VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Laos Saleumxay Kommasith menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman kerja sama antara Indonesia dan Komisi Sungai Mekong (Mekong River Commission-MRC) di sela kunjungannya ke Laos dalam rangka menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM).

“Inti dari MoU adalah kerjasama pemberian kapasitas dibeberapa bidang prioritas antara lain water resources management, irrigation, ketahanan terhadap perubahan iklim, disaster risk management, sustainable inland fisheries, water-related sustainable development goals, dan juga bidang pariwisata,” kata Menlu Retno dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Retno Marsudi menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara pertama non-Mekong di ASEAN yang menandatangani kerja sama dengan MRC. “Tentunya semangat yang melandasi kerjasama ini adalah spirit Bandung, memperkokoh kerjasama antara negara-negara dari the Global South,” katanya.

Selain itu, sebagai Ketua ASEAN sebelumya, Indonesia juga berbagi pandangan dengan Laos sebagai Ketua ASEAN saat ini terkait sejumlah prioritas kerja ASEAN di masa Keketuaan Laos. Salah satu hal utama yang dibahas adalah upaya penyelesaian konflik Myanmar.

“Intinya membahas bagaimana koordinasi dapat dilakukan untuk mengimplementasikan 5 Point Concensus (5PC),” kata Retno.

VOInews, Jakarta: Indonesia menyoroti situasi regional arsitektur di kawasan Indo-Pasifik dan juga Gaza dalam Sesi Kedua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting-AMM), di Luang Prabang, Laos, Senin (29/1/2024). Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia menggaris bawahi pentingnya ASEAN untuk tetap memainkan peran utama dalam menavigasi dinamika di kawasan Indo-Pasifik.

“Dalam kaitan inilah pengarusutamaan implementasi AOIP (ASEAN Outlook on The Indo-Pacific) dengan semua mitra ASEAN melalui ASEAN-led mechanism menjadi sangat penting artinya,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

Indonesia juga menyambut baik rencana penyelenggaraan pertemuan pertama High Contracting Parties dari Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC) tahun ini. “Diyakini pertemuan ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penghormatan terhadap rules of the games yang sudah disepakati,” katanya.

Sementara itu terkait Gaza, Indonesia memanfaatkan Sesi Kedua Retreat AMM untuk menyampaikan pandangan secara terbuka. Menurut Menlu Retno, ASEAN memiliki kesatuan sikap pada saat menyangkut isu prinsip, hukum internasional, hukum humaniter internasional, termasuk dalam menyikapi situasi di Gaza.

“Saya sampaikan bahwa principles matter for ASEAN,” katanya.

Selain itu, dirinya juga menyampaikan keprihatinan Indonesia melihat semakin memburuknya situasi di Gaza. Indonesia juga melihat beberapa negara dunia menganut standar ganda untuk mensikapi situasi Gaza.

“Indonesia menekankan setiap manusia memiliki hak untuk dihormati yang sama, termasuk bangsa Palestina,” katanya.

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendorong Keketuaan Laos di ASEAN untuk mengarusutamakan isu maritim, diantaranya melalui The ASEAN Maritime Forum (AMF)/Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) dan inisiatif maritim lain. Hal itu disampaikan dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting-AMM) Sesi Retreat yang diselenggarakan di Luang Prabang, Laos, Senin (29/1/2024).

“Juga pentingnya dilanjutkan ASEAN Human Rights Dialogue, 2nd ASEAN Interreligious and Intercultural Dialogue Conference, 2nd ASEAN Blue Economy Forum dan finalisasi TOR (Terms of Reference) ASEAN Coordinating Task Force on Blue Economy,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

Sementara itu terkait isu Myanmar, Menlu Retno mengatakan Indonesia menyambut baik komitmen ulang para Menlu ASEAN untuk menjadikan 5 Poin Konsensus (5PC) sebagai referensi utama upaya ASEAN membantu Myanmar keluar dari krisis. Indonesia juga menyampaikan semua catatan penanganan isu Myanmar selama keketuaan Indonesia tahun lalu, telah disampaikan ke Laos sebagai Ketua tahun ini.

“Indonesia juga mengharapkan tidak terjadinya permissive actions yang dapat menghambat atau memundurkan implementasi 5PC. Engagement dengan stakeholders harus dilakukan secara cermat, agar tidak secara politis dikapitalisasi oleh stakeholder tertentu,” katanya.

Selain itu, Menlu Retno juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi dalam penyelesaian isu Myanmar melalui mekanisme Troika. Mekanisme ini menggabungkan Laos sebagai Ketua ASEAN saat ini, Indonesia sebagai Ketua ASEAN sebelumnya dan Malaysia sebagai Ketua ASEAN selanjutnya untuk bekerja sama dalam sebuah mekanisme bersama. Indonesia jua, menurut Menlu Retno, berharap upaya komunikasi dengan mitra di luar ASEAN dalam penyelesaian Myanmar selalu dikoordinasikan dengan Ketua ASEAN.

“Diskusi di dalam mekanisme troika ini diharapkan tidak hanya terbatas pada konsultasi, namun juga mencakup koordinasi bantuan kemanusiaan dan fasilitasi dialog yang inklusif,” kata Menlu Retno.

Sementara itu terkait isu Rohingya, Menlu Retno menekankan bahwa isu Rohingya harus terus dibahas di ASEAN sebagai bagian dari upaya penyelesaian Myanmar.

“ASEAN harus bekerja keras untuk mempersiapkan kondisi kondusif sehingga kaum Rohingya dapat kembali ke Myanmar secara sukarela,  aman dan bermartabat,” katanya.

Hal lain yang juga menjadi sorotan Indonesia adalah mengenai peta jalan Timor Leste menjadi anggota penuh ASEAN. Dalam kesempatan itu Menlu Retno menekankan kesiapan Indonesia untuk terus membantu Timor Leste dalam memenuhi peta jalan tersebut menuju keanggotaan penuh di ASEAN.

“Untuk tahun ini, prioritas bantuan kapasitas yang diberikan oleh Indonesia antara lain di bidang food control, education including ASEAN Study, dan customs reform and modernization,” katanya menjelaskan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Sabtu meminta kepada negara-negara donor untuk menjamin kelangsungan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (United Nations Relief and Works Agency for Palestine, UNRWA). Pernyataan ini disampaikan setelah beberapa negara mengumumkan untuk memberhentikan sementara donasi mereka terhadap Badan itu karena tuduhan keterlibatan staf dalam serangan Hamas terhadap Israel 7 Oktober lalu.