VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Rakyat Thailand telah memberikan suaranya melalui Pemilu yang disaelenggarakan tgl. 24 Maret. Dua partai politik yaitu Palang Pracharat dan PheuThai memperoleh dukungan meyakinkan dari rakyat Thailand. Walau penetapan hasil Pemilu akan dilakukan 9 Mei, Komisi Pemilihan Umum Thailand menyatakam bahwa Palang Pracharat meraih suara terbanyak atau mayoritas dengan memperoleh 8 juta 400 ribu suara. Tempat kedua ditempati Partai PheuThai berhasil mengumpulkan hampir 8 juta suara.

Sebagaimana dikatakan oleh para pengamat politik, Partai Palang Pracharat adalah partai yang pro penguasa militer yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta sekitar 4 tahun lalu. Sedangkan, PheuThai yang meraup suara terbanyak kedua adalah partai oposisi utama yang mendukung mantan Perdana Memteri Shinawatra. Partai ini masih memiliki basis dukungan di kawasan pedesaan Thailand.

Kendati belum ada penetapan resmi, kedua partai utama di Thailand telah mengklaim memenangi Pemilu. Kedua pemimpun partai itu telah menyatakan segera merangkul partai kecil lainnya untuk membentuk koalisi. Karena itu sesungguhnya, kondisi dalam negeri di Thailand pasca pemungutan suara belum dapat ddiprediksi.

Sejarah mencatat bahwa Thailand adalah negara di Asia Tenggara yang paling sering dilanda kemelut politik. Junta militer beberapa kali melakukan kudeta, dengan dalih mengamankan negara dari kemelut politik. Kendati sering dilanda kemelut politik, pertumbuhan ekonomi negara itu tercatat tetap stabil.

Untuk pemilu tahun 2019 ini, suara mayoritas diperoleh oleh partai Palang Pracharat yang ditengarai pro junta militer. Apakah dengan demikian, hasil pemilu kali ini akan menghindarkan Thailand dari kudeta sebagaimana telah terjadi sebelumnya? Kita tentu masih harus menungu dan melihat perkembangannya. (Kbl)

Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita mengatakan, potensi daerah yang dioptimalkan dan dimanfaatkan dengan baik dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Demikian dikatakan Enggartiasto Lukita saat membuka Sibolga Expo 2019 serta Pekan Ulos dan Tenun di Sibolga, Sumatra Utara Senin lalu.  Ia menambahkan, Pemerintah Daerah memegang peranan penting dalam mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya alam agar menjadi nilai ekonomi yang memberikan keuntungan. Dalam sambutannya ia mengaku bangga atas digelarnya Sibolga Expo yang mampu menyerap produksi dari beberapa provinsi dan daerah untuk dipamerkan. Menurut Enggartiasto Lukita, upaya meningkatkan kualitas dan daya saing produk potensial di daerah menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah.

Namun, dengan sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan, terbangun jaringan kerja sama yang mampu menggerakkan perekonomian rakyat, seperti pada gelaran Sibolga Expo 2019. Selain itu, menurut Enggartiasto, pemanfaatan teknologi tepat guna juga merupakan kunci utama berkompetisi dengan daerah atau negara lain.

Ia mengimbau para pelaku usaha mengembangkan kreativitas dan mengikuti perubahan. Ia menjelaskan, selain pertukaran produk unggulan di ajang Sibolga Expo 2019, juga diharapkan terjadi pertukaran informasi yang berpotensi memperluas jaringan pasar di tingkat domestik dan meningkatkan daya saing bagi produk di pasar global. Guna mendorong produk-produk potensial daerah agar dapat bersaing, baik di pasar dalam negeri maupun global, pemerintah akan memperkuat sektor informal atau usaha kecil menengah (UKM) di pusat maupun daerah. Ia mengatakan, beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain  menjamin kemudahan berusaha, ketersediaan bahan baku, dan keseimbangan harga, sehingga mendukung pertumbuhan sektor informal yang positif.

Sibolga Expo merupakan acara tahunan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Sibolga. Tahun ini, Sibolga Expo digelar sekaligus dalam rangka perayaan Hari Jadi Kota Sibolga ke-319. Sementara itu Walikota Sibolga, Syarfi Hutauruk dalam sambutannya menjelaskan, peserta dari Sibolga Expo terdiri dari beberapa provinsi dan Kabupaten/Kota di kawasan Sumatera Utara. Sejumlah produk daerah yang dijual itu berupa kain tenun, baju, serta hasil kerajinan tangan warga, bimbingan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Sibolga. Sibolga Expo akan ditutup tanggal 2 April 2019 sekaligus puncak Hari Jadi Sibolga ke 319.

