VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengakui dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel telah memicu penentangan. Didampingi Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, yang sedang berkunjung ke Washington, dengan jelas Trump mengeluarkan pernyataan  bahwa Amerika Serikat mengakui Dataran Tinggi Golan adalah wilayah kedaulatan Israel. Pengakuan Amerika Serikat yang disimbolisasi dengan penandatangani proklamasi pada hari Senin, serta disambut  sangat gembira oleh Netanyahu itu segera mengundang penolakan dan kecaman.   

Belgia, Inggris, Prancis, Jerman dan Polandia serentak menolak. Kelima negara yang merupakan anggota Dewan Keamanan PBB itu, Selasa 26 Maret, menyampaikan keprihatinannya atas pernyataan Donald Trump. Kelima negara itu menegaskan tetap tidak mengakui bahwa dataran tinggi Golan bukan wilayah Israel. Bahkan, kelima negara Eropa itu juga mengatakan tidak mengakui kedaulatan Israel atas wilayah wilayah di Golan yang diduduki Israel sejak 1967. 

Sebagaimana diketahui pada tahun 1967 setelah perang enam hari dengan Suriah, Israel telah mencaplok dataran tinggi Golan, dan pada tahun 1981 telah secara efektif menganeksasi wilayah itu.

Penolakan pernyataan sepihak dari Donald Trump mengenai dataran tinggi Golan, serta merta disampaikan Rusia dan Cina. Dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu sudah mengisyaratkan segera membicarakan klaim sepihak dari Amerika Serikat pada sidang Dewan Keamanan PBB. Kedua negara itu, nampaknya tidak dapat menerima alasan apapun dari Donald Trump. Salah satu alasan pernyataan kontroversial itu adalah, bagi Amerika Serikat pengakuan itu sebagai bentuk penentangan kepada Presiden Suriah Bashar al Assad dan Iran yang merupakan pendukung Al Assad.  

Pernyataan Donald Trump yang menunjukkan secara tegas pemihakannya kepada Israel, tidak hanya kontroversial dan bersifat sangat sepihak, tetapi telah  memicu ketegangan ketegangan baru khususnya di Timur Tengah. Negara-negara Teluk telah menunjukkan penentangannya. Sangat besar kemungkinan, konflik akan semakin membesar di Timur Tengah sebagai akibat dari pernyataan Donald Trump ini.

Dewan Keamanan PBB harus segera menyelenggarakan sidang untuk tidak hanya menanggapi keputusan Amerika Serikat, tetapi juga menolaknya.

“Hari ini sebuah peradaban baru akan kita mulai, yaitu dengan dioperasikannya MRT di DKI Jakarta, fase pertama”, itulah yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutan peresmian Mass Rapid Transportation atau  Moda Raya Terpadu -  MRT Jakarta fase pertama, pada 24 Maret 2019. Jalur MRT Fase pertama sepanjang 15,7 kilometer dari Terminal Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia memiliki 13 stasiun berikut 1 Depo.  Pada saat yang bersamaan juga dicanangkan pembangunan MRT fase  kedua, yaitu jalur Bundaran HI – Stasiun Kota, yang direncanakan selesai pada tahun 2024.

Dibandingkan negara-negara di ASEAN, Indonesia memang lebih sangat terlambat memiliki moda transportasi terpadu. Walaupun, rencana pembangunan moda transportasi yang terintegrasi dengan bis Transjakarta, commuterline  dan kereta ke bandara, sudah dirintis sejak 1985.Masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta harus menunggu 34 tahun untuk memiliki  moda transportasi berbasis rel ini. Wajar, jika adanya moda transportasi MRT diyakini akan membawa banyak perubahan  untuk  Jakarta.  

Perubahan apa yang diharapkan terjadi di Jakarta? Yang pertama tentunya adalah masalah kemacetan. Menurut data Tomtom Traffic Index, Jakarta berada di tempat ketiga sebagai kota paling macet di dunia. Posisi itu berada di bawah Mexico City dan Bangkok. Tingkat kemacetan Jakarta 58 persen, dengan  kemacetan di pagi hari 63 persen dan 95 persen di sore hari. Memang tak bisa dipungkiri, Pertumbuhan ekonomi dan melonjaknya jumlah populasi penduduk menyebabkan lebih banyak arus lalu lintas dan perpindahan di dalam kota. Diperikirakan lebih dari 18 juta unit kendaraan beredar di Jakarta. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional – Bappenas menyebut setiap tahun lebih dari 65 triliun rupiah kerugian karena kemacetan di Jabodetabek. Jumlah itu harus terbuang percuma menjadi asap setiap tahunnya. Dengan adanya harga tiket 8.500 rupiah  naik Moda Raya Terpadu akan membuat Jakarta bisa mengurangi  kerugian yang disebabkan kemacetan.

Perubahan lain yang diharapkan adalah gaya hidup warga Jakarta. Indonesia pernah disebut  berada  di peringkat satu negara dengan penduduk paling malas bergerak di seluruh dunia. Hanya sekitar 3.500 jumlah langkah rata-rata per hari penduduk Indonesia, dari jumlah yang seharusnya disarankan 10.000 langkah. Beragam keadaan ini tentu saja sindrom metabolik yang menjadi penyakit dan tentunya  semakin berpotensi mengancam masyarakat Indonesia, bahkan di  usia remaja.

Moda Raya Terpadu diharapakan akan membawa banyak kenyamanan bagi pelaku bisnis asing yang datang ke Jakarta. Jalur yang dilalui MRT adalah  daerah bisnis. Berkurangnya kemacetan dan mudahnya menggunakan transportasi umum tentu akan menambah nilai Jakarta sebagai tujuan  wisata. Apalagi Bundaran Hotel Indonesia berdekatan dengan banyak tujuan wisata   seperti Museum, wisata kuliner dan wisata belanja. Dengan adanya Moda Raya Terpadu, semoga harapan menjadikan Jakarta sebagai pusat bisnis dan tujuan wisata dunia bisa diwujudkan.

Telegram Kepala Kepolisian RI, Jenderal Tito Karnavian, yang berisi perintah terhadap semua jajaran Polri agar netral dalam mengamankan pemilihan presiden dan melayani masyarakat, menuai apresiasi. Salah satunya adalah dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia. Antara melaporkan, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, Edi Hasibuan, di Jakarta, Minggu (24/3) menjelaskan, telegram Kepala Kepolisian RI  itu dapat serta merta menghapus pandangan dan kecurigaan bahwa kepolisian kurang netral dalam pemilihan presiden 2019.

Menurut Tito Karnavian, perintahnya tersebut memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa kepolisian sesuai tugasnya selalu profesional dalam bertugas melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. antara

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengapresiasi kualitas kepemimpinan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern. Menteri Retno menilai Ardern didukung rasa empati, melindungi, dan solidaritas tinggi, sehingga menempatkannya sebagai agen perdamaian. Dalam pertemuan World Assembly for Women di Tokyo, Jepang, baru-baru ini, Menteri mengatakan, Jacinda Ardern menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin yang baik saat menghadapi serangan teror di Christchurch, Selandia Baru. 

Hal itu disampaikan Menteri Retno Marsudi dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI, seperti dikutip Republikaonline, Minggu (24/3). Menurutnya, kepemimpinan perdana menteri perempuan seperti Jacinta Arden menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk berperan dan berkontribusi terhadap perdamaian. Republik