VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi, mengatakan Indonesia berharap agar Rencana Aksi Kemitraan Komprehensif untuk tahun 2024-2025 antara Indonesia dan Belanda dapat diimplementasikan dengan baik. Hal itu ia sampaikan saat bertemu Menlu Belanda Hanke Bruins Slot di Den Haag, Belanda, Rabu (31/1/2024).
"Saya tekankan kembali beberapa prioritas kerja sama bilateral, antara lain transisi energi, industri digital, dan juga pengembalian barang-barang bersejarah Indonesia," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Menlu Retno juga menekankan pentingnya kedua negara untuk terus bekerja sama di dalam memperkuat produksi kelapa sawit yang berkelanjutan.
"Sebagaimana diketahui, 14 persen dari total ekspor Indonesia ke Belanda adalah berupa kelapa sawit," katanya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Menlu Belanda Hanke Bruins Slot menyampaikan komitmen Belanda untuk bekerja sama di dalam konteks pembangunan ibukota baru. Terutama terkait dengan perairan dan kota berkelanjutan (sustainable city).
"Belanda juga menyampaikan dukungan penuh bagi aplikasi Indonesia untuk menjadi anggota OECD (Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan)," katanya.
Sementara itu terkait rencana pertemuan Menlu ASEAN dan Uni Eropa, Menlu Retno menyoroti perkembangan pembahasan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa.
"Saya tekankan prinsip saling menguntungkan menjadi pedoman di dalam negosiasi. Spirit inilah yang perlu terus dijaga dalam penyelesaian negosiasi," katanya.
Sejak 2016, Indonesia dan Uni Eropa telah melakukan 16
kali putaran perundingan dan putaran ke-17 perundingan akan dilakukan bulan Februari 2024 di Indonesia. Menlu Retno berharap agar negosiasi negosiasi akan dapat diselesaikan dalam waktu dekat.
"Saya kembali menyampaikan beberapa kebijakan UE yang dinilai merugikan Indonesia termasuk terkait kelapa sawit dan EUDR (Regulasi Uni Eropa tentang Deforestasi). Saya juga menekankan bahwa komitmen untuk melakukan hilirisasi industri akan terus dilakukan oleh Indonesia. Saya berharap Belanda akan dapat terus memberikan dukungan terhadap negosiasi Indonesia-EU CEPA ini," katanya.
Dalam pertemuan bilateral dengan Menlu Belanda, Menlu RI juga membahas isu Palestina. Menurut Retno Marsudi, Indonesia menyayangkan tindakan negara-negara, termasuk Belanda, yang menghentikan bantuan kepada Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
Retno Marsudi pun mendorong pentingnya investigasi yang komprehensif, kredibel, dan transparan dengan segera, sehingga semua tuduhan keterlibatan sejumlah personel UNRWA dalam serangan 7 Oktober mendapatkan kejelasan.
"Pembekuan dukungan keuangan terhadap UNRWA akan sangat memperburuk situasi kemanusiaan yang memang saat ini sudah sangat buruk," katanya.
Pertemuan kedua Menteri Luar Negeri adalah pertemuan ke-3 sejak September 2023. Menurut Menlu Retno, Belanda merupakan mitra dagang terbesar pertama dari Eropa dan juga mitra investasi yang pertama terbesar di Eropa untuk Indonesia, termasuk dalam bidang pariwisata.
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Laos Saleumxay Kommasith menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman kerja sama antara Indonesia dan Komisi Sungai Mekong (Mekong River Commission-MRC) di sela kunjungannya ke Laos dalam rangka menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM).
“Inti dari MoU adalah kerjasama pemberian kapasitas dibeberapa bidang prioritas antara lain water resources management, irrigation, ketahanan terhadap perubahan iklim, disaster risk management, sustainable inland fisheries, water-related sustainable development goals, dan juga bidang pariwisata,” kata Menlu Retno dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (29/1/2024).
Retno Marsudi menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara pertama non-Mekong di ASEAN yang menandatangani kerja sama dengan MRC. “Tentunya semangat yang melandasi kerjasama ini adalah spirit Bandung, memperkokoh kerjasama antara negara-negara dari the Global South,” katanya.
Selain itu, sebagai Ketua ASEAN sebelumya, Indonesia juga berbagi pandangan dengan Laos sebagai Ketua ASEAN saat ini terkait sejumlah prioritas kerja ASEAN di masa Keketuaan Laos. Salah satu hal utama yang dibahas adalah upaya penyelesaian konflik Myanmar.
“Intinya membahas bagaimana koordinasi dapat dilakukan untuk mengimplementasikan 5 Point Concensus (5PC),” kata Retno.
