VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Hari Buku Anak Sedunia diperingati setiap tanggal 2 April. Perayaan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kebiasaan membaca dan memupuk minat baca.

Berbicara tentang minat baca, beberapa penelitian menunjukkan betapa rendahnya tingkat minat baca masyarakat Indonesia. Namun, penelitian yang dilakukan Global English Editing tahun 2018 tentang negara yang menghabiskan waktu untuk membaca ternyata hasilnya cukup mencengangkan. Penelitian tersebut menunjukkan Indonesia berada di urutan ke 16, lebih baik daripada Argentina, Jerman dan Kanada. Negara yang tertinggi minat bacanya adalah India dengan waktu yang dihabiskan untuk membaca di atas 10 jam per minggu. Sementara Indonesia di atas 6 jam per minggu. Namun ini bukan prestasi akhir, harus ada upaya berkelanjutan untuk menjaga bahkan meningkatkan minat baca.

Peningkatan minat baca ini tentu saja tidak lepas dari peran pemerintah, pihak swasta dan juga masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia, misalnya, terus mengoptimalkan budaya literasi.

Sejak  tahun 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggiatkan Gerakan Literasi Nasional (GLN). Dari sisi anggaran, tak kurang Rp10 triliun dialokasikan untuk pengembangan literasi perbukuan. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan disebutkan buku pendidikan di Indonesia harus bermutu, harga terjangkau dan merata. Untuk itu, sebagai upaya mendukung Gerakan Literasi Nasional (GLN), Kemendikbud dan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pada Selasa (2/04) menandatangani nota kesepahaman tentang pengembangan literasi dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran buku dalam pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.

Gerakan Literasi Nasional merupakan upaya untuk memperkuat sinergi antarunit utama pelaku gerakan literasi dengan menghimpun semua potensi dan memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkembangkan dan membudayakan literasi di Indonesia. Gerakan ini dilaksanakan secara menyeluruh dan serentak, mulai dari ranah keluarga sampai ke sekolah dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Meningkatkan literasi bangsa perlu dibingkai dalam sebuah gerakan nasional yang terintegrasi, tidak parsial, sendiri-sendiri, atau ditentukan oleh kelompok tertentu. Gerakan literasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua pemangku kepentingan termasuk dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial, pegiat literasi, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan publik dalam setiap kegiatan literasi menjadi sangat penting untuk memastikan dampak positif dari gerakan peningkatan daya saing bangsa.

Lebih dari 57 juta warta Turki yang memiliki hak untuk memilih wali kota dan anggota dewan kota di seluruh negeri melakukan pencoblosan pada hari Minggu lalu (31/3/2019). Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa di Turki kalah di ibu kota Ankara dan Istanbul. Kekalahan ini dinilai sebagai pukulan bagi Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam 16 tahun kekuasaannya. Sesuai tradisi politik di Turki, perebutan posisi gubernur atau wali kota di metropolitan Antara dan Istanbul mendapat sorotan utama pemilihan lokal karena merupakan barometer aspirasi rakyat terhadap kebijakan politik dan ekonomi pemerintah pusat.

Namun, secara umum dari pemilihan lokal yang digelar di seluruh negeri, AKP dan koalisinya masih unggul dengan raupan suara lebih dari 51 persen. Pemilihan lokal ini, yang dianggap amat menentukan masa depan pemerintahan Erdogan, digelar saat perekonomian Turki sedang memburuk. Nilai tukar mata uang lira terus merosot belakangan ini dan Turki dilanda resesi ekonomi dalam tiga bulan terakhir 2018.

Kekalahan di ibu kota negara itu tentu tidak dapat diterima begitu saja oleh partai berkuasa Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Sekretaris Jenderal AKP Fatih Sahin lewat akun Twitter-nya mengatakan segera memprotes dan bakal melawan hasil pemungutan suara di Istanbul dan provinsi Igdir di wilayah timur negeri itu. Erdogan dalam menanggapi kekalahan partai pendukungnya menegaskan kalo dia lebih memilih pemilihan umum 2023.

Sementara, ketua partai oposisi, Partai Rakyat Republik (CHP) Kemal Kilicdaroglu menegaskan kalau “musim semi” sedang melanda Ankara dan Istanbul. Dia bahkan menyamakan apa yang terjadi di kedua kota itu seperti musim semi Arab tahun 2011 yang menjatuhkan rezim diktator di beberapa negara Arab.

Hasil pemilihan lokal atau pilkada di Turki ditengarai sebagai cerminan penolakan masyarakat urban di Ankara, Istanbul serta beberapa kota besar lainnya menolak upaya Partai Keadilan dan Pembangunan dan Erdogan menutupi krisis ekonomi Turki dengan isu keamanan, terorisme, dan konspirasi asing.

“Musim semi” di Ankara dan Istanbul tentunya akan menjadi bahan evaluasi bagi Erdogan dalam menghadapi pemilihan umum 2023.

