Daniel
April
Amerika Serikat (AS) merupakan mitra strategis yang selalu mendukung kesatuan dan sentralitas ASEAN. Hal tersebut sangat penting dalam menjaga postur arsitektur regional di kawasan, termasuk dalam proses pengembangan konsep Indo-Pasifik ASEAN yang erbuka, transparan, dan inklusif demi kemajuan bersama. Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Rpeublik Indoneisa Jose Tavares pada pertemuan ke-32 ASEAN-US Dialogue yang diselenggarakan di Washington D.C, Amerika Serikat pada 27-28 Maret 2019.Seperti dikutip dari kemlu.go.id, Jose Tavares menjelaskan posisi Amerika Serikat tersebut patut diapresiasi Indonesia dan ditindak lanjuti dengan kerja sama konkret, ketika konsep Indo-Pasifik ASEAN terwujud pada tahun 2019 ini.
Terkait dengan hal tersebut, ketua Delegasi Amerika Serikat, Patrick Murphy, menyambut baik pernyataan Indonesia dan mengatakan pihaknya akan terus berperan aktif dalam berbagai mekanisme ASEAN, seperti East Asia Summit dan ASEAN Regional Forum, serta sepenuhnya mendukung konsep Indo-Pasifik ASEAN yang terbuka, transparan, dan inklusif dengan ASEAN sebagai sentralnya. Dikatakannya, Amerika Serikat juga mengapresiasi penyelenggaraan High-Level Dialogue (HLD) on Indo-Pacific Cooperation atauDialog Tingkat Tinggi tentang Kerja sama Indo – Pacific di Jakarta tanggal 20 Maret 2019 lalu. Menurut Patrick , Dialog Tingkat Tinggi berhasil menegaskan banyaknya kesamaan prinsip dan elemen dari konsep Indo-Pasifik yang diusung Amerika Serikat dan ASEAN.
Sementara itu, Dirjen Jose Tavares mengatakan isu terorisme dan aksi kekerasan ekstrim juga menjadi salah satu sorotan dalam pertemuan. Menurutnya ada ancaman terorisme dan kekerasan ekstrim yang masih terjadi. Peristiwa kemanusiaan yang tragis di Christchurch, New Zealand dan Utrecht, Belanda serta di dalam negeri Indonesia menunjukkan bahwa pada berbagai komunitas masih ada bibit-bibit ekstrimisme yang harus dicegah. Untuk mengatasinya, tidak ada jalan selain memperkuat kerja sama antar negara. Dalam kaitan tersebut, pertemuan sepakat untuk memperkuat kolaborasi di bidang pembangunan kapasita dan berbagi informasi intelijien aparat keamanan.
Selain itu, Indonesia juga menggarisbawahi peran strategis pemuda sebagai “Peace Ambassadors” yang menyebarkan nilai-nilai perdamaian dan anti-kekerasan.
Dialog Asean – Amerika Serikat ke 32 merupakan pertemuan tahunan Tingkat Pejabat Tinggi antara ASEAN dan AS. Pertemuan dipimpin bersama oleh Amerika Serikat dan Laos (sebagai country coordinator kerja sama ASEAN-AS) serta dihadiri delegasi negara ASEAN dan Amerika Serikat, serta Sekretariat ASEAN.
Pertemuan tersebut membahas berbagai hal yang menjadi kepentingan bersama diantaranya isu-isu regional dan internasional, serta perkembangan dan arah kedepan kerja sama ASEAN-AS, termasuk di bidang maritim, ke amanan siber, terorisme, perdagangan dan investasi, penanganan bencana, pendidikan, generasi muda dan perempuan. Kerja sama ASEAN-AS telah dimulai semenjak tahun 1972. Amerika Serikat secara resmi menjadi Mitra Wicara ASEAN pada tahun 1977 dan saat ini berada pada level Kemitraan Strategis semenjak tahun 2015.
