VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus  mengalami penurunan, hampir menyentuh angka 15 ribu rupiah per dolar Amerika. Presiden Joko Widodo di sela–sela  meresmikan pencapaian ekspor 1 juta unit produk Toyota di  Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (5/9) mengatakan,  pelemahan kurs rupiah yang terjadi saat ini tidak terlepas dari faktor eksternal. Mulai dari kenaikan suku bunga Amerika, perang dagang Amerika dan China, serta krisis ekonomi yang terjadi di Turki dan Argentina. Menurut Presiden Joko Widodo,  pelemahan mata uang ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di berbagai negara lainnya.

Insert ;........... ( di Onair)

Kita semuanya tahu bahwa tidak hanya negara kita Indonesia yang terkena pelemahan kurs. Tidak hanya Indonesia. Ini faktor eksternal yang bertubi-tubi baik yang berkaitan dengan kenaikan suku bunga di AS baik yang berkaitan dengan perang dagang AS dan China, baik yang berkaitan dengan krisis di Turki dan Argentina. Saya kira yang paling penting kita harus waspada kita harus hati-hati. Saya terus melakukan koordinasi di sektor fiskal, moneter, industri, pelaku-pelaku usaha, saya kira koordinasi yang kuat ini menjadi kunci sehingga jalannya itu segaris semuanya. Dan kuncinya ada dua, di investasi yang harus meningkat dan ekspor yang harus juga meningkat. Sehingga kita bisa menyelesaikan defisit transaksi berjalan.”

Karena itu menurut presiden Joko Widodo pemerintah harus bersikap waspada dan berhati-hati terhadap dampak perekonomian dari negara lain. Selain itu, ia juga mengatakan pemerintah akan terus berkoordinasi baik di sektor fiskal, moneter, industri, dan dengan para pelaku usaha. Ia menyampaikan kunci utama untuk mengatasi kondisi ekonomi saat ini yakni peningkatan investasi, peningkatan volume ekspor dan mengurangi impor.

Untuk pengurangan impor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang kenaikan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 terkait impor. Upaya ini dalam rangka mendongkrak defisit neraca pembayaran yang menjadi salah satu penyebab anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sri Mulyani mengumumkan peraturan baru tersebut di Jakarta Rabu sore, didampingi oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Dalam kebijakan itu 1.147 pos tarif terkena penyesuaian tarif impornya. Keputusan pemerintah tersebut diambil lantaran nilai impornya sudah terlampau tinggi dibandingkan 2017.

Setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ditargetkan dapat membentuk 20 Program Kampung Iklim (Proklim) hingga 2030, sehingga dari 10 kabupaten/kota yang ada paling sedikit akan terdapat 200 Proklim. Demikian dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim, Nursigit, di Samarinda, Minggu (2/9). Nursigit mengatakan, Proklim merupakan program yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendorong partisipasi seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal. Dikatakannya, aksi lokal yang dimaksud adalah untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Aksi lokal terkait kondisi masing-masing daerah, diantaranya penanaman pohon, pembuatan tanaman obat, pembuatan bak sampah terpisah untuk sampah organic dan non-organik dan lain-lain.

Nursigit mengungkapkan, pemerintah akan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan di wilayah masing-masing desa/kelurahan yang melaksanakan Proklim. Dikatakannya, hingga 2018, dari 841 desa/kelurahan yang tersebar di Provinsi Kaltim, belum ada satu pun yang dinobatkan sebagai Kampung Iklim. 

Nursigit menambahkan, menurut data terakhir yang masuk, pada 2018 ada delapan kampung yang masuk untuk mengikuti Proklim, tetapi yang berhasil lolos verifikasi awal hanya ada tiga kelurahan di Kota Balikpapan yang disiapkan terbentuk Proklim, yakni Manggar Hijau, Teritip Bersinar, dan Mandala Pertiwi.

Ia menjelaskan, Program Kampung Iklim yang digalakkan  Pemerintah Pusat sejak 2012, telah diperkuat di Kaltim dengan melakukan Deklarasi Sendawar di Kabupaten Kutai Barat pada 17 April 2018. Pada deklarasi sekaligus pertemuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota se- Kaltim, telah disepakati pembentukan jejaring kerja dan pembangunan kampung iklim, minimal 20 Kampung iklim di setiap kabupaten/kota.