Sejak 2008 lalu, setiap tanggal 2 April,  dunia memperingati Hari Kesadaran Autisme Sedunia. Tahun ini peringatan tersebut bertema, “Assistive Technologies, Active Participation” atau “Teknologi Bantuan, Partisipasi Aktif”. Sehubungan dengan peringatan tersebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak masyarakat dunia untuk memastikan partisipasi orang-orang dengan autisme untuk merealisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Dalam laman resminya PBB mengatakan, bagi banyak orang dalam spektrum autisme, akses ke teknologi bantuan yang terjangkau adalah prasyarat untuk dapat menggunakan hak asasi mereka dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Dengan demikian mereka  dapat  berkontribusi pada realisasi SDGs. Teknologi bantuan dapat mengurangi atau menghilangkan hambatan untuk berpartisipasi  atas dasar kesetaraan dengan orang lain.

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mewajibkan negara-negara yang ikut serta dalam Konvensi untuk mempromosikan ketersediaan dan penggunaan teknologi bantuan dengan biaya yang terjangkau. Mereka juga harus memfasilitasi akses ke teknologi bantuan dengan mempromosikan penelitian dan pengembangan teknologi semacam itu.

Sementara teknologi terus berkembang, masih ada hambatan utama untuk penggunaan teknologi bantuan, termasuk biaya tinggi, kurangnya ketersediaan, kurangnya kesadaran akan potensi, dan kurangnya pelatihan dalam penggunaannya. Data yang didapat PBB menunjukkan bahwa di beberapa negara berkembang, lebih dari 50 persen penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu tidak mendapatkan.

Di Indonesia sendiri pada tahun 2015 menurut harian Kompas (11/3), terdapat kurang lebih 12.800 anak dengan autisme dan 134.000 orang dewasa dengan autisme. Sayangnya di Indonesia belum ada data yang akurat mengenai jumlah peningkatan anak dengan autisme setiap tahunnya. Namun  pada umumnya penanganan autisme di Indonesia sudah sama dengan negara lain. Saat ini telah banyak beredar informasi mengenai penanganan autisme, seperti dibukanya berbagai pusat terapi. Juga  terbentuknya berbagai yayasan yang peduli menangani anak dengan autism. Selain itu, ada pula berbagai seminar yang membahas mengenai autisme.

Penanganan yang dahulu dianggap mustahil pada akhirnya dapat diterapkan pada anak yang memiliki gejala autisme sejak usia dini. Meskipun begitu, tidak semua  mampu untuk melakukan penerapannya dengan metode yang tepat.

Disinilah pentingnya inisiatif dan peran pemerintah dalam mengatur pelayanan terkait autism.  Baik dalam bentuk fasilitas fisik, maupun undang-undang. Dengan demikian semua penyandang autisme mendapat penangan yang tepat. Sehingga Indonesia akhirnya dapat menjalankan komitmennya dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait penyandang disabilitas,  yaitu,  Leaving No One Behind.

Presiden RI Joko Widodo meresmikan tiga Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, Kawasan Ekonomi Khusus Morotai, dan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, di Bandar Udara Sam Ratulangi, Kota Manado, Sulawesi Utara, Senin (1/4). Presiden didampingi antara lain oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, dan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey.

Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo berharap, dengan diresmikannya ketiga kawasan ekonomi khusus itu, industri pengolahan, industri-industri yang lain, dan pabrik-pabrik segera dibuka di kawasan tersebut. Sehingga terbuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya.

Agar dapat bersaing dengan produk-produk yang lain dan lebih efisien, selain membangun kawasan-kawasan ekonomi khusus, pemerintah juga wajib membangun infrastrukturnya. Presiden memberi contoh kawasan ekonomi khusus di Bitung, dengan dibangunnya jalan tol Bitung - Manado.

Presiden Joko Widodo juga berharap, kehadiran tiga kawasan ekonomi khusus itu akan mendorong pemerataan pembangunan di kawasan Timur, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara. Jika sebelumnya produk dari daerah sekitar kawasan ekonomi khusus diekspor dalam bentuk barang mentah, diharapkan nantinya akan ada pengolahan industri di dalam negeri. Baik untuk perikanan, kelapa sawit, maupun produk-produk perkebunan lainnya, termasuk pariwisata.

Presiden menambahkan, dengan mengekspor bahan-bahan yang sudah diolah, nantinya akan ada nilai tambah yang diharapkan juga memberikan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat.

Presiden Joko Widodo juga menyampaikan keinginannya untuk kembali ke Kota Manado pada bulan September atau Oktober mendatang, sekaligus untuk meresmikan jalan tol Manado-Bitung.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, Sulawesi Utara, dioperasikan untuk menarik investor dengan fokus pada pengolahan kelapa, perikanan, dan farmasi.

Sementara Kawasan Ekonomi Khusus Morotai berfokus pada investasi pengolahan perikanan dan pariwisata, dan untuk Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan fokus pada investasi untuk pengolahan kelapa sawit dan energi.

Darmin menyebutkan, untuk kawasan ekonomi khusus, asal tanahnya sudah siap, maka investor akan datang. Menurutnya, lahan di ketiga kawasan ekonomi khusus itu sudah siap. Ia menyebutkan, investasi yang masuk untuk Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan dan Morotai masing-masing diperkirakan mencapai 37 triliun rupiah dan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung mencapai 35 triliun rupiah.

Selain proyek strategis nasional berupa kawasan ekonomi khusus, juga ada proyek strategis penunjang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, yaitu Tol Bitung-Manado dan pelabuhan peti kemas Bitung.