VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Bank Indonesia (BI) dan Bank of Thailand (BoT) menyepakati penguatan kerja sama dalam bidang sistem pembayaran dan inovasi keuangan serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Kesepakatan tersebut diwujudkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur Bank of Thailand Veerathai Santiprabhob di tengah rangkaian pertemuan gubernur bank sentral se-ASEAN pada Kamis, 4 April di Chiang Rai, Thailand.

Siaran Pers Departemen Komunikasi BI Kamis, menyebut, kesepakatan ini menjadi wujud upaya positif BI dalam mendukung Pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), sekaligus menunjukkan komitmen BI untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme serta memenuhi rekomendasi dan panduan FATF.

Nota Kesepahaman ini menambah jumlah kerja sama di bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Sebelumnya BI sudah melakukan kerjasama dengan Banko Sentral Ng Pilipinas  pada tahun 2018 dan Bank Negara Malaysia (2013).

Perry Warjiyo mengatakan penandatangan Nota Kesepahaman dilakukan dalam rangka memperkuat implementasi kebijakan bank sentral dan menjawab berbagai tantangan yang semakin kompleks dalam kegiatan sistem pembayaran di kedua negara.

Menurut Perry Warjiyo, selain dalam bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Indonesia dan Thailand juga menekankan perlunya sinergi dalam pengembangan sistem pembayaran dan mendorong inovasi keuangan. Ia menjelaskan, ada tiga tujuan penandatangan nota kesepahaman ini. Pertama , memperkuat kerja sama di area sistem pembayaran dalam rangka mendukung tersedianya sistem pembayaran yang aman, cepat, efisien, dan handal. Kedua, mendorong inovasi keuangan, dan; ketiga, memperkuat implementasi kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Nota kesepahaman ini merupakan landasan pelaksanaan berbagai kerja sama Bank Indonesia dan Bank of Thailand saat ini dan ke depan, yang diimplementasikan melalui beberapa bentuk kegiatan yaitu dialog kebijakan, pertukaran informasi, kolaborasi inovasi, dan pengembangan kapasitas.

Sementara, Siaran Pers Bank Of Thailand menyebut kerjasama ini akan membantu memajukan pengembangan keuangan dan integrasi keuangan kedua negara, yang membawa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan  Indonesia dan Thailand maju.

Setelah sekitar satu bulan demonstrasi yang digelar oleh rakyat Aljazair, akhirnya Presiden Abdel Aziz Bouteflika bersedia mengundurkan diri. Pengumuman pengunduran dirinya disampaikan kepada Dewan Konstitusi Aljazair pada awal pekan ini. Selain tekanan dari rakyat melalui demonstrasi, ada pernyataan dari Kepala Staf Angkatan Bersenjata Ahmed Gaid Salah bahwa Bouteflika dianggap tidak mampu lagi memimpin Aljazair.

Dengan demikian,  Bouteflika tidak lagi mengikuti pemilihan periode kelimanya. Berakhirlah era Bouteflika yang sudah berkuasa selama 20 tahun. Harus diakui bahwa Bouteflika masih dianggap orang kuat di Aljazair, namun serangan stroke 6 tahun lalu membuat Bouteflika mulai jarang tampil di depan publiknya.

Setelah pengunduran diri Bouteflika, Dewan Konstitusi mengumumkan kekosongan jabatan Presiden. Selanjutnya,Dewan menyampaikan kepada Majelis Ummah (Parlemen). Jika parlemen mengesahkan keputusan Dewan Konstitusi maka Ketua Parlemen akan menjabat Presiden sementara selama 90 hari dan menggunakan waktu tersebut untuk menggelar Pemilu. Namun, Ketua Parlemen sebagai Presiden sementara dilarang mencalonkan diri dalam pemilu.

Pengunduran Bouteflika sudah dilakukan sesuai dengan tuntutan rakyat. Tetapi bukan berarti masalah sudah selesai. Banyak tokoh menduduki jabatan penting seperti Ketua Dewan Konstitusi, Ketua Parlemen, dan Perdana Menteri. Mereka dianggap sebagai kroni Bouteflika. Sehingga, tuntutan pembersihan pemerintahan dari unsur Bouteflika masih disuarakan oleh rakyat dan partai oposisi.

Kini hal yang harus dipikirkan secara matang adalah situasi yang tidak menentu ini dimanfaatkan untuk kepentingan satu golongan. Meskipun diwarnai penguasaan oleh satu partai selama 20 tahun, harapan masih ada untuk melaksanakan demokrasi di Aljazair. Inilah saatnya bagi rakyat Aljazair menentukan masa depan mereka dengan memilih pemimpin yang membawa Aljazair pada kemajuan dan bukan pada kehancuran. Siapakah dia? Kita nantikan bagaimana hasil Pemilihan Umum Aljazair beberapa waktu mendatang.

