VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Perusahaan Pengelola Bandar Udara milik Negara, PT Angkasa Pura II (Persero), menyediakan anggaran 4,8 miliar rupiah untuk membangun Balai Ekonomi Desa Tegal Arum di Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Demikian dikatakan Vice President Corporate Social Responsibility Angkasa Pura II, Wandi Anhar, di Balai Ekonomi Desa Tegal Arum, Sabtu (8/9). Wandi Anhar menyebutkan, anggaran tersebut digunakan Angkasa Pura II untuk membangun tujuh unit guest house atau tempat menginap bagi para wisatawan, baik asing maupun domestik yang berwisata ke Candi Borobudur dan sekitarnya. Tujuh unit guest house tersebut dibangun di atas lahan 6.000 meter persegi dengan masing-masing memiliki luas 20 hingga 30 meter persegi. Adapun tiap unit guest house terdiri atas dua lantai dan memiliki dua tempat tidur, satu kamar mandi, dan satu ruang televisi.

Terkait tarif penginapan, Wandi Anhar mengatakan, telah menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada pihak Desa Tegal Arum melalui Badan Usaha Milik Desanya. Namun, Wandi Anhar menganjurkan kepada Badan Usaha Milik Desa untuk memasang tarif yang tidak terlalu besar. Ia khawatir, jika tarifnya mahal seperti hotel, tidak ada yang mau menginap disana. Menurutnya, tarif maksimal adalah 500 ribu rupiah semalam untuk satu keluarga. Harga tersebutcukup beralasan, mengingat beberapa Balai Ekonomi Desa menetapkan tarif yang lebih mahal. Ia mengingatkan agar Badan Usaha Milik Desa Tegal Arum lebih bijak menentukan tarif. Namun demikian, ia memastikan bahwa pihaknya tidak akan ikut campur soal penetapan tarif. Balai Ekonomi Desa merupakan program Kementerian Badan Usaha Milik Negara -BUMN yang diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat desa. Program ini diselenggarakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang ditargetkan mencapai 20 juta wisatawan pada tahun 2019.

Pancasila sangat hebat dan mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam.  Tidak ada negara yang kemajemukannya seperti Indonesia yang  terdiri dari ratusan suku, berbeda agama dan budaya dan terpisahkan oleh ribuan pulau, tetapi kuat merekat menjadi satu karena Pancasila. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Mahyudin saat memberikan orasi kebangsaan dalam acara pelantikan Dewan Perwakilan Daerah Organisasi Massa Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong  Samarinda, Kalimantan Timur (07/9) seperti dikutip tempo.co.  Mahyudin juga mengingatkan masyarakat Indonesia agar memiliki kecintaan dan kebanggaan tinggi terhadap Pancasila. Menurutnya, hal tersebut akan membuat Pancasila lebih terasa lagi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang beragam. Mahyudin juga menjelaskan alasan mengapa bangsa Indonesia harus cinta dan bangga pada Pancasila, karena  banyak bangsa yang iri dengan Indonesia dengan Pancasilanya.

Selain itu Mahyudin mengatakan bahwa  kebanggaan harus muncul dalam diri rakyat Indonesia, sebab Pancasila bukan diciptakan, tetapi digali dari nilai-nilai bangsa yang memang menjadi karakter bangsa sejak dulu. Kemudian dijadikan alat pemersatu bangsa. Kebanggaan tersebut juga harus muncul karena Pancasila sangat sakti sanggup  mempertahankan negara ini dari berbagai upaya-upaya perusakan dan penggantian Pancasila sebagai ideologi Negara. Salah satunya yang terbesar adalah aksi keras pengkhianatan PKI dalam G 30 S PKI dan sampai saat ini Pancasila tetap sakti tak tergoyahkan.

Sementara itu, untuk mendukung Pancasila sebagai simbol perekatan persatuan, Komunitas Bela Indonesia (KBI) melakukan terobosan dengan menghelat pelatihan juru bicara Pancasila. Upaya komunitas ini dilakukan sebagai bentuk kecintaan terhadap Pancasila oleh warga negara terutama kaum milenial yang sudah agak memudar. Empat puluh orang  dari latar belakang aktivis mahasiswa, perwakilan organisasi keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha sampai penghayat kepercayaan ikut pelatihan Komunitas Bela Indonesia selama empat hari.Ditargetkan nantinya akan ada 1.000 juru bicara Pancasila dari 25 provinsi untuk membantu masyarakat ke berbagai daerah.

Koordinator Komunitas Bela Indonesia, Anick HT seeprti dikutip Gatra.com mengatakan salah satu yang disoroti dalam terorisme yang mengancam Pancasila adalah perkembangan media sosial Menurut Anick 40  orang tersebut salah satunya dilatih juga untuk pengelolaan media sosial. Sebab, konten negatif seperti paham radikal masih bertebaran di media sosial.

Hari ini,  tanggal 11 Sept. 2018, Radio Republik Indonesia (RRI) merayakan hari jadinya yang ke-73 tahun. Sejak keberadaannya, Radio Republik Indonesia telah memberikan sumbangsih yang tiada ternilai. Baik dalam mendukung proses kemerdekaan, maupun mengisi kemerdekaan hingga saat ini.