Indonesia akan membatasi penggunaan merkuri untuk tambang emas skala kecil sebagai bentuk implementasi dari ratifikasi Konvensi Minamata. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK Sayid Muhandar di Jakarta, Selasa mengatakan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Minamata yang menyerukan kepada negara-negara untuk mengembangkan rencana aksi membatasi bahkan menghapuskan penggunaan merkuri dalam penambangan emas skala kecil dan artisanal.

Salah satu bentuk implementasi tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - KLHK bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), United Nations Development Programme - UNDP Indonesia dan Global Environment Facility - GEF meluncurkan proyek Global Opportunities for Long-term Development - Integrated Sound Management of Mercury in Indonesia's Artisanal and Small-scale Golf Mining (GOLD-ISMIA).

Penasihat senior untuk bidang lingkungan UNDP Indonesia Agus Praboeo mengatakan proyek tersebut berlangsung lima tahun akan mendukung komunitas penambang rakyat di provinsi Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Riau. Penggunaan merkuri di enam komunitas penambang emas skala kecil akan dibatasi sedikitnya lima metrik ton per tahun pada akhir proyek.

Dikatakannya, proyek ini juga akan mendukung lembaga terkait dalam menyusun kebijakan atau kerangka kerja dan peraturan untuk membatasi penggunaan merkuri, meningkatkan akses komunitas penambang terhadap pembiayaan pengadaan teknologi pemrosesan bebas merkuri melalui bimbingan teknologi dan alih teknologi.

Menurut Agus, Indonesia melepaskan 340 metrik ton merkuri per tahun atau setara dengan 15 truk peti kemas per tahun. Indonesia termasuk dalam daftar tiga teratas penghasil emisi merkuri global. Sebanyak 57,5 persen merkuri dilepaskan oleh kegiatan dari tambang emas skala kecil. Dari jumlah tersebut sebanyak 60 persen dilepaskan ke udara, 20 persen dilepaskan ke air dan 20 persen di lepaskan ke tanah.

Dikatakannya, Merkuri mengandung racun yang kuat dan dapat menyebabkan gangguan neurologis serta ginjal akut pada orang dewasa. Selain itu dapat menyebabkan disfungsi mental dan fisik pada anak.

Sementara itu, Ketua BPPT, Hammam Riza mengatakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, harus ada kerja sama dan memberikan teknologi pengganti yang lebih ramah lingkungan. Saat ini merkuri digunakan karena tidak memakan waktu yang lama untuk mendapatkan emas dan modalnya murah. Untuk itu, teknologi yang diterapkan haruslah murah dan efisien sehingga para penambang rakyat mau beralih.

Presiden Indonesia Joko Widodo meresmikan transportasi publik Moda Raya Terpadu -MRT Jakarta Fase I di kawasan Bundaran Hotel Indonesia -HI, Jakarta Pusat, Minggu (24/3). Selain meresmikan pengoperasian MRT Jakarta Fase I, Lebak Bulus-Bundaran HI, Presiden Joko Widodo juga mencanangkan pembangunan MRT Fase II, Bundaran HI-Kota sepanjang 8,7 kilometer.

Pada awal sambutannya, Presiden mengatakan, dengan pengoperasian MRT Jakarta, maka dimulai peradaban baru di wilayah Ibu Kota Jakarta. Presiden berpesan kepada warga Jakarta untuk membiasakan diri mengantre, disiplin waktu, dan menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan di dalam stasiun dan kereta MRT.

Presiden Joko Widodo selanjutnya mengatakan, dalam 10 tahun ke depan, MRT ditargetkan dapat tersambung sepanjang 231 kilometer di seluruh Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Presiden meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai pembangunan Moda Raya Terpadu Jakarta rute timur-barat pada 2019.

Dalam peresmian tersebut Presiden menandatangani prasasti disaksikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Direktur Utama MRT Jakarta, William Sabandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah sangat berkomitmen membangun moda transportasi terpadu di Jakarta. Senada dengan Presiden, Budi Karya Sumadi yakin, keberadaan MRT dapat membuat masyarakat meninggalkan kendaraan pribadidan beralih ke transportasi umum. Pembangunan Fase III dengan rute Cikarang di Kabupaten Bekasi hingga Balaraja di Kabupaten Tangerang, rencananya akan dimulai tahun ini atau awal 2020.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, MRT merupakan investasi yang berharga untuk Jakarta. Menteri mengharapkan peresmian Moda Raya Terpadu Jakarta rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia, bisa menyelesaikan persoalan kemacetan dan mobilitas masyarakat ibukota yang tinggi.

Ia juga mengharapkan fasilitas ini akan segera terhubung dengan moda transportasi lainnya, seperti Transjakarta maupun Kereta Rel Listrik Commuter Line, termasuk dengan MRT tahap kedua yang segera dilakukan pembangunannya.