VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Indonesia akan membantu negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengembangkan vaksin. Pasalnya di antara negara OKI lainnya, produksi vaksin Indonesia telah diakui Badan Kesehatan Dunia (WHO). Direktur Utama Bio Farma M Rahman Roestan di Jakarta, Senin, (27/8) seperti dirilis Republika  mengatakan, perusahaan farmasi Bio Farma juga telah ditunjuk menjadi Pusat Keunggulan Produk Vaksin dan Bio teknologi atau Center of Excellence on Vaccine and Bio-technology Product. Maka negara-negara OKI seperti Maroko dan Tunisia datang ke Indonesia  untuk belajar bagaimana cara memproduksi vaksin dari Indonesia. M Rahman Roestan mengatakan, Bio Farma juga  sudah menandatangani kerjasama dengan Arab Saudi. Menurut M Rahman Roestan, kerjasama Bio Farma transfer teknologi untuk memenuhi kebutuhan vaksinnya bukan hanya di Arab Saudi tapi juga di negara-negara Teluk.

Lebih lanjut, M Rahman Roestan mengatakan, dari 57 negara anggota OKI baru tujuh yang sudah memiliki pabrik vaksin, dan hanya Indonesia yang vaksinnya telah diakui. Ia menambahkan, vaksin Indonesia sudah digunakan di lebih dari 130 negara. 49 di antaranya merupakan negara OKI. Maka Bio Farma akan membantu negara OKI untuk membuat vaksin imunisasi dasar seperti polio, campak, tetanus, difteri, dan yang terbaru adalah pentavalen, (DTP, Hb, Hib), sehingga mereka  mampu  memproduksi dan memenuhi kebutuhan vaksin secara mandiri.

Sementara itu Delegasi Tunisia dan Maroko yang mewakili Kementerian Kesehatan, Industri Vaksin Institute Pasteur de Tunis serta Institut Pasteur du Maroc, mengunjungi Bio Farma di Kota Bandung, Selasa,28/8. Mereka bermaksud mempelajari pembuatan vaksin dari hulu ke hilir. Indonesia yang sudah ditetapkan menjadi Pusat Penelitian Vaksin di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk bidang Vaksin dan Bio Teknologi pada Desember 2017 yang lalu, mulai menarik perhatian negara anggota OKI antara lain Tunisia dan Maroko.

Direktur Utama PT Bio Farma, M Rahman Roestan mengatakan, delegasi Tunisia dan Maroko tertarik mempelajari manajemen dan produksi vaksin. Ia menambahkan, saat ini sudah berjalan kerja sama dengan Saudi Arabia untuk memenuhi kebutuhan vaksin di negara tersebut dan negara-negara teluk.

Selain belajar mengenai produksi vaksin, Bio Farma juga mengajak negara anggota OKI, melakukan penelitian secara bersama-sama untuk menemukan vaksin baru, untuk pencegahan penyakit baru, atau inovasi lainnya. Program kerja sama penguatan Indonesia-Maroko-Tunisia Development Cooperation melalui Reverse Linkage tersebut dilaksanakan pada 27-30 Agustus 2018, di Jakarta dan Bandung, atas dukungan dari Menteri Perencanaan dan Pengembangan Nasional/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BP POM), dan Bio Farma. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, kegiatan berbagi pengetahuan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan nasional. Tujuannya agar kerjasama pembangunan dapat berjalan. Jadi kegiatan ini untuk menjembatani Bio Farma melakukan kerjasama dengan Maroko dan Tunisia.

Australia tetangga terdekat Indonesia di bagian tenggara, yaitu Australia, memiliki Kepala Pemerintahan yang baru. Negeri Kanguru itu kini dipimpin Perdana Menteri Baru, yaitu Scott Morrison. Morrison menggantikan Malcolm Turnbull melalui suatu pemilihan di internal Partai Liberal yang berkuasa. Pergantian dari Malcolm Turn Bull kepada Scoot Morrison, menjadikan negara Asutralia memegang record sebagai negara yang paling sering berganti Perdana menteri dalam waktu relative singkat. Dalam waktu sekitar 8 tahun, Perdana Menteri di Australia telah berganti sebanyak lima  kali. Walaupun demikian harus dicatatm bahwa pergantian tampuk pimpinan itu telah berlangsung dalam suasana damai tanpa gejolak dan kerusuhan. 

Rangkaian pergantian Perdana Menteri itu dimulai saat Kevin Rudd dari Partai Buruh Australia menggnatikan John Howard dari Partai Liberal. Baru memerintah sekitar 3 tahun, Rudd diganti oleh Julia Gilard, yang merupakan wakilnya sendiri. Julia Gulard memenangi pemungutan suara yang dilakukan di internal partai Buruh yang saat itu berkuasa di Parlemen. Pergolakan di internal partai Buruh kembali terjadi, sekitar 3 tahun kemudian terjadi lagi kemelut di internal Partai Buruh yang mendorong dilakukannya pemilihan Pimpinan. Dalam voting internal Partai Buruh, Kevin Rudd kembali terpilih dan karenanya menjadi Perdana Menteri kembali untuk kedua kalinya. Karena alasan politik, Kevin Rudd kemudian membubarkan Parlemen yang berakibat pada diselenggarakannya Pemilu Federal pada tahun 2013. Melalui Pemilu mayoritas pemilih memenangkan Partai Liberal yang menjadikan Tonny Abott menjadi Perdana Menteri Australia yang ke 28.Sekitar dua tahun berkuasa akibat konflik internal partai Liberal, Abbott ditantang oleh salah seorng Menterinya yaitu Malcolm Turnbull dalam pemungutan suara internal hingga akhirnya Turnbull memenangi mayoritas suara dan menjadi perdana Menteri.  Tidak sampai tiga tahun kemudian, Trunbull sepertinya terkena karma lantaran intrik politiknya menjatuhkan Tony Abbot. Lima hari lalu ia dikudeta secara internal. Dalam pemungutan suara internal ia digulingkan oleh seorang Menterinya, yaitu Scott Morrisson. 

Nampaknya bagi Australia seringnya berganti Perdana Menteri tidak lagi dianggap luar biasa. Aturan kenegaraan di negara itu memungkinkan dilakukannya Perdana Menteri dari internal Partai berkuasa dalam sebelum masa jabatan habis, sejauh internal Partai berkuasa menyepakatinya. Kudeta internal partai itu memang tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Walaupun demikian, sebagaimana dikatakan pengamat, pergantian tampuk pemerintahan itu dapat dilihat dari ketidak stabilan internal Partai berkuasa, baik Partai Buruh maupun Partai Liberal. Sebagai tetangga terdekat, Indonesia tentu memantau perkembangan di Australia. Karena bagaimanapun pergantian setiap pimpinan tentu akan berdampak pada perubahan kebijakan, termasuk cara pandang dan politik luar negeri Australia. Waktu telah mencatat bahwa hubungan Indonesia dan Australia itu pernah sempat mengalami pasang surut. Perdana Menteri baru Australia Scott Morrsion missalnya, sempat menimbulkan kontroversi saat ia masih menjabat sebagai menteri Imigrasi pada tahun 2014. Morrison sempat membuat tensi hubungan Australia dengan Indonesia naik. Kebijakannya memulangkan pencari suaka dari Indonesia membuat masyarakat Indonesia marah. , karena telah memulangkan secara paksa dua imigran Indonesia.  Kita masih menantikan bagaimana sepak terjang Perdana Menteri Australia baru ini yang oleh BBC Inggris disebut sebagai tokoh yang pragmatis.  