Dalam perjalanannya, kerja sama ASEAN dan Amerika Serikat berkembang progresif. Hal ini tercermin dari telah dilaksanakannya seluruh langkah aksi pada ASEAN-US Plan of Action 2016-2020 yang mencakup bidang politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial budaya.
April
Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) resmi dibuka di Surabaya, Jumat (29/3). Pameran diselenggarakan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto saat membuka pameran mengatakan, tahun kemarin ekspor mobil completely built up (CBU) sudah menyentuh di angka 264 ribu unit, dan yang bentuk Completely Knock Down (CKD) sekitar 82 ribu unit, sehingga total menembus 346 ribu unit. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor otomotif nasional mampu menembus 450 ribu unit pada tahun ini, seiring dengan pengoptimalan komponen lokal yang semakin meningkat setiap tahunnya. Menteri Airlangga mengatakan, industri otomotif saat ini sudah menjadi salah satu sektor manufaktur andalan dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah memberikan prioritas pengembangan agar semakin berdaya saing global terutama di tengah bergulirnya era digital.
Ia menegaskan, pemerintah bertekad terus menciptakan iklim usaha yang kondusif agar dapat mendorong penambahan investasi baru maupun perluasan usaha di sektor industri otomotif. Airlangga Hartarto menyebutkan, produk otomotif nasional saat ini telah diakui kompetitif di kancah Internasional. Daya saing ini tidak terlepas dari pengoptimalan komponen lokal. Menurut Airlangga, tingkat komponen dalam negeri ini yang menjadi kunci keberhasilan dari sektor industri otomotif nasional, yang diharapkan mampu menjadi hub (penghubung) bagi pasar Asean bahkan di tingkat Asia.
Airlangga menambahkan di pasar domestik, Indonesia lebih unggul dari Thailand. Ia menargetkan, produksinya nanti bisa mencapai 1,5 juta unit pada tahun 2020. Airlangga memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show 2019 yang memberikan perhatian serius pada transfer informasi teknologi dan inovasi kendaraan bermotor, terutama mobil. Ia berharap, rangkaian pameran yang menampilkan produk dan teknologi terkini kendaraan komersial ini dapat berjalan dengan lancar, serta memberikan peran positif bagi kegairahan industri otomotif di tanah air. Sementara itu Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi menginginkan penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show di Surabaya menjadi salah satu elemen penting pendorong pertumbuhan industri otomotif Nasional. Yohannes Nangoi menambahkan, pameran yang berlangsung dari 29 Maret hingga 7 April tersebut ditargetkan diramaikan 50 ribu pengunjung.
March
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)Doni Monardo bersama dengan 10 Kepala Daerah di tingkat provinsi dan daerah istimewa berkomitmen untuk penguatan budaya masyarakat tangguh bencana. Melalui penguatan budaya ini, pengetahuan budaya atau kearifan lokal mampu terus hidup di dalam masyarakat sehingga sejak dini anak-anak mendapatkan pemahaman terkait potensi ancaman di sekitar. Komitmen bersama tersebut disepakati pada Rabu (27/3) dalam Rapat Kerja ke-19 Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama 2019 yang digelar di Kota Bandung, provinsi Jawa Barat. Kesepuluh pemerintah daerah yang berkomitmen dalam penguatan budaya masyarakat tangguh bencana adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lampung, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka tergabung dalam Mitra Praja Utama yang teridentifikasi sebagai wilayah rawan bencana. Sepuluh Gubernur yang hadir dalam rapat kerja itu berkomitmen mencari pola kerja yang lebih taktis terkait kebencanaan. Salah satunya akan menghasilkan cetak biru kesiapan kebencanaan.