Tiga negara penghasil karet dunia yang tergabung dalam International Tripartite Rubber Council (ITRC) yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand sepakat mengurangi volume ekspor karet alam sebesar 240 ribu ton. Pengurangan ekspor karet alam ini akan diterapkan selama empat bulan ke depan untuk meningkatkan  harga karet di pasar global. Langkah itu sebagai bagian dari kebijakan Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) ke-6 yang disepakati ketiga menteri negara anggota.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan Muhri di Jakarta Senin lalu menjelaskan, mulai 1 April Indonesia dan Malaysia resmi  mengurangi kebijakan ekspor karet sementara Thailand akan menyusul pada 20 Mei mendatang. Rinciannya, Indonesia sebesar 98.160 ton setara 40,9 persen dari total pengurangan dan Malaysia sebesar 15.600 ton setara 6,5 persen. Sedangkan Thailand sebagai produsen terbesar berkomitmen untuk mengurangi ekspornya hingga 126.240 ton setara 56,2 persen dari total pengurangan ekspor.

Menurut Kasan Muhri, implementasi skema AETS ke-6 tersebut akan dimonitor serta dievaluasi tiap tiga bulan sekali oleh Komite Monitoring dan Pengawasan ITRC. Hal itu dilakukan guna mengoptimalisasi pelaksanaan kesepakatan dari tiga negara anggota. Dia berharap, dengan adanya komitmen pengurangan ekspor oleh tiga negara, harga karet global dapat menyentuh harga di atas 1,5 dolar Amerika per kilogram.

Sementara itu Ketua Umum Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Moenardji Soedargo menyatakan optimistis harga karet di level bursa komoditas Internasional meningkat usai diberlakukannya pengurangan ekspor oleh tiga negara produsen karet dunia.

Sementara itu Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sugiyartanto menjelaskan, pengurangan ekspor karet oleh pemerintah akan dialokasikan untuk penyerapan karet sebagai bahan baku campuran aspal. Konsumsi penyerapan untuk bahan baku aspal itu sebesar tiga ton per kilometer jalan. Ia menambahkan, dengan diterbitkannya Keputusan Kementerian Perdagangan nomor 779 tahun 2019, penyerapan karet untuk bahan baku campuran aspal dialokasikan untuk daerah di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi rancangan resolusi tata kelola terumbu karang berkelanjutan yang diajukan Indonesia dalam Sidang Umum Lingkungan PBB (UNEA) ke-4 di Nairobi, Kenya, akhir pekan lalu. Rancangan resolusi itu disusun oleh Indonesia bersama Monako serta didukung oleh Meksiko, Filipina, dan Korea Selatan. Sidang UNEA merupakan badan pengambil keputusan tertinggi dunia dalam bidang lingkungan. Sidang ini menghasilkan sejumlah resolusi dan seruan aksi global untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang tengah dihadapi dunia saat ini.

Delegasi Indonesia diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Suseno Sukoyono menyatakan, resolusi tersebut menjadi resolusi pertama yang disepakati dari total 23 resolusi yang diadopsi dalam sidang.

Suseno dalam pernyataan resminya, Senin lalu menyebutkan, salah satu paragraf dari resolusi tersebut, mengajak dunia untuk menangani perdagangan ikan karang hidup untuk konsumsi karena perdagangan ikan karang hidup konsumsi marak terjadi di negara-negara Asia Pasifik. Suseno menambahkan, resolusi ini juga mendorong negara anggota agar berpartisipasi dalam Global Coral Reef Monitoring Network untuk menyusun laporan tentang status terumbu karang global pada tahun 2020. Resolusi ini penting bagi dunia karena diperlukan harmonisasi dan koordinasi antar negara untuk mengimplementasikan kebijakan terkait konservasi dan pengelolaan terumbu karang, baik di tingkat internasional, regional, maupun lokal.

Menindaklanjuti resolusi yang telah diadopsi tersebut, Indonesia bersama dengan negara pengusung lainnya dan Sekretariat Badan Lingkungan Hidup Dunia telah menyusun kerangka kerja dan tata waktu pengimplementasian aksi terkait.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi menyatakan, keberadaan terumbu karang bagi ekosistem laut hanya kurang dari 1 persen dari total area laut dunia. Keberadaan terumbu karang sangat penting bagi ekosistem laut karena berfungsi sebagai rumah bagi seperempat dari seluruh spesies laut di dunia.

Kendati demikian, dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah kehilangan sekitar 50 persen terumbu karang akibat perubahan iklim dan ulah manusia. Terumbu karang juga menyediakan potensi jasa lingkungan senilai 11,9 triliun dolar Amerika atau 16,9 juta triliun rupiah per tahun bagi populasi 500 juta jiwa di dunia.