Kampung Iklim, menurut Nursigit, akan memberikan dampak ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat dan menambah Pendapatan Asli Daerah, sehingga kabupaten/kota akan berlomba-lomba untuk menggalakkannya. Untuk menyukseskan Proklim, beberapa hari lalu pihaknya juga menggelar lokakarya agar Kaltim bisa mempercepat pencapaian target Proklim.    Dalam kesempatan lokakarya itu, M Fadli dari Global Green Growth Institute, menyarankan agar Proklim dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), sehingga pelaksanaannya bisa mendapat dukungan dari anggaran Dana Desa yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Mata uang beberapa negara termasuk Indonesia akhir-akhir ini terus terdepresiasi terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyentuh posisi 14.800 per dolar Amerika Serikat pada Senin (3/9). Terkait hal itu, pada hari yang sama Presiden RI Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Istana Kepresidenan, Jakarta. Usai pertemuan tertutup itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menyiapkan strategi menghadapi dampak negatif gejolak ekonomi dunia, termasuk pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan mempersempit transaksi dolar di pasar valuta asing. Nantinya, transaksi yang dicurigai sebagai aksi spekulasi mata uang akan kena tindakan tegas. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ketiga pihak itu akan memformulasi kebijakan tersebut di dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Menteri Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah akan membagi dua jenis kegiatan transaksi pasar valuta asing, yakni transaksi sah dan tidak sah. Transaksi sah adalah permintaan dolar Amerika untuk keperluan bahan baku, barang modal, dan pembayaran utang korporasi. Di luar itu, pemerintah menganggap permintaan dolar Amerika di pasar valuta asing sebagai tindakan spekulasi mata uang.

Pengetatan transaksi di pasar valuta asing tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha biasa, tetapi juga bagi Badan Usaha Milik Negara. Sri Mulyani mencontohkan, PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) perlu meneliti kebutuhan impor yang bisa ditunda agar suplai dolar di pasar valuta asing tetap tersedia.

Sri Mulyani tidak menampik bahwa ini ditujukan untuk menjaga devisa. Menurutnya, pengendalian devisa merupakan satu-satunya intervensi jangka pendek yang dilakukan pemerintah demi menjaga rupiah yang terseret sentimen eksternal yang tidak kunjung berhenti. Terlebih, saat ini cadangan devisa Indonesia sudah terkuras 13,68 miliar dolar Amerika Serikat setahun, demi menghalau depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika yang mencapai 9 persen.

Di sisi lain, upaya penguatan cadangan devisa tidak optimal, karena defisit transaksi berjalan yang melebar. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam jangka sangat pendek adalah melakukan pengendalian dari sisi kebutuhan devisa, karena ini memang yang bisa dikontrol.

Demokrasi yang dianut oleh bangsa indonesia saat ini harus ada pembimbing dan pemandunya. Semua telah bersepakat bahwa bintang pemandu dalam  bermasyarakat itu adalah Pancasila. Bahkan Pancasila  kalau diperas dan menjadi eka sila akan menjadi kegotong royongan. Dasar dari bangsa Indonesia membangun demokrasi yang beradab itu harus berdasarkan pada nilai-nilai kegotong royongan itu. Demikian dikatakan Pengamat Hukum dan Politik Universitas Tanjungpura,  Garuda Wikoseperti dikutip tribune.co.id  (27/8).

Menurutnya nilai kegotong royongan  menjadi penting untuk dimiliki oleh bangsa Indonesia  dan  semangat kebersamaan  harus terus terpupuk.  Menurutnya, penting dan perlu memegang teguh pada nilai-nilai yang telah bangsa Indonesia sepakati sebagai filosofi dan dasar negara alam menghadapi dinamika politik dan eskalasi politik yangterjadi. Garuda Wiko juga mengatakan bangsa Indonesia  tidak boleh pecah belah karena sebuah agenda politik.Bangsa Indonesia harus tetap memepertahankan eksistensi  sebagai sebuah bangsa dan nation.  

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah (UMJ) Jakarta Syaiful Bakhri seperti dikutip  Merdeka.com  (21/8) di Jakarta mengatakan  Pancasila menjadi perekat persatuan bangsa di bawah panji Bhinneka Tunggal Ika. Tidak bisa lagi diganggu gugat. Dijelaskannya Pancasila itu sudah final sebagai ideologi dan jalan hidup berbangsa dan bernegara, serta sudah diterima sebagai jalan tengah menyatukan berbagai keragaman di Indonesia, baik saat baru merdeka sampai di era milenial sekarang ini. Menurut Syaiful  ketika Pancasila sudah menjadi sebuah ideologi yang ada dalam konstitusi, maka akan terjaga dan itu berjalan selama 73 tahun Indonesia. Apalagi penentuan Pancasila sebagai dasar negara telah melalui proses pembahasan yang matang oleh para pendiri bangsa dan tokoh-tokoh agama di Indonesia. Syaiful Bakhri  menjelaskan saat ini tugas bangsa Indonesia adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni.