VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Kabupaten Gianyar di provinsi Bali, menjadi kota kerajinan dunia pertama di Indonesia. Predikat dan penghargaan sebagai kota kerajinan dunia untuk Kabupaten Gianyar diberikan langsung oleh President World Craft Council (WCC) Asia Pacific Region, Ghada Hiijawi Quddumi dan Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Mufidah Jusuf Kalla kepada Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun. Penyerahan sertifikat diadakan di Bali Agung Theatre Show- Bali Safari & Marine Park, Senin.

Ketua Umum Dekranas Mufidah Jusuf Kalla di Gianyar, Senin mengatakan, Gianayar menjadi kota kerajinan dunia karena memiliki industri kerajinan terpanjang sedunia mulai dari Desa Batubulan, Desa Celuk, Pasar Sukawati, Desa Mas, Desa Teges, Peliatan hingga Desa Tegallalang. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga  telah memberikan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis untuk kerajinan Perak Celuk. antara

Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali memiliki hampir 70 ribu usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang kerajinan. Belum lama ini kota tersebut dinobatkan menjadi World Craft City atau Kota Kerajinan Dunia. Sertifikat Kota Kerajinan Dunia diserahkan langsung oleh Presiden World Craft Council Asia Pacific Region, Ghada Hiijawi Quddumi, dan Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional, Mufidah Jusuf Kalla, di Bali Agung Theatre Show-Bali Safari and Marine Park, Senin (22/4).

Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun, dalam keterangan resmi hari Minggu (21/4) lalu mengatakan, kini Gianyar bukan hanya dikenal sebagai bumi seni dan kota pusaka dunia, tetapi juga memiliki predikat baru sebagai Kota Kerajinan Dunia.

Menurut Mayun, identitas baru ini akan membuka peluang bagi perajin Gianyar untuk berinteraksi dengan perajin lain di berbagai penjuru dunia, baik untuk transaksi maupun alih pengetahuan dan teknologi, serta kerja sama usaha. Mayun berharap, dengan semakin terbukanya peluang tersebut, perajin Gianyar juga terpacu untuk meningkatkan kualitas produk agar bisa bersaing secara global.

Predikat Kota Kerajinan Dunia yang diterima Gianyar ini merupakan yang pertama di Indonesia. Ketua Dewan Kerajinan Nasional DaerahKabupaten Gianyar, Ida Ayu Surya Adnyani Mahayastra, mengatakan, predikat tersebut diraih karena wilayah ini dinilai paling memenuhi kriteria dalam upaya pengembangan industri kerajinan, dan mampu memberikan manfaat bagi warga setempat.

Adnyani mengemukakan, penilaian yang menonjol adalah peranan pemerintah daerah bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah dalam upaya mengembangkan dan melestarikan kerajinan. Termasuk peran lembaga pendidikan yang memasukkan kurikulum kerajinan, khususnya di sekolah menengah. Selain itu Gianyar banyak didukung seniman muda yang kreatif dan inovatif.

Ia menyebutkan, ada tujuh kriteria yang diamati dari produk industri kerajinan di Gianyar untuk dapat menjadi kota kerajinan dunia, yakni autentik, awet, asli, mudah dipasarkan, ramah lingkungan, bernilai internasional, dan berkelanjutan.

Hingga akhir 2018, hampir 70 ribu usaha mikro, kecil, dan menengah di Gianyar mampu menampung hampir 82 ribu tenaga kerja. Industri kerajinan di sana di antaranya menggunakan bahan kayu, emas, perak, dan bambu.

Kemarin, 21 April, Indonesia memperingati Hari Kartini. Peringatan yang ditetapkan berdasarkan hari lahirnya seorang perempuan priyayi atau bangsawan  Jawa, Raden Ajeng Kartini. Pada masanya, Kartini tak mendapat kesempatan yang sama dengan kaum pria dalam menuntut ilmu. Lewat korespondensinya dengan beberapa temannya di Belanda, Kartini mengungkapkan keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi. Kartini menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat kungkungan adat, yaitu tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal, dan harus bersedia dimadu, Ia bertekad   untuk memajukan wanita bangsanya, Indonesia. Menurut Kartini, memajukan perempuan pribumi  bisa dicapai melalui pendidikan. Untuk merealisasikan cita-citanya itu, dia mengawalinya dengan mendirikan sekolah untuk anak gadis di daerah kelahirannya, Jepara. Di sekolah tersebut diberikan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, dan sebagainya. Kumpulan surat Kartini kepada sahabat-sahabatnya di Belanda dibukukan oleh J.H. Abendanon, Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda pada saat itu dengan judul Door Duisternis Tot Licht , atu dalam bahasa Indonesia terkenal dengan “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada 1911. Raden Ajeng Kartini pun menjadi simbol emansipasi perempuan Indonesia.

