah berhasil sebelumnya,” ujar Sekjen Cormann. Sebelumnya, Sekjen Cormann juga menghadiri peluncuran The OECD Economic Survey of Indonesia 2024 pada 26 November 2024. Survei Ekonomi OECD tersebut merupakan publikasi rutin unggulan OECD yang dilakukan melalui dialog kebijakan antara OECD dan para pembuat kebijakan dari negara-negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, di antaranya yakni Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Duta Besar RI untuk Prancis Andorra, Monaco, dan Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Plt Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, serta Pejabat Eselon II di Lingkungan Kemenko Perekonomian.
Antara
November
VOInews.id, Tokyo:Kebakaran besar terjadi di situs Badan Eksplorasi Antariksa Jepang (JAXA) saat uji coba roket Epsilon S pada Selasa (26/11/2024). Insiden dimulai sekitar pukul 8:30 pagi waktu setempat, disusul ledakan besar 30 detik kemudian. Melansir dari Le Monde, bola api dan asap putih membubung dari Pusat Antariksa Tanegashima di Prefektur Kagoshima. JAXA menyatakan bahwa kejanggalan terjadi selama uji pembakaran tersebut, tetapi tidak ada korban yang dilaporkan. Saat ini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Laporan dari Sankei Shimbun menyebutkan api muncul dari mesin roket yang ditempatkan di platform horizontal sebelum ledakan terjadi. Kebakaran ini menambah daftar kemunduran dalam program roket JAXA.
Termasuk insiden pada Juli 2023 ketika mesin roket Epsilon S meledak 50 detik setelah dinyalakan. JAXA sebelumnya mengalami kegagalan dalam peluncuran roket generasi baru H3. Namun, pada Februari 2024, mereka berhasil meluncurkan H3 yang disebut sebagai pesaing Falcon 9 milik SpaceX. Keberhasilan JAXA lainnya tercatat pada Januari 2024. Saat itu, Jepang sukses mendaratkan probe tak berawak di Bulan, meskipun pendaratan tersebut terjadi pada sudut yang miring.
Insiden serupa terjadi pada Maret 2024 ketika roket Kairos milik perusahaan swasta Space One meledak lima detik setelah diluncurkan. Roket tersebut membawa satelit uji kecil di wilayah Wakayama, Jepang barat. Puing-puing terbakar dari roket Kairos jatuh ke lereng sekitar lokasi peluncuran, sementara penyiram air otomatis dikerahkan untuk memadamkan api. Ratusan penonton yang menyaksikan dari area pandang publik melihat langsung ledakan dan kepulan asap putih. Space One menyatakan bahwa mereka membatalkan penerbangan dan tengah menyelidiki insiden tersebut. Rangkaian insiden ini menunjukkan tantangan besar yang dihadapi Jepang dalam pengembangan teknologi antariksa.
RRI.co.id
November
VOInews.id, Jakarta:- Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai, target Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan mencapai 100 persen energi terbarukan pada 2040, merupakan sinyal positif untuk mempercepat transisi energi di Indonesia. Selain itu, pernyataan yang disampaikan Prabowo saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil (19/11) itu, kian mendukung pembatasan pemanasan bumi sebesar 1,5 derajat Celcius sesuai Persetujuan Paris.
“Ambisi Presiden untuk mewujudkan rencana swasembada energi hijau perlu dilanjutkan dengan kepemimpinan dan perintah tegas kepada para menteri terkait dan PLN untuk menyusun target, peta jalan yang rinci, rencana yang terukur, yang didukung dengan kebijakan dan regulasi yang selaras untuk mencapai target tersebut,” kata Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Fabby menyatakan, pengakhiran operasi PLTU batu bara adalah langkah krusial untuk mencapai target transisi energi berkeadilan.
Berdasarkan analisis IESR, untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050, Indonesia perlu mengurangi kapasitas dan pembangkitan listrik dari PLTU batu bara sebesar 11 persen pada 2030, lebih dari 90 persen pada 2040, dan menghentikan operasional PLTU seluruhnya di 2045. Langkah ini juga memungkinkan penetrasi energi terbarukan mencapai 40 persen dalam bauran energi primer di sektor listrik pada 2030. Mengutip studi IESR berjudul Beyond 443 GW menunjukkan, Indonesia mempunyai total potensi teknis energi surya, angin, air dan biomassa 7.879,43 GW dan 7.308,8 GWh untuk Pumped Hydro Energy Storage (PHES).
Dengan potensi ini, Indonesia dapat mengandalkan sumber daya energi terbarukan untuk bertransisi secara cepat dan berbiaya rendah. “Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN perlu segera menyelesaikan peta jalan pengakhiran operasi PLTU sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres No. 112/2022 dengan jangka waktu 2040,” jelasnya. Dengan demikian, Pemerintah dapat menentukan secara pasti tahapan pengakhirannya, skema pendanaan dan pembiayaan, pembangunan kapasitas energi terbarukan, penyimpan energi, hingga mempersiapkan rencana untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi bagi pekerja yang terdampak.
Antara