Rapat Kerja Gubernur yang digelar Selasa dan Rabu lalu dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo. Dalam sambutannya, Tjahyo Kumolo menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta kepala daerah agar dalam perencanaan pembangunan di daerahnya mempertimbangkan aspek-aspek pengurangan risiko bencana. Presiden juga mengingatkan pemerintah daerah harus harus menganggarkan sekecil apapun kemampuan daerah. Minimal dana tersebut bisa digunakan untuk keperluan beras atau pengobatan.
Sementara itu Kepala BNPB Doni Monardo dalam arahannya mengatakan kepala daerah harus mampu menyusun rencana jangka panjang karena peristiwa alam akan berulang. Kondisi ini mendorong masyarakat di setiap wilayah tadi untuk mengantisipasi ancaman bahaya, dan apabila terjadi bencana dapat segera pulih menuju kondisi normal. Tujuan akhir dari komitmen bersama ini yaitu masyarakat tangguh bencana.
Tema yang diambil dalam Rapat Kerja Gubernur adalah "Kerja Sama Daerah dalam Rangka Peningkatan Kesiapsiagaan Daerah Guna Menghadapi Ancaman Bencana."
Komitmen kerja sama menyasar beberapa komponen antara lain edukasi, sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana. Ada juga perbaikan ekosistem kawasan rawan dan rentan bencana, perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana dan ketangguhan bencana pada infrastruktur vital. Mereka juga sepakat bekerja sama dalam skema pembiayaan kebencanaan, pemenuhan kebutuhan darurat korban bencana dan bidang lain yang disepakati bersama. Salah satu poin komitmen yang juga penting adalah bagaimana upaya pemerintah daerah untuk membantu daerah lain yang terdampak bencana.
April
Pada 31 Desember 2018, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (eCommerce). Namun pada 29 Maret 2019, rencana penerapan PMK tersebut secara penuh, yaitu pada 1 April 2019, dibatalkan.
Alasan di balik pembatalan, menurut Sri Mulyani adalah kurangnya sosialisasi. Akibatnya, banyak pihak yang salah paham mengenai peraturan tersebut. Sehingga diperlukan tambahan waktu yang cukup untuk sosialisasi.
Sebenarnya, kebijakan yang diambil pemerintah melalui Menteri Keuangan bertujuan untuk menciptakan perlakuan yang setara antara pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (eCommerce) dengan yang konvensional. Walaupun bertujuan baik, Pemerintah, melalui Menteri Keuangan tidak ngotot untuk tetap memberlakukannya sesuai rencana. Terutama karena memang dirasakan masih kurangnya sosialisasi
Bila melihat substansinya, PMK Nomor 210 memang dimaksudkan untuk tidak memberatkan para pedagang atau pelaku usaha e-commerce. Isinya lebih fokus pada pengaturan hak dan kewajiban yang bersifat umum, dan menekankan registrasi sebagai wajib pajak bagi para pedagang. Tetapi karena masih banyak pihak yang belum paham tentang substansi tersebut, maka polemik masih saja muncul. Pemerintah tidak ingin, polemik yang timbul dari ketidakpahaman banyak pihak ini, menimbulkan efek yang tidak menguntungkan bagi e-commerce yang sedang naik daun belakangan ini.
Indonesia merupakan negara 10 terbesar pertumbuhan e-commerce, bahkan mencapai 78 persen. Kontribusi sector e-commerce terhadap ekonomi Indonesia berpotensi terus meningkat, seiring pertambahan penduduk yang menggunakan internet dan peningkatan penetrasi e-commerce. Menurut studi McKinsey, di tahun 2022 perdagangan dengan system online akan menciptakan 26 juta lapangan pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Tentu saja merupakan kewajiban pemerintah untuk menjaga pertumbuhan sector e-commerce karena berkontribusi menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Di sisi lain, pemerintah juga tidak boleh membiarkan adanya penilaian masyarakat bahwa ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi e-commerce dengan transaksi perdagangan dan/atau jasa lainnya.
Direktorat Jenderal Pajak memang perlu gencar melakukan sosialisasi agar PMK 210 ini dapat segera diberlakukan.