Bagaimana RRI mengikuti perkembangan media saat ini? Di Zaman  yang menuntut untuk lebih cepat menyebarkan informasi dan menjangkau lebih banyak khalayak  pendengar.  Juga dengan konten siaran yang benar-benar dibutuhkan masyarakat .

Radio Republik Indonesia menjawabnya dengan kekuatan 97 stasiun penyiaran terdiri dari 1 satuan kerja tipe A, 30 satker tipe B, 34 satuan kerja tipe C, Pusat Pemberitaan dan Siaran Luar Negeri (Voice of Indonesia) serta 32 Studio Produksi yang ada.

Sebagai sabuk pengaman informasi (Information Safety Belt),
selama tahun 2009 - 2010 RRI telah mendirikan studio di wilayah perbatasan dan daerah terpencil atau blankspot.  Antara lain di  Entikong, Batam, Nunukan, Putusibaou, Malinau, Atambua, Ampana, Boven Digoel, Kaimana, Skow, Oksibil, Takengon, Sabang dan Sampang. Siaran melalui studio-studio produksi ini ditujukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan memberikan akses informasi yang berimbang bagi masyarakat. Khususnya  di daerah perbatasan,  maupun di daerah-daerah yang sebelumnya tidak dapat menerima siaran RRI atau blankspot.

Selain itu, siaran RRI kini juga dapat dinikmati lewat streaming atau internet. Bahkan mulai  tahun 2018 ini, RRI dapat diikuti lewat RRINET, yaitu sebuah program radio yang divisualkan.  Khalayak tidak hanya dapat mendengarkan,  tetapi juga melihat konten siaran,  mirip  siaran televisi.

Pembaruan, baik peralatan maupun konten siaran,  serta pengembangan kemampuan sumber daya manusia adalah sebuah keharusan  bagi RRI dalam perkembangan zaman. Apa yang dilakukan Radio Republik Indonesia saat ini, khususnya terkait  peralatan dan konten siaran,  sudah berada di jalur yang tepat.  Namun keberadaan sumber daya manusia (terutama pegawai negeri sipil) yang kini jumlahnya semakin sedikit,  perlu mendapat perhatian. Regenerasi, penambahan pegawai sesuai kebutuhan sebaiknya juga menjadi prioritas.

Dirgahayu Radio Republik Indonesia di usianya yang  ke-73. Sekali di Udara Tetap di Udara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju Korea Selatan Minggu, 9 September 2018. Kunjungan kerja Jokowi ke Seoul merupakan balasan atas kunjungan Presiden Korea Selatan Moon Jae-In  ke Indonesia pada tahun 2017 lalu.

Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, tujuan kunjungan ini untuk memperkuat kerja sama ekonomi, khususnya menghadapisituasi ekonomi global saat ini dan ke depan. Selama di Seoul, Presiden Jokowi akan melakukan pertemuan bilateral denganPresiden Korea Selatan Moon Jae-In, serta menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Korea Selatan dan pertemuan bisnis one-on-one.Selain itu, rencananya pemerintah kedua negara akan menandatangani sejumlah nota kesepahaman di bidang legislasi, kerja sama imigrasi, ekonomi, Sumber Daya Manusia (SDM), keamanan maritim, serta kerja sama bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Korea Selatan merupakan  satu dari 10 besar negara yang berinvestasi di Indonesia. Antara lain, investasi raksasa baja Korea, Posco Steel, yang menjalin kerja sama dengan PT Krakatau Steel dengan membangun peleburan baja besar, di Cilegon, Banten. Selain itu, jaringan toko ritel Korea, Lotte, juga telah lama beroperasi di  Indonesia. Perdagangan kedua negara pun meningkat cukup signifikan, yakni hampir 12 persen. Potensinya memang cukup besar. Pada tahun 2017 nilai perdagangan Indonesia-Korea tercatat mencapai 16,3 miliar  AS.

Tidak sekedar  memperkuat kerjasama di bidang ekonomi, kunjungan Jokowi ke Korea Selatan kali ini juga dalam rangka memperingati 45 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan.

Hubungan Indonesia dengan Korea Selatan telah terjalin di tingkat konsulat pada tahun 1966 dan dibuka secara resmi  pada 17 September 1973. Karena sama-sama menganut sistem demokrasi, tentu saja tidak sulit untuk melakukan kerjasama ini.

Selain dalam hubungan bilateral, kerjasama Indonesia-Korea Selatan juga terjalin dalam berbagai forum internasional. Salah satunya adalah  forum MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) yang mempunyai tujuh area utama kerjasama, yaitu melawan terorisme, perdagangan  dan ekonomi, energi, pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender, operasi pemeliharaan perdamaian, tata kelola pemerintahan dan demokrasi yang baik.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Korea kali ini juga akan dimanfaatkan untuk memberikan dukungan terhadap perdamaian dua Korea dan mempertebal dukungan Indonesia terhadap proses perdamaian di Semenanjung Korea. Sehingga diharapkan perdamaian dua Korea akan segera terwujud.

Semoga kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan membawa dampak positif dan memperkuat hubungan kedua Negarakhususnya di bidang ekonomi, politik, keamanan dan sosial budaya.