VOInews, Jakarta: Indonesia menyoroti situasi regional arsitektur di kawasan Indo-Pasifik dan juga Gaza dalam Sesi Kedua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting-AMM), di Luang Prabang, Laos, Senin (29/1/2024). Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia menggaris bawahi pentingnya ASEAN untuk tetap memainkan peran utama dalam menavigasi dinamika di kawasan Indo-Pasifik.
“Dalam kaitan inilah pengarusutamaan implementasi AOIP (ASEAN Outlook on The Indo-Pacific) dengan semua mitra ASEAN melalui ASEAN-led mechanism menjadi sangat penting artinya,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Indonesia juga menyambut baik rencana penyelenggaraan pertemuan pertama High Contracting Parties dari Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC) tahun ini. “Diyakini pertemuan ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penghormatan terhadap rules of the games yang sudah disepakati,” katanya.
Sementara itu terkait Gaza, Indonesia memanfaatkan Sesi Kedua Retreat AMM untuk menyampaikan pandangan secara terbuka. Menurut Menlu Retno, ASEAN memiliki kesatuan sikap pada saat menyangkut isu prinsip, hukum internasional, hukum humaniter internasional, termasuk dalam menyikapi situasi di Gaza.
“Saya sampaikan bahwa principles matter for ASEAN,” katanya.
Selain itu, dirinya juga menyampaikan keprihatinan Indonesia melihat semakin memburuknya situasi di Gaza. Indonesia juga melihat beberapa negara dunia menganut standar ganda untuk mensikapi situasi Gaza.
“Indonesia menekankan setiap manusia memiliki hak untuk dihormati yang sama, termasuk bangsa Palestina,” katanya.
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendorong Keketuaan Laos di ASEAN untuk mengarusutamakan isu maritim, diantaranya melalui The ASEAN Maritime Forum (AMF)/Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) dan inisiatif maritim lain. Hal itu disampaikan dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting-AMM) Sesi Retreat yang diselenggarakan di Luang Prabang, Laos, Senin (29/1/2024).
“Juga pentingnya dilanjutkan ASEAN Human Rights Dialogue, 2nd ASEAN Interreligious and Intercultural Dialogue Conference, 2nd ASEAN Blue Economy Forum dan finalisasi TOR (Terms of Reference) ASEAN Coordinating Task Force on Blue Economy,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Sementara itu terkait isu Myanmar, Menlu Retno mengatakan Indonesia menyambut baik komitmen ulang para Menlu ASEAN untuk menjadikan 5 Poin Konsensus (5PC) sebagai referensi utama upaya ASEAN membantu Myanmar keluar dari krisis. Indonesia juga menyampaikan semua catatan penanganan isu Myanmar selama keketuaan Indonesia tahun lalu, telah disampaikan ke Laos sebagai Ketua tahun ini.
“Indonesia juga mengharapkan tidak terjadinya permissive actions yang dapat menghambat atau memundurkan implementasi 5PC. Engagement dengan stakeholders harus dilakukan secara cermat, agar tidak secara politis dikapitalisasi oleh stakeholder tertentu,” katanya.
Selain itu, Menlu Retno juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi dalam penyelesaian isu Myanmar melalui mekanisme Troika. Mekanisme ini menggabungkan Laos sebagai Ketua ASEAN saat ini, Indonesia sebagai Ketua ASEAN sebelumnya dan Malaysia sebagai Ketua ASEAN selanjutnya untuk bekerja sama dalam sebuah mekanisme bersama. Indonesia jua, menurut Menlu Retno, berharap upaya komunikasi dengan mitra di luar ASEAN dalam penyelesaian Myanmar selalu dikoordinasikan dengan Ketua ASEAN.
“Diskusi di dalam mekanisme troika ini diharapkan tidak hanya terbatas pada konsultasi, namun juga mencakup koordinasi bantuan kemanusiaan dan fasilitasi dialog yang inklusif,” kata Menlu Retno.
Sementara itu terkait isu Rohingya, Menlu Retno menekankan bahwa isu Rohingya harus terus dibahas di ASEAN sebagai bagian dari upaya penyelesaian Myanmar.
“ASEAN harus bekerja keras untuk mempersiapkan kondisi kondusif sehingga kaum Rohingya dapat kembali ke Myanmar secara sukarela, aman dan bermartabat,” katanya.
Hal lain yang juga menjadi sorotan Indonesia adalah mengenai peta jalan Timor Leste menjadi anggota penuh ASEAN. Dalam kesempatan itu Menlu Retno menekankan kesiapan Indonesia untuk terus membantu Timor Leste dalam memenuhi peta jalan tersebut menuju keanggotaan penuh di ASEAN.
“Untuk tahun ini, prioritas bantuan kapasitas yang diberikan oleh Indonesia antara lain di bidang food control, education including ASEAN Study, dan customs reform and modernization,” katanya menjelaskan.