Bagaimana Perempuan Indonesia saat ini? Perempuan Indonesia telah mendapatkan kesempatan yang sama dengan kaum pria. Hampir di semua sektor, perempuan Indonesia berperan, bahkan menjadi Kepala Negara. Megawati mencatat sejarah sebagai salah satu dari sedikit perempuan yang berhasil menjadi kepala negara.  Megawati menjabat sebagai Presiden Indonesia ke lima sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Saat ini delapan perempuan Indonesia ada dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Meski perempuan Indonesia telah berhasil memperoleh kesempatan yang sama dengan pria dalam berbagai bidang , semangat juang perempuan Indonesia harus terus digelorakan. Seperti yang diserukan oleh Presiden Joko Widodo yang meminta perempuan Indonesia terus menggelorakan semangat juang untuk membangun keluarga, masyarakat, bangsa, dan memajukan generasi penerus.

Sesuai kodratnya sebagai seorang ibu, perempuan Indonesia saat ini mempunya tugas yang tidak ringan. Mengingat Indonesia akan mendapat anugerah bonus demografi selama rentang waktu 2020- 2035, yang mencapai puncaknya pada 2030. Perempuan Indonesia harus mempersiapkan manusia-manusia hebat yang akan memajukan Indonesia.  Menyiapkan generasi berpotensi, sehat, cerdas dan memilki moral yang baik dengan langkah awal dari kesehatannya sendiri. Perempuan Indonesia harus sehat untuk melahirkan generasi yang sehat, salah satunya terbebas dari stunting. Dengan memperhatikan kesehatan diri sendiri dan anak-anak yang dilahirkan dan kecukupan gizi bagi pertumbuhan anak-anaknya, perempuan Indonesia akan membawa Indonesia keluar dari predikat negara nomor empat dengan angka stuntingtertinggi di dunia. Lebih kurang sebanyak 9 juta atau 37 persen balita Indonesia mengalami stunting atau kerdil. Kesadaran perempuan Indonesia untuk memperhatikan anak-anak dan keluarganya, bisa meningkatkan Indeks Sumber Daya Manusia. Tahun 2018, Bank Dunia merilis laporan Indeks Sumber Daya Manusia  atau Human Capital Index. Dalam laporan tersebut, Indeks Sumber Daya Manusia  Indonesia sebesar 0,53 sehingga berada di peringkat ke-87 dari 157 negara. Indeks Sumber Daya Manusia  mencerminkan produktivitas anak yang lahir hari ini sebagai pekerja masa depan, dengan memperhitungkan kesehatan dan pendidikannya. Peran utama perempuan Indonesia untuk menciptakan generasi yang produktif harus terus dikedepankan. Sehingga generasi emas Indonesia ,yaitu generasi masa depan Indonesia yang memiliki kecerdasan yang komprehensif pada 2045 akan terwujud. Indonesia dengan sumber daya manusia yang  produktif, inovatif, memiliki  interaksi sosial yang baik, dan berperadaban unggul.  Perempuan Indonesia harus memprkuat dirinya sendiri untuk menopang kokohnya Bangsa Indonesia.

Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia  menginisiasi pertemuan pembahasan Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas ( PBVDD )  bersama Direktorat Regional kawasan Asia Pasifik dan Afrika - ASPASAF. Hal tersebut bertujuan untuk  meningkatkan kerja sama bilateral Indonesia dengan negara kawasan, khususnya untuk mendorong penguatan kerja sama di bidang ekonomi, dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Website kemlu.go.id menulis, pertemuan itu juga  melibatkan kehadiran Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri, Direktorat Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Lalu Lintas, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian  Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dalam kegiatan  Focus Group Discussion atau diskusi kelompok terarah mengenai Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas (PBVDD) Indonesia dengan negara di kawasan ASPASAF  yang berlangsung pada tanggal 12-14 April 2019 di Bintaro, Tangerang.

Pembahasan substansi PBVDD  berlangsung sangat interaktif  dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif  untuk posisi Indonesia dengan negara-negara di kawasan Aspasaf. Pembahasan PBVDD juga akan digunakan untuk mengidentifikasi negara-negara yang sangat potensial untuk menjalin kerja sama PBVDD dengan Indonesia. Direktur Hukum dan Perjanjian Polkam, Ricky Suhendar dan Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri Prasetyo Hadi dalam sambutannya  sepakat bahwa demi menunjang peningkatan hubungan diplomatik dan bilateral yang telah terjalin dengan negara di Kawasan ASPASAF. khususnya dengan meningkatkan saling kunjung antara pejabat dan diplomat kedua negara, maka diperlukan upaya aktif untuk menjalin PBVDD serta memperbaharui masa berlaku PBVDD yg sudah ada.

Dalam diskusi kelompok terarah  tersebut, Satuan Kerja LIntas Kementerian dan lembaga seperti Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian dan Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, seluruh satuan kerja yang berada di bawah Dirjen ASPASAF berpartisipasi aktif memberi masukan terhadap penyelarasan data dan mekanisme dalam PBVDD dimaksud. Forum ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya tgl 28-30 Maret 2019 yang membahas PBVDD kawasan Amerika dan Eropa.

Dengan  penyelarasan data oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri, melalui kegiatan diskusi keleompok terarah  tersebut diharapkan akan terbentuk daftar terbaru dan terintegrasi yang akan disosialisasikan dengan seluruh  pemangku kepentingan terkait, baik Kementerian/Lembaga, perusahaan penerbangan, IATA, Angkasa Pura dan pihak Otoritas Bandara, Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri,  Tempat Pemeriksaan Imigrasi, maupun untuk dimuat di dalam Treaty Room,  Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.