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) akan bergabung dengan kelompok-kelompok masyarakat adat dari negara dan kawasan lain untuk menyampaikan isu masyarakat adat dalam pertemuan aksi iklim global (Global Climate Action Summit/GCAS) di San Francisco, Amerika Serikat, 12-14 September  tahun ini. Deputi Bidang Kelembagaan, Komunikasi dan Penggalangan Sumber Daya AMAN, Mina Susana Setra di Jakarta, Minggu (26/8), mengatakan AMAN akan bergabung dengan kelompok masyarakat adat global seperti Coordinator of Indigenous Organizations of the Amazon (COICA) dan the Brazilian Indigenous Organization (AIPB).
Dikatakannya, ada lima isu yang akan disuarakan AMAN kepada para pemangku kepentingan global yang menghadiri GCAS, termasuk di antaranya hak atas tanah dan wilayah adat, hak masyarakat adat untuk diutamakan mendapat informasi dan berkeputusan dalam negara, dan penghentian kriminalisasi dan pembunuhan masyarakat adat. Isu ini jumlah kasusnya semakin tinggi dan masih banyak dihadapi masyarakat adat di dunia, termasuk di Indonesia, Amerika Serikat maupun Amerika Latin. 
Mina Susana Setra mengatakan 45 persen korban dalam 250 kasus pembunuhan merupakan masyarakat adat, dan dalam dua tahun terakhir jumlahnya bertambah, terutama di Amerika Latin dan Afrika. Kasus yang dihadapi kebanyakan konflik dengan korporasi yang mendapat dukungan pemerintah setempat.

Dikatakannya, isu lain yang akan disampaikan berkenaan dengan akses langsung pendanaan, mengingat selama ini komitmen dunia pada masyarakat adat besar tetapi selalu tidak pernah terwujud. Selain itu mereka akan menyuarakan pentingnya pengakuan terhadap pengetahuan tradisional masyarakat adat. Mina menjelaskan, pada 2018, United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC mengeluarkan platform pengetahuan masyarakat adat terkait teknologi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Platform ini untuk transfer teknologi masyarakat adat. Mina Susana Setra menambahkan, dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia sudah menyebutkan secara spesifik mengenai hal itu, bahkan ada pengakuan tidak langsung soal Indigenous People atau Masyarakat Adat di Indonesia.
GCAS di San Francisco antara lain akan dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif UNFCCC Patricia Espinosa, Perwakilan Khusus untuk Urusan Perubahan Iklim dari Tiongkok Menteri Xie Zhenhua, Ketua Kelompok Mahindra Anand Mahindra, Utusan Sekretaris Jenderal PBB untuk Pemuda Jayathma Wickramanayak, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Aksi Iklim Michael R. Bloomberg dan Gubernur California Edmund G. Brown Jr.
Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore, musisi Dave Matthews, CEO Unilever Paul Polman, aktor Alex Baldwin, hingga mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry juga dijadwalkan hadir.

Asisten Deputi Bidang Pendampingan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah -UKM RI, Eviyanti Nasution, mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM menyiapkan pendamping sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia UKM yang akan mengembangkan pola kampung UKM digital di berbagai wilayah di Indonesia.

Eviyanti Nasution di Jakarta, Minggu (26/8) menjelaskan, pihaknya mengnyinergikan program pengembangan kampung UKM digital dengan pusat layanan usaha terpadu. Pusat layanan usaha terpadu adalah lembaga penyedia jasa non-finansial yang menyeluruh dan hubungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Tugasnya adalah meningkatkan kinerja produksi, kinerja pemasaran, akses ke pembiayaan, pengembangan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kapasitas kewirausahaan, dan lain-lain.

Sepanjang 2018, sudah berhasil dikembangkan 29 pusat layanan usaha terpadu yang bekerja sama langsung dengan PT Telkom dalam rangka pengembangan kampung UKM digital di 25 provinsi dan 27 kabupaten/kota. Badan Usaha Milik Negara tersebut menyediakan akses internet, sehingga kemudian diharapkan para pelaku UKM di kampung-kampung akan semakin mampu menggunakan teknologi digital.

Program tersebut telah dikembangkan sejak 2016. Tahun ini diharapkan dapat terwujud 49 pusat layanan usaha terpadu yang mengembangkan kampung UKM digital.

Penetapan target untuk mengembangkan lebih banyak kampung UKM digital terkendala, salah satunya belum semua provinsi di Indonesia memiliki jaringan serat optik yang memadai. Namun Eviyanti Nasution optimistis, ke depan kampung UKM digital dapat dikembangkan terus, karena sentra-sentra UKM harus memanfaatkan teknologi informasi secara komprehensif dan integratif untuk mendukung proses bisnis mereka.